Untitled Document
Selasa, 13 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 30 Juni 2015 19:40
Tragedi Hercules C-130, Satu Personel TNI-AD Sekeluarga Ikut Pesawat

Selasa, 30 Juni 2015 18:52
Pemekaran Kecamatan Alah Air Tuntas, Meranti Paling Lama 2016

Selasa, 30 Juni 2015 18:48
Divonis 6 Tahun Penjara,
Kemendagri Belum Proses Pemberhentian Gubri Nonaktif Annas Maamun


Selasa, 30 Juni 2015 18:34
Pilkada Meranti 2015,
Tengku Musafa Optimis Maju Sebagai 'Petarung'


Selasa, 30 Juni 2015 18:19
Sambut HUT Bhayangkara ke-69,
Polsek Dumai Bersih Lingkungan Pasar Bunda Sri Mersing


Selasa, 30 Juni 2015 18:16
64 Personel Polres Kampar Mendapat Kenaikan Pangkat

Selasa, 30 Juni 2015 17:09
Narkoba dan Korupsi Dominasi Kasus di Dumai



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- 6 Bulan Dana Sertifikasi Ribuan Guru di Inhu Belum Dibayarkan
- Meski Dilarang, Pungli dan 'Permainan' Sekolah di Duri Tetap Jalan
- Dihadiri Ratusan Rekan Seprofesi,
Guru Penjewer Telinga Murid di Inhu Disidangkan

- Dua Prodi STIE Bangkinang, Kampar Terakreditasi B
- ‎Komunitas Robot Seberida, Inhu Ciptakan Pintu Digital
- Terkait PSB, Singkatan HS Jadi Olok-olok di Duri
- 'Kado' Guru Saat HUT Pekanbaru,
Dana Sertifikasi Diduga Disunat, Pemko Dituding Tak Manusiawi



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.37.222
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com