Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 15 Oktober 2018 17:54
Banjir Melanda Dua Kelurahan di Kecamatan Dumai Selatan

Senin, 15 Oktober 2018 17:36
Tolak Kepala Bappeda Riau Mundur,
Plt Gubri: Jangan Mundur di Tengah Gelanggang


Senin, 15 Oktober 2018 17:21
Projo Tak Akui Dokumen Bertandatangan Kepala Daerah

Senin, 15 Oktober 2018 17:08
Begini‎ Cara IPRY Peringati Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul di Yogyakarta

Senin, 15 Oktober 2018 16:51
Rancang Pembelajaran Kreatif untuk Siswa, RAPP Gelar Pelatihan Guru

Senin, 15 Oktober 2018 16:32
Diperiksa Bawaslu Riau,
56 Pertanyaan Diajukan untuk Ketua Panitia Deklarasi Projo


Senin, 15 Oktober 2018 16:28
Tidak Capai Target,
1.348 Ekor Hewan Penular Rabies di Bengkalis Divaksinasi


Senin, 15 Oktober 2018 16:13
Ini Pesan Penting Ketua DPRD dan Bupati di Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul Tahun 2018

Senin, 15 Oktober 2018 16:00
Buru Babi Hutan, Kasdin Ditemukan Tewas dalam Sumur Tua

Senin, 15 Oktober 2018 15:56
Partai Golkar Ajukan 3 Nama ke DPP sebagai Balon Wabup Rohul

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Anggota DPRD Riau menuding Menteri LHK sengaja memperlambat pengesahan RTRW. Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Riauterkini-PEKANBARU- Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau yang juga mantan anggota Pansus RTRW Riau tuding Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sudah memporak-porandakan Provinsi Riau. Presiden RI, Joko Widodo pun diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Sikap tegas ini disampaikan Suhardiman Amby sekaligus menanggapi sikap Siti Nurbaya yang memerintahkan kembali Provinsi Riau untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Governmental Organization (NGO) Asing di dalamnya.

"Saya tidak habis pikir dengan Menteri LHK ini, apa maunya, ada gejala lain ni Menteri LHK, penyakit kelainan, suka melihat orang Riau susah. KLHS disuruh revisi dengan melibatkan NGO Asing," kata Suhardiman Amby kepada riauterkinicom, Kamis (14/12/17).

Dalam aturan yang ia pahami, memasukkan NGO Asing tidak boleh dalam sebuah pembahasan, apalagi itu berkaitan RTRW. Politisi Hanura ini lantas mencurigai, ada pesanan asing dalam RTRW Riau.

"Sebenarnya KLHS kita sudah selesai, setelah dilaporkan Menteri LHK, tidak taunya dia suruh memasukkan NGO Asing dan membahas ulang KLHS itu. Ini kan jelas perbuatan yang tidak benar, seperti ada pesanan asing," ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini mengkhawatirkan, jika NGO Asing dibawa dalam sebuah pembahasan, maka seluruh rahasia maupun kelemahan suatu daerah akan mudah diketahui.

"Memaksakan NGO Asing masuk tim KLHS ada apa, kenapa dipaksakan, bahaya nanti tu mereka bisa tau rahasia atau kelemahan daerah. Lakukan sajalah kontrol dari luar, tidak usah masuk dalam tim," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Datuk ini juga mengatakan, masih banyak akademisi dari berbagai kampus di Riau yang bisa menjadi tim KLHS tanpa harus memasukkan tim dari NGO Asing. Apalagi KLHS hanya bersifat kajian.

"KLHS itu kan hanya semacam kajian, kalau di Perda nya tu semacam naskah akademik. Saya lihat ada konspirasi tersembunyi, jangan salahkan Riau kalau Riau bergejolak nantinya. Ya tidak tertutup kemungkinan juga begitu," jelasnya.

Politisi asal Kuansing ini pun membenarkan jika RTRW Riau belum disahkan Menteri LHK karena belum selesainya KLHS yang diminta. Dalam hal ini Menteri LHK sudah membuat dosa untuk masyarakat Riau.

"Pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat pengangguran banyak, kejahatan tinggi, lapangan kerja akan semakin sedikit, investasi sedikit. Itulah dosa Siti Nurbaya di Riau ni. Dia itu cocoknya jadi Menteri LHK untuk Pulau Jawa. Buktinya segala urusan yang berkaitan dengan Pulau Jawa, tidak ada dipersoalkan," ujarnya.

Terakhir ia meminta Menteri LHK untuk tidak menciptakan kegaduhan lagi di Riau. Terlebih lagi, lima kementerian yang ada, sudah menyepakati RTRW Riau dan tidak ada persoalan lagi.

"Tata ruang kita dirancang 16 tahun lalu, dalam perancangan itu tidak wajib KLHS, boleh ada tapi dua tahun setelah Perda disahkan. Dalam aturan baru, berbeda pula lagi, mesti ada KLHS sebelum disahkan RTRW Riau," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
-
- Tolak Kepala Bappeda Riau Mundur,
Plt Gubri: Jangan Mundur di Tengah Gelanggang

- Projo Tak Akui Dokumen Bertandatangan Kepala Daerah
- Projo Tak Akui Dokumen Bertandatangan Kepala Daerah
- Diperiksa Bawaslu Riau,
56 Pertanyaan Diajukan untuk Ketua Panitia Deklarasi Projo

- Ini Pesan Penting Ketua DPRD dan Bupati di Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul Tahun 2018
- Partai Golkar Ajukan 3 Nama ke DPP sebagai Balon Wabup Rohul
- Warga Siberakun Minta Ketua DPRD Kuansing Perjuangkan Jalan Rusak
- Melalui Paripurna, DPRD Riau Usulkan Pengangkatan Gubernur Riau Defenitif
- Amankan Pemilu 2019, Polda Riau Siapkan 6000 Personel
- Dicaci Netizen karena Dukung Petahana, Syamsuar Menjawab Santun di Akun Media Sosialnya
- Galakkan Mosi Tidak Percaya,
Membelot Dukung Petahana, Kader PAN Riau Minta DPP PAN Pecat Irwan Nasir

- Romahurmuziy: PPP Menarget 3 Besar Nasional di Pileg 2019
- Deklarasi Relawan Satu Telunjuk,
Jokowi Ditargetkan Kembali Menang Besar di Meranti

- Kades di Kenegerian Siberakun Dukung Turnamen Bulutangkis Tajaan Ketua DPRD Kuansing
- KPU Riau Gelar Sosialisasi GMHP di CFD
- Besok, Masyarakat Meranti Deklarasikan Dukungan Jokowi-Ma'ruf Amin
- PPP Gelar Pembekalan Caleg
- Dukung Deklarasi Projo, Irwan Nasir Terancam Dipecat dari Ketua DPW PAN Riau
- HUT Kuansing, Mursini Dapat Kado dari Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Deklarasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com