Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 4 Mei 2016 19:55
Suparman Laporkan Zukri, Tony dan Gumpita ke Polda Riau

Rabu, 4 Mei 2016 19:50
Selama Jadi Buron, Caca Gurning Sempat Kabur ke Pulau Jawa

Rabu, 4 Mei 2016 18:30


Rabu, 4 Mei 2016 18:25
Suaminya Ditangkap Polisi,
Istri Caca Gurning Datangi RS Bhayangkara Polda Riau


Rabu, 4 Mei 2016 18:22
Perkara Korupsi Dana Bansos,
Empat Mantan dan Anggota DPRD Bengkalis Dituntut Berbeda


Rabu, 4 Mei 2016 17:40
Melawan, Caca Gurning Tumbang Disambar Timah Panas Polisi

Rabu, 4 Mei 2016 17:28




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Di Pelalawan, Ada SMP yang Kondisinya Tinggal Kerangka dan Beratap Langit
- Rektor UR Lepas Relawan Duta Desa Bersih Jerebu ke Meranti
- Disdikpora Rohul Distribusikan Logistik UN ke SMP dan MTs
- Rektor UR Berikan Penghargaan kepada Mawapres Terbaik 2016
- Demo di Hardiknas 2016, Aktifis RPD Riau Desak Pendidikan Gratis
- Wako Firdaus Puji Peran Trilogi di Hari Pendidikan Nasional 2016
- IPDN Kampus Rohil Peringati Hari Pendidikan Nasional


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.165.206
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com