Untitled Document
Ahad, 19 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Ahad, 20 April 2014 19:45
Diprotes Dua Saksi Parpol, Pleno KPU Dumai Hampir Rusuh

Ahad, 20 April 2014 19:42
Tolak Rencana Gubri,
Wako Khairul Tegaskan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Harus Berlanjut


Ahad, 20 April 2014 19:35
Gerakan Konsumen Cerdas,
"Cintailah Produk Dalam Negeri"


Ahad, 20 April 2014 19:28
Modus Kejahatan Baru di Pinggir, Bengkalis Kian Resahkan Warga

Ahad, 20 April 2014 19:24
Daftar 35 Caleg Terpilih untuk DPRD Pelalawan Periode 2014-2019

Ahad, 20 April 2014 18:26
Jelang Ramadhan, Pujasera di Duri Difungsikan

Ahad, 20 April 2014 18:19
Bisa Bawa Pulang TV Samsung LED 32 Inch Tanpa Diundi,
Beli New Sorento Selama Pameran di Ciputra




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Wide School Gelar Pelatihan Toefl Gratis
- Donatur Ditangkap Polda,
Siswa Wahidin Bagansiapiapi Mogok Belajar

- Ditemukan di Riau,
Jokowi Masuk Soal UN SMA Bahasa Indonesia

- 408 Peminat Daftar Calon Guru PDTW dan PDTU Rohul
- 2014, PCR-Chevron Gelar Program Wira Usaha di Rohil dan Bengkalis
- Protes Sanksi Penunggak Termin,
Mahasiswa Politeknik Kampar Mogok Sejak Senin

- Jokowi Muncul di Soal UN, Mahasiswa Desak Mendikbud Mundur


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 184.73.52.98
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com