Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 24 April 2018 07:29
Jadi 'Toke' Togel, 'Imam Vihara' dan Seorang Warga Bengkalis Ditangkap Polisi

Selasa, 24 April 2018 07:25
Satu Napi, Polres Inhil Tangkap Dua Pengedar Sabu

Senin, 23 April 2018 22:10
Warga Kuala Kampar Dikejutkan Patok Hutan Lindung Misterius

Senin, 23 April 2018 22:01
Tiga Hari Menghilang Seorang Warga Inhu Ditemukan Tewas Disungai

Senin, 23 April 2018 21:12
Korupsi SPPD Fiktif Dispenda Riau, Saksi Gugup Beberkan Pemotongan 10 Persen

Senin, 23 April 2018 21:10
Mantan Bupati Kampar: Masyalah Riau Selesai Jika Syamsuar Menjadi Gubernur

Senin, 23 April 2018 20:46
Warga Desa Bongkal Malang, Inhu Minta Dibangunkan SMP ke Andi Rachman

Senin, 23 April 2018 20:05
Gesa Kantor Baru Capilduk, Bupati Bengkalis Tinjau Gedung Pujasera di Duri

Senin, 23 April 2018 20:01
Hearing Panas, Ketua DPRD Kampar Ingatkan Pemkab Jangan Cari Celah Rumahkan TBK dan RTK

Senin, 23 April 2018 19:34
Terlambat 30 Menit, UNBK di Pekanbaru Berjalan Lancar

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak.

Riauterkini-JAKARTA- Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

"Dengan adanya pembatalan RKU PT. RAPP oleh Kementerian LHK pastinya mereka akan bereaksi, karena RKU merupakan sebuah kewajiban. Apalagi RKU tersebut disusun dengan kesepakatan kedua belah pihak," kata Yanto dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

"Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat," ungkapnya.

Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menegaskan, upaya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) sehingga membingungkan RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Menurut Riyanto Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2014 kiri PP No. 57 Tahun 2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor. Padahal, pemerintah sedang bekerja keras mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Sehingga ia mengingatkan pemerintah perlu bersikap rasional dalam penerbitan regulasi agar investasi tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.

"Apa gunanya membangun infrastruktur jika regulasi yang ada justru membuat para investor ketakutan pemerintah harus rasional untuk melihat bahwa PP ini belum menjadi instrumen yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan konservasi secara simultan," katanya dalam seniman nasional refleksi pengelolaan lahan basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) beberapa waktu lalu.

Riyanto mengungkapkan, tujuan regulasi itu untuk menurunkan bencana kebakaran lahan dan hutan. "Kalau melihat tujuan, harusnya yang perlu diatur adalah manajemen penanggulangan kebakaran," tegasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, seharusnya pemerintah mempunyai manajemen yang baik terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak menggangu kepentingan investasi yang sudah berjalan.

"Aturan yang tidak pro investasi ini, tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama jika banyak lahan gambut diubah menjadi fungsi lindung," ungkapnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dampak ekonomi, aturan dalam PP 57 sangat berdampak langsung pada pengurangan luasan lahan dan penyediaan bahan baku. Dan ini berpengaruh pada perekonomian secara makro serta memberikan konsekuensi soal yang signifikan terhadap pengangguran karena pemutusan hubungan kerja.

"Untuk hutan tanaman industri, PP 47 mengakibatkan penurunan produksi kayu sebagai bahan baku industri dan kertas sebesar 26, 46 juta m3 kayu. Jika dirupiahkan mencapai Rp 76 triliun serta jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencahariannya mencapai 610 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika PP direalisasikan betapa besar ancaman ekonomi, sosial dan investasi yang akan menjadi kenyataan," jelasnya.***(jor)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Mantan Bupati Kampar: Masyalah Riau Selesai Jika Syamsuar Menjadi Gubernur
- Mantan Bupati Kampar: Masyalah Riau Selesai Jika Syamsuar Menjadi Gubernur
- Warga Desa Bongkal Malang, Inhu Minta Dibangunkan SMP ke Andi Rachman
- Hearing Panas, Ketua DPRD Kampar Ingatkan Pemkab Jangan Cari Celah Rumahkan TBK dan RTK
- Posko Cak Imin untuk Indonesia di Pelalawan Mulai Berdiri
- Dewan Ingatkan Pemprov Segera Perbaiki Sejumlah Jembatan Tua
- Tunjangan Perumahan tak Kunjung Cair, Sejumlah Anggota DPRD Pelalawan 'Uring-uringan'
- Didukung Mantan Bupati Bengkalis Syamsurizal, Firdaus Siap Door to Door Menangkan Firli
- Panwaslu Bengkalis Selidiki Temuan Politik Uang Kampanye Paslon di Rupat
- Temui Abdul Wahid, Warga Pelangiran Inhil Bulatkan Tekad Menangkan Lukman Edy-Hardianto
- Kerja Puluhan Tahun Diselesaikan Tiga Tahun, Bulan Ini RTRW Riau Diprediksi Tuntas
- Program Rumah Layak Huni untuk Riau Sudah Nyata, Warga Kelayang Coblos Nomor 4
- Kampanye di Bengkalis, Firdaus-Rusli Disambut Meriah
- Andi Rachman Tebar Ancaman pada Kader 'Mendua' di Pilgubri 2018
- Dari Pulau Burung, Wahid Terima Dukungan Warga 11 Desa untuk LE-Herdiantor
- Milad ke-20 PKS di Pekanbaru Dimeriahkan Jalan Santai
- 5 Bakal Calon DPD RI Serahkan Dukungan
- Andi Rachman: Pilkada Riau Harus Jadi Jembatan Kuat Golkar untuk Sukses Pileg dan Pilpres
- Sukarmis: Pilihlah Nomor 4, Jembatan Langsung Tancap Gas
- 2 Bulan Jelang Pencoblosan Pilgubri, PKB Riau Lakukan Evaluasi Kinerja


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.196.208
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com