Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 28 Pebruari 2017 22:18
Rakornis Bidang PU dan Penataan Ruang,
Sekda Dorong Sinkronisasikan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:57
Walikota Dumai Teken MoU WKDS Bersama Sekjen Kemenkes RI

Selasa, 28 Pebruari 2017 20:51
Perkara Penipuan PTT Diskes Pelalawan,
Terdakwa Sebut Saksi Abdul Wahab Banyak Terima Uang


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:44
Empat Desa Kembali Terisolir,
Jembatan Darurat Sungai Mentawai di Rokan IV Koto, Rohul Diterjang Banjir


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:37
Sepi Peminat, Dewan Menduga Assesment Pemprov Riau Banyak Pelanggaran

Selasa, 28 Pebruari 2017 20:30
Walikota Dumai Saksikan Penekenan Pakta Integritas WBK dan WBBM

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:19
PDUI Riau Gandeng BRK Untuk Co Branding

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:13
Tingkatkan Nilai Jual dan Kesejahteraan Petani,
Sekda Inhil Apresiasi Sahabat Kelapa Indonesia


Selasa, 28 Pebruari 2017 19:08
16 Ketua dan Pengurus DPC Partai Nasdem Rohul Dilantik

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:01
Mengenang 2 Tahun Wafatnya Tenas Effendy,
Pemprov Riau Komitmen Lanjutkan Cita-cita Almarhum




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- Deadline Hingga 11 Maret, Guru Sertifikasi Kuansing Ancam Mogok Sepekan
- Umri Teken Kesepakatan Bersama TICMI
- Diresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Kampus Umri
- Wakil Dekan UIN Suska Lepas 39 Mahasiswa PR Stubang ke Malaysia dan Singapura
- Tingkatkan SDM, Bupati Meranti Teken MoU dengan UR
- Diskominfo Inhu Gelar Pembekalan Bagi Mahasiswa STIE Indragiri
- Yayasan Ar-Ridha Bagansiapiapi Peringati Ulang Tahun ke-18


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.205.106.138
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com