Untitled Document
Sabtu, 25 Zulqaidah 1435 H |
Home > Pendidikan>>

Berita Terhangat...
Jum’at, 19 September 2014 22:13
Kerja di Riau, Banyak Pekerja Asing Gunakan Visa Wisata

Jum’at, 19 September 2014 22:08
Peningkatan Produksi Timah Meranti,
10 Hari Lagi Kapal Striping WPJ Tiba


Jum’at, 19 September 2014 22:02
Sahkan APBD, Anggota DPRD Riau Lama Dianggap Memaksakan Kehendak

Jum’at, 19 September 2014 20:58
Radio MISS FM Lubuk Terap, Pelalawan Hiburan dan Informasi untuk Masyarakat

Jum’at, 19 September 2014 20:17
Sekwan DPRD Pekanbaru Tak Tahu Pengadaan Laptop Rp787 Juta

Jum’at, 19 September 2014 20:11
Pondok Oleh-oleh Duri Binaan SKK Migas-Chevron Diresmikan

Jum’at, 19 September 2014 20:06
Hanya Dua Formasi CPNS Rohil Bisa Pakai KTP Elektronik Non Rohil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya ..........
- Bikin Terali Sekolah, SMPN 5 Mandau Lakukan Pungutan ke Wali Murid
- 110 Mahasiswa UPP Rohul dari 5 Prodi Diwisuda
- Disdik Tunggu Hasil Rapat Gabungan,
Belum Ada Tanda Libur Sekolah Akibat Asap

- Tuntut Ketua Turun,
Ratusan Mahasiswa STIE Syari’ah Bengkalis Demo Lagi

- Sebelum Status Udara "Berbahaya", Sekolah di Pekanbaru Tak Libur
- Desak Ketua Turun, Ratusan Mahasiswa STIE Syari’ah Demo Kampus dan DPRD
- 53 Paket Senilai Rp38 Miliar di Disdik Pelalawan Batal Dilelang


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.133.166
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com