Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 Oktober 2018 13:36
Hari Perdana Pemutihan Denda Pajak, Kantor Samsat Duri Penuh Sesak

Senin, 22 Oktober 2018 12:52
Pengawasan Rutin, Inspektorat Sambangi Sekretariat DPRD Kuansing

Senin, 22 Oktober 2018 12:45
Pengurus PMI Pelalawan Periode2017-2022 Resmi Dilantik

Senin, 22 Oktober 2018 12:42
Diumumkan November, UMP Riau 2019 Naik jadi Rp2.6 Juta

Senin, 22 Oktober 2018 11:00
Hilang Sepulang Beli Minyak, Jasad Warga Bukitbatu, Bengkalis Terus Dicari

Senin, 22 Oktober 2018 09:06
Warga Langgam Temukan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Mengalir ke Sungai Gondai

Senin, 22 Oktober 2018 07:17
Peringati HUT ke-54 Golkar di Kuansing Digelar di Desa Terisolir

Ahad, 21 Oktober 2018 22:18
Mahasiswa Kuansing Juara Bulutangkis di Padang

Ahad, 21 Oktober 2018 19:58
Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Ahad, 21 Oktober 2018 19:11
Todongkan Senpi, Perampok di Kuansing Gasak Uang Ratusan Juta dan Perhiasan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 19 April 2018 21:45
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Lukman Edy-Hardianto Kasasi Kasus Pencalonan ke MA

Kuasa hukum Paslon Lukman Edy-Hardianto tidak terima dengan putusan hakim yang menolak gugatan penolakan dua Paslon. Kasasi dilakukan ke MA.

Riauterkini-PEKANBARU- Setelah dinyatakan gugatannya ditolak, Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wagub Riau Lukman Edy-Hardianto akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Seperti yang disampaikan pengacaranya, Raden Adnan bahwa pihaknya merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim di PT TUN Medan tersebut.

Putusan tentang penolakan gugatan tersebut diterima oleh Adnan pada Selasa (17/4/2018) dan hari ini tengah dilakukan pemberkasan untuk didaftarkan ke MA. "Kita diberikan waktu lima hari setelah pembacaan putusan untuk menggugat ke MA di Jakarta," ujarnya pada Kamis (19/4/2018).

Adnan mengatakan keberatan atas dasar penolakan yang disampaikan majelis hakim yang dipimpin oleh Undang Saepudin pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Medan. Ia menganggap hakim tidak berlandaskan pada UU dalam memutuskan dan juga tidak merujuk pada yurisprudensi kasus sebelumnya.

Gugatan yang diajukan oleh Adnan yakni mengenai pencalonan dua paslon Pilgub Riau yakni Syamsuar-Edy Nasution dan Firdaus-Rusli Effendi. Ia menggugat karena keduanya tidak memenuhi aturan perizinan dalam melantik aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahannya masing-masing.

"Untuk Syamsuar dalam tiga kali pelantikan yang dilakukannya, hanya dua kali yang mendapat izin dari Mendagri. Sementara kalau Firdaus tidak ada izin sama sekali dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan calon," jelas Adnan.

Selain itu, Adnan juga menyanggah pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa gugatan mereka sudah kedaluwarsa karena lewat tiga hari semenjak penetapan calon. Namun demikian, dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa enam bulan sebelum dan sesudah penetapan dilarang melakukan mutasi ASN.

"Hakim juga tidak melihat kasus di Boalemo, Gorontalo dimana MA membatalkan pencalonan karena kasus yang sama," sebut Adnan.

Sementara itu pihak yang digugat, yakni KPU Riau mengatakan siap menjalani proses hukum jika dilakukan kasasi ke MA. Seperti yang dikatakan Komisioner KPU Riau bidang Hukum, Ilham M Yasir bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi KPU untuk menjelaskan hal-hal apa yang telah dilakukannya dalam tahapan pencalonan.

"Seperti di PT TUN, kita alan menyampaikan hal yang sama supaya diketahui masyarakat apa yang kita buat selama ini," ungkap Ilham. ***(rls)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Peringati HUT ke-54 Golkar di Kuansing Digelar di Desa Terisolir
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com