Untitled Document
Rabu, 8 Zulqaidah 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Selasa, 2 September 2014 22:34
50 JCH Rohul Belum Antar Koper ke Bandara Tuanku Tambusai

Selasa, 2 September 2014 22:31
Lapas Teluk Kuantan Butuh Tambahan Sel

Selasa, 2 September 2014 22:20
Program Sahabat Daihatsu Tawarkan Down Payment Super Ringan

Selasa, 2 September 2014 22:17
Beli Rumah Rp335 Juta, Perwira Polisi Tertipu Teman Sendiri

Selasa, 2 September 2014 22:12
Personel Satpol PP Dituntut Berjiwa Pemimpin

Selasa, 2 September 2014 21:44
Polsek Senapelan Tangkap Dua Tersangka Curanmor

Selasa, 2 September 2014 21:40
DPC FPE SBSI Bengkalis Tuding,
PT Palmaria Persada-GUN di Duri Belum Layak Beroperasi




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Guru Agama di SMP PT Salim Rohil Suruh 28 Murid Jilat Sepatu
- Kadisdik Dumai Lantik 30 Kepsek SD sampai SMP
- Kunker ke Disdik Riau,
Guruh Soekarnoputra Minta Muatan Lokal PAUD Ditingkatkan

- Pemkab Komit Bantu Perguruan Tinggi di Inhil
- Wabup Bengkalis Lepas 21 Pelajar MAN ke Pare Kampung Inggris
- Pemberlakuan Kurikulum 2013 di Bengkalis,
Murid Terpaksa Fotocopy dan Sewa Buku serta Wajib Beli Tablet

- Witness News 2014 Jakarta, Tiga Sekolah Asal Bengkalis Raih Prestasi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.249.155
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com