Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 21 Agustus 2019 21:18
Danrem 031/Wirabima Kunker ke Bengkalis

Rabu, 21 Agustus 2019 19:03
Ngopi Saat Jam Kerja, Empat ASN dan Dua Honorer Pemkab Inhu Diamankan Satpol PP

Rabu, 21 Agustus 2019 18:09
Batas Akhir Persiapan Pilkada 2020 Bengkalis September 2019

Rabu, 21 Agustus 2019 17:22
Diselimuti Kabut Asap, Dua Titik Api Terdeteksi di Inhu

Rabu, 21 Agustus 2019 17:09
Tugas Panitia Rayon IV Tuntas, Hadiah pacu Jalur Masih Terkendala di Dinas Pariwisata

Rabu, 21 Agustus 2019 16:33
Pelatakan Batu Pertama 24 Agustus,
Gubri Siap Gerakan Wakaf Pembangunan Universitas Anak Yatim


Rabu, 21 Agustus 2019 15:31
Udara Tercemar Asap, Disdik Bengkalis Belum Instruksikan Sekolah Diliburkan

Rabu, 21 Agustus 2019 15:27
Diduga Tewas Dibunuh,
Sosok Mayat Pria di Kebun Sawit Lahan Pemko Pekanbaru Gegerkan Warga


Rabu, 21 Agustus 2019 15:14
2020 FPJ Masuk Kalender Pariwisata Nasional, Ketua DPRD Apresiasi Menteri Pariwisata RI

Rabu, 21 Agustus 2019 15:08
Seorang Pelaku Tersangka,
Tim Satgas Karlahut Rohul Amankan 2 Terduga Pembakar Lahan di Rambah Hilir


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 12 Juli 2019 17:16
Susun Perda CSR, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Kemenkum HAM Riau

Pansus Ranperda DPRD Bengkalis berkunjung ke Kemenkum HAM Riau di Pekanbaru. Mereka hendak mengkonsultasikan rencana pembuatan Perda CSR.

Riauterkini-BENGKALIS- Panitia Khusus (Pansus) Ranperda DPRD Kabupaten Bengkalis mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Provinsi Riau dalam rangka konsultasi untuk menyusun peraturan daerah tentang Corporate Social Responsbility (CSR), Kamis (11/7/19) kemarin.

Ranperda adalah instrumen perencanaan program Perda provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis. Dengan disusunnya Ranperda diharapkan pembentukan Perda dapat terlaksana secara tertib, teratur, sistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah.

Perda CSR bertujuan memaksimalkan proses dan kontribusi perusahaan terhadap kebutuhan daerah. Bila sebelumnya perusahaan berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintahan kemudian perusahaan melakukan koordinasi secara langsung, maka dengan adanya Perda ini bisa terkoordinasi sesuai kesepakatan perda yang akan di buat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis telah menyampaikan tiga Ranperda ke DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna, Ranperda CSR, Ranperda penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda SOTK. Untuk penyempurnaan Ranperda ini Ketua Pansus Mus Mulyadi yang di tunjuk untuk memimpin Pansus CSR bersama Wakil Indrawan Sukmana, serta anggota Pansus Zuhandi, Andriyan Prama Putra, Rianto, Syahrial, Hendri, H. Azmi, Dr. Fidel Fuadi, Simon Lumban Gaol, Daud Gultom, Zamzami Harun, Nurazmi Hasyim, Pipit Lestari, Firman, dan Leonardus Marbun berkonsultasi langsung dengan Kakanwil Kemenkumham Muhammad Diah, beserta jajaran di Aula Kantor Kemenkumham Provinsi Riau.

“Terimakasih kepada Kepala Kemenkum HAM, Provinsi Riau M. Diah beserta jajarannya dapat menerima Pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal ini kami lakukan untuk mendapatkan masukan agar dalam penyusunan Perda dapat dihasilkan produk hukum yang kuat," ungkap Ketua Pansus Mus Mulyadi.

Kemudian Wakil Ketua Pansus Indrawan Sukmana mengatakan, “rancangan Perda yang akan dibuat lebih kepada menjaring keinginan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial maupun masyarakat sekitar, menampung aspirasi masyarakat sekitar perusahaan serta berharap bisa menyelesaikan Perda dalam waktu yang telah di sepakati,” tuturnya.

Menurut M. Diah, mengacu pada undang-undang, mengamanatkan setiap peraturan perundang-undangan, dari Undang-undang Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah Nomor 87/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan pemerintah, Nomor 12/ 2018 tentang penyusunan dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kota. Bisa dilihat secara tegas, bahwa Pemda dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundangan dalam melakukan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pertemuan ini, menjadikan pandangan dan mekanisme dalam pembentukan Perda pemerintah, sehingga penyusunan Ranperda ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta berkompeten dalam menjalankan Perda ini ke depannya.

M. Diah juga mengapresiasi atas kepercayaan pihak Pansus CSR terhadap Kantor Wilayah Kemenkum HAM untuk membantu dalam penyusunan Ranperda.***(dik/rls)

Foto : Pansus CSR DPRD konsultasi ke Kemenkum HAM Riau.

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bertambah Rp186 M, Estimasi Perubahan APBD Bengkalis 2019 Rp4,06 T
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September
- Gerindra Ajukan‎ Abdul Halim Sebagai Ketua DPRD Rohul 2019-2024
- APBD Bengkalis TA 2019 Mungkin Akan Dirasionalisasi 20 Persen
- 8 Kursi, PKS Jawara di Pekanbaru
- Ini Dia Anggota Dewan Terpilih di DPRD Riau Hasil Pileg 2019


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com