Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 30 Maret 2017 07:43
Dugaan Perampasan Lahan, BPN tak Pernah Keluarkan HGU Perusahaan Sawit di Inhil

Kamis, 30 Maret 2017 07:40
Reses ke Pelalawan, Anggota DPRD Riau Makarius Terima Aduan Sengketa Lahan

Kamis, 30 Maret 2017 07:37
Rombongan Ibu Negara Beli Oleh-oleh Khas Meranti di Stan Dekranasda

Rabu, 29 Maret 2017 22:47
Tiga Kecamatan di Rohul Dibantu Peningkatan Sarana Air Bersih

Rabu, 29 Maret 2017 22:40
Tiba di Bengkalis,
Soal UN SMA Sederajat Didistribusikan Melalui Dua Zona


Rabu, 29 Maret 2017 22:36
Baca SMS Mesra Suami dengan Wanita Lain, Istri di Rohil Malah Dibogem

Rabu, 29 Maret 2017 21:19
Mendagri Imbau Pemda Cermati Ancaman di Daerah

Rabu, 29 Maret 2017 21:14
PWI Rohil Agendakan Pelantikan 20 April 2017

Rabu, 29 Maret 2017 21:04
Mahasiswa ATPK Bandung Termotivasi untuk Bekerja di Riau

Rabu, 29 Maret 2017 18:55
Petani Tempuling, Inhil 'Obati' Batuk Menahun dengan Gantung Diri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 April 2013 15:06
Sekdaprov Kosong, Dana Bos Terancam Pencairannya

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Provinsi Riau terancam pencairannya. Pemicunya, Pemprov belum memiliki Sekda.

Riauterkini-PEKANBARU-Roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya akan mengalami beberapa kendala diakibatkan kosongnya jabatan.Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pensiunnya Wan Syamsir Yus. Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang tidak bisa didelegasikan kepada Asisten.

Wakil Gubernur Riau, R Mambang Mit, kepada Riauterkini, Rabu (10/4/13), menyatakan hal tersebut. Menurut Wagubri, kewenangan yang tidak bisa didelegasikan seperti kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Jadi delegasi ini bukan terkait waktu, tetapi ada tugas-tugas Sekda yang tidak bisa didelegaaikan ke Asisten sehingga pada tanggal penentuan tidak bisa dilaksanakan," serunya.

Menurut Wagubri, untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai itu bisa dilimpahkan ke Asisten III. Untuk tenaga honorer sendiri, tergantung dari mana status honornya tersebut.

"Kalau gaji karyawan itu jelas. Kalau honorer lihat apakah itu untuk pengadaan langsung," kata Wagubri.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, menyebutkan dengan kekosongan sekda ini, otomatis kewenangan dilimpahkan ke asisten bagian masing-masing. Sebagai Asisten III, Hardy mengurusi bidang administrasi dan sejauh ini masalah gaji dan tunjangan pegawai tidak ada masalah.

"Otomatis dilimpahkan. Semua berjalan tidak ada masalah. Kalau rutin ke saya, gaji dan tunjangan tidak masalah. Kalau yang tidak bisa baru ke atas," serunya.

Dikatakan Hardy, ada bagian yang bisa dijalani oleh Biro dan ada di Sekda. Untuk Surat Perintah Mencairkan (SPM) yang ditangani Sekda seperti dana Hibah termasuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang harus melalui Sekda.

"Jadi sebagai KPA ada hal-hal yang memang ada di Sekda. Seperti SPM dana hibah, BOS, ini belum ada. Tapi kalau ada Plt bisa. Kita usahakanlah secepatnya mencari solusi," ungkap Hardy.***(met)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Pendidikan lainnya..........
- Tiba di Bengkalis,
Soal UN SMA Sederajat Didistribusikan Melalui Dua Zona

- Mahasiswa ATPK Bandung Termotivasi untuk Bekerja di Riau
- 25 Warga Inhu Ikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat STPI di Bandara Japura
- Sampaikan Orasi Ilmiah,
Gubri Harapkan STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Berperan Aktif Bentuk Masyarakat Berintegritas

- Gubri Beri Kuliah Umum di Dihadapan Mahasiswa STMIK-AMIK Dumai
- Pemkab Meranti Gratiskan 20 Siswa Kuliah di BTP
- Penerima Beasiswa PT RAPP dan Tanoto Foundation,
Raih IPK 3,97, Pemuda Kampar Pemuncak di INSTIPER Yogyakarta



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.211.11.57
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com