Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 1 Mei 2016 22:07
Bupati Jefry Hadiri HUT ke 39 Desa Baru, Kampar

Ahad, 1 Mei 2016 19:24
DPD LIRA Pekanbaru Silaturrahim ke Mapolresta Pekanbaru

Ahad, 1 Mei 2016 19:19


Ahad, 1 Mei 2016 19:17
Lestarikan Budaya Melayu,
Pembukaan MTQ Mandah, Inhil Dimeriahkan Penampilan 400 Pemain Berdah


Ahad, 1 Mei 2016 18:06
328 Petugas Lakukan Sensus Ekonomi 2016 di Inhu

Ahad, 1 Mei 2016 18:03
Honor Guru Bantu di Siak Cair Pekan Depan

Ahad, 1 Mei 2016 17:30
Tamatan MA di Rohul Diminta Tidak Menikah Dini



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- Honor Guru Bantu di Siak Cair Pekan Depan
- Wabup Ajak Orang Tua Pelajar Lulusan SMA Sederajat Kuliah di PT Bengkalis
- FIB Unilak Gelar Bedah Buku Puisi "Perempuan Bulan"
- Ikuti LKS Tingkat Provinsi,
Sejumlah SMK Asal Bengkalis, Sukses Gondol Prestasi

- SDN 1 Bengkalis Sabet Juara Umum FL2SN 2016 Tingkat Kecamatan
- 39 Siswa Rohil Ikut Ujian Seleksi Masuk UGM
- PPDB 2016, SMKN 1 Mandau Wacanakan Calon Murid Bebas Narkoba


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.59.133
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com