Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 Juli 2018 21:59
Wabup Halim Bantu Siswi Kuansing Peserta Paskibraka Nasional

Senin, 23 Juli 2018 21:39
Puncak Hari Bhakti Adhyaksa Kejari Bengkalis Berlangsung Hikmat

Senin, 23 Juli 2018 21:35
2019, Riau jadi Provinsi Layak Anak

Senin, 23 Juli 2018 21:11
Anugerah KLA 2018, Pekanbaru Terbaik dalam Pembinaan Forum Anak Daerah

Senin, 23 Juli 2018 21:01
Kejari Pelalawan Peringati Hari Bhakti Adhayaksa ke-58 dengan Kegiatan Religius

Senin, 23 Juli 2018 20:40
Rencana Mutasi oleh Gubri , Dewan Mensinyalir karena Balas Dendam

Senin, 23 Juli 2018 19:18
Pertanyakan Honor, Ratusan Panitia Pornas VIII SOIna Riau 2018 Serbu Gedung Dharma Wanita

Senin, 23 Juli 2018 18:14
Apkasindo Sikapi Penurunan Harga Sawit Melalui FGD

Senin, 23 Juli 2018 18:01
3 Pemilik Shabu Polisi di Duri, Bengkalis

Senin, 23 Juli 2018 17:53
Besok, KPU Gelar Pleno Tetapkan Gubri Terpilih

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak.

Riauterkini-JAKARTA- Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

"Dengan adanya pembatalan RKU PT. RAPP oleh Kementerian LHK pastinya mereka akan bereaksi, karena RKU merupakan sebuah kewajiban. Apalagi RKU tersebut disusun dengan kesepakatan kedua belah pihak," kata Yanto dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

"Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat," ungkapnya.

Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menegaskan, upaya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) sehingga membingungkan RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Menurut Riyanto Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2014 kiri PP No. 57 Tahun 2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor. Padahal, pemerintah sedang bekerja keras mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Sehingga ia mengingatkan pemerintah perlu bersikap rasional dalam penerbitan regulasi agar investasi tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.

"Apa gunanya membangun infrastruktur jika regulasi yang ada justru membuat para investor ketakutan pemerintah harus rasional untuk melihat bahwa PP ini belum menjadi instrumen yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan konservasi secara simultan," katanya dalam seniman nasional refleksi pengelolaan lahan basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) beberapa waktu lalu.

Riyanto mengungkapkan, tujuan regulasi itu untuk menurunkan bencana kebakaran lahan dan hutan. "Kalau melihat tujuan, harusnya yang perlu diatur adalah manajemen penanggulangan kebakaran," tegasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, seharusnya pemerintah mempunyai manajemen yang baik terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak menggangu kepentingan investasi yang sudah berjalan.

"Aturan yang tidak pro investasi ini, tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama jika banyak lahan gambut diubah menjadi fungsi lindung," ungkapnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dampak ekonomi, aturan dalam PP 57 sangat berdampak langsung pada pengurangan luasan lahan dan penyediaan bahan baku. Dan ini berpengaruh pada perekonomian secara makro serta memberikan konsekuensi soal yang signifikan terhadap pengangguran karena pemutusan hubungan kerja.

"Untuk hutan tanaman industri, PP 47 mengakibatkan penurunan produksi kayu sebagai bahan baku industri dan kertas sebesar 26, 46 juta m3 kayu. Jika dirupiahkan mencapai Rp 76 triliun serta jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencahariannya mencapai 610 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika PP direalisasikan betapa besar ancaman ekonomi, sosial dan investasi yang akan menjadi kenyataan," jelasnya.***(jor)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Rencana Mutasi oleh Gubri , Dewan Mensinyalir karena Balas Dendam
- Besok, KPU Gelar Pleno Tetapkan Gubri Terpilih
- Sudah Habiskan Anggaran Daerah,
Komisi IV Desak LPJK Riau Segera Tempati Kantornya

- Perda RPD Mulai Masuk ke Tahap Pembahasan Pansus di DPRD Kuansing
- Mundur dari PAN, Hamza Halim Nyaleg dengan Perahu Demokrat
- Sampaikan Dua Tuntutan, Puluhan Massa HMI Kota Pekanbaru Gelar Aksi di DPRD Riau
- DPS Hasil Perbaikan Pemilu,  KPU Bengkalis Tetapkan 368.364 Pemilih
- Lima Anggota DPRD Pelalawan Jalani Proses PAW
- Hampir Semua Partai di Kuansing Melakukan Pebaikan Hasil Verifikasi KPU
- Banyak Bacaleg di Rohul Menulis Gelar, Tapi Ijazah‎ Sarjana tidak Dilampirkan
- Terancam Pidana, Bawaslu Imbau Parpol dan Bacaleg Jangan Curi Start
- Semua Parpol di Kampar Belum Penuhi Administrasi Bacaleg
- Sebanyak 487 Bacaleg di Kuansing Siap Bertarung di Pileg 2019
- Mensukseskan Akreditasi Puskesmas, A2K3 Kampar Taja Pelatihan K3 dan APAR
- Nyoblos 2 kali, Anggota KPPS Kampar Divonis 24 Bulan Penjara
- Partai garuda Daftarkan 11 Bacaleg ke KPU Bengkalis
- Pindah Partai,
Anggota DPRD Riau Muhammad Adil Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Sekretariat DPRD Riau

- DPD Golkar Riau Belum Terima Surat Pengunduran Yopi
- Kecewa Usulan Bacaleg Hilang, Yopi Mundur dari Ketua Golkar Inhu
- Pelayanan Dikeluhkan Masyarakat, Ketua DPRD Pelalawan Sidak Diskes


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com