Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 27 Agustus 2016 13:48
2000 Hektar Kebun Sawit Warga Inhu Ditanami Akasia PT RPI

Sabtu, 27 Agustus 2016 13:46
Kapolres Inhil Gelar Ramah Tamah dengan Wartawan

Sabtu, 27 Agustus 2016 13:42
Melalui Coffe Morning, Walikota Ajak Semua Pihak Bangun Dumai

Sabtu, 27 Agustus 2016 11:59
Pamit ke Keluarga Adi, Kapolda Tinggalkan Meranti Bersama Kapolres

Sabtu, 27 Agustus 2016 11:55
Siapkan Bibit Kayu untuk Jalur,
RAPP Lanjutkan Komitmen Dukung Pelestarian Pacu Jalur Kuansing


Sabtu, 27 Agustus 2016 11:50
Gugur Saat Padamkan Karlahut,
DPRD Rohil Dukung Pratu Wahyudi Dijadikan Nama Jalan


Sabtu, 27 Agustus 2016 11:47
EMP Bentu SKK Migas Lakukan Komisioning dan Gas in



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 7 Mei 2013 17:53
Status Lahan Tak Jelas,
Dirjen Dikti Kemendikbud Tolak Izin ST2P Pelalawan


Lahan peruntukan ST2P Pelalawan masih belum jelas. Dikti dan Kemendikbut tolak izin sekolah tinggi yang dikelolah swasta tersebut.

Riauteekini-JAKARTA- Kepala Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso menolak mengeluarkan izin pendirian Sekalah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang dikelola oleh Yayasan Amanah Pelalawan (YAP) dibawah binaan Pemkab Pelelawan. Hal ini disebabkan lahan peruntukan lokasi tempat ST2P masih berstatsus milik pemerintah daerah, padahal ST2P merupakan yang dikelola swasta.

"Status lahan harus diperdalam lagi, dan tanah ini diperuntukan untuk memberikan fasilitas kepada swasta. Dan ini harus dicek dan diurus dulu karena nanti bisa bermasalah," kata Djoko Santoso Kepala Dirjen Dikti Kemendikbud, Selasa (7/5/13) di Gedung Kemendikbud, Jakarta saat persentasi pendirian ST2P oleh Eko Supriyanto.

Lebih lanjut Djoko menjelaskan, negara tidak ingin asetnya diberikan kepada swasta dan sebaliknya swasta ingin mendapatkan aset negara.

"Masalah aset ini nanti buntutnya akan panjang, pesan saya dipelajari dulu secara konprehensif. Status lahan harus diperdalam lagi, karena tanah ini diperuntukan untuk memberikan fasilitas kepada swasta, ini harus dicek dulu karena nanti bisa bermasalah. Nanti kalau semuanya sudah benar baru kita bahas lagi," pesan Djoko.

Sementara itu, menurut penjelasan Wakil Bupati Pelalawan Marawan Ibrahim dihadapan Dirjen Dikti Kemendikbud, bahwa pembebasan lahan seluas kurang lebih 300 hekta tersebut secara finansial Pemkab sudah menyiapkan termasuk pembebasan lahannya. "Pemda secara finansial sudah siap, termasuk pembebasan lahan kurang lebih 300 hektar," katanya.

Dari pemaparan Eko Supriyanto dalam persentasinya mengatakan, Model ST2P jenjangnya Program S1. Terdiri dari dua jurusan, yakni Teknologi Industri dan Akroteknologi yang rencananya pendaftaranya ajaran baru tahun ini (2013/2014). Dan tahun 2015 nanti akan ditambah dua jurusan lagi, Teknik Kimia dan Teknik Elektro.

Kedatangan Wakil Bupati Pelalawan dan pihak PT2P ini difasilitasi oleh Anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar Usman. Dimana Gafar mengharapakan apa yang menjadi tujuan pihak PT2P ke Kemendikbud bisa difasilitasi atas syarat administrasi dan teknisnya.

"Kami mengharapkan kiranya pak Dirjen memberikan petunjuk teknis dan admintsrasi. Kedua adalah syarat apa yang akan diperlukan baik secata admistria, pinansial pendirian ST2P ini," kata Gafar Usman.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Edukasi Kenakalan Remaja, Polwan Cantik Polresta Pekanbaru Sambangi SMPN 16
- Chevron Hibahkan Seluruh Aset PCR ke Yayasan PCR
- AKN Bengkalis Juara I Lomba Karya Ilmiah dan Penelitian Mandiri se-Riau
- Puluhan Guru SMP di Bengkalis Ikuti Pelatihan KTI
- 220 Pelajar SMP se-Pekanbaru Ikuti Pelatihan PMR
- Tanoto Scholars Gathering 2016,
Latih Generasi Muda Jadi Pemimpin Masa Depan

- Wujudkan Sekolah Adiwiyata, SMAN 9 Mandau Berguru ke SMAN 7


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 107.22.66.11
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com