Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Juli 2019 12:59
Pemkab Gandeng IKKS Pekanbaru Diskusikan Masalah Kekinian Kuansing

Ahad, 21 Juli 2019 10:40
Seminar Sejarah Melayu Tua Minanga Kanwa Sempena KIDBF Buka Wawasan Masyarakat Kampar

Ahad, 21 Juli 2019 09:24
Kebakaran Lahan di Rupat Meluas, Pemadaman Dibantu Alat Berat dan Helikopter

Ahad, 21 Juli 2019 09:20
Terus Gencarkan Razia, Polsek Mandau Amankan Sejumlah Motor Balapan Liar

Ahad, 21 Juli 2019 05:37
Gesa Perda CSR Perusahaan, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke BKPM Jakarta

Sabtu, 20 Juli 2019 19:43
Kebakaran Ludeskan 11 Rumah Warga Tembilahan Hulu

Sabtu, 20 Juli 2019 18:01
Diikuti 11 Tim, Menpora U - 12 Cup Bengkalis Resmi Bergulir

Sabtu, 20 Juli 2019 16:33
Minta Tolong Didoakan JCH, Sukiman Akhirnya Mengakui Bakal Maju di Pilkada Rohul 2020

Sabtu, 20 Juli 2019 15:22
Pansus DPRD Bengkalis Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Bersama Kemendikbud RI

Sabtu, 20 Juli 2019 15:07
Tim Tuan Rumah PODSI Kampar Indonesia Melaju ke Final KIDBF 2019

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2019 10:45
Batas 2 Mei, tak Serahkan LPPDK, Caleg Bakal Dicoret

Banyak Caleg terancam dicoret. Mereka tak bisa dipilih jika sampai 2 Mei tak serahkan KPPDK.

Riauterkini-PEKANBARU-Komisioner KPU Riau devisi Hukum dan Pengawasan, Firdaus mengatakan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) wajib diserahkan pada 2 Mei 2019 pukul 18.00 wib. Jika tidak menyerahkan laporan peneriman dan pengeluaran dana kampanye akan diberikan sanksi dibatalkan caleg dalam pelantikan walaupun caleg memiliki suara tertinggi untuk dilantik menjadi anggota DPR.

Menurutnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Calon Kepala Daerah, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. Ayat (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasal 34 ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

"Pasal 53 Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon," terangnya.

Kemudian, tambahnya, pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIPKabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

"Konsekuensi pembatalan juga pada menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, LSM asing, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, BUMDes, dan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya," katanya.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Minta Tolong Didoakan JCH, Sukiman Akhirnya Mengakui Bakal Maju di Pilkada Rohul 2020
- Pansus DPRD Bengkalis Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Bersama Kemendikbud RI
- Tuntut Diskualifikasi NJ, Puluhan Massa Geruduk Kantor KPU Pekanbaru
- Sidang Lanjutan Sengketa Pileg, Rusidi Minta MK Hadirkan Bawaslu Bengkalis
- Kelak Perda KLA Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Bebasis Hak Anak di Pekanbaru
- Cari Solusi Penyelamatan, Komisi I DPRD Pelalawan Kunjungi AKN Bengkalis
- Pilkada Siak 2020, T S Hamzah Jadi Trending Topic di Masyarakat
- Sukiman Curi Start dan Minta Dukungan Maju Pilkada Rohul 2020
- Sah, Musliadi - Supriati Berpasangan Pilkada Kuansing 2020
- Ketua DPRD Kuansing Puji Aparat Kompak Layani Masyarakat
- Tagih Janji Jadi Ketua PAN Riau, Utusan DPP Temui Syamsuar
- Zukri Misran Ditunjuk Jadi Ketua DPD PDI-P Riau
- Susun Perda CSR, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Kemenkum HAM Riau
- Terima Kunjungan Mabes Polri, Ketua Bawaslu Beberkan Pelanggaran Pemilu di Riau
- Bupati Kuansing Dinilai Belum Bernyali Evaluasi Kabinetnya
- Pantau PPDB, Ketua DPRD Pelalawan Lakukan Sidak ke Sejumlah Sekolah
- Siap Maju di Pilbup Meranti,
Masrul Kasmy Mulai Jalin Komunikasi dengan Partai

- Warganet Respon Negatif Wacana Duet Mursini-Adam di Pilkada Kuansing 2020
- Pilkada Kuansing, Golkar Bantah Pasangkan Adam dengan Mursini
- Pengurus Yakin Syamsuar Tepati Janji Jadi Ketua DPW PAN Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com