Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 31 Mei 2016 18:30
Menuju Ghimbo Potai Lestari,
PT RAPP Gelar Aksi Penghijauan Satu Pohon Selamatkan Bumi


Selasa, 31 Mei 2016 17:31
BI Buka Penukaran Uang Mulai 1 Ramadhan

Selasa, 31 Mei 2016 17:23
2017, PPL di Rohul Dibantu 2 Ekor Sapi

Selasa, 31 Mei 2016 17:17
Oknum Polisi Bunuh Istri di Rohul Divonis 16 Tahun Penjara

Selasa, 31 Mei 2016 17:01
Dipengaruhi Nonton Film Porno,
Siswa SMK di Siak Pegang Kelamin Dua Siswi SD


Selasa, 31 Mei 2016 16:53
Tak Ada Kepastian dari Firdaus,
PKS Riau Siapkan Ayat Cahyadi Sebagai Calon Walikota Pekanbaru


Selasa, 31 Mei 2016 16:47
Bupati Rohul Lantik Pengurus KTNA Rohul 2015-2020



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Libur Ramadhan, Disdik Pekanbaru Sarankan Sekolah Buka Pesantren Kilat
- BPDK-KS dan Apkasindo Dumai Buka Beasiswa D1 Anak Petani Sawit
- Demo Bupati Meranti, Ratusan Mahasiswa Desak Pencairan Beasiswa
- Setelah 'Puasa' 5 Bulan, Akhirnya Guru Bantu Wailayah Meranti Terima Gaji
- Di Wilayah Kopertis X,
UIR Jadi Perguruan Tinggi dengan Akreditasi C Paling Sedikit

- 200 Anak Petani Kelapa Sawit Terima Beasiswa DI
- Selama Ramadhan Hingga Lebaran Sekolah di Dumai Diliburkan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.162.15.151
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com