Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Januari 2017 20:59
Pelantikan Eselon III dan IV Kuansing Pekan Depan

Jum’at, 20 Januari 2017 19:44
Cegah Bahaya Ngelem,
KOMPAK Berikan Apresiasi Kepada Jajaran Polres Inhil


Jum’at, 20 Januari 2017 19:14
Dituding Boros Anggaran, Gubri Panggil Sejumlah Pimpinan OPD

Jum’at, 20 Januari 2017 17:55
Seorang Warga Inhu Tewas Dililit Ular

Jum’at, 20 Januari 2017 17:51
Gubri dan Kapolda Riau Tinjau Lokasi SPN di Tambang Kampar

Jum’at, 20 Januari 2017 17:08
Datangi Kompolnas,
KontraS Serahkan Hasil Investigasi Kasus Meranti Berdarah


Jum’at, 20 Januari 2017 16:30
Sepanjang Januari 2017, Honda PCX Ditawarkan dengan Berbagai Bonus Spesial

Jum’at, 20 Januari 2017 16:27
Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah

Jum’at, 20 Januari 2017 15:45
Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Jum’at, 20 Januari 2017 15:15
Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- Seminar Guru BK Se-Pekanbaru,
Guru Diajak Ciptakan Gaya Mengajar yang Inovatif

- Tingkatkan Mutu Pendidikan, Wako Dumai Kumpulkan Kepsek dan Guru
- Sekolah di Mandau dan Siakkecil, Bengkalis Ujicoba Full Day School
- Hafal Al-Quran,
Disdik Bengkalis Canangkan Program One Day One Ayat

- Kembangkan Kualitas Pendidikan, PCR Adakan Seminar Guru BK
- Kunjungi SMAN 13 Pekanbaru, AMR Ajak Remaja Riau Berani Bermimpi
- Prodi Hukum Keluarga STAILe Pekanbaru dapat Akreditasi B


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.247.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com