Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 Januari 2018 23:24
Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau

Kamis, 18 Januari 2018 23:19
‎Terbaik, Polda Riau Sabet Juara I Lomba Polmas Kapolri Cup 2017-2018

Kamis, 18 Januari 2018 20:47
Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun

Kamis, 18 Januari 2018 19:37
Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis


Kamis, 18 Januari 2018 19:04
Bupati Ikut Shalat Jenazah dan Pemakaman Tokoh Agama dan Pendidikan di Kecamatan GAS

Kamis, 18 Januari 2018 18:11
Sebagian Dikomersialkan, RSUD Selasi Mampu Produksi Oksigen

Kamis, 18 Januari 2018 18:06
Ketum Gapensi Riau Meradang Disebut Pendemo Ngerjakan Proyek SPAM

Kamis, 18 Januari 2018 17:11
Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Ringan Kepala BPMPD Siak

Kamis, 18 Januari 2018 17:07
Penyertaan Modal Rp121 M,
Bengkalis Terima PAD Rp30 M Pertahun dari Bank Riau Kepri


Kamis, 18 Januari 2018 17:01
‎Rekontruksi Pembunuhan Pekerja PT Torusganda Tambusai, Kejari Rohul Temukan Fakta Baru


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Ketua Umum IKA UR Lantik Pengurus Kecamatan Keritang
- Cetak Generasi Sukses Dunia Akhirat,
Arsyad Islamic School Resmi Berdiri

- Stop Pungli di Sekolah, 58 Item ini Harus Dipahami Kasek di Duri, Bengkalis
- Terkait Kutipan di SDN 10 Mandau, Wakil Rakyat Ini Nyatakan 'Haram'
- Awal Tahun Belajar di Arena Billiard,
5 Siswa di Bengkalis Digaruk Satpol PP

- Iutan Les dan Berpisahan Dikeluhkan Wali Murid di Duri
- Cumlaude, Chaidir Resmi Mendapat Gelar Doktor dari Universitas Pasundan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.83.81.52
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com