Untitled Document
Sabtu, 18 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Sabtu, 19 April 2014 07:09
Aktivis Sylva Mengintip Pengelolaan Hutan di PT RAPP Pangkalan Kerinci

Jum’at, 18 April 2014 21:07
Pleno PPK,
Partai dan Caleg PKB Pemuncak Perolehan Suara Pileg di Inhil


Jum’at, 18 April 2014 19:05
Polres Rohul Limpahkan Berkas 'Jumat Berdarah' Mahato Sakti ke Jaksa

Jum’at, 18 April 2014 19:02
Penjaga Rumah Pribadi Walikota Pekanbaru Tewas Membusuk

Jum’at, 18 April 2014 17:47
Beredar Rekaman Gubri Annas Bercarut Ditanya Soal Politik Dinasti

Jum’at, 18 April 2014 17:42
Bengkalis Juara Ketiga 2nd AITIS 2014 di Jakarta

Jum’at, 18 April 2014 17:40
Nunggak Tiga Bulan, 385 Pelanggan PDAM Bengkalis Terancam Diputus



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 7 Mei 2013 17:53
Status Lahan Tak Jelas,
Dirjen Dikti Kemendikbud Tolak Izin ST2P Pelalawan


Lahan peruntukan ST2P Pelalawan masih belum jelas. Dikti dan Kemendikbut tolak izin sekolah tinggi yang dikelolah swasta tersebut.

Riauteekini-JAKARTA- Kepala Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso menolak mengeluarkan izin pendirian Sekalah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang dikelola oleh Yayasan Amanah Pelalawan (YAP) dibawah binaan Pemkab Pelelawan. Hal ini disebabkan lahan peruntukan lokasi tempat ST2P masih berstatsus milik pemerintah daerah, padahal ST2P merupakan yang dikelola swasta.

"Status lahan harus diperdalam lagi, dan tanah ini diperuntukan untuk memberikan fasilitas kepada swasta. Dan ini harus dicek dan diurus dulu karena nanti bisa bermasalah," kata Djoko Santoso Kepala Dirjen Dikti Kemendikbud, Selasa (7/5/13) di Gedung Kemendikbud, Jakarta saat persentasi pendirian ST2P oleh Eko Supriyanto.

Lebih lanjut Djoko menjelaskan, negara tidak ingin asetnya diberikan kepada swasta dan sebaliknya swasta ingin mendapatkan aset negara.

"Masalah aset ini nanti buntutnya akan panjang, pesan saya dipelajari dulu secara konprehensif. Status lahan harus diperdalam lagi, karena tanah ini diperuntukan untuk memberikan fasilitas kepada swasta, ini harus dicek dulu karena nanti bisa bermasalah. Nanti kalau semuanya sudah benar baru kita bahas lagi," pesan Djoko.

Sementara itu, menurut penjelasan Wakil Bupati Pelalawan Marawan Ibrahim dihadapan Dirjen Dikti Kemendikbud, bahwa pembebasan lahan seluas kurang lebih 300 hekta tersebut secara finansial Pemkab sudah menyiapkan termasuk pembebasan lahannya. "Pemda secara finansial sudah siap, termasuk pembebasan lahan kurang lebih 300 hektar," katanya.

Dari pemaparan Eko Supriyanto dalam persentasinya mengatakan, Model ST2P jenjangnya Program S1. Terdiri dari dua jurusan, yakni Teknologi Industri dan Akroteknologi yang rencananya pendaftaranya ajaran baru tahun ini (2013/2014). Dan tahun 2015 nanti akan ditambah dua jurusan lagi, Teknik Kimia dan Teknik Elektro.

Kedatangan Wakil Bupati Pelalawan dan pihak PT2P ini difasilitasi oleh Anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar Usman. Dimana Gafar mengharapakan apa yang menjadi tujuan pihak PT2P ke Kemendikbud bisa difasilitasi atas syarat administrasi dan teknisnya.

"Kami mengharapkan kiranya pak Dirjen memberikan petunjuk teknis dan admintsrasi. Kedua adalah syarat apa yang akan diperlukan baik secata admistria, pinansial pendirian ST2P ini," kata Gafar Usman.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Donatur Ditangkap Polda,
Siswa Wahidin Bagansiapiapi Mogok Belajar

- Ditemukan di Riau,
Jokowi Masuk Soal UN SMA Bahasa Indonesia

- 408 Peminat Daftar Calon Guru PDTW dan PDTU Rohul
- 2014, PCR-Chevron Gelar Program Wira Usaha di Rohil dan Bengkalis
- Protes Sanksi Penunggak Termin,
Mahasiswa Politeknik Kampar Mogok Sejak Senin

- Jokowi Muncul di Soal UN, Mahasiswa Desak Mendikbud Mundur
- Kekurangan 12 Lembar Soal dan LJK UN di Rohul Sudah Terpenuhi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.80.46
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com