Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 28 September 2016 18:42
Tewas Disambar Taksi,
Polisi Sebut Kecelakaan Maut di KH Nasution Akibat Korban Tidak Hati-hati


Rabu, 28 September 2016 17:58
Enggan Bicara Ditanya SK Ketua DPRD Riau,
Karo Tapem Punya Segudang Jurus Hindari Wartawan


Rabu, 28 September 2016 17:34
Kepala Balai Pengembangan SDM KKP Lihat Potensi Perikanan Rohil

Rabu, 28 September 2016 17:28
PON XIX Jabar,
Atlet Terbang Layang Asal Rohul Sumbang Perunggu untuk Riau


Rabu, 28 September 2016 17:14
Aspirasi Anggota DPRD Riau,
Enam Desa di Rohul Terima Bantuan Ambulance dari Bankeu Riau


Rabu, 28 September 2016 17:02
Pasca Tragedi Meranti Berdarah,
Malam ini Masyarakat Gelar Dialog dengan KontraS dan Polda Riau


Rabu, 28 September 2016 16:55
Komisi B DPRD Riau: PAD Riau dari Sektor Perikanan Belum Tergarap Maksimal



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- Nasib Guru Swasta "Terancam", PGSR Mengadu ke Pemko Pekanbaru
- Sekmenpora RI Berikan Materi Kepemudaan di Riau
- Baikal Resmi Pimpin Ikatan Alumni Faperika Unri 2016-2021
- Mahasiswa Desak Rektor UPP Rohul Mundur dari Jabatan yang Tinggal 4 Hari
- SMA dan SMK Dialihkan ke Pemprov,
Di Siak, 528 Orang Honorer Terancam "Diistirahatkan"

- Ali Nafiah Kembali Nahkodai Forum Guru Bantu Inhu
- Wisuda Sarjana ke 70 dan Pascasarjana ke 33 UIR,
Syabdan Dalimunte Puncaki Nilai Tertinggi Tingkat Universitas



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.160.187.160
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com