Untitled Document
Sabtu, 8 Muharram 1436 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Jum’at, 31 Oktober 2014 22:07
111

Jum’at, 31 Oktober 2014 22:02
Kepada Dewan, Kapolresta Pekanbaru Keluhkan Anggaran Minim

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:58
Bantahan DJKD Kemendagri Terkait Berita Dugaan Gubri Annas Palsukan APBD 2015

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:54
Ditemukan Mayat Bersimbah Darah di Sinaboi, Rohil

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:45
UR Nonaktifkan Sementara Gulat Manurung

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:41
PP 71 Tahun 2014.
3 Dosen IPB Riset ke Riau


Jum’at, 31 Oktober 2014 21:24
Tuntut Tuntaskan Kasus Bupati Jefry Noer,
Satu Mahasiswa Aksi Jahit Mulut di KPK Dilarikan Ke Rumah Sakit




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- UR Nonaktifkan Sementara Gulat Manurung
- Penandatanganan KTSP 2014.
Sekolah Dihimbau Melapor Jika Ada Pungutan

- 17 Perusahaan Ikuti PCR Job Fair 2014
- Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia Fase 3,
12 MIS dan 25 MTsS di Inhil Terima Bantuan untuk Peningkatan Akreditasi

- Fiesta 2014 di Universitas Andalas, Padang,
Gudep 616 SMAN 1 Hulu Kuantan Wakili Kuansing di Ajang Pramuka Penegak se-Sumatera

- Wisuda Perdana Uniks,
Bupati Sukarmis Ajak Masyarakat Terus Tingkatkan SDM

- Wisuda Perdana,
Universitas Islam Kuansing Tamatkan 422 Sarjana



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.171.186
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com