Untitled Document
Sabtu, 27 Safar 1436 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Sabtu, 20 Desember 2014 20:16
Hasil Uji Beban Aman,
Jembatan Siak III Kembali Dibuka Minggu Depan


Sabtu, 20 Desember 2014 18:44
590 Peserta Meriahkan Tapak Tilas HKSN di Bengkalis

Sabtu, 20 Desember 2014 17:54
Tokoh Inovatif dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,
Walikota Pekanbaru Terima Anugrah Satya Lencana dari Presiden RI


Sabtu, 20 Desember 2014 17:47
Pertamina Dumai Dinilai Mulai Usik Ketenangan Warga Bunga Tanjung

Sabtu, 20 Desember 2014 17:44
Paling Banyak Pakai Produk Toyota, 4 Perusahaan Dapat Reward Platinum

Sabtu, 20 Desember 2014 16:33
‎Bupati Bengkalis Serahkan 1.400 Ha Lahan HTR ke Petani Siakkecil

Sabtu, 20 Desember 2014 15:31
Kerja Sama PWI dan PT CPI,
20 Wartawan Rohil Ikuti Semarak Pers di Dumai




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- PT Musim Mas Bantu Perlengkapan Sekolah untuk Siswa di Pelalawan
- Sekolah Tetapkan Tarif Ambil Rapor Bakal Dikenakan Sanksi Disdik Inhil
- Menangi Lomba English Vaganza Competitiondi UPP,
Seorang Siswa SMAN 1 Kuntodarussalam Jalan-jalan Gratis ke Kampus PSU Thailand

- 90 Mahasiswa STAI Tuanku Tambusai Pasirpangaraian Diwisuda
- PT RAPP-UIR Tekan Kontrak Kerjasama Bidang Pendidikan
- Tajaan Hima Prodi PB FKIP UR,
Dipersiapkan Olimpiade Sains Biologi SMP dan SMA se-Riau 2015

- Mulai Besok, Beasiswa Pemkab Meranti Disalurkan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.182.201
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com