Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 11 Pebruari 2016 12:20
Banjir Mulai Surut, Ribuan Warga Kampar Masih Pengungsi

Kamis, 11 Pebruari 2016 12:17
Kematian Siswi SMP di Kolam Renang Pertamina Dumai Diselidiki Polisi

Kamis, 11 Pebruari 2016 12:16
Riau Ditetapkan Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Kamis, 11 Pebruari 2016 12:14
Dibiayai Rp40 M, Pemkab Siak Bakal Sulap Sungai Siak Macam Sungai Seine di Prancis

Kamis, 11 Pebruari 2016 12:09
HMMJ Fakultas Ekonomi UPP Rohul Promosikan Kampus Melalui Lomba

Kamis, 11 Pebruari 2016 12:06
Polisi Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Karhutla 2015 Pemko Dumai

Kamis, 11 Pebruari 2016 12:05
Kapolres Kuansing Bantu Korban Banjir



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- HMMJ Fakultas Ekonomi UPP Rohul Promosikan Kampus Melalui Lomba
- Dana Tamsil Pusat 2015 bagi Guru Inhu Hanya untuk 11 Bulan
- Tuntut Pengangkatan CPNS, Ini Solusi Kemenpan-RB Terkait Guru Honorer
- Konflik Internal, Dewan Sayangkan Aksi Mogok Mengajar Guru Yayasan Cendana
- SMAN 2 Rambah Rohul Masih Kekurangan Sarana Pendukung
- 374 Pelajar SMKN 1 Mandau, Bengkalis Siap Hadapi Kompetensi dan UN
- Antisipasi Pungli di Sekolah, Disdik Pekanbaru Akan Buka Call Center


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.174.82
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com