Untitled Document
Kamis, 9 Sya'ban 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 28 Mei 2015 12:54
Ferdinan Siagian Dilantik jadi Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau

Kamis, 28 Mei 2015 12:40
Pendemo Minta Stop Campur Tangan Luar Terhadap Masalah Rohul

Kamis, 28 Mei 2015 12:14
Hari Pertama Ops Patuh Polres Rohul, 33 Kendaraan Ditilang

Kamis, 28 Mei 2015 12:12
Tiga Pemilik Toko Penjual DVD dan VCD Bajakan Terancam 4 Tahun Penjara

Kamis, 28 Mei 2015 11:54
Dihearing DPRD, PLN Janji Stop Pemadaman Listrik di Inhil Mulai Hari ini

Kamis, 28 Mei 2015 11:31
KBRI Kamboja tak Terlibat Pemulangan 13 Warga Meranti

Kamis, 28 Mei 2015 11:16
Dua Pembunuh Wanita dengan Kepala Dipenggal Ditangkap Polres Siak



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- 30 Anak Putus Sekolah,
Disdik Siak tak Terima Laporan tapi Janji Carikan Solusi

- ‎Akses Keluar Jauh dan Rusak,
23 Anak SDN 10 Tuah Indrapura, Siak Pilih Sekolah Swadaya Berbahan Papan

- Di Desa Lubuk Keranji, Pelalawan
SMP Laskar Pelangi Berlantai Tanah, Berdinding Papan

- Minim Sosialisasi, PSB Online di Mandau Diragukan Lancar
- Milad ke-8 SD IT Al Ulum,
Walikota Pekanbaru: Dunia Pendidikan Penentu Masa Depan Bangsa

- Kadisdik Inhil Ingatkan Sekolah Tak Lakukan Pungutan yang Memberatkan
- Bebani Orangtua Murid,
SD di Inhil Pungut Uang Perpisahan Sampai Rp227 Ribu



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.87.117.4
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com