Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 April 2018 10:06
Januari - April, ULP Pekanbaru Lelang 50 Paket Senilai Rp 300 Miliar

Senin, 23 April 2018 08:24
Kampanye di Bengkalis, Firdaus-Rusli Disambit Meriah

Senin, 23 April 2018 07:00
Andi Rachman Tebar Ancaman pada Kader 'Mendua' di Pilgubri 2018

Senin, 23 April 2018 06:57
Dari Pulau Burung, Wahid Terima Dukungan Warga 11 Desa untuk LE-Herdiantor

Ahad, 22 April 2018 20:42
Milad ke-20 PKS di Pekanbaru Dimeriahkan Jalan Santai

Ahad, 22 April 2018 20:32
Dihadiri Gubernur Riau, Bupati Bengkalis Buka MTQ Perdana Kecamatan BS

Ahad, 22 April 2018 19:03
5 Bakal Calon DPD RI Serahkan Dukungan

Ahad, 22 April 2018 18:58
Andi Rachman: Pilkada Riau Harus Jadi Jembatan Kuat Golkar untuk Sukses Pileg dan Pilpres

Ahad, 22 April 2018 18:56
Rayakan HUT ke-59, Korem 031/Wira Bima Taja Triathlon Sunnah

Ahad, 22 April 2018 18:06
IWARA PT RAPP Konsisten Jalani Program Pemberdayaan Perempuan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Anggota DPRD Riau menuding Menteri LHK sengaja memperlambat pengesahan RTRW. Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Riauterkini-PEKANBARU- Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau yang juga mantan anggota Pansus RTRW Riau tuding Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sudah memporak-porandakan Provinsi Riau. Presiden RI, Joko Widodo pun diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Sikap tegas ini disampaikan Suhardiman Amby sekaligus menanggapi sikap Siti Nurbaya yang memerintahkan kembali Provinsi Riau untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Governmental Organization (NGO) Asing di dalamnya.

"Saya tidak habis pikir dengan Menteri LHK ini, apa maunya, ada gejala lain ni Menteri LHK, penyakit kelainan, suka melihat orang Riau susah. KLHS disuruh revisi dengan melibatkan NGO Asing," kata Suhardiman Amby kepada riauterkinicom, Kamis (14/12/17).

Dalam aturan yang ia pahami, memasukkan NGO Asing tidak boleh dalam sebuah pembahasan, apalagi itu berkaitan RTRW. Politisi Hanura ini lantas mencurigai, ada pesanan asing dalam RTRW Riau.

"Sebenarnya KLHS kita sudah selesai, setelah dilaporkan Menteri LHK, tidak taunya dia suruh memasukkan NGO Asing dan membahas ulang KLHS itu. Ini kan jelas perbuatan yang tidak benar, seperti ada pesanan asing," ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini mengkhawatirkan, jika NGO Asing dibawa dalam sebuah pembahasan, maka seluruh rahasia maupun kelemahan suatu daerah akan mudah diketahui.

"Memaksakan NGO Asing masuk tim KLHS ada apa, kenapa dipaksakan, bahaya nanti tu mereka bisa tau rahasia atau kelemahan daerah. Lakukan sajalah kontrol dari luar, tidak usah masuk dalam tim," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Datuk ini juga mengatakan, masih banyak akademisi dari berbagai kampus di Riau yang bisa menjadi tim KLHS tanpa harus memasukkan tim dari NGO Asing. Apalagi KLHS hanya bersifat kajian.

"KLHS itu kan hanya semacam kajian, kalau di Perda nya tu semacam naskah akademik. Saya lihat ada konspirasi tersembunyi, jangan salahkan Riau kalau Riau bergejolak nantinya. Ya tidak tertutup kemungkinan juga begitu," jelasnya.

Politisi asal Kuansing ini pun membenarkan jika RTRW Riau belum disahkan Menteri LHK karena belum selesainya KLHS yang diminta. Dalam hal ini Menteri LHK sudah membuat dosa untuk masyarakat Riau.

"Pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat pengangguran banyak, kejahatan tinggi, lapangan kerja akan semakin sedikit, investasi sedikit. Itulah dosa Siti Nurbaya di Riau ni. Dia itu cocoknya jadi Menteri LHK untuk Pulau Jawa. Buktinya segala urusan yang berkaitan dengan Pulau Jawa, tidak ada dipersoalkan," ujarnya.

Terakhir ia meminta Menteri LHK untuk tidak menciptakan kegaduhan lagi di Riau. Terlebih lagi, lima kementerian yang ada, sudah menyepakati RTRW Riau dan tidak ada persoalan lagi.

"Tata ruang kita dirancang 16 tahun lalu, dalam perancangan itu tidak wajib KLHS, boleh ada tapi dua tahun setelah Perda disahkan. Dalam aturan baru, berbeda pula lagi, mesti ada KLHS sebelum disahkan RTRW Riau," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Kampanye di Bengkalis, Firdaus-Rusli Disambit Meriah
- Andi Rachman Tebar Ancaman pada Kader 'Mendua' di Pilgubri 2018
- Dari Pulau Burung, Wahid Terima Dukungan Warga 11 Desa untuk LE-Herdiantor
- Milad ke-20 PKS di Pekanbaru Dimeriahkan Jalan Santai
- 5 Bakal Calon DPD RI Serahkan Dukungan
- Andi Rachman: Pilkada Riau Harus Jadi Jembatan Kuat Golkar untuk Sukses Pileg dan Pilpres
- Sukarmis: Pilihlah Nomor 4, Jembatan Langsung Tancap Gas
- 2 Bulan Jelang Pencoblosan Pilgubri, PKB Riau Lakukan Evaluasi Kinerja
- Kampanye di Pinggir, Herdianto Tegaskan Bankeu Murni Usulan Dewan
- Ingin Jalan ke Desanya seperti di Siak,
Warga Mahato: Pastinya Hanya Pak Syamsuar yang Bisa Mewujudkan

- Safari Politik, Lukman Edy Sambangi Ketua IKKS Riau
- Kampanye Dialogis di Kemuning,
Warga Mengadukan Penyerobotan Lahan dan Pembangunan Infrastruktur

- Mantan Ketua MUI Riau Dukung Lukman Edy sebagai Cagubri
- Masyarakat Kabun dan Tandun: Putra Terbaik Riau, Syam-Edy Layak Jadi Gubri dan Wagubri
- Dua Kadernya Mundur,
NasDem Diklaim Tak Menganut Sistem Rezim

- Komunitas 2020 Dukung Niat Andi Rachman Jadikan Riau sebagai Embarkasi Haji Antara Tahun Ini
- KPU Ingatkan Calon DPD RI Besok Serahkan Dukungan
- Satu Periode Pemimpin Siak, Ini Keberhasilan Pendidikan yang Sudah Dilakukan Syamsuar
- Demi Jaga Harga Diri, Dua Pengurus DPD NasDem Pekanbaru Mengundurkan Diri
- Dikunjungi LE, Fauzi Kadir Sebut Riau Perlu Pemimpin Muda


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.134.104
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com