Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 24 Agustus 2016 15:20
Warga Diminta Melapor,
Cegah Aksi Perampokan, Polres Inhil Intensifkan Patroli di Wilayah Perairan


Rabu, 24 Agustus 2016 15:16
Kapolres Kampar Sambangi Warga dan Sampaikan Pesan Kantibmas

Rabu, 24 Agustus 2016 15:08
Waka DPRD Dumai Serap Aspirasi Masyarakat Dua Kelurahan

Rabu, 24 Agustus 2016 15:03


Rabu, 24 Agustus 2016 14:27
Bangunan Dermaga Kantor Camat Pelangir Roboh Diterjang Angin Kencang

Rabu, 24 Agustus 2016 14:22
Puluhan Aparatur Desa di Bantan, Bengkalis Dibekali TP4D

Rabu, 24 Agustus 2016 13:54
Isuzu Astra Ajak Konsumen Saksikan Langsung Ketangguhan Isuzu ELF NMR 71



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- AKN Bengkalis Juara I Lomba Karya Ilmiah dan Penelitian Mandiri se-Riau
- Puluhan Guru SMP di Bengkalis Ikuti Pelatihan KTI
- 220 Pelajar SMP se-Pekanbaru Ikuti Pelatihan PMR
- Tanoto Scholars Gathering 2016,
Latih Generasi Muda Jadi Pemimpin Masa Depan

- Wujudkan Sekolah Adiwiyata, SMAN 9 Mandau Berguru ke SMAN 7
- Pemilihan Sekolah Adiwiyata,
Bank Sampah Bawa SDN 001 Rambah Ikuti Tingkat Nasional 2016

- 100 Anak Petani Sawit Dikue Jawa,
DPP Apkasindo Minta Manfaatkan Beasiswa D1 Sungguh-sungguh



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.227.237
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com