Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 September 2017 13:50
Diduga Pasangan Mesum di Duri Dihakimi Massa

Kamis, 21 September 2017 13:06
Sat Narkoba Polres Inhil dan Polsek Mandah Tangkap Dua Penjual Sabu

Kamis, 21 September 2017 11:35
Pemuda Pancasila Bengkalis Dzikir Akbar Tahun Baru Hijriyah di Duri

Kamis, 21 September 2017 10:03
Dishub Sebut Malaysia Serius Lanjutkan Join Roro Dumai-Melaka

Rabu, 20 September 2017 20:50
Kunjungi 9 Perguruan Tinggi,
BPJS Kesehatan Beri Edukasi Pola Hidup Sehat kepada Mahasiswa


Rabu, 20 September 2017 20:44
Tahun Baru 1439 Hijriah,
Bupati Ajak Kaum Muslimin Muhasabah Diri dan Berbuat Lebih Baik


Rabu, 20 September 2017 20:41
Bahas Pidana Narkoba dan Karhutla, Bupati Bengkalis Temui Kapolda Riau

Rabu, 20 September 2017 20:21
Anak Main Lilin di Kasur, Rumah Warga Duri Ini Nyaris Ludes Dilalap Api

Rabu, 20 September 2017 19:59
Terkait Aksi Unjuk Rasa di Rantau Kopar,
PT CPI Tegaskan Pihaknya Kelola Aset Negara di Industri Hulu Migas


Rabu, 20 September 2017 19:05
Tersangka Proyek Jalan di Bengkalis,
KPK Dalami Peran Sekdako Dumai dan Hobby Siregar




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Kepala Sekolah di Kuantan Hilir Terapkan Strategi Pembelajaran Efektif
- Bahas 1 Muharam 1439 H, Kwaran Pramuka Ujung Batu Akan Gelar Sejumlah Kegiatan
- Kadisdik Turun Tangan, Segel SMPN 8 Mandau Dibuka
- Bantu Muslim Rohingya, Rohis SMAN 1 Kepenuhan Rohul Galang Dana
- Tanoto Foundation Salurkan Bantuan Sekolah di Pulau Padang
- Gubri Apresiasi Kebolehan Santri Ponpes Tekhnologi Berpidato Gunakan Bahasa Arab dan Inggris
- 79 Kepala Sekolah di Mandau, Bengkalis Jalani Setijab


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.44.140
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com