Untitled Document
Sabtu, 8 Muharram 1436 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Sabtu, 1 Nopember 2014 07:27
Kebakaran Ludeskan Gudang Batako di Jalan Inpres, Marpoyan Damai, Pekanbaru

Sabtu, 1 Nopember 2014 07:23
Polres Bengkalis Ringkus Maling 26 Ton Minyak PT Chevron

Sabtu, 1 Nopember 2014 07:12
Ribuan Ikan Ditemukan Mati Mengapung di Sungai Muara Kuku, Rohul

Jum’at, 31 Oktober 2014 22:07
111

Jum’at, 31 Oktober 2014 22:02
Kepada Dewan, Kapolresta Pekanbaru Keluhkan Anggaran Minim

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:58
Bantahan DJKD Kemendagri Terkait Berita Dugaan Gubri Annas Palsukan APBD 2015

Jum’at, 31 Oktober 2014 21:54
Ditemukan Mayat Bersimbah Darah di Sinaboi, Rohil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- UR Nonaktifkan Sementara Gulat Manurung
- Penandatanganan KTSP 2014.
Sekolah Dihimbau Melapor Jika Ada Pungutan

- 17 Perusahaan Ikuti PCR Job Fair 2014
- Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia Fase 3,
12 MIS dan 25 MTsS di Inhil Terima Bantuan untuk Peningkatan Akreditasi

- Fiesta 2014 di Universitas Andalas, Padang,
Gudep 616 SMAN 1 Hulu Kuantan Wakili Kuansing di Ajang Pramuka Penegak se-Sumatera

- Wisuda Perdana Uniks,
Bupati Sukarmis Ajak Masyarakat Terus Tingkatkan SDM

- Wisuda Perdana,
Universitas Islam Kuansing Tamatkan 422 Sarjana



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.83.103.17
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com