Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 25 Juli 2016 19:36
Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah tak Membiarkan SP3 Terhadap Perusahaan Pembakar Hutan

Senin, 25 Juli 2016 19:34
Terkait Pengelolaan Taman Nasional Zamrud,
Tak Prosedural, Perjanjian Kerjasama KLHK dengan PT TNZ Dibatalkan


Senin, 25 Juli 2016 19:28
Siswa Diminta Bayar Uang Baju Rp1, 3 juta, Bupati Kampar Langsung Turun ke Sekolah

Senin, 25 Juli 2016 19:22
PekanKedua Agustus Diharapkan Pembahasan APBD-P Sudah Sampai ke Dewan

Senin, 25 Juli 2016 18:26
Peringatan Hari Anak Nasional 2016,
Wabup Rohul Ajak Masyarakat Akhiri Kekerasan Terhadap Anak


Senin, 25 Juli 2016 18:21
Cegah Karhutla, Sejumlah Kanal Bloking dibangun di Rimbo Panjang

Senin, 25 Juli 2016 18:10
Bertempat di Satu Ruangan, Anggota DPRD Riau Adakan Tiga Rapat Paripurna Sekaligus



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2013 14:39
Rohil Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

Pencairan dan penggunaan dana BOS harus tepat dan transparan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasinya di Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Jajaran Dinas Pendidikan Rokan Hilir menggelar Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam sosialisasi tersebut terungkap, sering wartawan meminta SPJ dana BOS.

Sosialisasi itu dibuka secara resmi Wakil Bupati Suyatno, Kamis (16/5/13) di GOR Batu Enam, dan sebagai pamateri diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Azwar. “Kalau dana BOS ini, isu sentral, kepala sekolah,” kata Azwar memulai materi.

Kepala sekolah katanya sering dikaitkan dengan penggunaan dana BOS sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengawasi termasuk wartawan, karena berdasarkan pengawasan dan sangsi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Sering terjadi dilapangan katanya, wartawan meminta SPJ dana BOS kepada kepala sekolah, langkah ini sering menjadi bumerang bagi kepala sekolah, bahkan ulah oknum wartawan ini mulai meresahkan.

Ditegaskan Azwar, jika ada wartawan atau berbagai pihak selain Dinas Pendidikan, Bupati dan Inspektorat, pihak sekolah dilarang memberikan SPJ penggunaan dana BOS, larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.

Dalam regulasi itu telah diatur bagaimana pengawasan dan sangsi terhadap penggunaan dana BOS ini. Untuk pengawasan, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten, sedangkan sangsi penyalahgunaan dana BOS, termasuk tindakan korupsi.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Mangunsong
Cerita basi.....dana bos habis ditelan kepala sekolah,mau bukti coba survey kec,minas kab siak dana bos dimakan kepala sekolah,inspektorat sama tetek bengek kroni kroni orang dinas,sebaiknya dana bos dihapus saja,mubazir,,,,,


Berita Pendidikan lainnya..........
- 133 Mahasiswa Bengkalis Ikuti KKL Terpadu
- Ada Pungutan Bulanan Rp25 Ribu Uang Komputer di SMPN 13 Mandau
- 10 Mahasiswa IPB Terancam Diberhentikan,
Kepala DPKA Rohul: Akan Kita Anggarkan di APBD Perubahan

- Surat IPB Belum Ditanggapi,
10 Mahasiswa IPB Asal Rohul Terancam Dinonaktifkan Hingga Diberhentikan

- Disdik Dumai Larang Sekolah Jual Buku ke Murid
- Tak Miliki Kursi dan Meja, Siswa SDN 028 Pematang Reba Inhu Belajar di Lantai
- IPDN Kampus Riau di Rohil Akhirnya Dipindahkan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.209.198
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com