Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani

Kamis, 27 April 2017 20:53
Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor

Kamis, 27 April 2017 20:42
Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas

Kamis, 27 April 2017 20:35
Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD

Kamis, 27 April 2017 20:05
Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 20 Pebruari 2017 16:37
Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Turun ke Lokasi,
6000 Hektar Lahan Sawit PT Rokan Agrindo Pratama Plastation Tak Berizin


Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Asri Auzar turun ke lokasi PT Rokan Agrindo Pratama Plantation dan menemukan lahan seluas 6 ribu hektar tak berizin.

Riauterkini-PEKANBARU- Menindaklanjuti aksi demo yang dilakukan masyarakat Desa Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam Yayasan Relawan Peduli Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (Reli-LHK), anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir turun ke lokasi.

Di sana, wakil rakyat temukan, 6000 lahan sawit yang dikelola PT Rokan Agrindo Pratama Plastation tidak memiliki izin. Adanya perambahan hutan yang dilakukan perusahaan menjadi salah satu persoalan.

"Perusahaan kita lihat telah melakukan perambahan hutan. Tidak tanggung-tanggung, mereka membuka lahan sawit sekitar 6000 hektar tanpa izin, hanya MoU dengan masyarakat saja," kata Asri Auzar, salah seorang anggota dewan Dapil Rokan Hilir kepada riauterkinicom, Senin (20/02/17).

Untuk itu, politisi Demokrat ini berharap, penegak hukum segera lakukan tindakan atas persoalan tersebut. Terlebih lagi, usia produkivitas sawit perusahaaan sudah mendekati lima tahun tanpa diketahui pemerintah.

"Kita anggap bahwa Riau hari ini tidak punya pemerintah sehingga orang seenak saja melakukan perambahan hutan hanya bermodalkan MoU dengan pemuka masyarakat, kan lucu negara ini. Sudah beroperasi pula selama lima tahun," jelasnya.

Sebagai anggota dewan yang memimpin Pansus RTRW Riau, ia akan menjadikan persoalan ini sebagai catatan Pansus untuk kemudian akan dilaporkan ke Polda Riau. Meskipun sebutnya, pihak perusahaan sering membawa-bawa nama penegak hukum saat mengoperasikan lahannya.

"Dalam catatan Pansus, lahan mereka masuk ke dalam kawasan hutan gambut. Perambah hutan, hukumnya sangat berat," ujarnya.

Seperti yang diketahui, beberapa hari yang lalu, masyarakat Desa Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam Yayasan Relawan Peduli Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (Reli-LHK) melakukan demo di DPRD Riau.

Mereka meminta DPRD Riau agar mencabut izin perusahaan PT Rokan Agrindo Pratama Plastation yang sudah merampas kawasan hutan dan membuat masyarakat makin sengsara. Mereka juga meneriakkan untuk menangkap Dirut Perusahaan Aria Fajar serta Ajirnarudin. ***(ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
anak ongah
Yang betul saja lah. Kalau pun iya ada, pak haji asri auzar segera bekukan tu perusahaan. Jangan samapai tu jadi 86 pak, parah nanti jadi 87.....


Berita Politik lainnya..........
- Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD
- Usaha Pansus RTRW Riau Didukung Kementerian Perekonomian
- Bupati Harris Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri
- Semenanjung Korea Memanas,
Panglima TNI Siapkan Lanud RSN Atasi Ancaman Asing

- Terpilih Sebagai Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Atasi Sering Diundurnya Paripurna

- Kisruh Koperasi BBDM, Oknum Dewan Bengkalis Diminta Netral
- Sosialisasi Pembatasan BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Dianggap Belum Maksimal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.114.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com