Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Jum’at, 19 Januari 2018 18:34
Barter Motor dan Handphone, Pasutri di Pekanbaru Ini Kompak Jualan Sabu

Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Jum’at, 19 Januari 2018 18:02
Datsun Cross Direncanakan Hadir di Riau Awal Februari 2018

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Anggota DPRD Riau menuding Menteri LHK sengaja memperlambat pengesahan RTRW. Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Riauterkini-PEKANBARU- Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau yang juga mantan anggota Pansus RTRW Riau tuding Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sudah memporak-porandakan Provinsi Riau. Presiden RI, Joko Widodo pun diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Sikap tegas ini disampaikan Suhardiman Amby sekaligus menanggapi sikap Siti Nurbaya yang memerintahkan kembali Provinsi Riau untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Governmental Organization (NGO) Asing di dalamnya.

"Saya tidak habis pikir dengan Menteri LHK ini, apa maunya, ada gejala lain ni Menteri LHK, penyakit kelainan, suka melihat orang Riau susah. KLHS disuruh revisi dengan melibatkan NGO Asing," kata Suhardiman Amby kepada riauterkinicom, Kamis (14/12/17).

Dalam aturan yang ia pahami, memasukkan NGO Asing tidak boleh dalam sebuah pembahasan, apalagi itu berkaitan RTRW. Politisi Hanura ini lantas mencurigai, ada pesanan asing dalam RTRW Riau.

"Sebenarnya KLHS kita sudah selesai, setelah dilaporkan Menteri LHK, tidak taunya dia suruh memasukkan NGO Asing dan membahas ulang KLHS itu. Ini kan jelas perbuatan yang tidak benar, seperti ada pesanan asing," ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini mengkhawatirkan, jika NGO Asing dibawa dalam sebuah pembahasan, maka seluruh rahasia maupun kelemahan suatu daerah akan mudah diketahui.

"Memaksakan NGO Asing masuk tim KLHS ada apa, kenapa dipaksakan, bahaya nanti tu mereka bisa tau rahasia atau kelemahan daerah. Lakukan sajalah kontrol dari luar, tidak usah masuk dalam tim," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Datuk ini juga mengatakan, masih banyak akademisi dari berbagai kampus di Riau yang bisa menjadi tim KLHS tanpa harus memasukkan tim dari NGO Asing. Apalagi KLHS hanya bersifat kajian.

"KLHS itu kan hanya semacam kajian, kalau di Perda nya tu semacam naskah akademik. Saya lihat ada konspirasi tersembunyi, jangan salahkan Riau kalau Riau bergejolak nantinya. Ya tidak tertutup kemungkinan juga begitu," jelasnya.

Politisi asal Kuansing ini pun membenarkan jika RTRW Riau belum disahkan Menteri LHK karena belum selesainya KLHS yang diminta. Dalam hal ini Menteri LHK sudah membuat dosa untuk masyarakat Riau.

"Pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat pengangguran banyak, kejahatan tinggi, lapangan kerja akan semakin sedikit, investasi sedikit. Itulah dosa Siti Nurbaya di Riau ni. Dia itu cocoknya jadi Menteri LHK untuk Pulau Jawa. Buktinya segala urusan yang berkaitan dengan Pulau Jawa, tidak ada dipersoalkan," ujarnya.

Terakhir ia meminta Menteri LHK untuk tidak menciptakan kegaduhan lagi di Riau. Terlebih lagi, lima kementerian yang ada, sudah menyepakati RTRW Riau dan tidak ada persoalan lagi.

"Tata ruang kita dirancang 16 tahun lalu, dalam perancangan itu tidak wajib KLHS, boleh ada tapi dua tahun setelah Perda disahkan. Dalam aturan baru, berbeda pula lagi, mesti ada KLHS sebelum disahkan RTRW Riau," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas
- 2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas
- Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat
- Sekdako Pekanbaru Kembali Abaikan Panggilan Bawaslu
- Suyatno ‘Termiskin’,
Kekayaan Andi Bertambah Rp17 Miliar dalam 5 Tahun

- Senin, Bawaslu Riau Gelar Sidang Temuan Panwas
- Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Meranti Divonis 5 Tahun Penjara
- Aturan Pilkada, ASN tak Boleh Buat Postingan Berbau Politik
- Disparbud Rohul Bersihkan Situs Makam Raja Rambah
- Kampanye Door To Door Masih Diandalkan PKS dalam Pilgubri 2018
- Digelar Ahad Pagi, Sepuluh Ribu Pendukung Bakal Ramaikan Deklarasi AYO
- Bawaslu Larang Media Liput Sosialisasi Netralitas ASN di Kantor Gubri
- Pilgubri 2018, PBB Nyatakan Dukung Firdaus-Rusli Maju Riau Satu
- Sertijab Eselon III dan IV,
Kadisdik Riau Ingatkan Pegawai Segera Beradaptasi dan Koordinasi

- Pileg 2019, Bulan Depan Demokrat Riau Buka Pendaftaran Baleg
- Menghadapi Pileg 2019, PAN Rohul Mulai Buka Pendaftaran Bacaleg
- Siap Sukseskan Pilgubri,
72 Anggota PPL se-Pekanbaru Resmi Dilantik

- Maju Pilgubri, Hardianto Siapkan Surat Pengunduran Diri dari Dewan
- Maju di Pilgubri, Surat Cuti Firdaus sebagai Wako Pekanbaru sedang Diproses
- Jelang Pilgubri, Komisi I DPRD Riau Minta ASN Jaga Netralitas di Pilgubri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.126.106
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com