Untitled Document
Jumat, 6 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 27 Maret 2015 20:11
Tim Pansel Serahkan Hasil Assessment ke Plt Gubri Minggu Ini

Jum’at, 27 Maret 2015 20:02


Jum’at, 27 Maret 2015 19:38
3.728 Pelajar di Dumai Siap Ikut UN SMA Sederajat

Jum’at, 27 Maret 2015 19:36
Berkas Formasi 4.098 CPNS Rohul 2015 Sudah di Menpan RB

Jum’at, 27 Maret 2015 19:31
Anggaran KPU Dumai Terendah se Riau

Jum’at, 27 Maret 2015 19:25
Kejari Terkesan Lambat Tuntaskan Korupsi Dishub Dumai

Jum’at, 27 Maret 2015 19:20
Dewan Rekomendasikan Polda Riau Usut Lahan PTPN V di Kuansing



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Antisipasi Karhutla, 40,8 TON Garam Ditaburkan Untuk Hujan Buatan di Riau
- Hari Bhakti Rimbawan ke-32, PT RAPP Tanam 2.000 Bibit Pohon di Kuansing
- Hadapi Kemarau, Diskes Dumai Siagakan 30 Ribu Masker
- 30 KK Terpaksa Mengungsi, Banjir Bandang Landa Kebun Durian, Kampar
- Kawasan HL dan HPT di Rohul Makin Memprihatinkan
- Pansus Lahan: Kondisi Kawasan Hutan Lindung di Riau Tinggal 25 Persen
- Firdaus Klaim Konsep Smart City Pekanbaru Berpotensi Diadopsi Secara Nasional


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.172.149
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com