Untitled Document
Sabtu, 5 Syawwal 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Jum’at, 1 Agustus 2014 20:32
Balita 2,5 Tahun di Pekanbaru Diduga Diculik dan Dibunuh Pembantu

Jum’at, 1 Agustus 2014 20:23
Pelayanan Air Bersih Dikeluhkan, PDAM Tirta Dharma Duri Segera Pasang Valve

Jum’at, 1 Agustus 2014 16:06
Bupati Inhil Serahkan Bantuan buat Gaza dan Palestina Rp64 Juta

Jum’at, 1 Agustus 2014 13:37
97 Titik Panas Terdeteksi, Lagi-Lagi Rohil Tertinggi

Jum’at, 1 Agustus 2014 13:32
H-2 Hingga H+2 Lebaran, Empat Mayat Hebohkan Pekanbaru

Jum’at, 1 Agustus 2014 10:14
Lebaran, Pantai Beting Ramai Dikunjungi Masyarakat Meranti

Jum’at, 1 Agustus 2014 10:12
Bupati Inhil Gelar Silaturrahmi Bersama Alumni APDN Angkatan IX



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Kategori Daerah Terpencil,
Kasek SDN 27 Tanjungleban, Bengkalis Terbaik di Riau

- Usai Mogok Belajar, Siswa Wahidin Rohil Kembali Masuk Sekolah
- Sekolah Libur Lebih Awal,
UPTD Pendidikan Pinggir, Bengkalis Tak Berani Beri Sangsi

- 2014, Disdikbud Siak Segera Bangun 250 Lokal Sekolah
- Diliburkan, Wali Murid Sekolah Wahidin Bagansiapiapi Protes
- Bupati Siak Lantik 90 Kepala dan Pengawas Sekolah
- 2015, Disdik Riau Programkan Skill Tambahan Untuk Siswa SMK


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.91.135.161
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com