Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani

Kamis, 27 April 2017 20:53
Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor

Kamis, 27 April 2017 20:42
Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas

Kamis, 27 April 2017 20:35
Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD

Kamis, 27 April 2017 20:05
Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 20 Maret 2017 19:26
Komisi D Sebut Program RLH Akan Dikerjakan Akhir April

Akhir bulan depan, Dinas PKPP Riau akan mulai mengerjakan proyek rumah layak huni. Komisi D DPRD Riau menyebut, ada 2016 rumah yang akan dibangun di seluruh Riau.

Riauterkini-PEKANBARU- Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) atau yang biasa disebut perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, mulai dikerjakan, akhir April nanti. Rp50 miliar anggaran dalam APBD Riau tahun 2017 sudah disiapkan untuk itu.

"Akhir April nanti, pembangunan RLH sudah dimulai," kata Asri Auzar, Sekretaris Komisi D DPRD Riau kepada riauterkinicom usai hearing dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Senin (20/03/17).

Politisi Demokrat ini menyebut, ada 2016 unit RLH yang akan dibangun di kabupaten/kota yang ada di Riau. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp50 miliar dengan rincian satu rumah menghabiskan anggaran Rp50 juta.

"Awalnya dianggarkan sekitar Rp70 juta, tapi setelah dilakukan kajian oleh dinas terkait, maka diperoleh angka Rp50 miliar. Kesanggupan dari dinas terkait juga diangka Rp50 juta," ungkap politisi asal Rokan Hilir ini.

Lebih lanjut dikatakannya, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau meminta Kejati Riau untuk bersama-sama mengawasi program RLH tersebut. Komisi D sebutnya, juga akan melakukan hal yang sama.

"Bagaimana pun kita ingin program RLH ini tepat sasaran, tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tutupnya. ***(ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD
- Usaha Pansus RTRW Riau Didukung Kementerian Perekonomian
- Bupati Harris Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri
- Semenanjung Korea Memanas,
Panglima TNI Siapkan Lanud RSN Atasi Ancaman Asing

- Terpilih Sebagai Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Atasi Sering Diundurnya Paripurna

- Kisruh Koperasi BBDM, Oknum Dewan Bengkalis Diminta Netral
- Sosialisasi Pembatasan BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Dianggap Belum Maksimal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.114.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com