Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 22 Juli 2018 12:51
Dua Komunitas Pamer Hewan Kesayangan di RTH Putri Kaca Mayang

Ahad, 22 Juli 2018 11:53
Polsek Tambusai Utara, Rohul Tangkap 3 Remaja Doduga Bobol Rumah Warga

Ahad, 22 Juli 2018 11:48
Purna Diklatpim III Angkatan I Pemprov Riau Tanam Pohon di Kampus BPSDM

Ahad, 22 Juli 2018 09:40
BEM UR Gelar Aksi Malam Horor untuk Pertamina

Sabtu, 21 Juli 2018 21:32
Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten, Kafilah Kuantan Tengah Berhak Bonus dari Wabup Kuansing

Sabtu, 21 Juli 2018 21:25
Meriahkan HBA Ke-58, Bupati Sukiman Ramaikan Gerak Jalan Santai Kejari Rohul

Sabtu, 21 Juli 2018 18:27
IWARA Taja Program Jumat Berbagi

Sabtu, 21 Juli 2018 14:45
Pemkab Inhil Gandeng APMI Hadirkan Prof Wisnu Gardjito

Sabtu, 21 Juli 2018 14:01
Mahal, Warga Talukkuantan Tak Sanggup Beli Ayam

Sabtu, 21 Juli 2018 10:39
Cuaca Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Riau

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Juli 2018 18:08
DPRD Riau Minta Dinas ESDM Pro Aktif Urus Utang Pusat untuk Daerah

Komisi IV DPRD Riau sebut ada sejulah anggaran dari Kementerian ESDM yang belum dibayarkan ke daerah. Pemprov diminta pro aktif untuk menagih.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi IV DPRD Riau minta Dinas ESDM Provinsi Riau agar pro aktif dalam menagih sejumlah anggaran dari Kementerian ESDM yang belum dibayarkan ke daerah.

Seperti, anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1,9 triliun yang masih tunda bayar dan pajak air permukaan senilai Rp700 miliar yang juga belum dibayar oleh Kementerian ESDM.

"Kita ini telah dibodohi pusat, kita tidak tahu berapa sebenarnya hak daerah," kata Syamsurizal, anggota Komisi IV dalam hearing dengan Dinas ESDM, Kamis (12/07/18).

Senada dengan itu, Husni Thamrin, Ketua Komisi IV menyampaikan, dana DBH Migas merupakan hak Riau. Apabila minyak dari Riau hampir habis demi menyumbangkan devisa negara.

"Itu hak kita, harus didesak supaya dibayarkan pusat. Kita harus berteriak dan kita harus bersama suarakan ini kepada pusat," ujar Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera ini.

Sementara itu, Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau yang hadir dalam hearing mengatakan, seluruh elemen masyarakat Riau harus kompak agar apa yang menjadi hak Riau, dibayarkan pemerintah pusat.

"Kita di Riau semuanya harus kompak seperti Sumbar, mereka itu kompak baik pemerintah provinsi maupun DPR mereka sehingga mereka banyak dapat anggaran dari pusat," jelasnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Semua Parpol di Kampar Belum Penuhi Administrasi Bacaleg
- Sebanyak 487 Bacaleg di Kuansing Siap Bertarung di Pileg 2019
- Mensukseskan Akreditasi Puskesmas, A2K3 Kampar Taja Pelatihan K3 dan APAR
- Nyoblos 2 kali, Anggota KPPS Kampar Divonis 24 Bulan Penjara
- Partai garuda Daftarkan 11 Bacaleg ke KPU Bengkalis
- Pindah Partai,
Anggota DPRD Riau Muhammad Adil Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Sekretariat DPRD Riau

- DPD Golkar Riau Belum Terima Surat Pengunduran Yopi
- Kecewa Usulan Bacaleg Hilang, Yopi Mundur dari Ketua Golkar Inhu
- Pelayanan Dikeluhkan Masyarakat, Ketua DPRD Pelalawan Sidak Diskes
- Komisi IV DPRD Riau Ingatkan Dinas PUPR Tuntaskan 5 Proyek Rp700 Miliar Seusai Jadwal
- Sidang Praperadilan, Hakim Pertegas Pengamanan Alat Berat Seorang Warga tak Dilengkapi Izin Penyitaan
- Partai PSI Tak Ikut Pileg di Inhu
- 658 Bacaleg dari 16 Parpol Daftar ke KPU Bengkalis
- Noviwaldy Jusman Temui Masyarakat Eks Transmigrasi di Siak
- Loncat Pagar, Kader Hanura Muhammad Adil Pilih Gabung PKB di Pileg 2109
- 605 Bacaleg Sudah Terdaftar,
Partai Berkarya Tutup‎ Pendaftaran Bacaleg di KPU Rohul

- Enam Parpol di Kampar Tak Penuhi Kuota Maksimal
- Serahkan Berkas Bacaleg,
16 Partai di Kuansing Dinyatakan Lolos Verifikasi KPU

- Besok, Gubri Konsultasi Soal Tim Transisi pada Kemendagri
- ‎Targetkan 6 Kursi di 4 Dapil, DPC Partai Hanura Rohul Daftarkan 36 Bacaleg ke KPU


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com