Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Desember 2017 05:40
Ratusan Triliun Disumbangkan ke Negara, Apkasindo Dorong Riau Rebut DBH CPO

Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

Jum’at, 15 Desember 2017 15:14
Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 20 Pebruari 2017 16:37
Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Turun ke Lokasi,
6000 Hektar Lahan Sawit PT Rokan Agrindo Pratama Plastation Tak Berizin


Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Asri Auzar turun ke lokasi PT Rokan Agrindo Pratama Plantation dan menemukan lahan seluas 6 ribu hektar tak berizin.

Riauterkini-PEKANBARU- Menindaklanjuti aksi demo yang dilakukan masyarakat Desa Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam Yayasan Relawan Peduli Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (Reli-LHK), anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir turun ke lokasi.

Di sana, wakil rakyat temukan, 6000 lahan sawit yang dikelola PT Rokan Agrindo Pratama Plastation tidak memiliki izin. Adanya perambahan hutan yang dilakukan perusahaan menjadi salah satu persoalan.

"Perusahaan kita lihat telah melakukan perambahan hutan. Tidak tanggung-tanggung, mereka membuka lahan sawit sekitar 6000 hektar tanpa izin, hanya MoU dengan masyarakat saja," kata Asri Auzar, salah seorang anggota dewan Dapil Rokan Hilir kepada riauterkinicom, Senin (20/02/17).

Untuk itu, politisi Demokrat ini berharap, penegak hukum segera lakukan tindakan atas persoalan tersebut. Terlebih lagi, usia produkivitas sawit perusahaaan sudah mendekati lima tahun tanpa diketahui pemerintah.

"Kita anggap bahwa Riau hari ini tidak punya pemerintah sehingga orang seenak saja melakukan perambahan hutan hanya bermodalkan MoU dengan pemuka masyarakat, kan lucu negara ini. Sudah beroperasi pula selama lima tahun," jelasnya.

Sebagai anggota dewan yang memimpin Pansus RTRW Riau, ia akan menjadikan persoalan ini sebagai catatan Pansus untuk kemudian akan dilaporkan ke Polda Riau. Meskipun sebutnya, pihak perusahaan sering membawa-bawa nama penegak hukum saat mengoperasikan lahannya.

"Dalam catatan Pansus, lahan mereka masuk ke dalam kawasan hutan gambut. Perambah hutan, hukumnya sangat berat," ujarnya.

Seperti yang diketahui, beberapa hari yang lalu, masyarakat Desa Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam Yayasan Relawan Peduli Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (Reli-LHK) melakukan demo di DPRD Riau.

Mereka meminta DPRD Riau agar mencabut izin perusahaan PT Rokan Agrindo Pratama Plastation yang sudah merampas kawasan hutan dan membuat masyarakat makin sengsara. Mereka juga meneriakkan untuk menangkap Dirut Perusahaan Aria Fajar serta Ajirnarudin. ***(ary)



Berita Politik lainnya..........
- Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad
- Gantikan Setya Novanto,
Golkar Riau Harapkan Airlangga Hartarto Dikukuhkan sebagai Ketum Baru Jelang Munaslub

- Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda
- Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur
- Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau
- Jelang Pilgubri,
Demokrat Riau akan Umumkan Jagoannya Dua Hari Lagi

- Batas Wilayah Tiga Daerah di Riau Akhirnya Tuntas Dibahas
- Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba,
DPRD Riau Hearig Bersama Pengelolah Hiburan Malam di Pekanbaru

- Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi
- Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau
- Pemkab Meranti Tak Anggarkan Gaji Guru Madrasah
- Pilgubri 2018, Bupati Harris Siarkan Survei Tertinggi Versi LSI
- Rp500 Ribu Per Siswa, Dewan Anggarkan BOSDA dalam APBD Riau 2018
- Buntut Penolakan Ustadz Abdul Somad,
Legislator Riau Lukman Edy Laporkan Senator Asal Bali

- Komisi V DPRD Riau Usulkan Standarisasi Honor Guru Bantu SMA se-Derajat
- Legislator Pelalawan Ini Minta Pengelolaan Air Bersih Dialihkan ke Swasta
- Temuan DPRD, PDAM Pelalawan Distribusikan Air Sungai Kampar Tanpa Diolah
- PT ADEI tak Hadiri Hearing dengan DPRD Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.92.204
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com