Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 28 Agustus 2015 21:03
Ketua PPP Rohul Ngaku Tak Tahu Dugaan Ijazah Palsu Kadernya

Jum’at, 28 Agustus 2015 20:47
Unik, Lomba Panjat Pinang Diatas Air di Tembilahan

Jum’at, 28 Agustus 2015 20:42
Cetak Tenaga Terampil, MoU Pemkab Meranti dengan BTP Kepri Belum Direalisasi

Jum’at, 28 Agustus 2015 20:26
Jelang Pilkada Kampar, Pengusaha Muda Amir Lutfi Siap Maju

Jum’at, 28 Agustus 2015 20:15
KASN Sebut Banyak PNS Dijanjikan Oleh Petahana yang Maju Pilkada

Jum’at, 28 Agustus 2015 19:26
Pembayaran PBB-P2 di Inhil Dapat Dilakukan di Kantor dan Agen Pos

Jum’at, 28 Agustus 2015 19:19
Bulog Segera Bangun Gudang di Meranti



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Besok, Pakar Bioteknologi Malaysia Pembicara Seminar Industri Halal di UIR
- 5 Tahun SDN 006 Palika, Rohil Dibiarkan Rusak Parah
- Riau Peringkat Ketiga Tata Kelola BOS se-Indonesia,
Kepsek SMPN 1 Bagan Sinembah Makan Malam dengan Jokowi

- UPTD Pendidikan Mandau Ancam Sanksi Sekolahdi Duri Masih Menerima Murid Baru
- Murid Belajar di Bawah Pohon Sawit,
Dana Pembangunan RKB SDN 005 Pagar Mayang Rohul Kena Coret

- Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di MPR, SMAN Plus Riau Terhenti di Semifinal
- SMA Tuah Gemilang di Inhil Adakan Tes Kehamilan Bagi Siswinya


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.116.62
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com