Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 18 Agustus 2017 19:11
Kemendagri Dorong Pencegahan Korupsi di Daerah

Jum’at, 18 Agustus 2017 18:59
Permudah Informasi Kamar Perawatan,
Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan Wajib Miliki Aplicares


Jum’at, 18 Agustus 2017 18:22
Kulit Mengelupas, Gubri Jenguk Bayi Mengidap Penyakit Aneh di RSUD Arifin Ahmad

Jum’at, 18 Agustus 2017 18:08
Setelah Bangun Jaringan Listrik,
PT EMP Bentu Kembali Bantu Travo untuk Warga Muaro Sako, Pelalawan


Jum’at, 18 Agustus 2017 17:02
Evaluasi UPT Lama, Pemprov Bentuk 57 UPT Baru

Jum’at, 18 Agustus 2017 16:51
MCM Production Gandeng Parjo Gelar Unity Pitstop

Jum’at, 18 Agustus 2017 16:49
Universitas Riau Dukung Program Budidaya Kurma di Desa Babussalam, Rohul

Jum’at, 18 Agustus 2017 15:26
Bupati Inhil Serap Informasi dan Aspirasi Masyarakat Melalui Kunjungan Kerja

Jum’at, 18 Agustus 2017 15:20
Beratnya Hampir Satu Ton,
Presiden Joko Widodo Kurbankan Seekor Sapi untuk Riau


Jum’at, 18 Agustus 2017 14:50
Tergerus Abrasi, Wisata Ombak Bono di Teluk Meranti Terancam Hilang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Universitas Riau Dukung Program Budidaya Kurma di Desa Babussalam, Rohul
- HUT RI di Kepenuhan, Ratusan Pelajar Rohul Arak Bendera Merah Putih Sepanjang 72 Meter
- Sambut Kemerdekaan RI,
IBS Gelar Doa dan Khatam Al Quran Sebanyak 17 Kali

- Mahasiswa KKN UMRI Gelar Pengobatan Gratis di Kelurahan Sukamulia
- Apsai Gandeng Pemerintah Gelar Dumai Mendongeng 2017
- Tahun ini, Pemkab Bengkalis Bantu 150 Guru PAUD Kuliah S1
- Peringati HUT ke-10,
SMA Negeri 02 Ujungbatu, Rohul Gelar Kegiatan untuk Siswa dan Alumni



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.82.122
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com