Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 29 September 2016 19:54
Penunggak Pajak Ranmor di Rohul Dapat Potongan 50 Persen, Ini Syaratnya

Kamis, 29 September 2016 19:48


Kamis, 29 September 2016 19:23
Pastikan Mesin Golkar Jalan, Andi Rachman Siap Jadi Jurkam Pilkada 2017

Kamis, 29 September 2016 19:20
12 Ribu Wajib Pajak Ajukan Tax Amnesty

Kamis, 29 September 2016 18:31
Pembangunan Lanjutan Siak IV Dilakukan Sistem Lelang Terbuka

Kamis, 29 September 2016 17:54
Wagubri tak Kunjung Terpilih, Kemendagri Minta Gubri Lakukan Konsolidasi Politik

Kamis, 29 September 2016 17:41
Keberatan Atas Putusan PN Rengat,
Wabup Kuansing Jelaskan Proses Kepemilikan Lahannya




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Nasib Guru Swasta "Terancam", PGSR Mengadu ke Pemko Pekanbaru
- Sekmenpora RI Berikan Materi Kepemudaan di Riau
- Baikal Resmi Pimpin Ikatan Alumni Faperika Unri 2016-2021
- Mahasiswa Desak Rektor UPP Rohul Mundur dari Jabatan yang Tinggal 4 Hari
- SMA dan SMK Dialihkan ke Pemprov,
Di Siak, 528 Orang Honorer Terancam "Diistirahatkan"

- Ali Nafiah Kembali Nahkodai Forum Guru Bantu Inhu
- Wisuda Sarjana ke 70 dan Pascasarjana ke 33 UIR,
Syabdan Dalimunte Puncaki Nilai Tertinggi Tingkat Universitas



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.68.206
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com