Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 23 Maret 2017 22:09
Diduga Nistakan Islam di Medsos,
Keluarga Sonny Memohon Maaf Kepada Umat Islam


Kamis, 23 Maret 2017 21:17
Kemenpan-RB Tegaskan Batas Usia Honorer untuk CPNS 35 Tahun

Kamis, 23 Maret 2017 21:10
5 Kawasan Lindung Riau Bakal Jadi Pengembangan Konservasi Bentangan Alam

Kamis, 23 Maret 2017 20:29
Seorang Warga Pekanbaru Meninggal di Warung Lontong Bengkalis

Kamis, 23 Maret 2017 20:14
Gubri Sampaikan LKPJ 2016 di Hadapan Dewan

Kamis, 23 Maret 2017 19:37
Kejari Bengkalis Terima Pelimpahan Korupsi ADD Tanjung Punak

Kamis, 23 Maret 2017 19:28
Diduga Acuhkan Perizinan,
Perusahaan Penumpukan Cangkang Sawit di Siak Leluasa Beroperasi Hingga Ekspor


Kamis, 23 Maret 2017 19:18
Maksimalkan Potensi Perikanan Laut, Gubri Sambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 23 Maret 2017 19:04
Cerenti, Diwilayah Perdaran Ganja Tertinggi di Kuansing

Kamis, 23 Maret 2017 19:00
Tim Propam Polri Kunjungi Polres Kampar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Maret 2013 13:05
Pelindo dan Adpel Dumai Diminta tak Lepas Tangan Soal Pencemaran

Diduga terjadi pencemaran lingkungan di sekitar perairan Dumai, KLH setempat meminta PT Pelindo dan Adpel tidak lepas tangan.

Riauterkini-DUMAI- Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai minta PT Pelindo dan Administrator Pelabuhan (Adpel) jangan lepas tangan atas terjadinya pencemaran di kawasan pelabuhan. Karena itu, setiap kali terjadinya pencemarah di kawasan pelabuhan, mereka wajib ikut bertanggung jawab.

"Atas berbagai kejadian dugaan pencemaran di kawasan pelabuhan, maka Pelindo dan Adpel tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Apa yang saya sampaikan ini menanggapi anggapan berbagai elemen masyarakat yang menilai pihak Pelindo dan Adpel selama ini terkesan kurang tangga," kata Basri, Rabu (6/3/13).

Menurutnya, tanggung jawab tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Kawasan Maritim. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa pengelola kawasan pelabuhan wajib melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Presiden (Pelpres) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tanggung Jawab Penanggulangan Pencemaran di laut. "Karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, kami minta kepada Pelindo dan Adpel agar meningkatkan upaya dini dalam menanggulangi pencemaran," katanya.

Begitu pula PT Pelindo sebagai pemilik lahan yang menyewakan lahannya kepada 13 perusahaan yang ada di kawasan tersebut harus benar-benar memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.

KLH Dumai Deadline PT Inti Benua Perkasatama Tiga Bulan

Sementara pihak KLH diakui hanya bertanggung jawab atas pengendalian pencemaran. Dia mengakui bahwa pihaknya telah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya (Tupoksi) selaku Kepala BLH Dumai.

Ditegaskan, pihaknya telah memberikan tenggat waktu selama tiga bulan, terhitung sejak Februari, kepada PT Inti Benua Perkasa untuk meningkatkan kafasitas Instalasi Pengolah Limbah (Ipal) dalam operasional perusahaan tersebut.

"Volume limbah yang ada tak sesuai dengan kafasitas Ipal yang dimiliki perusahaan. Karena itu, kami telah mengintruksikan agar pihak perusahaan segera memperbaikinya. Caranya adalah dengan menambah kafasitas kolam pengolah limbah dan menambah pipa pengolah limbah," jelasnya.

Dikatakan dia, hal itu menanggapi tindaklanjut dugaan pencemaran yang terjadi di wilayah pelabuhan akibat bocornya pipa transmisi limbah milik PT Inti Benua benua beberapa waktu lalu. Atas kejadian itu, pihak KLH Dumai langsung meninjau lokasi dan mengambil sampel cairan berwana kuning yang mencemari wilayah sekitar pelabuhan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah memberikan teguran kepada perusahaan atas terjadinya dugaan pencemaran tersebut. Jika teguran tak diindahkan, pihaknya mengancam akan mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian sementara operasional perusahaan di daerah ini.

Hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pemerintah bisa melakukan pemaksaan dan juga bisa melakukan penutupan operasional perusahaan yang telah melakukan pencemaran. Bahkan, pemerintah bisa juga melakukan pembongkaran***(had)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pencemaran tu di ungkaplah!!
Pencemaran d Dumai dah parah kali tu memang.. pelindo ni biang keroknya. gak ada di awasinya, kacauuu kali lh.. Masyrakat Dumai yang di rugikan krna limbah asap, minyak dari prusahaan tu..


Berita lainnya..........
- Pemko Pekanbaru tak Punya Anggaran Penanggulangan Banjir
- Sungai Kampar Surut, Justru 12 Sekolah di Pelalawan Kebanjiran
- Longsor di Tebing Sungai Kuantan Disebabkan PETI
- 2016, Kasus HIV/Aids di Pekanbaru Meningkat
- Tiga Unit Rumah Ludes Terbakar di Tembilahan
- Meski Terendam Banjir, Tanaman Petani Rohul Aman dari Puso
- RGE Kedepankan FFVP RAPP di Diskusi Panel FFA


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.201.200
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com