Untitled Document
Ahad, 26 Zulqaidah 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Sabtu, 20 September 2014 20:13
Philips Buka Home Lighting Store Pertama di Pekanbaru

Sabtu, 20 September 2014 17:34
RAPP Gelar Donor Darah ke-40,
Targetkan 2 juta cc Darah Tahun 2014,


Sabtu, 20 September 2014 17:30
Bahas Gambut, APFP-SEApeat Beraudiensi dengan Gubri

Sabtu, 20 September 2014 16:13
Sudah Banyak Kubangan,
Kerusakan Jalinprov Riau di Bangunpurba Rohul Makin Parah


Sabtu, 20 September 2014 13:08
Korban Kebakaran Pujasera Alang Meninggal di RSUD Selatpanjang

Sabtu, 20 September 2014 13:03
Hari Ini Kuansing Buka Pendaftaran CPNS

Sabtu, 20 September 2014 12:58
Malam ini, Kemas Meranti dan Makyong Bintan Beradu Rentak di Kota Sagu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Bikin Terali Sekolah, SMPN 5 Mandau Lakukan Pungutan ke Wali Murid
- 110 Mahasiswa UPP Rohul dari 5 Prodi Diwisuda
- Disdik Tunggu Hasil Rapat Gabungan,
Belum Ada Tanda Libur Sekolah Akibat Asap

- Tuntut Ketua Turun,
Ratusan Mahasiswa STIE Syari’ah Bengkalis Demo Lagi

- Sebelum Status Udara "Berbahaya", Sekolah di Pekanbaru Tak Libur
- Desak Ketua Turun, Ratusan Mahasiswa STIE Syari’ah Demo Kampus dan DPRD
- 53 Paket Senilai Rp38 Miliar di Disdik Pelalawan Batal Dilelang


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.82.69.190
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com