Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 30 Mei 2017 15:39
Stabilisasi Harga, Bulog Bengkalis Stok Puluhan Ton Sembako

Selasa, 30 Mei 2017 15:18
Besok, Gubri Bahas RTRW dan Program Strategis Nasional Bersama Presiden

Selasa, 30 Mei 2017 15:12
Wajib Lapor Sekali Satu Bulan,
Kembali Aktivitas di Dewan, Siswaja Muljadi Akui Dirinya Bebas Bersyarat


Selasa, 30 Mei 2017 14:55
Ketua TP PKK Inhil Tinjau Pasar Murah Ramadhan

Selasa, 30 Mei 2017 14:52
Pemprov Riau Kembali Terima Opini WTP dari BPK RI

Selasa, 30 Mei 2017 14:43
Persyaratan Program Replanting untuk Petani Sawit di Rohul

Selasa, 30 Mei 2017 14:38
Terdakwa Judi Meninggal di Lapas Kelas IIA Bengkalis

Selasa, 30 Mei 2017 14:33
Respon Keluhan Masyarakat,
Wardan Minta PLN Segera Atasi Gangguan Pada Mesin Pembangkit


Selasa, 30 Mei 2017 14:27
Ramadhan, Harga Ikan di Bengkalis Melambung

Selasa, 30 Mei 2017 14:25
Dua Pengedar Sabu Berhasil Diringkus Polisi Rohil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Disdikbud Meranti Gelar Seleksi Guru Berprestasi Tingkat TK, SD dan SMP
- Pengurus TP PKK dan Bunda PAUD Rohul Dilantik Bupati Suparman
- PGRI Kuantan Singingi Gelar Konferensi IV
- Jika Tak Disalahgunakan,
Penjualan Buku Paket dan LKS Tidak Pungli

- Ketua TP PKK Inhil Ikuti Seminar Nasional Pendidikan Keluarga Tajaan Kemendikbud
- Puluhan Siswa SMP Plus Mutiara Harapan PT RAPP, Kuasai Ruangan Paripurna DPRD Pelalawan
- Wisuda UIR Periode II 2017,
Fiki Angga Putra Dinobatkan Jadi Pemuncak Tingkat Universitas



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.8.205
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com