Untitled Document
Rabu, 2 Syawwal 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Rabu, 30 Juli 2014 17:34
4 Ruko dan 2 Rumah di Bangun Jaya Rohul Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Rabu, 30 Juli 2014 15:54
Pemkab Inhil Rencana Bentuk Relawan Peduli Kebersihan dari Kalangan Pelajar

Rabu, 30 Juli 2014 13:36
Enam Rumah Karyawan PT SAGM di Inhil Ludes Terbakar

Rabu, 30 Juli 2014 09:13
Penjelasan Tertulis Bank Mandiri Terkait Dugaan Pembobolan Rekening di Duri

Rabu, 30 Juli 2014 08:12
Salam Idul Fitri Perwira Polda Riau dari Negeri Konflik Sudan

Rabu, 30 Juli 2014 01:19
Idul Fitri H+2, Istana Siak Dipadati Wisatawan

Selasa, 29 Juli 2014 19:08
Puluhan Lapak PKL di Jalan Agus Salim Dibongkar Eksavator



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Kategori Daerah Terpencil,
Kasek SDN 27 Tanjungleban, Bengkalis Terbaik di Riau

- Usai Mogok Belajar, Siswa Wahidin Rohil Kembali Masuk Sekolah
- Sekolah Libur Lebih Awal,
UPTD Pendidikan Pinggir, Bengkalis Tak Berani Beri Sangsi

- 2014, Disdikbud Siak Segera Bangun 250 Lokal Sekolah
- Diliburkan, Wali Murid Sekolah Wahidin Bagansiapiapi Protes
- Bupati Siak Lantik 90 Kepala dan Pengawas Sekolah
- 2015, Disdik Riau Programkan Skill Tambahan Untuk Siswa SMK


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.242.18.190
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com