Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 23 Nopember 2017 12:00
Resmikan BPPSI, Gubri Berharap Segera Beroperasi Industri Turunan Sawit di Riau

Kamis, 23 Nopember 2017 11:57
KPA Inhil Belajar Penanggulangan AIDS di Bali

Kamis, 23 Nopember 2017 09:35
UNRI EXPO 2017, Cara Lahirkan Mahasiswa Kreatif dan Cinta Lingkungan

Kamis, 23 Nopember 2017 08:44
BPPSI Diresmikan Hari ini, Riau Miliki Balai Pengembangan Produk Turunan Sawit

Kamis, 23 Nopember 2017 07:24
34 Panwascam di Bengkalis Digembleng Bimtek Pengawasan Pilgubri 2018

Kamis, 23 Nopember 2017 07:17
5 Desember 2017, PWI Dumai Gelar Konferkot

Kamis, 23 Nopember 2017 07:03
Berbiaya Rp3,2 Miliar,
Rute Tour de Siak 5 Dipangkas Akibat Jalan Provinsi Rusak


Rabu, 22 Nopember 2017 21:46
Kabur dari Lapas Pekanbaru, Satriandi Dijemput oleh Dua Orang

Rabu, 22 Nopember 2017 20:53
Lawan Pungli di Sekolah, Repdem Riau Siapkan Konsolidasi dengan Masyarakat

Rabu, 22 Nopember 2017 20:17
Polres Dumai Amankan Tiga Pelaku Pungli Sopir Tangki

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 13 September 2017 22:05
Pajak Air Permukaan Minim,
Dewan Menduga Perusahaan di Riau Curang dalam Menghitung


Anggota DPRD Riau sebut adanya kecurangan perusahaan dalam menghitung pajak air permukaan yang harus dibayar. Akibatnya, PAD menjadi minim.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi III DPRD Riau menduga, adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan di Riau terhadap perhitungan pajak air permukaan. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor pajak, masih minim padahal potensi pajaknya cukup besar.

"Potensi pajak diterima daerah hanya sebesar Rp 23 miliar. Ini karena adanya kecurangan penghitungan dari pihak perusahaan karena alat penghitungan bukan dari pemerintah tapi dari mereka," kata Marwan Yohanis, anggota Komisi III, Rabu (13/09/17).

Untuk mengatasi hal ini, tentu membutuhkan sebuah Perda yang mengatur penggunaan air permukaan bagi perusahaan yang ada di Riau. Perda yang dimaksud saat ini sedang dibahas DPRD Riau.

"Tahun depan, target kami tidak terlalu muluk-muluk bisa meningkat sampai Rp35 miliar sudah bagus. Karena selain Perda, sumber data manusia dan peralatan juga harus mendukung untuk mencapai target itu," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III. Ia menyebut, saat ini ada 219 Pabrik Kelapa Sawit, 2 pabrik kertas dan satu perusahaan minyak yang selama ini mengunakan air permukaan. Namun, pajaknya diduga tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Kami terus menggali data terkait ini untuk dijadikan dasar dalam menagih pajak. Harapan kita dari sektor ini bisa mendongkrak pendapatan daerah karena dana bagi hasil migas sudah menurun," tutupnya. ***(ary)



Berita Politik lainnya..........
- 34 Panwascam di Bengkalis Digembleng Bimtek Pengawasan Pilgubri 2018
- Syamsuar Optimis Dapatkan Dukungan Partai di Pilgubri 2018
- Fokus Bahar RAPBD 2018, Wakil Rakyat Dilarang 'Pelesir' ke Luar Negeri
- Keuangan 60 Persen,
Realisasi Fisik APBD Riau Baru Capai 79 Persen

- Kadernya Dilirik Golkar, PDI Perjuangan Belum Berani Beri Tanggapan
- Termasuk 4 Pelamar Sekda, 30 Calon PTP Ikuti Tes Kompetensi Manajerial
- Peta Politik Pilkada Bisa Berubah,
Wasekjen Golkar Sebut 8 DPD I Golkar Usulkan Munaslub

- Terkait Sengketa Lahan PT RPI,
Komisi II DPRD Pelalawan Hearing dengan Warga Desa Air Hitam

- Legislator Riau Ini Sebut Hanya 14 Parpol Lolos Peserta Pemilu 2019
- Munawar Nakhodai Garda Pemuda NasDem Riau
- Seluruh Kader Golkar Wajib Taati SK Penetapan Gubri dan Wagubri
- 30 Calon Lulus Administrasi Assesment 10 Pejabat Eselon II Pemkab Bengkalis
- Meski Setnov Dicopot, Masnur Yakin Golkar Tetap Usung Andi-Suyatno di Pilgubri 2018
- Pembangunan Gedung Dianggarkan di APBD,
Dewan Minta Dua Instansi Penegak Hukum di Riau Tidak Tebang Pilih

- Rakernas PP TIDAR di Pekanbaru Bakal Dibuka Prabowo Subianto
- Jelang Rakornas Tiga Pilar, PDI-P Riau Matangkan Persiapan
- Tunjangan Transportasi DPRD Pelalawan Ditetapkan Rp13,4 Juta Perbulan
- Fokus Bahas RAPBD 2018,
Banggar DPRD Riau Dilarang Jalan-jalan untuk 10 Hari ke Depan

- Pawaslu Pekanbaru Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan Berbasis Masyarakat
- Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.196.2.131
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com