Untitled Document
Rabu, 13 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Rabu, 4 Maret 2015 13:46
Dituduh Curi Sawit PT BMPJ,
Ratih Minta Polda Riau Bebaskan Suaminya


Rabu, 4 Maret 2015 13:44
Camat Mandau Resmikan RM Ombak Pauh di Duri

Rabu, 4 Maret 2015 13:40
Korupsi Jembatan Padamaran I dan II,
Penyidik Kejati Riau Geledah Kantor Bupati Rohil


Rabu, 4 Maret 2015 13:01
300 Polisi Jaga Sidang Putusan Praperadilan Polda Riau di PN Rohul

Rabu, 4 Maret 2015 12:59
Walikota Firdaus Buka Bimtek Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kota

Rabu, 4 Maret 2015 12:20
Kepergok, Maling Tikam Pemilik RM Khas Karo Hingga Tewas

Rabu, 4 Maret 2015 12:18
Tunggak Pajak Miliaran, Ruko dan Kendaraan PT RAL Disita



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Pemko Pekanbaru Rancang TPA Sampah di Kawasan Terisolir
- Belum Terbitkan SK HPDH, Komitmen Pro Lingkungan Plt Gubri Dipertanyakan
- RAPP Siap Tingkatkan Kerjasama dengan Pemerintah Cegah Karhutla
- Diskes Pastikan Pelalawan Aman Dari Virus Difteri
- BPPT Tebar 1,2 Ton Garam Membuat Hujan Buatan
- Diguyur Hujan, Sejumlah Titik di Duri, Bengkalis Banjir
- Potensi Hujan Kecil, Riau Waspada Kemarau Panjang


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.255.236
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com