Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 27 Juni 2017 20:46
H+3 Lebaran, Diperkirakan 10.000 Pengunjung Padati Pantai Solop Inhil

Selasa, 27 Juni 2017 20:00
Bupati Inhil Silahturrahmi ke Gubernur dan Forkopimda Riau

Selasa, 27 Juni 2017 18:13
Antisipasi Keamanan Lapas,
Kabag Ops Polres Kampar Kunjungi Lapas Kelas IIb Bangkinang


Selasa, 27 Juni 2017 18:08
Balon Gubri Harris Buka Kejuaraan Motorcross di Tapung, Kampar

Selasa, 27 Juni 2017 18:02
Pergi Berlebaran,
Seorang Bocah di Inhil Tewas Terbentur Besi Mesin Pompong


Selasa, 27 Juni 2017 17:42
Sebar Personel di Pusat Keramaian,
Kapolresta Pantau Situasi Keamanan Pekanbaru di Hari Ketiga Lebaran


Selasa, 27 Juni 2017 17:37
6 Rumah Rusak,
Longsor Kembali Terjadi di Kuala Enok, Inhil


Selasa, 27 Juni 2017 15:10
Belasan Orang Terjebur,
Pelabuhan Rakyat Desa Tanjung Gadai, Meranti Ambruk


Selasa, 27 Juni 2017 13:23
Mayat Tanpa Identitas di Desa Kuala Sebatu Ternyata Warga Tembilahan, Inhil

Selasa, 27 Juni 2017 08:13
Tamu Tagram Hotel Pekanbaru Kehilangan Perhiasaln Rp70 juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Pasca Pindah Kewenangan,
Disdik Riau Diminta Bentuk Kerja Sama di Tiap Kabupaten

- Program Guru Garis Depan,
Bengkalis Terima Jatah 150 CPNS Guru SD dan SMP

- Enam Bulan Tidak Gajian,
18 Penjaga Sekolah di Pekanbaru Mengadu ke Komisi E DPRD Riau

- Syarat Legalisir KK untuk PPDB SMP Negeri di Mandau Dikeluhkan Wali Murid
- Pelalawan Raih Peringkat Pertama UASBN Tingkat SD se-Provinsi Riau
- Pemprov Riau Tuntaskan Verifikasi Faktual 2.586 Guru Honor Daerah
- Kadisdik Bengkalis Tegaskan PPDB Tingkat SMP di Mandau Kambali ke Sistem Rayon


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.56.104
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com