Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 30 Mei 2016 09:13
Bupati dan Wakil Bupati Rohil Dilantik 8 Juni 2016

Senin, 30 Mei 2016 09:08
Ahmad Hijazi, Masperi dan Sukri Harto Calon Sekdaprov Riau

Senin, 30 Mei 2016 09:06
Sebuah Rumah di Ujungbatu Terbakar, Korban Cuma Bisa Selamatkan Motor

Senin, 30 Mei 2016 07:12
Gauli Gadis 13 Tahun, Warga Pangkalan Kerinci Dipolisikan

Senin, 30 Mei 2016 07:09
Lantik Pengurus Desa KNPI dan Dubalang Mudo, Bupati Kampar Serukan Persatuan Lintas Generasi

Senin, 30 Mei 2016 07:05
Pelayanan Listrik BUMD Tuah Sekata Pelalawan, Kian Memburuk

Ahad, 29 Mei 2016 20:18
Sambut Ramadhan,
Masyarakat Tapung Pekanbaru Gelar Silaturahmi Akbar dan Pelantikan IKTS




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- Setelah 'Puasa' 5 Bulan, Akhirnya Guru Bantu Wailayah Meranti Terima Gaji
- Di Wilayah Kopertis X,
UIR Jadi Perguruan Tinggi dengan Akreditasi C Paling Sedikit

- 200 Anak Petani Kelapa Sawit Terima Beasiswa DI
- Selama Ramadhan Hingga Lebaran Sekolah di Dumai Diliburkan
- Lusa, UIR akan Wisuda 1.357 Lulusan Sarjana dan Pascasarjana
- Guru di Rohul Ini Sisihkan Gaji untuk Mendirikan TK Islam Zaliyah dan PKBM
- 323 Wisudawan Ikuti 7th Convocation Ceremony Universitas Islam Indragiri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.159.101.208
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com