Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Januari 2017 22:38
Sidang Meranti Berdarah, JPU Hadirkan Tiga Saksi

Kamis, 19 Januari 2017 22:36
Komisi A DPRD Riau Minta Polda Usut Perusahaaan Pengguna Naker China Ilegal

Kamis, 19 Januari 2017 22:18
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Areal Kebun PT RAPP Kuansing

Kamis, 19 Januari 2017 22:06
Jualan Togel, Kakek di Duri Huni Hotel Prodeo

Kamis, 19 Januari 2017 21:59
Optimis Diterima Masyarakat, Efendi Pimpin DPC Partai Islam Damai Aman

Kamis, 19 Januari 2017 20:36
Sejalankan Infrastruktur dan Pendidikan,
Gubri Maksimalkan Blusukan ke Daerah Terpencil


Kamis, 19 Januari 2017 20:09
Sekda Pimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Kamis, 19 Januari 2017 19:47
Awali 2017, Agung Toyota Luncurkan Kijang Innova New Venturer di Pekanbaru

Kamis, 19 Januari 2017 19:38
Ini Keterangan Polres Inhil Penyebab Kebakaran SPPB PT Era Mandiri di Desa Sungai Perak

Kamis, 19 Januari 2017 19:15
Jalan Tambal Sulam di Siak Rusak Lagi, Dinas PU Riau Surati PT Hasrat Tata Jaya



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Seminar Guru BK Se-Pekanbaru,
Guru Diajak Ciptakan Gaya Mengajar yang Inovatif

- Tingkatkan Mutu Pendidikan, Wako Dumai Kumpulkan Kepsek dan Guru
- Sekolah di Mandau dan Siakkecil, Bengkalis Ujicoba Full Day School
- Hafal Al-Quran,
Disdik Bengkalis Canangkan Program One Day One Ayat

- Kembangkan Kualitas Pendidikan, PCR Adakan Seminar Guru BK
- Kunjungi SMAN 13 Pekanbaru, AMR Ajak Remaja Riau Berani Bermimpi
- Prodi Hukum Keluarga STAILe Pekanbaru dapat Akreditasi B


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.200.170
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com