Untitled Document
Kamis, 7 Zulhijjah 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Rabu, 1 Oktober 2014 21:15
Penangkapan Gubri oleh KPK Dipastikan Pengaruhi Rencana Pemekaran

Rabu, 1 Oktober 2014 21:01
Tuding Memeras Gubri, Supriyati Bakal Disomasi Pengacara Wide

Rabu, 1 Oktober 2014 20:59
50 Baterai Tower di Pekanbaru Digasak Maling

Rabu, 1 Oktober 2014 20:50
Tuding Memeras Gubri, Supriyati Bakal Disomasi Pengacara Wide

Rabu, 1 Oktober 2014 20:45
Dilantik jadi Legislator Pusat, Eddy Tanjung Siap Dongkrak Posisi Tawar Riau

Rabu, 1 Oktober 2014 20:44
Akui Akan Disuap Kontraktor PT Chevron,
SBRI Bengkalis Diminta Berhenti Perjuangkan Nasib Buruh Di Duri


Rabu, 1 Oktober 2014 20:21
Satu Pelamar Tuna Netra,
Jumlah Pelamar CPNS Riau Online Tembus 14.724 Orang




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Dikelola Tak Jelas,
Polres Bengkalis Incar Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS SDN 30 Sungai Alam

- Kisruh STIE Syari’ah Bengkalis,
Pemkab Siapkan Opsi Cabut Bantuan Operasional

- Lama Menunggu, SDN 003 Bagan Sinembah Rohil Akhirnya Dapatkan Mobiler
- PT SMA dan Tanoto Foundation Taja Pelatihan Guru SD di Simpang Kanan, Rohil
- Delapan Tahun Disalurkan,
Pengelolaan Dana BOS SDN 30 Sungai Alam, Bengkalis Tak Jelas

- Kisruh STIE Syari’ah Bengkalis,
Dewan Khawatir Korbankan Pengakuan Akreditasi Kelulusan Mahasiswa

- Kemendiknas RI Setujui Pendirian Politeknik Maritim di Bengkalis


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.253.132
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com