Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 Juli 2018 21:59
Wabup Halim Bantu Siswi Kuansing Peserta Paskibraka Nasional

Senin, 23 Juli 2018 21:39
Puncak Hari Bhakti Adhyaksa Kejari Bengkalis Berlangsung Hikmat

Senin, 23 Juli 2018 21:35
2019, Riau jadi Provinsi Layak Anak

Senin, 23 Juli 2018 21:11
Anugerah KLA 2018, Pekanbaru Terbaik dalam Pembinaan Forum Anak Daerah

Senin, 23 Juli 2018 21:01
Kejari Pelalawan Peringati Hari Bhakti Adhayaksa ke-58 dengan Kegiatan Religius

Senin, 23 Juli 2018 20:40
Rencana Mutasi oleh Gubri , Dewan Mensinyalir karena Balas Dendam

Senin, 23 Juli 2018 19:18
Pertanyakan Honor, Ratusan Panitia Pornas VIII SOIna Riau 2018 Serbu Gedung Dharma Wanita

Senin, 23 Juli 2018 18:14
Apkasindo Sikapi Penurunan Harga Sawit Melalui FGD

Senin, 23 Juli 2018 18:01
3 Pemilik Shabu Polisi di Duri, Bengkalis

Senin, 23 Juli 2018 17:53
Besok, KPU Gelar Pleno Tetapkan Gubri Terpilih

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Desember 2017 17:46
Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan


Eksplorasi lahan oleh CPI di Blok Rokan dan Minas diduga mencemari lingkungan. Komisi A DPRD Riau meminta PPNS LHK lakukan pengecekan terhadap dugaan kerusakan lingkangan tersubut.

Riauterkini-PEKANBARU- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau diminta untuk mengecek dugaan pencemaran limbah di Blok Rokan dan Minas akibat eksplorasi lahan yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

"Penyidik PPNS mesti segera menindaklanjuti persoalan ini. Apalagi pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Chevron, perusahaan terbesar yang ada di Riau," kata Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada riauterkinicom, Rabu (13/12/17).

Pria yang pernah menjabat Sekretaris Komisi A DPRD Riau ini pun sempat menceritakan hasil kunjungan dirinya dengan sejumlah pengurus LAM Riau beberapa waktu yang lalu ke areal lokasi. Saat itu, ia menemukan adanya pelanggaran pembuangan limbah yang dilakukan PT CPI.

"Waktu itu kita temukan adanya timbunan limbah hanya dengan tanah. Kalau seperti ini kan pidana, segera disidik lah sama PPNS DLHK. Kita minta mereka ke lapangan, cek kondisi lapangannya, apakah itu di sengaja atau kecelakaan. Sistem pengelolaannya seperti apa. Ke mana mereka buang, mengapa bisa seperti itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, selaku wakil rakyat ia sudah mengingatkan PT CPI agar dalam membuang limbah, mentaati aturan yang ada. Jangan sampai sebutnya, hasil produksi dibawa ke luar negeri, tapi limbahnya menjadi masalah bagi masyarakat Riau.

"Banyak masyarakat yang mengadu ke kami terkait masalah ini. Jangan hanya enaknya saja di Riau ni, hasil produksi dibawa ke luar negeri, sementara limbahnya jadi penyakit bagi masyarakat. Jelas ini pelanggaran," tegasnya.

Sebelumnya, seperti yang diberitakan berbagai media massa, Komite II DPD RI lakukan kunjungan kerja ke areal PT CPI. Kunjungan kerja ini dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang terkait lahan perkebunan sawit yang tercemar minyak bumi akibat eksplorasi yang dilakukan oleh PT CPI.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa meminta agar PT CPI dapat memperhatikan permasalahan tanah tercemar minyak bumi (TTM) yang timbul akibat ekplorasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas atas pencemaran yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Limbah minyak mentah milik PT Chevron di Blok Rokan dan Minas berdasarkan laporan warga, telah mencemari perkebunan sawit milik warga dan pencemaran tanah ini membuat ratusan hektare kebun sawit warga terkena dampak limbah hingga tak berhasil berbuah meski usianya sudah mencapai 3 hingga 6 tahun lebih," tegasnya waktu itu.

I Kadek Arimbawa juga mengatakan, PT CPI harus bertanggung jawab penuh atas kerugian masyarakat, bukan hanya mengatasi masalah gagal panen, tapi juga memulihkan kondisi tanah yang telah tercemar.

Senada dengan Kadek, Senator Riau Maimanah Umar meminta PT CPI melakukan pembersihan lahan dengan cara bioremediasi sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pencemaran ini dapat diatasi dengan upaya bioremediasi yang berkelanjutan, yakni pengolahan tanah untuk mengurangi polutan beracun yang ada dalam tanah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, proses bioremediasi dilakukan sehingga konsentrasi polutan tanah di bawah 1 persen," jelasnya.

PT CPI pun harus segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat kontraknya akan berakhir pada 2021.

"Permasalahan pencemaran tanah ini harus selesai dengan segera, agar tidak menjadi tugas bagi negara dan pengelola selanjutnya," tegasnya.

Senator Jambi, M. Syukur bahkan mempertanyakan kendala yang membuat persoalan ini belum selesai meski sudah terjadi sejak tahun 2001 silam.

"Permasalahan pencemaran tanah ini sudah sejak 2001 tapi sampai 2017 dan menjelang kontrak Chevron habis, pencemaran tanah ini belum teratasi, apa masalahnya? Kami di Komite II DPD RI akan menyoroti permasalahan ini sampai tuntas," ujarnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Rencana Mutasi oleh Gubri , Dewan Mensinyalir karena Balas Dendam
- Besok, KPU Gelar Pleno Tetapkan Gubri Terpilih
- Sudah Habiskan Anggaran Daerah,
Komisi IV Desak LPJK Riau Segera Tempati Kantornya

- Perda RPD Mulai Masuk ke Tahap Pembahasan Pansus di DPRD Kuansing
- Mundur dari PAN, Hamza Halim Nyaleg dengan Perahu Demokrat
- Sampaikan Dua Tuntutan, Puluhan Massa HMI Kota Pekanbaru Gelar Aksi di DPRD Riau
- DPS Hasil Perbaikan Pemilu,  KPU Bengkalis Tetapkan 368.364 Pemilih
- Lima Anggota DPRD Pelalawan Jalani Proses PAW
- Hampir Semua Partai di Kuansing Melakukan Pebaikan Hasil Verifikasi KPU
- Banyak Bacaleg di Rohul Menulis Gelar, Tapi Ijazah‎ Sarjana tidak Dilampirkan
- Terancam Pidana, Bawaslu Imbau Parpol dan Bacaleg Jangan Curi Start
- Semua Parpol di Kampar Belum Penuhi Administrasi Bacaleg
- Sebanyak 487 Bacaleg di Kuansing Siap Bertarung di Pileg 2019
- Mensukseskan Akreditasi Puskesmas, A2K3 Kampar Taja Pelatihan K3 dan APAR
- Nyoblos 2 kali, Anggota KPPS Kampar Divonis 24 Bulan Penjara
- Partai garuda Daftarkan 11 Bacaleg ke KPU Bengkalis
- Pindah Partai,
Anggota DPRD Riau Muhammad Adil Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Sekretariat DPRD Riau

- DPD Golkar Riau Belum Terima Surat Pengunduran Yopi
- Kecewa Usulan Bacaleg Hilang, Yopi Mundur dari Ketua Golkar Inhu
- Pelayanan Dikeluhkan Masyarakat, Ketua DPRD Pelalawan Sidak Diskes


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com