Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 30 Juni 2016 22:35
2 Bulan Jadi Member SKA Family Card, Anes Bawa Pulang Hadiah Emas 25 Gram

Kamis, 30 Juni 2016 22:30
Pemko Bayar Tagihan Rp1,1 Miliar,
Besok, Gaji 350 Karyawan PT MIG Cair


Kamis, 30 Juni 2016 21:45
Tak Lupakan Tradisi, Hutahaean Group Berbagi dengan Sesama Jelang Lebaran

Kamis, 30 Juni 2016 21:04
66 Personel Polres Kampar Dapat Kenaikan Pangkat ‪

Kamis, 30 Juni 2016 20:58
Perencanaan Jaringan Fiber Optik Dukung Kampar Menunju Smart Regency

Kamis, 30 Juni 2016 19:08
Kaban Penghubung Lepas Balik Basamo Mahasiswa Riau Se Jabodetabek

Kamis, 30 Juni 2016 19:04
Pererat Silaturrahmi, KNPI Inhil Taja Buka Bersama



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- PPDB Sistem Online di Duri Dianggap Gagal,
Puluhan Calon Siswa Masuk dari "Belakang"

- Peminat SMP Negeri 1 Bangko Rohil Membludak
- SMAN 8 Mandau Masih Kutip Uang LKS ke Ribuan Siswanya
- Juara I Tingkat Provinsi,
19 Pendidik Wakili Riau di Ajang Pemilihan Pendidik Berprestasi Tingkat Nasional

- Murid Baru SMKN 1 Mandau Wajib Jalani Tes Bersih Narkoba
- Kewenangan SMA Akan Ditarik ke Provinsi,
Pembangunan 5 Sekolah di Kuansing Terpaksa Ditunda

- Siswi SMAN 1 Rambah Juarai Lomba Pidato Kerusakan Lingkungan se-Riau


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.126.230
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com