Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 20 Januari 2019 18:31
Dinilai Ada Penyimpangan, Warga Air Jernih, Inhu Blokir Pembuatan Jalan Desa

Ahad, 20 Januari 2019 17:25
Camat Bangko Pusako-PT SRL Blok III Sosialisasikan Pencegahan Karlahut

Ahad, 20 Januari 2019 16:29
Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik

Ahad, 20 Januari 2019 16:25
PT PHE Kampar DideadlineMulai Aspal Jalan Poros Kerumutan Awal Februari

Ahad, 20 Januari 2019 14:39
Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan

Ahad, 20 Januari 2019 13:16
Serunya Mararua, Rame-rame Tangkap Ikan Masyarakat Kuansing

Ahad, 20 Januari 2019 07:20
Plt Bupati Kampar dan Banyak Bejabat Hadiri Pengukuhan Lembaga Adat Kenegerian Tapung

Sabtu, 19 Januari 2019 22:04
Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek

Sabtu, 19 Januari 2019 19:48
Sasar Kaum Milenial, Luno Taja Edukasi Investasi Aset Kripto di Pekanbaru

Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Anggota DPRD Riau menuding Menteri LHK sengaja memperlambat pengesahan RTRW. Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Riauterkini-PEKANBARU- Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau yang juga mantan anggota Pansus RTRW Riau tuding Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sudah memporak-porandakan Provinsi Riau. Presiden RI, Joko Widodo pun diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Sikap tegas ini disampaikan Suhardiman Amby sekaligus menanggapi sikap Siti Nurbaya yang memerintahkan kembali Provinsi Riau untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Governmental Organization (NGO) Asing di dalamnya.

"Saya tidak habis pikir dengan Menteri LHK ini, apa maunya, ada gejala lain ni Menteri LHK, penyakit kelainan, suka melihat orang Riau susah. KLHS disuruh revisi dengan melibatkan NGO Asing," kata Suhardiman Amby kepada riauterkinicom, Kamis (14/12/17).

Dalam aturan yang ia pahami, memasukkan NGO Asing tidak boleh dalam sebuah pembahasan, apalagi itu berkaitan RTRW. Politisi Hanura ini lantas mencurigai, ada pesanan asing dalam RTRW Riau.

"Sebenarnya KLHS kita sudah selesai, setelah dilaporkan Menteri LHK, tidak taunya dia suruh memasukkan NGO Asing dan membahas ulang KLHS itu. Ini kan jelas perbuatan yang tidak benar, seperti ada pesanan asing," ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini mengkhawatirkan, jika NGO Asing dibawa dalam sebuah pembahasan, maka seluruh rahasia maupun kelemahan suatu daerah akan mudah diketahui.

"Memaksakan NGO Asing masuk tim KLHS ada apa, kenapa dipaksakan, bahaya nanti tu mereka bisa tau rahasia atau kelemahan daerah. Lakukan sajalah kontrol dari luar, tidak usah masuk dalam tim," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Datuk ini juga mengatakan, masih banyak akademisi dari berbagai kampus di Riau yang bisa menjadi tim KLHS tanpa harus memasukkan tim dari NGO Asing. Apalagi KLHS hanya bersifat kajian.

"KLHS itu kan hanya semacam kajian, kalau di Perda nya tu semacam naskah akademik. Saya lihat ada konspirasi tersembunyi, jangan salahkan Riau kalau Riau bergejolak nantinya. Ya tidak tertutup kemungkinan juga begitu," jelasnya.

Politisi asal Kuansing ini pun membenarkan jika RTRW Riau belum disahkan Menteri LHK karena belum selesainya KLHS yang diminta. Dalam hal ini Menteri LHK sudah membuat dosa untuk masyarakat Riau.

"Pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat pengangguran banyak, kejahatan tinggi, lapangan kerja akan semakin sedikit, investasi sedikit. Itulah dosa Siti Nurbaya di Riau ni. Dia itu cocoknya jadi Menteri LHK untuk Pulau Jawa. Buktinya segala urusan yang berkaitan dengan Pulau Jawa, tidak ada dipersoalkan," ujarnya.

Terakhir ia meminta Menteri LHK untuk tidak menciptakan kegaduhan lagi di Riau. Terlebih lagi, lima kementerian yang ada, sudah menyepakati RTRW Riau dan tidak ada persoalan lagi.

"Tata ruang kita dirancang 16 tahun lalu, dalam perancangan itu tidak wajib KLHS, boleh ada tapi dua tahun setelah Perda disahkan. Dalam aturan baru, berbeda pula lagi, mesti ada KLHS sebelum disahkan RTRW Riau," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com