Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 27 Juni 2017 20:46
H+3 Lebaran, Diperkirakan 10.000 Pengunjung Padati Pantai Solop Inhil

Selasa, 27 Juni 2017 20:00
Bupati Inhil Silahturrahmi ke Gubernur dan Forkopimda Riau

Selasa, 27 Juni 2017 18:13
Antisipasi Keamanan Lapas,
Kabag Ops Polres Kampar Kunjungi Lapas Kelas IIb Bangkinang


Selasa, 27 Juni 2017 18:08
Balon Gubri Harris Buka Kejuaraan Motorcross di Tapung, Kampar

Selasa, 27 Juni 2017 18:02
Pergi Berlebaran,
Seorang Bocah di Inhil Tewas Terbentur Besi Mesin Pompong


Selasa, 27 Juni 2017 17:42
Sebar Personel di Pusat Keramaian,
Kapolresta Pantau Situasi Keamanan Pekanbaru di Hari Ketiga Lebaran


Selasa, 27 Juni 2017 17:37
6 Rumah Rusak,
Longsor Kembali Terjadi di Kuala Enok, Inhil


Selasa, 27 Juni 2017 15:10
Belasan Orang Terjebur,
Pelabuhan Rakyat Desa Tanjung Gadai, Meranti Ambruk


Selasa, 27 Juni 2017 13:23
Mayat Tanpa Identitas di Desa Kuala Sebatu Ternyata Warga Tembilahan, Inhil

Selasa, 27 Juni 2017 08:13
Tamu Tagram Hotel Pekanbaru Kehilangan Perhiasaln Rp70 juta

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 20 Pebruari 2017 16:37
Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Turun ke Lokasi,
6000 Hektar Lahan Sawit PT Rokan Agrindo Pratama Plastation Tak Berizin


Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Asri Auzar turun ke lokasi PT Rokan Agrindo Pratama Plantation dan menemukan lahan seluas 6 ribu hektar tak berizin.

Riauterkini-PEKANBARU- Menindaklanjuti aksi demo yang dilakukan masyarakat Desa Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam Yayasan Relawan Peduli Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (Reli-LHK), anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir turun ke lokasi.

Di sana, wakil rakyat temukan, 6000 lahan sawit yang dikelola PT Rokan Agrindo Pratama Plastation tidak memiliki izin. Adanya perambahan hutan yang dilakukan perusahaan menjadi salah satu persoalan.

"Perusahaan kita lihat telah melakukan perambahan hutan. Tidak tanggung-tanggung, mereka membuka lahan sawit sekitar 6000 hektar tanpa izin, hanya MoU dengan masyarakat saja," kata Asri Auzar, salah seorang anggota dewan Dapil Rokan Hilir kepada riauterkinicom, Senin (20/02/17).

Untuk itu, politisi Demokrat ini berharap, penegak hukum segera lakukan tindakan atas persoalan tersebut. Terlebih lagi, usia produkivitas sawit perusahaaan sudah mendekati lima tahun tanpa diketahui pemerintah.

"Kita anggap bahwa Riau hari ini tidak punya pemerintah sehingga orang seenak saja melakukan perambahan hutan hanya bermodalkan MoU dengan pemuka masyarakat, kan lucu negara ini. Sudah beroperasi pula selama lima tahun," jelasnya.

Sebagai anggota dewan yang memimpin Pansus RTRW Riau, ia akan menjadikan persoalan ini sebagai catatan Pansus untuk kemudian akan dilaporkan ke Polda Riau. Meskipun sebutnya, pihak perusahaan sering membawa-bawa nama penegak hukum saat mengoperasikan lahannya.

"Dalam catatan Pansus, lahan mereka masuk ke dalam kawasan hutan gambut. Perambah hutan, hukumnya sangat berat," ujarnya.

Seperti yang diketahui, beberapa hari yang lalu, masyarakat Desa Siarang-arang, Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam Yayasan Relawan Peduli Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (Reli-LHK) melakukan demo di DPRD Riau.

Mereka meminta DPRD Riau agar mencabut izin perusahaan PT Rokan Agrindo Pratama Plastation yang sudah merampas kawasan hutan dan membuat masyarakat makin sengsara. Mereka juga meneriakkan untuk menangkap Dirut Perusahaan Aria Fajar serta Ajirnarudin. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
anak ongah
Yang betul saja lah. Kalau pun iya ada, pak haji asri auzar segera bekukan tu perusahaan. Jangan samapai tu jadi 86 pak, parah nanti jadi 87.....


loading...

Berita Politik lainnya..........
- Hari ke Dua Lebaran,
Bupati Harris Hadiri Acara Adat Gunung Sahilan dan 'Open House' Wagubri

- Pelayanan PLN Kian Buruk,
Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Berkirim Pesan Instagram ke Presiden Jokowi

- DPRD Riau Segera Bahas Peningkatan Penghasilan Dewan
- ANS Gunakan Mobnas untuk Lebaran. Dewan Minta Pemprov Riau Berikan Sanksi
- Jelang Lebaran, Walikota Pekanbaru Rotasi Pejabatnya
- KPU Inhil Paparkan Tahapan Pilkada Inhil 2018
- Utang Pembangunan Main Stadion,
Takdibayar Tahun Ini, Pemprov Riau Terancam Denda Rp 50 Miliar



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.111.72
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com