Untitled Document
Selasa, 20 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 7 Juli 2015 08:30
Termasuk Pacar Korban, Warga Pekanbaru Tangkap Tiga Pemuda Perkosa ABG

Selasa, 7 Juli 2015 07:57
Zulher Bersikap Realistis Soal Kemungkinan Maju di Pilkada Kampar.

Selasa, 7 Juli 2015 07:49
Tersisa Kios Ikan, Pasar Cik Puan Tinggal Hamparan Arang

Selasa, 7 Juli 2015 05:57
Safari Ramadhan di Rohul,
Warga Minta Plt Gubri Perhatikan Sektor Pertanian dan Jalan


Selasa, 7 Juli 2015 05:54
Dewan Sarankan Pemindahan Kampus IPDN Riau ke Pekanbaru

Selasa, 7 Juli 2015 05:49
Polsek Bangko, Rohil Tembak Maling

Selasa, 7 Juli 2015 05:44
Angkutan Lebaran,
PO Angkutan Wajib Laporkan Armada dan Tarif ke Organda Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Usai Liburan, Kepala UPT Disdik Mandau Lakukan Monitoring Sekolah
- Kadisdik Pekanbaru Janji Pecat Kepsek yang "Jual Bangku"
- PSB 2016, Disdik Pelalawan Terapkan Sistem Rayon
- 6 Bulan Dana Sertifikasi Ribuan Guru di Inhu Belum Dibayarkan
- Meski Dilarang, Pungli dan 'Permainan' Sekolah di Duri Tetap Jalan
- Dihadiri Ratusan Rekan Seprofesi,
Guru Penjewer Telinga Murid di Inhu Disidangkan

- Dua Prodi STIE Bangkinang, Kampar Terakreditasi B


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.224.46
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com