Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 Juli 2018 21:59
Wabup Halim Bantu Siswi Kuansing Peserta Paskibraka Nasional

Senin, 23 Juli 2018 21:39
Puncak Hari Bhakti Adhyaksa Kejari Bengkalis Berlangsung Hikmat

Senin, 23 Juli 2018 21:35
2019, Riau jadi Provinsi Layak Anak

Senin, 23 Juli 2018 21:11
Anugerah KLA 2018, Pekanbaru Terbaik dalam Pembinaan Forum Anak Daerah

Senin, 23 Juli 2018 21:01
Kejari Pelalawan Peringati Hari Bhakti Adhayaksa ke-58 dengan Kegiatan Religius

Senin, 23 Juli 2018 20:40
Rencana Mutasi oleh Gubri , Dewan Mensinyalir karena Balas Dendam

Senin, 23 Juli 2018 19:18
Pertanyakan Honor, Ratusan Panitia Pornas VIII SOIna Riau 2018 Serbu Gedung Dharma Wanita

Senin, 23 Juli 2018 18:14
Apkasindo Sikapi Penurunan Harga Sawit Melalui FGD

Senin, 23 Juli 2018 18:01
3 Pemilik Shabu Polisi di Duri, Bengkalis

Senin, 23 Juli 2018 17:53
Besok, KPU Gelar Pleno Tetapkan Gubri Terpilih

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Anggota DPRD Riau menuding Menteri LHK sengaja memperlambat pengesahan RTRW. Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Riauterkini-PEKANBARU- Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau yang juga mantan anggota Pansus RTRW Riau tuding Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sudah memporak-porandakan Provinsi Riau. Presiden RI, Joko Widodo pun diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Sikap tegas ini disampaikan Suhardiman Amby sekaligus menanggapi sikap Siti Nurbaya yang memerintahkan kembali Provinsi Riau untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Governmental Organization (NGO) Asing di dalamnya.

"Saya tidak habis pikir dengan Menteri LHK ini, apa maunya, ada gejala lain ni Menteri LHK, penyakit kelainan, suka melihat orang Riau susah. KLHS disuruh revisi dengan melibatkan NGO Asing," kata Suhardiman Amby kepada riauterkinicom, Kamis (14/12/17).

Dalam aturan yang ia pahami, memasukkan NGO Asing tidak boleh dalam sebuah pembahasan, apalagi itu berkaitan RTRW. Politisi Hanura ini lantas mencurigai, ada pesanan asing dalam RTRW Riau.

"Sebenarnya KLHS kita sudah selesai, setelah dilaporkan Menteri LHK, tidak taunya dia suruh memasukkan NGO Asing dan membahas ulang KLHS itu. Ini kan jelas perbuatan yang tidak benar, seperti ada pesanan asing," ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini mengkhawatirkan, jika NGO Asing dibawa dalam sebuah pembahasan, maka seluruh rahasia maupun kelemahan suatu daerah akan mudah diketahui.

"Memaksakan NGO Asing masuk tim KLHS ada apa, kenapa dipaksakan, bahaya nanti tu mereka bisa tau rahasia atau kelemahan daerah. Lakukan sajalah kontrol dari luar, tidak usah masuk dalam tim," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Datuk ini juga mengatakan, masih banyak akademisi dari berbagai kampus di Riau yang bisa menjadi tim KLHS tanpa harus memasukkan tim dari NGO Asing. Apalagi KLHS hanya bersifat kajian.

"KLHS itu kan hanya semacam kajian, kalau di Perda nya tu semacam naskah akademik. Saya lihat ada konspirasi tersembunyi, jangan salahkan Riau kalau Riau bergejolak nantinya. Ya tidak tertutup kemungkinan juga begitu," jelasnya.

Politisi asal Kuansing ini pun membenarkan jika RTRW Riau belum disahkan Menteri LHK karena belum selesainya KLHS yang diminta. Dalam hal ini Menteri LHK sudah membuat dosa untuk masyarakat Riau.

"Pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat pengangguran banyak, kejahatan tinggi, lapangan kerja akan semakin sedikit, investasi sedikit. Itulah dosa Siti Nurbaya di Riau ni. Dia itu cocoknya jadi Menteri LHK untuk Pulau Jawa. Buktinya segala urusan yang berkaitan dengan Pulau Jawa, tidak ada dipersoalkan," ujarnya.

Terakhir ia meminta Menteri LHK untuk tidak menciptakan kegaduhan lagi di Riau. Terlebih lagi, lima kementerian yang ada, sudah menyepakati RTRW Riau dan tidak ada persoalan lagi.

"Tata ruang kita dirancang 16 tahun lalu, dalam perancangan itu tidak wajib KLHS, boleh ada tapi dua tahun setelah Perda disahkan. Dalam aturan baru, berbeda pula lagi, mesti ada KLHS sebelum disahkan RTRW Riau," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Rencana Mutasi oleh Gubri , Dewan Mensinyalir karena Balas Dendam
- Besok, KPU Gelar Pleno Tetapkan Gubri Terpilih
- Sudah Habiskan Anggaran Daerah,
Komisi IV Desak LPJK Riau Segera Tempati Kantornya

- Perda RPD Mulai Masuk ke Tahap Pembahasan Pansus di DPRD Kuansing
- Mundur dari PAN, Hamza Halim Nyaleg dengan Perahu Demokrat
- Sampaikan Dua Tuntutan, Puluhan Massa HMI Kota Pekanbaru Gelar Aksi di DPRD Riau
- DPS Hasil Perbaikan Pemilu,  KPU Bengkalis Tetapkan 368.364 Pemilih
- Lima Anggota DPRD Pelalawan Jalani Proses PAW
- Hampir Semua Partai di Kuansing Melakukan Pebaikan Hasil Verifikasi KPU
- Banyak Bacaleg di Rohul Menulis Gelar, Tapi Ijazah‎ Sarjana tidak Dilampirkan
- Terancam Pidana, Bawaslu Imbau Parpol dan Bacaleg Jangan Curi Start
- Semua Parpol di Kampar Belum Penuhi Administrasi Bacaleg
- Sebanyak 487 Bacaleg di Kuansing Siap Bertarung di Pileg 2019
- Mensukseskan Akreditasi Puskesmas, A2K3 Kampar Taja Pelatihan K3 dan APAR
- Nyoblos 2 kali, Anggota KPPS Kampar Divonis 24 Bulan Penjara
- Partai garuda Daftarkan 11 Bacaleg ke KPU Bengkalis
- Pindah Partai,
Anggota DPRD Riau Muhammad Adil Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Sekretariat DPRD Riau

- DPD Golkar Riau Belum Terima Surat Pengunduran Yopi
- Kecewa Usulan Bacaleg Hilang, Yopi Mundur dari Ketua Golkar Inhu
- Pelayanan Dikeluhkan Masyarakat, Ketua DPRD Pelalawan Sidak Diskes


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com