Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Jum’at, 19 Januari 2018 18:34
Barter Motor dan Handphone, Pasutri di Pekanbaru Ini Kompak Jualan Sabu

Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Jum’at, 19 Januari 2018 18:02
Datsun Cross Direncanakan Hadir di Riau Awal Februari 2018

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak.

Riauterkini-JAKARTA- Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

"Dengan adanya pembatalan RKU PT. RAPP oleh Kementerian LHK pastinya mereka akan bereaksi, karena RKU merupakan sebuah kewajiban. Apalagi RKU tersebut disusun dengan kesepakatan kedua belah pihak," kata Yanto dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

"Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat," ungkapnya.

Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menegaskan, upaya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) sehingga membingungkan RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Menurut Riyanto Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2014 kiri PP No. 57 Tahun 2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor. Padahal, pemerintah sedang bekerja keras mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Sehingga ia mengingatkan pemerintah perlu bersikap rasional dalam penerbitan regulasi agar investasi tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.

"Apa gunanya membangun infrastruktur jika regulasi yang ada justru membuat para investor ketakutan pemerintah harus rasional untuk melihat bahwa PP ini belum menjadi instrumen yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan konservasi secara simultan," katanya dalam seniman nasional refleksi pengelolaan lahan basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) beberapa waktu lalu.

Riyanto mengungkapkan, tujuan regulasi itu untuk menurunkan bencana kebakaran lahan dan hutan. "Kalau melihat tujuan, harusnya yang perlu diatur adalah manajemen penanggulangan kebakaran," tegasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, seharusnya pemerintah mempunyai manajemen yang baik terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak menggangu kepentingan investasi yang sudah berjalan.

"Aturan yang tidak pro investasi ini, tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama jika banyak lahan gambut diubah menjadi fungsi lindung," ungkapnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dampak ekonomi, aturan dalam PP 57 sangat berdampak langsung pada pengurangan luasan lahan dan penyediaan bahan baku. Dan ini berpengaruh pada perekonomian secara makro serta memberikan konsekuensi soal yang signifikan terhadap pengangguran karena pemutusan hubungan kerja.

"Untuk hutan tanaman industri, PP 47 mengakibatkan penurunan produksi kayu sebagai bahan baku industri dan kertas sebesar 26, 46 juta m3 kayu. Jika dirupiahkan mencapai Rp 76 triliun serta jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencahariannya mencapai 610 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika PP direalisasikan betapa besar ancaman ekonomi, sosial dan investasi yang akan menjadi kenyataan," jelasnya.***(jor)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas
- 2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas
- Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat
- Sekdako Pekanbaru Kembali Abaikan Panggilan Bawaslu
- Suyatno ‘Termiskin’,
Kekayaan Andi Bertambah Rp17 Miliar dalam 5 Tahun

- Senin, Bawaslu Riau Gelar Sidang Temuan Panwas
- Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Meranti Divonis 5 Tahun Penjara
- Aturan Pilkada, ASN tak Boleh Buat Postingan Berbau Politik
- Disparbud Rohul Bersihkan Situs Makam Raja Rambah
- Kampanye Door To Door Masih Diandalkan PKS dalam Pilgubri 2018
- Digelar Ahad Pagi, Sepuluh Ribu Pendukung Bakal Ramaikan Deklarasi AYO
- Bawaslu Larang Media Liput Sosialisasi Netralitas ASN di Kantor Gubri
- Pilgubri 2018, PBB Nyatakan Dukung Firdaus-Rusli Maju Riau Satu
- Sertijab Eselon III dan IV,
Kadisdik Riau Ingatkan Pegawai Segera Beradaptasi dan Koordinasi

- Pileg 2019, Bulan Depan Demokrat Riau Buka Pendaftaran Baleg
- Menghadapi Pileg 2019, PAN Rohul Mulai Buka Pendaftaran Bacaleg
- Siap Sukseskan Pilgubri,
72 Anggota PPL se-Pekanbaru Resmi Dilantik

- Maju Pilgubri, Hardianto Siapkan Surat Pengunduran Diri dari Dewan
- Maju di Pilgubri, Surat Cuti Firdaus sebagai Wako Pekanbaru sedang Diproses
- Jelang Pilgubri, Komisi I DPRD Riau Minta ASN Jaga Netralitas di Pilgubri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.126.106
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com