Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 31 Oktober 2014 12:46
Temukan Barang Terlarang Saat Penggeledahan Rutin,
Kalapas Pasirpangaraian Dikabarkan Sempat Dikejar Penghuni


Jum’at, 31 Oktober 2014 12:39
Dugaan Korupsi Jembatan Pademaran I dan II,
Tingkatkan Status ke Penyelidikan, Kejati Riau Akan Panggil Sejumlah Saksi


Jum’at, 31 Oktober 2014 11:30
Rutin Hujan, Hampir Semua Proyek di Mandau Tak Tuntas

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:45
Kembali Tolak Digusur, PKL Arengka Ancam Gulingkan Wako Firdaus

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:42
Pagi Diguyur Hujan Deras, Sebagian Jalan di Duri Kebanjiran

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:41
Pemkab Rohil Bantu Panti Asuhan Aisiyah Bagansiapiapi

Jum’at, 31 Oktober 2014 10:33
Wartawan Terlibat Perampokan,
AJI Serukan Upanya Nyata Jaga Profesionalisme Jurnalistik




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Maret 2013 13:05
Pelindo dan Adpel Dumai Diminta tak Lepas Tangan Soal Pencemaran

Diduga terjadi pencemaran lingkungan di sekitar perairan Dumai, KLH setempat meminta PT Pelindo dan Adpel tidak lepas tangan.

Riauterkini-DUMAI- Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai minta PT Pelindo dan Administrator Pelabuhan (Adpel) jangan lepas tangan atas terjadinya pencemaran di kawasan pelabuhan. Karena itu, setiap kali terjadinya pencemarah di kawasan pelabuhan, mereka wajib ikut bertanggung jawab.

"Atas berbagai kejadian dugaan pencemaran di kawasan pelabuhan, maka Pelindo dan Adpel tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Apa yang saya sampaikan ini menanggapi anggapan berbagai elemen masyarakat yang menilai pihak Pelindo dan Adpel selama ini terkesan kurang tangga," kata Basri, Rabu (6/3/13).

Menurutnya, tanggung jawab tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Kawasan Maritim. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa pengelola kawasan pelabuhan wajib melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Presiden (Pelpres) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tanggung Jawab Penanggulangan Pencemaran di laut. "Karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, kami minta kepada Pelindo dan Adpel agar meningkatkan upaya dini dalam menanggulangi pencemaran," katanya.

Begitu pula PT Pelindo sebagai pemilik lahan yang menyewakan lahannya kepada 13 perusahaan yang ada di kawasan tersebut harus benar-benar memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.

KLH Dumai Deadline PT Inti Benua Perkasatama Tiga Bulan

Sementara pihak KLH diakui hanya bertanggung jawab atas pengendalian pencemaran. Dia mengakui bahwa pihaknya telah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya (Tupoksi) selaku Kepala BLH Dumai.

Ditegaskan, pihaknya telah memberikan tenggat waktu selama tiga bulan, terhitung sejak Februari, kepada PT Inti Benua Perkasa untuk meningkatkan kafasitas Instalasi Pengolah Limbah (Ipal) dalam operasional perusahaan tersebut.

"Volume limbah yang ada tak sesuai dengan kafasitas Ipal yang dimiliki perusahaan. Karena itu, kami telah mengintruksikan agar pihak perusahaan segera memperbaikinya. Caranya adalah dengan menambah kafasitas kolam pengolah limbah dan menambah pipa pengolah limbah," jelasnya.

Dikatakan dia, hal itu menanggapi tindaklanjut dugaan pencemaran yang terjadi di wilayah pelabuhan akibat bocornya pipa transmisi limbah milik PT Inti Benua benua beberapa waktu lalu. Atas kejadian itu, pihak KLH Dumai langsung meninjau lokasi dan mengambil sampel cairan berwana kuning yang mencemari wilayah sekitar pelabuhan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah memberikan teguran kepada perusahaan atas terjadinya dugaan pencemaran tersebut. Jika teguran tak diindahkan, pihaknya mengancam akan mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian sementara operasional perusahaan di daerah ini.

Hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pemerintah bisa melakukan pemaksaan dan juga bisa melakukan penutupan operasional perusahaan yang telah melakukan pencemaran. Bahkan, pemerintah bisa juga melakukan pembongkaran***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pencemaran tu di ungkaplah!!
Pencemaran d Dumai dah parah kali tu memang.. pelindo ni biang keroknya. gak ada di awasinya, kacauuu kali lh.. Masyrakat Dumai yang di rugikan krna limbah asap, minyak dari prusahaan tu..


Berita lainnya..........
- Pagi Diguyur Hujan Deras, Sebagian Jalan di Duri Kebanjiran
- RAPP Beri Pelatihan Dasar Harvesting dan Plantation pada Masyarakat
- BME Klaim Gajah Sumatera di TNTN Tersisa 73 Ekor
- Keraguan Banyak Pihak Terbukti, Pemko Batal Gusur PKL Pasar Arengka
- Hujan Deras Porak-Porandakan Sejumlah Proyek di Duri
- Komit Selamatkan Lingkungan, Pemprov Riau Teken MoU Implementasi REDD+
- Muncul Empat Titik Api di Rohil


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.235.255
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com