Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 26 Juli 2016 20:20
Citilink Jadikan Pekanbaru Pusat Rute Sumatera

Selasa, 26 Juli 2016 20:18
Menpan-RB Minta Daerah Tunda Penerimaan CPNS Tahun Ini

Selasa, 26 Juli 2016 20:14
BKD Dumai Larang Seluruh PNS Bermain Pokemon Go

Selasa, 26 Juli 2016 20:11
Mitra Bina Program CD RAPP, Tak Mau Hanya Jadi Penonton

Selasa, 26 Juli 2016 19:44
DBH Menurun, Wawako Dumai Ajak Perusahan Bangun Daerah

Selasa, 26 Juli 2016 19:42
Wakil Bupati dan Ketua PKK Kuansing Akan Terima Penghargaan BKL dari Presiden RI

Selasa, 26 Juli 2016 19:40
Besok Siang Dikebumikan,
Jenazah Anggota Polsek Kotogasib, Siak Tiba di Rumah Duka di Pekanbaru




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- 133 Mahasiswa Bengkalis Ikuti KKL Terpadu
- Ada Pungutan Bulanan Rp25 Ribu Uang Komputer di SMPN 13 Mandau
- 10 Mahasiswa IPB Terancam Diberhentikan,
Kepala DPKA Rohul: Akan Kita Anggarkan di APBD Perubahan

- Surat IPB Belum Ditanggapi,
10 Mahasiswa IPB Asal Rohul Terancam Dinonaktifkan Hingga Diberhentikan

- Disdik Dumai Larang Sekolah Jual Buku ke Murid
- Tak Miliki Kursi dan Meja, Siswa SDN 028 Pematang Reba Inhu Belajar di Lantai
- IPDN Kampus Riau di Rohil Akhirnya Dipindahkan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.92.184.222
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com