Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


Jum’at, 15 Desember 2017 12:14
Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri

Jum’at, 15 Desember 2017 11:02
6 Kades di Gauang Dikantik, Bupati Inhil Pesan Memimpin Sesuai Ketentuan

Jum’at, 15 Desember 2017 08:33
Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat

Jum’at, 15 Desember 2017 06:18
Gubri Yakin Sagu Bisa Dijadikan Alternatif Pangan, Solusi Alih Fungsi Lahan

Jum’at, 15 Desember 2017 06:07
Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda

Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Melalui SBT, SIS Serahkan Satu Unit Suzuki Baleno kepada SMK Taruna Satria Pekanbaru
- Beasiswa CD PT RAPP,
Sempat Putus Asa Tidak Ada Biaya, Pemuda Kampar Ini Akhirnya Bisa Kuliah

- Mie Rebus Medan Sabet Juara I UMRI Entrepreneur Award 2017
- Terkait Program PEDP, Dutabear Kanada Kunjungi PCR
- PT RAPP Berikann Puluhan Beasiswa untuk Mahasiswa
- Tingkatkan Kerjasama, UIR Lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT SPR
- Pemetaan Guru di Bengkalis Masih Sebatas Rencana


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.82.79.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com