Untitled Document
Rabu, 13 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Rabu, 4 Maret 2015 15:32
BPKP Sebut Rata-Rata BUMD di Riau Tak Sehat

Rabu, 4 Maret 2015 15:20
SK PMB-RW Baru Diterima Bagian Hukum Setdako Pekanbaru

Rabu, 4 Maret 2015 15:12
Demo Sidang Praperadilan Polda Riau,
Mahasiswa dan Warga Rohul Minta Majelis Hakim Adil


Rabu, 4 Maret 2015 15:06
Komisi E Dorong Pemprov Riau Siapkan Sarana Prasarana Sistem CBT

Rabu, 4 Maret 2015 15:00
Sirra Prayuna: Tiga Saksi Bisa Untungkan Terdakwa

Rabu, 4 Maret 2015 14:54
Fit and Proper Test Selesai,
OJK Imbau Bank Riau Kepri Segera RUPS


Rabu, 4 Maret 2015 14:52
Lahan Hanya Dijual ke Andre,
‎Seratusan Warga Suku Sakai Aksi Damai di Kejari Siak




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Komisi E Dorong Pemprov Riau Siapkan Sarana Prasarana Sistem CBT
- Sebelas Pelajar Kampar Juara Darmasiswa Chevron Riau
- Ratusan Petugas Penggandaan Naskah Soal UN Diambil Sumpah
- ‎Guru Cabuli Siswi,
Disdik Inhu Segera Panggil Kepsek SDN 026 Pematang Reba

- SDN 006 Pelalawan Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional
- Milad ke-36, MTs Syekh Jaafar Pulau Gadang Kampar Gelar Berbagai Kegiatan
- Senin, Pemeringkatan Pemenang DCR 2015 Digelar


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.182.241
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com