Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Juni 2018 16:26
Paripurna Milad Inhil Ke-53, Ketua DPRD Harapkan Warga Gunakan Hak Pilih Pada Tanggal 27 Juni Mendatang

Kamis, 21 Juni 2018 16:21
Sidak Hari Pertama Ngantor, Harris: Absensi Menjadi Bahan Evaluasi Promosi

Kamis, 21 Juni 2018 16:16
Kampanye Akbar, Syamsuar-Edy Nasution Siap Jadikan Anak Riau Sebagai Tuan di Negeri Sendiri

Kamis, 21 Juni 2018 15:43
Layaknya Pesta Rakyat, Kampanye Syamsuar-Edi Dimeriahkan Berbagai Hiburan

Kamis, 21 Juni 2018 15:41
Bersama BRI dan ATIOS, Pemko Pembahasan Finalisasi Percepatan Smart City

Kamis, 21 Juni 2018 15:22
Pasca Lebaran, Pekanbaru Diserbu Gepeng Datang dari Luar Kota

Kamis, 21 Juni 2018 15:10
Wan Abu Bakar: Jangan Ada Lagi yang Ragu dengan Syamsuar-Edy Nasution

Kamis, 21 Juni 2018 15:00
Pjs Bupati Inhil Pimpin Apel Hari Pertama Pasca Cuti Lebaran

Kamis, 21 Juni 2018 14:31
Riau Kompleks Sukseskan Pilkada Gubernur 2018

Kamis, 21 Juni 2018 14:20
Hari Pertama 'Ngantor', Bupati Harris Sidak di Sejumlah OPD


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- 4 Warga Riau Korban Kapal Tenggelam di Danau Toba Belum Ditemukan
- BPBD Inhil Ingatkan Warga Waspada Longsor Susulan
- Longsor Ancam Jalan Nasional di Inhill, Dinas PUPR Riau Langsung Berkoordinasi Dengan PJN
- Diprediksi, Gerimis Menguyur Sebagian Besar Wilayah Riau Nant Malam
- Dibantu Bankeu, 6 Jembatan Besar Dibangun di Kabupaten Rohul Mulai 2018
- 1 Rumah dan 2 Gudang Rusak Akibat Longsor di Tembilahan Hulu, Inhil
- Dugaan Penjarahan Pasir Ilegal Rupat, Kemana Penegak Hukum di Laut?


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com