Untitled Document
Kamis, 13 Syawwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 30 Juli 2015 12:55
Bertempat di Tiga Lokasi, Bupati Pelalawan Lantik 51 Kepala Desa

Kamis, 30 Juli 2015 11:36
Sunting Dara Pelalawan 2012, Balon Bupati Zukri Segera Akhiri Masa Duda

Kamis, 30 Juli 2015 11:23
Satlantas Polres Inhil Kirim Edaran Larangan Anak SMP Kemudikan Motor

Kamis, 30 Juli 2015 11:17
Asap Karhutla Picu Udara di Riau Tidak Sehat

Kamis, 30 Juli 2015 11:12
Tuntut THR dan Rapel Gaji, Puluhan Karyawan PT SAS Duri Mogok

Kamis, 30 Juli 2015 11:07
Edi Kusdarwanto Dilantik Plt Gubri jadi Pj Bupati Meranti

Kamis, 30 Juli 2015 10:51
Jumlah Titik Panas di Riau Melonjak jadi 186



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- Diskes Riau Bagikan Masker ke Sekolah di Pekanbaru
- Nurhayati, Siswa SD 11 Bantar, Meranti Wakili Riau Baca Puisi dan Bercerita ke Jakarta
- Nambah Waktu Libur, Guru di Rohul Terancam Sanksi
- Politeknik Caltex Riau Borong Penghargaan di Tingkat Kopertis X
- Usai Liburan, Kepala UPT Disdik Mandau Lakukan Monitoring Sekolah
- Kadisdik Pekanbaru Janji Pecat Kepsek yang "Jual Bangku"
- PSB 2016, Disdik Pelalawan Terapkan Sistem Rayon


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.221.20.110
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com