Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani

Kamis, 27 April 2017 20:53
Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor

Kamis, 27 April 2017 20:42
Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas

Kamis, 27 April 2017 20:35
Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD

Kamis, 27 April 2017 20:05
Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Maret 2013 13:05
Pelindo dan Adpel Dumai Diminta tak Lepas Tangan Soal Pencemaran

Diduga terjadi pencemaran lingkungan di sekitar perairan Dumai, KLH setempat meminta PT Pelindo dan Adpel tidak lepas tangan.

Riauterkini-DUMAI- Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai minta PT Pelindo dan Administrator Pelabuhan (Adpel) jangan lepas tangan atas terjadinya pencemaran di kawasan pelabuhan. Karena itu, setiap kali terjadinya pencemarah di kawasan pelabuhan, mereka wajib ikut bertanggung jawab.

"Atas berbagai kejadian dugaan pencemaran di kawasan pelabuhan, maka Pelindo dan Adpel tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Apa yang saya sampaikan ini menanggapi anggapan berbagai elemen masyarakat yang menilai pihak Pelindo dan Adpel selama ini terkesan kurang tangga," kata Basri, Rabu (6/3/13).

Menurutnya, tanggung jawab tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Kawasan Maritim. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa pengelola kawasan pelabuhan wajib melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Presiden (Pelpres) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tanggung Jawab Penanggulangan Pencemaran di laut. "Karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, kami minta kepada Pelindo dan Adpel agar meningkatkan upaya dini dalam menanggulangi pencemaran," katanya.

Begitu pula PT Pelindo sebagai pemilik lahan yang menyewakan lahannya kepada 13 perusahaan yang ada di kawasan tersebut harus benar-benar memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.

KLH Dumai Deadline PT Inti Benua Perkasatama Tiga Bulan

Sementara pihak KLH diakui hanya bertanggung jawab atas pengendalian pencemaran. Dia mengakui bahwa pihaknya telah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya (Tupoksi) selaku Kepala BLH Dumai.

Ditegaskan, pihaknya telah memberikan tenggat waktu selama tiga bulan, terhitung sejak Februari, kepada PT Inti Benua Perkasa untuk meningkatkan kafasitas Instalasi Pengolah Limbah (Ipal) dalam operasional perusahaan tersebut.

"Volume limbah yang ada tak sesuai dengan kafasitas Ipal yang dimiliki perusahaan. Karena itu, kami telah mengintruksikan agar pihak perusahaan segera memperbaikinya. Caranya adalah dengan menambah kafasitas kolam pengolah limbah dan menambah pipa pengolah limbah," jelasnya.

Dikatakan dia, hal itu menanggapi tindaklanjut dugaan pencemaran yang terjadi di wilayah pelabuhan akibat bocornya pipa transmisi limbah milik PT Inti Benua benua beberapa waktu lalu. Atas kejadian itu, pihak KLH Dumai langsung meninjau lokasi dan mengambil sampel cairan berwana kuning yang mencemari wilayah sekitar pelabuhan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah memberikan teguran kepada perusahaan atas terjadinya dugaan pencemaran tersebut. Jika teguran tak diindahkan, pihaknya mengancam akan mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian sementara operasional perusahaan di daerah ini.

Hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pemerintah bisa melakukan pemaksaan dan juga bisa melakukan penutupan operasional perusahaan yang telah melakukan pencemaran. Bahkan, pemerintah bisa juga melakukan pembongkaran***(had)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pencemaran tu di ungkaplah!!
Pencemaran d Dumai dah parah kali tu memang.. pelindo ni biang keroknya. gak ada di awasinya, kacauuu kali lh.. Masyrakat Dumai yang di rugikan krna limbah asap, minyak dari prusahaan tu..


Berita lainnya..........
- Hadapi El Nino, Status Siaga Karlahut Riau Diperpanjang
- Sambut Ramadhan, BKM Gandeng Unilever Bersih-bersih 1001 Masjid
- Tiga Kali Diterkam Buaya, Warga Meranti Lolos dari Maut
- BPBD Bengkalis Selamatkan Korban Kapal Terbakar
- PT Arara Abadi Didesak Realisasikan Normalisasi Sungai Merawang di Pelalawan
- Siaga Bencana Alam, Tim Gabungan di Rohul Gelar Simulasi di Pasar Modern
- BPBD Simulasi Evakuasi Korban dari Lantai Puncak Kantor Gubri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.114.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com