Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 1 September 2015 14:38
‎Asap Makin Pekan, Kadisdik Pekanbaru Izinkan Kepsek Liburkan Sekolah

Selasa, 1 September 2015 14:31
Polres Dumai Diminta Jujur Soal Ledakan Gas Elpiji 12 Kg

Selasa, 1 September 2015 14:27
Dituntut Hukuman Mati, Jaksa Tolak Pledoi Bandar Sabu WN Malaysia

Selasa, 1 September 2015 14:22
Menyusul MoU dengan Kajati,
UPT Dispenda Pelalawan, Bidik Pajak Alat Berat Sub Kontraktor RAPP


Selasa, 1 September 2015 14:09
Kapolres Rohul Apresiasi Warga karena Tak Bakar Lahan

Selasa, 1 September 2015 14:04
‎Asap Kian Pekat, Disdik Pekanbaru Belum Liburkan Siswa

Selasa, 1 September 2015 14:01
Asap Mulai Pekat, Warga Rohul Minta Dinkes Segera Bagikan Masker



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- ‎Asap Kian Pekat, Disdik Pekanbaru Belum Liburkan Siswa
- Dirut RAPP Paparan Program FFV di Depan Peserta KKN Kebangsaan
- Wide School Fasilitasi Perguruan Tinggi Riau Diskusi Bersama KUIM Malaysia
- Sidang Senat Terbuka PCR Lantik 611 Mahasiswa Baru
- Besok, Pakar Bioteknologi Malaysia Pembicara Seminar Industri Halal di UIR
- 5 Tahun SDN 006 Palika, Rohil Dibiarkan Rusak Parah
- Riau Peringkat Ketiga Tata Kelola BOS se-Indonesia,
Kepsek SMPN 1 Bagan Sinembah Makan Malam dengan Jokowi



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.71.108
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com