Untitled Document
Kamis, 9 Sya'ban 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 28 Mei 2015 16:53
Polres Bersama Disperindag dan Dispas Cek Peredaran Beras Plastik di Kampar

Kamis, 28 Mei 2015 16:48
Empat Cabup dan Satu Cawabup Pelalawan Ikuti Fit and Propertest di DPP PDI Perjuangan

Kamis, 28 Mei 2015 16:44
Hatrick Opini WTP dari BPK, Bupati Meranti Puji Kinerja SKPD

Kamis, 28 Mei 2015 16:38
Perkembangan Kasus Suap APBD Riau di KPK 'Masih Membeku'

Kamis, 28 Mei 2015 16:36
Pelanggar Operasi Patuh 2015 di Duri Keluhkan Lokasi Sidang di Bengkalis

Kamis, 28 Mei 2015 16:33
Belum Siap, Jaksa Tunda Tuntutan Mantan Anggota DPRD Riau Terdakwa Sabu

Kamis, 28 Mei 2015 16:31
Polres Kampar Blender 23,33 Gram Sabu dan 8 Butir Esktasi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Beprestasi Majukan Pendidikan Agama,
Bupati Sukarmis Terima Penghargaan Dari LEPRID

- 30 Anak Putus Sekolah,
Disdik Siak tak Terima Laporan tapi Janji Carikan Solusi

- ‎Akses Keluar Jauh dan Rusak,
23 Anak SDN 10 Tuah Indrapura, Siak Pilih Sekolah Swadaya Berbahan Papan

- Di Desa Lubuk Keranji, Pelalawan
SMP Laskar Pelangi Berlantai Tanah, Berdinding Papan

- Minim Sosialisasi, PSB Online di Mandau Diragukan Lancar
- Milad ke-8 SD IT Al Ulum,
Walikota Pekanbaru: Dunia Pendidikan Penentu Masa Depan Bangsa

- Kadisdik Inhil Ingatkan Sekolah Tak Lakukan Pungutan yang Memberatkan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.147.217.76
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com