Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Rabu, 7 Desember 2016 20:17
Reses Anggota DPRD Riau,
Lima Posyandu Bankeu Pemprov Riau Diserahkan Bertahap


Rabu, 7 Desember 2016 19:00
Kehadiran Presiden di Acara HAKI Belum Pasti

Rabu, 7 Desember 2016 18:11
Polair Amankan 2 Truk Berisi 15,3 Ton Bawang Merah Ilegal

Rabu, 7 Desember 2016 18:09
DPP Golkar Tunjuk Ruspan Aman dan Wan Thamrin Hasyim Calon Wagubri

Rabu, 7 Desember 2016 18:04
Mendagri Imbau Pemda Efisien Gunakan Anggaran

Rabu, 7 Desember 2016 18:02
Bupati Jefry Noer Hadiri Pelantikn Direktur Politeknik Kampar

Rabu, 7 Desember 2016 17:23
Plt Bupati Rohul Ajak Masyarakat Dukung Proyek Irigasi Osaka 9,6 Km

Rabu, 7 Desember 2016 17:18
Ketua TP PKK Kampar Buka Semnar Hari Ibu ke 88

Rabu, 7 Desember 2016 17:09
Pakai Mobdin Sedan Bekas,
Bupati Harris Tunjukkan Hidup Sederhana Didepan Ketua KPK


Rabu, 7 Desember 2016 17:03
Bandara SSK II Pekanbaru Amankan 70 Unit Handphone Selundupan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- Guru di Kuansing Tuntutt Pencairan Dana Sertifikasi Tahap III dan IV
- SMKN 1 Tambusai-Rohul Punya Budidaya Perkebunan Hidroponik
- 120 Mahasiswa STAIN Bengkalis Ikuti Pelatihan Jurnalistik
- Program Beasiswa PT RAPP,
Mantan Tukang Parkir Asal Lipat Kain Merasa Mimpi Kuliah di Bandung

- 141 Mahasiswa STIE Syari’ah Bengkalis Diwisuda
- Setangkai Bunga di Hari Guru untuk Guru SMPN 1 Rambah-Rohul
- Demo, Massa APMKP Desak Kadisdik Pelalawan Dicopot


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.157.225.99
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com