Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 20 Januari 2019 18:31
Dinilai Ada Penyimpangan, Warga Air Jernih, Inhu Blokir Pembuatan Jalan Desa

Ahad, 20 Januari 2019 17:25
Camat Bangko Pusako-PT SRL Blok III Sosialisasikan Pencegahan Karlahut

Ahad, 20 Januari 2019 16:29
Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik

Ahad, 20 Januari 2019 16:25
PT PHE Kampar DideadlineMulai Aspal Jalan Poros Kerumutan Awal Februari

Ahad, 20 Januari 2019 14:39
Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan

Ahad, 20 Januari 2019 13:16
Serunya Mararua, Rame-rame Tangkap Ikan Masyarakat Kuansing

Ahad, 20 Januari 2019 07:20
Plt Bupati Kampar dan Banyak Bejabat Hadiri Pengukuhan Lembaga Adat Kenegerian Tapung

Sabtu, 19 Januari 2019 22:04
Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek

Sabtu, 19 Januari 2019 19:48
Sasar Kaum Milenial, Luno Taja Edukasi Investasi Aset Kripto di Pekanbaru

Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak.

Riauterkini-JAKARTA- Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

"Dengan adanya pembatalan RKU PT. RAPP oleh Kementerian LHK pastinya mereka akan bereaksi, karena RKU merupakan sebuah kewajiban. Apalagi RKU tersebut disusun dengan kesepakatan kedua belah pihak," kata Yanto dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

"Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat," ungkapnya.

Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menegaskan, upaya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) sehingga membingungkan RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Menurut Riyanto Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2014 kiri PP No. 57 Tahun 2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor. Padahal, pemerintah sedang bekerja keras mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Sehingga ia mengingatkan pemerintah perlu bersikap rasional dalam penerbitan regulasi agar investasi tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.

"Apa gunanya membangun infrastruktur jika regulasi yang ada justru membuat para investor ketakutan pemerintah harus rasional untuk melihat bahwa PP ini belum menjadi instrumen yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan konservasi secara simultan," katanya dalam seniman nasional refleksi pengelolaan lahan basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) beberapa waktu lalu.

Riyanto mengungkapkan, tujuan regulasi itu untuk menurunkan bencana kebakaran lahan dan hutan. "Kalau melihat tujuan, harusnya yang perlu diatur adalah manajemen penanggulangan kebakaran," tegasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, seharusnya pemerintah mempunyai manajemen yang baik terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak menggangu kepentingan investasi yang sudah berjalan.

"Aturan yang tidak pro investasi ini, tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama jika banyak lahan gambut diubah menjadi fungsi lindung," ungkapnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dampak ekonomi, aturan dalam PP 57 sangat berdampak langsung pada pengurangan luasan lahan dan penyediaan bahan baku. Dan ini berpengaruh pada perekonomian secara makro serta memberikan konsekuensi soal yang signifikan terhadap pengangguran karena pemutusan hubungan kerja.

"Untuk hutan tanaman industri, PP 47 mengakibatkan penurunan produksi kayu sebagai bahan baku industri dan kertas sebesar 26, 46 juta m3 kayu. Jika dirupiahkan mencapai Rp 76 triliun serta jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencahariannya mencapai 610 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika PP direalisasikan betapa besar ancaman ekonomi, sosial dan investasi yang akan menjadi kenyataan," jelasnya.***(jor)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com