Untitled Document
Sabtu, 4 Zulqaidah 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 29 Agustus 2014 21:14
JCH Rohul Diminta Waspadai Virus Ebola

Jum’at, 29 Agustus 2014 20:08
Pemprov Riau Baru Verifikasi 4 APBD-P Daerah

Jum’at, 29 Agustus 2014 19:31
Brigjen Condro Kirono Berterimakasih pada Riau

Jum’at, 29 Agustus 2014 19:17
Duri Sport Club Ajak Warga Ramaikan Lomba Duri Funtastic Run 2014

Jum’at, 29 Agustus 2014 19:15
Ditinggal Suami Kerja, Istri Diperkosa Tetangga

Jum’at, 29 Agustus 2014 19:11
Independensi Pers Terbelenggu Pemilik Modal

Jum’at, 29 Agustus 2014 19:09
Stop Mobil Tahanan,
Aiptu Ir diperiksa Propam Polda Riau




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- BLH Pelalawan Bersama RAPP 'Hijaukan' Jalan Lintas Timur
- 3,5 Ton Kayu Illog Diamankan Polsek Simpang Kanan Rohil
- Kembali Puluhan Gajah Liar Ancam Jiwa Manusia di Duri
- Warga Rimba Melintang Rohil Dapat Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Karhutla
- UR Gelar Workshop Internasional Penanganan Kebakaran Gambut
- Hujan Deras Disertai Angin Kencang,
Kota Duri Kembali "Berkuah"

- Pendaftaran CPNS Online Efektif Mulai 24 Agustus


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.204.231.253
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com