Untitled Document
Jumat, 15 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Jum’at, 6 Maret 2015 21:19
Pecahkan Kaca Mobil, Maling Sikat Uang Rp103 Juta

Jum’at, 6 Maret 2015 21:12
Mensos RI Kunjungi Rumah Habsyah Hariani Penerima PKH

Jum’at, 6 Maret 2015 20:39
Polisi Tangkap Dua Buruh PT Naga Mas Curi Motor

Jum’at, 6 Maret 2015 20:29


Jum’at, 6 Maret 2015 20:12
Percontohan RMPE Bukti Keseriusan Kampar Akan 3 Zero

Jum’at, 6 Maret 2015 19:59
Bupati Jefri Ajak Manfaatkan Perkarangan Untuk Kemandirian Pangan

Jum’at, 6 Maret 2015 19:52
63 Ribu Barel Hilang, Dewan Segera Panggil PT SPR, PT Chevron dan SKK Migas



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Pencabulan 6 Siswi Inhu,
Kepsek SDN 026 Pematang Reba Siap Dipecat dari PNS

- Ditemukan Juga di Sekolah Lain,
Wali Murid Keluhkan Uang Les Rp150 Perbulan di SDN 032 Tembilahan Kota

- 2015, UN SMA Sederajat di Bengkalis Belum Diberlakukan Online
- Gedung Terbakar, SMPN 1 Tembilahan Kota Liburkan Murid
- Komisi E Dorong Pemprov Riau Siapkan Sarana Prasarana Sistem CBT
- Sebelas Pelajar Kampar Juara Darmasiswa Chevron Riau
- Ratusan Petugas Penggandaan Naskah Soal UN Diambil Sumpah


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.87.180.131
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com