Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 April 2019 14:09
Hari Kedua, Pelaksanaan UN Tingkat SMP di Pelalawan Lancar

Selasa, 23 April 2019 12:59
Berlangsung Lancar, Ketua DPRD Kuansing Apreasi Penyelenggara Pemilu 2019

Selasa, 23 April 2019 11:57
Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi

Selasa, 23 April 2019 11:51
Jabatan Dirut BRK Berakhir Hari ini, Kebijakan Diambil Alih 3 Direktur

Selasa, 23 April 2019 09:18
Mur dan Baut Jembatan Siak IV yang Dicuri Sudah Dipasang Lagi

Selasa, 23 April 2019 09:13
Ruko Warga Rumbai Pesisir, Pekanbaru Terbakar

Selasa, 23 April 2019 07:47
Bupati kuansing Sampaikan LKPj Tahun 2018 ke DPRD

Selasa, 23 April 2019 07:19
Pelajar di Pulau Bengkalis dan Rupat Berkesempatan Ikuti Beasiswa Afirmasi Kemen Ristek Dikti

Selasa, 23 April 2019 07:14
Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018

Selasa, 23 April 2019 07:11
RAPP Raih Penghargaan Bendera Emas SMK3 dari Menteri Ketenagakerjaan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2019 10:45
Batas 2 Mei, tak Serahkan LPPDK, Caleg Bakal Dicoret

Banyak Caleg terancam dicoret. Mereka tak bisa dipilih jika sampai 2 Mei tak serahkan KPPDK.

Riauterkini-PEKANBARU-Komisioner KPU Riau devisi Hukum dan Pengawasan, Firdaus mengatakan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) wajib diserahkan pada 2 Mei 2019 pukul 18.00 wib. Jika tidak menyerahkan laporan peneriman dan pengeluaran dana kampanye akan diberikan sanksi dibatalkan caleg dalam pelantikan walaupun caleg memiliki suara tertinggi untuk dilantik menjadi anggota DPR.

Menurutnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Calon Kepala Daerah, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. Ayat (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasal 34 ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

"Pasal 53 Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon," terangnya.

Kemudian, tambahnya, pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIPKabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

"Konsekuensi pembatalan juga pada menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, LSM asing, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, BUMDes, dan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya," katanya.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Berlangsung Lancar, Ketua DPRD Kuansing Apreasi Penyelenggara Pemilu 2019
- Bupati kuansing Sampaikan LKPj Tahun 2018 ke DPRD
- Didukung Kepala Daerah dan Sejumlah Tokoh Berpengaruh, Jokowi-Ma'aruf Amin Kalah di Kuansing
- PPK Mandau Akui Banyak Kekurangan di Pemilu 2019
- KPK Ingatkan Komitmen Pemprov Riau Cegah Korupsi
- Singingi Hilir Jadi Lumbung Suara Banteng untuk Pilpres
- Bawaslu : Otak atik Suara Peserta Pemilu, Bisa Dipidana
- Petugas Pemilu yang Berkorban
- PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen
- DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif
- Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL
- Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi
- Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf

- Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU
- Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar
- Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara

- Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas
- Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau
- Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan
- Pasca Qiuck Count Pilpres, Polda Riau Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com