Untitled Document
Selasa, 10 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Selasa, 31 Maret 2015 13:17
MA Tolak Kasasi Terpidana Korupsi Bantuan Pendidikan Inhu

Selasa, 31 Maret 2015 13:12
Cegah Keracunan, Dinkes Pekanbaru Awasi Usaha Air Isi Ulang

Selasa, 31 Maret 2015 12:08
Ratusan Pelajar SMA Ikuti Seleksi Tanoto Foundation Regional Champion Scholarship

Selasa, 31 Maret 2015 12:04
Triwulan I, Realisasi APBD RIau 2015 Baru Tiga Persen

Selasa, 31 Maret 2015 12:02
Pejabat Pemprov Antusias Tonton Rekannya Jalani Tes Presentase Makalah

Selasa, 31 Maret 2015 10:37
Cegah Kasus Hukum, Bendahara BOS 57 Madrasah Ikuti Bimtek

Selasa, 31 Maret 2015 10:16
Serahkan LKPD ke BPK, Sekda Meranti Optimis Kembali Raih WTP



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Sosial lainnya ..........
- Ratusan Pelajar SMA Ikuti Seleksi Tanoto Foundation Regional Champion Scholarship
- Cegah Kasus Hukum, Bendahara BOS 57 Madrasah Ikuti Bimtek
- Kepala SMAN Pintar Kuansing Kepala Sekolah Terbaik Nasional
- Disdik Dumai Terima 80 Kotak Naskah UN
- Disdik Riau Ajak Masyarakat Peduli Anak Autis
- Diduga Dikeroyok 5 Temannya,
Siswa SD di Rohul Alami Kerusakan Saraf Bagian Belakang dan Lumpuh

- Lembar Soal UN 2015 untuk 76 Sekolah di Rohul sudah Didistribusikan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.16.98.1
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com