Untitled Document
Senin, 25 Zulhijjah 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Senin, 20 Oktober 2014 19:30
Terjatuh dari Ketinggian 7 Meter,
Pekerja Subkontraktor PT Duta Palma Tewas Mengenaskan


Senin, 20 Oktober 2014 19:26
Polisi Buru Pelempar Bom Molotov Rumah Petugas Rutan Dumai

Senin, 20 Oktober 2014 19:17
Dewan Sebut Jembatan Siak III Gagal Konstruksi dan Harus Dibangun Ulang

Senin, 20 Oktober 2014 19:11
MUI Haramkan Penangkapan dan Pembunuhan Satwa Langka

Senin, 20 Oktober 2014 19:09
Kesimpulan Puslabfor Polda Sumut,
Kebakaran Kantor Bupati Inhil Terindikasi Disengaja


Senin, 20 Oktober 2014 19:02
Kredit Macet Rp97 Miliar,
Direktur PT. SRT Kabur Jadi WN Singapura


Senin, 20 Oktober 2014 18:51
Buronan Kejari Pekanbaru,
Terpidana Pemalsuan Kartu Remi Dibekuk di Jakarta




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Firka dan Guntur Menangi Pemira untuk Presma dan Wapresma UIR
- Porprov Inhu, Panjat Tebing Bengkalis Incar 12 Medali Emas
- Sekdakab Pelalawan Resmikan Ruang Labor SMKN 1 Ukui
- Kenalkan Tanaman,
TK Ananda Baganbatu Rohil Outbound ke Kebun Organik

- Bupati Bengkalis Minta Korban Pungli Sekolah Melapor
- Disdik Dumai Gelar Bimtek Dapodikmen SMA dan Kepsek
- Dua Program Unggulan SMPN 20 Pekanbaru Diresmikan Deputi dan Walikota


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.237.184.242
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com