Untitled Document
Sabtu, 1 Muharram 1436 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Sabtu, 25 Oktober 2014 05:18
Peringati 1 Muharram,
Warga Rengat Lakukan Tradisi Bagikan Telur Merah


Jum’at, 24 Oktober 2014 21:27
Bupati Kampar Kumpulkan SKPD Evaluasi Beberapa Program

Jum’at, 24 Oktober 2014 21:16
Tahun Baru 1436 Hijriah,
TP-PKK Kampar Taja Tabligh Akbar dari Siang hingga Malam


Jum’at, 24 Oktober 2014 21:08
Ucapkan Selamat riauterkini.com ke-11 Datang dari Dumai

Jum’at, 24 Oktober 2014 21:03
Tabligh Akbar dan Wisuda Hafiz,
Pemkab Rohul Sambut 1 Muharram di Masjid Agung Madani


Jum’at, 24 Oktober 2014 20:54
Gelar Rapat Evaluasi
PKK Inhil Diminta Dukung dan Sukseskan Program Pemkab


Jum’at, 24 Oktober 2014 20:47
Lepas Pawai Muharram 1436 H,
Bupati Inhil Harapkan Jadi Wahana Memperbaiki Diri




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Wisuda Perdana Uniks,
Bupati Sukarmis Ajak Masyarakat Terus Tingkatkan SDM

- Wisuda Perdana,
Universitas Islam Kuansing Tamatkan 422 Sarjana

- MoU Disaksikan Plt Gubri, UUM Janjikan Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin
- BEM Unri Gelar Semarak Maha Karya Biru Langit
- Wako Pekanbaru Diskusikan Fasum dengan Pelajar
- 10 Madrasah Rohul Terima Block Grant Percepat Akreditasi Program Join RI-Australia
- Firka dan Guntur Menangi Pemira untuk Presma dan Wapresma UIR


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.234.228.64
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com