Untitled Document
Jumat, 9 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 30 Januari 2015 19:02
Wanita Tunawicara Diperkosa di Tualang, Siak

Jum’at, 30 Januari 2015 18:58
Aksi Terus Berkelanjutan,
Ratusan Masyarakat Tuntuk PT IKS Kembalikan Lahan 1.750 Ha


Jum’at, 30 Januari 2015 18:51
Pilkada di Empat Daerah, Gerindra Riau Utamakan Kadernya Maju

Jum’at, 30 Januari 2015 18:47
DPRD Mernati Belajar Kelola Keuangan ke Pemkab Kampar

Jum’at, 30 Januari 2015 18:30
Kasus Korupsi Dana Pam Pilkda 2011,
Polisi Segera Tahan Kakansatpol PP Kampar


Jum’at, 30 Januari 2015 18:23
Raskin di Rohul Berkutu,
Bulog Tambusai Sebut Pihaknya Hanya Menditrsibusikan


Jum’at, 30 Januari 2015 18:12
Selewengkan Dana Banyuan Masyarakat,
Tiga Mantan Pengurus UPK Dayang Daipa, Kuansing Diadili




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Diprotes Warga, Dua Pembangunan Proyek Dihentikan Satpol PP
- Kota Dumai Kini Punya Bank Hijau Indonesia
- 60 Persen Wilayah Riau Gambut,
Kadishut Riau Setuju PP no 71 Direvisi

- Titik Api Mulai Terpantau, BPBD Damkar Bengkalis Kerahkan Personel
- 8 Spesies Kantong Semar Mahal Ditemukan di Rohul
- Tindaklanjuti Ratusan Ikan Mati,
BLH Rohul Sudah Turunkan Petugas ke Sungai Ngaso

- Antisipasi Karhutla, Polres Dumai Siagakan 60 Personel


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.197.127.233
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com