Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Mei 2018 21:39
Sejak 2014 Hampir 2 Ton Trenggiling Sudah Terjual,
Saksi: Akui Dapat Keuntungan Rp 200 Ribu Perkilonya


Selasa, 22 Mei 2018 20:58
3 Tewas 10 Luka-luka, Belasan Warga di Pelalawan Tertimpa Dua Mobil Terlibat Trabrakan Beruntun

Selasa, 22 Mei 2018 20:12
Pjs Bupati Inhil Bagikan Takjil Kepada Masyarakat

Selasa, 22 Mei 2018 19:25
Kakanwil Kemenkumham Riau Safari Ramadhan perdana ke UPT Se Kota Pekanbaru

Selasa, 22 Mei 2018 19:12
Mulai Cuti Hari ini, Ayat Cahyadi Gerilya Menangkan Syamsuar-Edy Nasution di Kota Pekanbaru

Selasa, 22 Mei 2018 19:02
Firdaus Optimis Visi Riau Madani Bisa Jadikan Provinsi Paling Maju

Selasa, 22 Mei 2018 18:59
Plt Gubri Langsung Urus Mulok ke Mendikbud

Selasa, 22 Mei 2018 18:54
Serahkan Bantuan Rp 5,250 M, Grup APRIL Dukung Tim Indonesia di Asian Gemas 2018

Selasa, 22 Mei 2018 18:14
Miliki Motivasi Kuat Bantu Keluarga, Warga Pelalawan ini Ikuti Program Pelatihan Mekanik

Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Mahasiswa Wharton School dan SMU Pelajari Praktik Sustainability APRIL
- Pasar Ramadhan Permudah Warga Bengkalis Mencari Jajanan Berbuka
- Dukung Pendidikan, Mandiri Syariah Serahkan Kendaraan Operasional untuk UIR
- IKA Unpad Gelar Workshop Digital Branding di Kampus Univrrab Riau
- Bupati Mursini Wisuda 4.849 Santri dan Sabtriwati MDA se Kuansing
- 172 Lulusan dari 5 Fakultas Umri Diwisuda
- Fakultas Hukum UPP Rohul Jajaki Kerjasama dengan Universitas Indonesia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com