Untitled Document
Jumat, 24 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Jum’at, 25 April 2014 12:48
Tiga Incumbent DPD RI Kembali "Ngantor" di Senayan

Jum’at, 25 April 2014 12:45
Puluhan Mahasiswa Polkam Demo Sampaikan 4 Tuntutan

Jum’at, 25 April 2014 12:38
Buka MTQ Kecamatan Rupat,
Bupati Bengkalis Imbau Masyarakat Gemarkan Budaya Maghrib Mengaji


Jum’at, 25 April 2014 12:30
Wagub Sebut Mutasi Super Cepat Dua Pejabat karena Kebutuhan

Jum’at, 25 April 2014 12:25
Kabur dari LP Bangkinang 3 Jam,
Napi Ditemukan Sembunyi di Semak


Jum’at, 25 April 2014 12:14
Baru Dilantik, Abdul Latif dan Nizamul Kembali Dimutasi

Jum’at, 25 April 2014 11:22
Kabinet 'Bongkar-pasang' Gubri Annas,
Dua Pejabat Baru Hitungan Hari Menjabat Kembali Dimutasi




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Puluhan Mahasiswa Polkam Demo Sampaikan 4 Tuntutan
- Hardiknas, Bakal Digelar PCR Edu Expo 2014 di Mal SKA
- Baru Honor Guru Bantu Provinsi Kabupaten Inhil Dicairkan
- Lahan Kampus Diserahkan ke BPN, Mahasiswa AMIK Protes Pemkab Meranti
- Walikota Resmikan SMP IT Al-Hafidz di Tenayan Raya
- 101 Pemenang DCR 2014 Diumumkan 30 April 2014
- Pelajar SD di Rambah Juara Umum O2SN dan FLS2N Tingkat Rohul


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 67.202.4.225
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com