Untitled Document
Kamis, 13 Syawwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 30 Juli 2015 15:07
Melalui APBD Riau Rp11,3 M, Jaringan JTM Akan Dibangun di Dua Kecamatan di Rohul

Kamis, 30 Juli 2015 15:03
Sampaikan Rencana Aksi Pemprov Riau Atasi Karhutla,
Plt Gubri Apresiasi Program Desa Bebas Api RGE Group


Kamis, 30 Juli 2015 14:56
Sibuk Sosialisasikan Hafith-Nasrul, Fraksi Demokrat Rohul Tetap Bekerja

Kamis, 30 Juli 2015 14:36
Kantor Desa Sekijang, Tapung Hilir Hangus Dilalap Si Jago Merah

Kamis, 30 Juli 2015 14:18
Cegah Calon Tunggal Pilkada, KPU Minta Parpol Siapkan Kader di Daerah

Kamis, 30 Juli 2015 14:15
Pilkada Rohul, Susuki Yakin Lolos Tes Kesehatan

Kamis, 30 Juli 2015 14:09
Dislutkan dan TP PKK Inhil Taja Lomba Cipta Menu Serba Ikan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Diskes Riau Bagikan Masker ke Sekolah di Pekanbaru
- Nurhayati, Siswa SD 11 Bantar, Meranti Wakili Riau Baca Puisi dan Bercerita ke Jakarta
- Nambah Waktu Libur, Guru di Rohul Terancam Sanksi
- Politeknik Caltex Riau Borong Penghargaan di Tingkat Kopertis X
- Usai Liburan, Kepala UPT Disdik Mandau Lakukan Monitoring Sekolah
- Kadisdik Pekanbaru Janji Pecat Kepsek yang "Jual Bangku"
- PSB 2016, Disdik Pelalawan Terapkan Sistem Rayon


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.195.118
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com