Untitled Document
Ahad, 7 Rajab 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 26 April 2015 19:57
PKB Siapkan Kader Terbaik untuk Pilkada Rohil, Siak dan Kepulauan Meranti

Ahad, 26 April 2015 18:19
Kabarnya, 29 Pejabat Ditempatkan di Posisi Bukan Pilihannya Saat Assesment

Ahad, 26 April 2015 18:00
Tak Ada Warga Kampar yang Ditahan, Kerusuhan di PTPN V Batu Langkah Kabun Mereda

Ahad, 26 April 2015 17:10
Bupati Bengkalis Bagikan Sembako SHU PPM MPd

Ahad, 26 April 2015 17:01
BNNP Riau Razia, 44 Pengunjung SP dan MP Club Pekanbaru Positif Narkoba

Ahad, 26 April 2015 16:56
Sungai Bakau Sinaboi, Rohil Jadi Sasaran Wisata Mancing

Ahad, 26 April 2015 16:52
Bupati Bengkalis Buka MTQ Pinggir



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- 119 Mahasiswa STIE Bangkinang Diwisuda
- Dimulai, Kompetisi Cerdas Cermat Chevron
- Kader KAHMI dan HMI Rohul Ikuti Latihan Kepemimpinan
- Chevron Kembali Adakan Kompetisi Cerdas Cermat di Duri
- 406 Guru PDTU, PDTW dan GKDS di Rohul Menerima SK Bupati
- Jelang UN, Bupati Rohul Minta Siswa SMP Percaya Diri dan Jujur
- Himakom Universitas Abdurrab Taja Seminar Desa


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.102.61
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com