Untitled Document
Rabu, 11 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Rabu, 1 April 2015 07:52
Dapat Sabu dari Napi di LP, WN Malaysia Ditangkap Polisi Pekanbaru

Rabu, 1 April 2015 07:31
BPJS Dituding Bersikap Arogan dan Cenderung Rugikan Rumah Sakit

Rabu, 1 April 2015 07:22
Penjaringan Balon Bupati Rohil, Yatim Maamun Kembalikan Formulir ke Gerindra

Rabu, 1 April 2015 07:18
Ditabrak Truk, Penarik Becak di Baganbatu Tewas

Rabu, 1 April 2015 07:17
Pemkab Bengkalis Serahkan RLH untuk 24 KK di Bukitbatu

Rabu, 1 April 2015 07:02
Sebuah Keluarga di Duri Menderita Gizi Buruk dan TBC

Rabu, 1 April 2015 07:00
Serahkan LKPD 2014 ke BPK, Bupati Bengkalis Harap Raih WTP



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Trauma Dimarahi Guru, Siswi SD di Mandau Harus Jalani Terapi
- Ratusan Pelajar SMA Ikuti Seleksi Tanoto Foundation Regional Champion Scholarship
- Cegah Kasus Hukum, Bendahara BOS 57 Madrasah Ikuti Bimtek
- Kepala SMAN Pintar Kuansing Kepala Sekolah Terbaik Nasional
- Disdik Dumai Terima 80 Kotak Naskah UN
- Disdik Riau Ajak Masyarakat Peduli Anak Autis
- Diduga Dikeroyok 5 Temannya,
Siswa SD di Rohul Alami Kerusakan Saraf Bagian Belakang dan Lumpuh



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.175.241
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com