Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 20 Januari 2019 23:09
Bedah Rumah Kuli Pendorong Gerobak, Ini Apresiasi dari Plt Bupati Kampar kepada Dandim 0313/KPR

Ahad, 20 Januari 2019 18:31
Dinilai Ada Penyimpangan, Warga Air Jernih, Inhu Blokir Pembuatan Jalan Desa

Ahad, 20 Januari 2019 17:25
Camat Bangko Pusako-PT SRL Blok III Sosialisasikan Pencegahan Karlahut

Ahad, 20 Januari 2019 16:29
Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik

Ahad, 20 Januari 2019 16:25
PT PHE Kampar DideadlineMulai Aspal Jalan Poros Kerumutan Awal Februari

Ahad, 20 Januari 2019 14:39
Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan

Ahad, 20 Januari 2019 13:16
Serunya Mararua, Rame-rame Tangkap Ikan Masyarakat Kuansing

Ahad, 20 Januari 2019 07:20
Plt Bupati Kampar dan Banyak Bejabat Hadiri Pengukuhan Lembaga Adat Kenegerian Tapung

Sabtu, 19 Januari 2019 22:04
Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek

Sabtu, 19 Januari 2019 19:48
Sasar Kaum Milenial, Luno Taja Edukasi Investasi Aset Kripto di Pekanbaru

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Desember 2017 17:46
Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan


Eksplorasi lahan oleh CPI di Blok Rokan dan Minas diduga mencemari lingkungan. Komisi A DPRD Riau meminta PPNS LHK lakukan pengecekan terhadap dugaan kerusakan lingkangan tersubut.

Riauterkini-PEKANBARU- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau diminta untuk mengecek dugaan pencemaran limbah di Blok Rokan dan Minas akibat eksplorasi lahan yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

"Penyidik PPNS mesti segera menindaklanjuti persoalan ini. Apalagi pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Chevron, perusahaan terbesar yang ada di Riau," kata Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada riauterkinicom, Rabu (13/12/17).

Pria yang pernah menjabat Sekretaris Komisi A DPRD Riau ini pun sempat menceritakan hasil kunjungan dirinya dengan sejumlah pengurus LAM Riau beberapa waktu yang lalu ke areal lokasi. Saat itu, ia menemukan adanya pelanggaran pembuangan limbah yang dilakukan PT CPI.

"Waktu itu kita temukan adanya timbunan limbah hanya dengan tanah. Kalau seperti ini kan pidana, segera disidik lah sama PPNS DLHK. Kita minta mereka ke lapangan, cek kondisi lapangannya, apakah itu di sengaja atau kecelakaan. Sistem pengelolaannya seperti apa. Ke mana mereka buang, mengapa bisa seperti itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, selaku wakil rakyat ia sudah mengingatkan PT CPI agar dalam membuang limbah, mentaati aturan yang ada. Jangan sampai sebutnya, hasil produksi dibawa ke luar negeri, tapi limbahnya menjadi masalah bagi masyarakat Riau.

"Banyak masyarakat yang mengadu ke kami terkait masalah ini. Jangan hanya enaknya saja di Riau ni, hasil produksi dibawa ke luar negeri, sementara limbahnya jadi penyakit bagi masyarakat. Jelas ini pelanggaran," tegasnya.

Sebelumnya, seperti yang diberitakan berbagai media massa, Komite II DPD RI lakukan kunjungan kerja ke areal PT CPI. Kunjungan kerja ini dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang terkait lahan perkebunan sawit yang tercemar minyak bumi akibat eksplorasi yang dilakukan oleh PT CPI.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa meminta agar PT CPI dapat memperhatikan permasalahan tanah tercemar minyak bumi (TTM) yang timbul akibat ekplorasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas atas pencemaran yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Limbah minyak mentah milik PT Chevron di Blok Rokan dan Minas berdasarkan laporan warga, telah mencemari perkebunan sawit milik warga dan pencemaran tanah ini membuat ratusan hektare kebun sawit warga terkena dampak limbah hingga tak berhasil berbuah meski usianya sudah mencapai 3 hingga 6 tahun lebih," tegasnya waktu itu.

I Kadek Arimbawa juga mengatakan, PT CPI harus bertanggung jawab penuh atas kerugian masyarakat, bukan hanya mengatasi masalah gagal panen, tapi juga memulihkan kondisi tanah yang telah tercemar.

Senada dengan Kadek, Senator Riau Maimanah Umar meminta PT CPI melakukan pembersihan lahan dengan cara bioremediasi sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pencemaran ini dapat diatasi dengan upaya bioremediasi yang berkelanjutan, yakni pengolahan tanah untuk mengurangi polutan beracun yang ada dalam tanah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, proses bioremediasi dilakukan sehingga konsentrasi polutan tanah di bawah 1 persen," jelasnya.

PT CPI pun harus segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat kontraknya akan berakhir pada 2021.

"Permasalahan pencemaran tanah ini harus selesai dengan segera, agar tidak menjadi tugas bagi negara dan pengelola selanjutnya," tegasnya.

Senator Jambi, M. Syukur bahkan mempertanyakan kendala yang membuat persoalan ini belum selesai meski sudah terjadi sejak tahun 2001 silam.

"Permasalahan pencemaran tanah ini sudah sejak 2001 tapi sampai 2017 dan menjelang kontrak Chevron habis, pencemaran tanah ini belum teratasi, apa masalahnya? Kami di Komite II DPD RI akan menyoroti permasalahan ini sampai tuntas," ujarnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com