Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 15 Oktober 2018 17:54
Banjir Melanda Dua Kelurahan di Kecamatan Dumai Selatan

Senin, 15 Oktober 2018 17:36
Tolak Kepala Bappeda Riau Mundur,
Plt Gubri: Jangan Mundur di Tengah Gelanggang


Senin, 15 Oktober 2018 17:21
Projo Tak Akui Dokumen Bertandatangan Kepala Daerah

Senin, 15 Oktober 2018 17:08
Begini‎ Cara IPRY Peringati Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul di Yogyakarta

Senin, 15 Oktober 2018 16:51
Rancang Pembelajaran Kreatif untuk Siswa, RAPP Gelar Pelatihan Guru

Senin, 15 Oktober 2018 16:32
Diperiksa Bawaslu Riau,
56 Pertanyaan Diajukan untuk Ketua Panitia Deklarasi Projo


Senin, 15 Oktober 2018 16:28
Tidak Capai Target,
1.348 Ekor Hewan Penular Rabies di Bengkalis Divaksinasi


Senin, 15 Oktober 2018 16:13
Ini Pesan Penting Ketua DPRD dan Bupati di Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul Tahun 2018

Senin, 15 Oktober 2018 16:00
Buru Babi Hutan, Kasdin Ditemukan Tewas dalam Sumur Tua

Senin, 15 Oktober 2018 15:56
Partai Golkar Ajukan 3 Nama ke DPP sebagai Balon Wabup Rohul

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak.

Riauterkini-JAKARTA- Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

"Dengan adanya pembatalan RKU PT. RAPP oleh Kementerian LHK pastinya mereka akan bereaksi, karena RKU merupakan sebuah kewajiban. Apalagi RKU tersebut disusun dengan kesepakatan kedua belah pihak," kata Yanto dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

"Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat," ungkapnya.

Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menegaskan, upaya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) sehingga membingungkan RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Menurut Riyanto Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2014 kiri PP No. 57 Tahun 2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor. Padahal, pemerintah sedang bekerja keras mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Sehingga ia mengingatkan pemerintah perlu bersikap rasional dalam penerbitan regulasi agar investasi tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.

"Apa gunanya membangun infrastruktur jika regulasi yang ada justru membuat para investor ketakutan pemerintah harus rasional untuk melihat bahwa PP ini belum menjadi instrumen yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan konservasi secara simultan," katanya dalam seniman nasional refleksi pengelolaan lahan basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) beberapa waktu lalu.

Riyanto mengungkapkan, tujuan regulasi itu untuk menurunkan bencana kebakaran lahan dan hutan. "Kalau melihat tujuan, harusnya yang perlu diatur adalah manajemen penanggulangan kebakaran," tegasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, seharusnya pemerintah mempunyai manajemen yang baik terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak menggangu kepentingan investasi yang sudah berjalan.

"Aturan yang tidak pro investasi ini, tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama jika banyak lahan gambut diubah menjadi fungsi lindung," ungkapnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dampak ekonomi, aturan dalam PP 57 sangat berdampak langsung pada pengurangan luasan lahan dan penyediaan bahan baku. Dan ini berpengaruh pada perekonomian secara makro serta memberikan konsekuensi soal yang signifikan terhadap pengangguran karena pemutusan hubungan kerja.

"Untuk hutan tanaman industri, PP 47 mengakibatkan penurunan produksi kayu sebagai bahan baku industri dan kertas sebesar 26, 46 juta m3 kayu. Jika dirupiahkan mencapai Rp 76 triliun serta jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencahariannya mencapai 610 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika PP direalisasikan betapa besar ancaman ekonomi, sosial dan investasi yang akan menjadi kenyataan," jelasnya.***(jor)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
-
- Tolak Kepala Bappeda Riau Mundur,
Plt Gubri: Jangan Mundur di Tengah Gelanggang

- Projo Tak Akui Dokumen Bertandatangan Kepala Daerah
- Projo Tak Akui Dokumen Bertandatangan Kepala Daerah
- Diperiksa Bawaslu Riau,
56 Pertanyaan Diajukan untuk Ketua Panitia Deklarasi Projo

- Ini Pesan Penting Ketua DPRD dan Bupati di Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul Tahun 2018
- Partai Golkar Ajukan 3 Nama ke DPP sebagai Balon Wabup Rohul
- Warga Siberakun Minta Ketua DPRD Kuansing Perjuangkan Jalan Rusak
- Melalui Paripurna, DPRD Riau Usulkan Pengangkatan Gubernur Riau Defenitif
- Amankan Pemilu 2019, Polda Riau Siapkan 6000 Personel
- Dicaci Netizen karena Dukung Petahana, Syamsuar Menjawab Santun di Akun Media Sosialnya
- Galakkan Mosi Tidak Percaya,
Membelot Dukung Petahana, Kader PAN Riau Minta DPP PAN Pecat Irwan Nasir

- Romahurmuziy: PPP Menarget 3 Besar Nasional di Pileg 2019
- Deklarasi Relawan Satu Telunjuk,
Jokowi Ditargetkan Kembali Menang Besar di Meranti

- Kades di Kenegerian Siberakun Dukung Turnamen Bulutangkis Tajaan Ketua DPRD Kuansing
- KPU Riau Gelar Sosialisasi GMHP di CFD
- Besok, Masyarakat Meranti Deklarasikan Dukungan Jokowi-Ma'ruf Amin
- PPP Gelar Pembekalan Caleg
- Dukung Deklarasi Projo, Irwan Nasir Terancam Dipecat dari Ketua DPW PAN Riau
- HUT Kuansing, Mursini Dapat Kado dari Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Deklarasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com