Untitled Document
Rabu, 25 Ramadhan 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Rabu, 23 Juli 2014 22:23
2015, Semua Badan Usaha Wajib Daftarkan Pekerjanya ke BPJS Kesehatan

Rabu, 23 Juli 2014 22:18
Mata Kiri Buta, Karyawan Panen Gugat PTPN V

Rabu, 23 Juli 2014 22:14
Polsek Pekanbaru Kota Tangkap Tiga Penikam Asal Palembang

Rabu, 23 Juli 2014 22:14
Putri IGT Gelar Buka Bersama Warga Kampar

Rabu, 23 Juli 2014 22:03
Kapolresta Tinjau Poskotis Mudik

Rabu, 23 Juli 2014 21:54
Dua Terdakwa Korupsi Dana Bansos Warga Miskin Dumai Divonis Ringan

Rabu, 23 Juli 2014 19:55
Safari Ramadhan 1435 H,
RAPP Berikan Bantuan dan Santunan di 165 Desa




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Kategori Daerah Terpencil,
Kasek SDN 27 Tanjungleban, Bengkalis Terbaik di Riau

- Usai Mogok Belajar, Siswa Wahidin Rohil Kembali Masuk Sekolah
- Sekolah Libur Lebih Awal,
UPTD Pendidikan Pinggir, Bengkalis Tak Berani Beri Sangsi

- 2014, Disdikbud Siak Segera Bangun 250 Lokal Sekolah
- Diliburkan, Wali Murid Sekolah Wahidin Bagansiapiapi Protes
- Bupati Siak Lantik 90 Kepala dan Pengawas Sekolah
- 2015, Disdik Riau Programkan Skill Tambahan Untuk Siswa SMK


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.83.224.203
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com