Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 30 Maret 2017 07:43
Dugaan Perampasan Lahan, BPN tak Pernah Keluarkan HGU Perusahaan Sawit di Inhil

Kamis, 30 Maret 2017 07:40
Reses ke Pelalawan, Anggota DPRD Riau Makarius Terima Aduan Sengketa Lahan

Kamis, 30 Maret 2017 07:37
Rombongan Ibu Negara Beli Oleh-oleh Khas Meranti di Stan Dekranasda

Rabu, 29 Maret 2017 22:47
Tiga Kecamatan di Rohul Dibantu Peningkatan Sarana Air Bersih

Rabu, 29 Maret 2017 22:40
Tiba di Bengkalis,
Soal UN SMA Sederajat Didistribusikan Melalui Dua Zona


Rabu, 29 Maret 2017 22:36
Baca SMS Mesra Suami dengan Wanita Lain, Istri di Rohil Malah Dibogem

Rabu, 29 Maret 2017 21:19
Mendagri Imbau Pemda Cermati Ancaman di Daerah

Rabu, 29 Maret 2017 21:14
PWI Rohil Agendakan Pelantikan 20 April 2017

Rabu, 29 Maret 2017 21:04
Mahasiswa ATPK Bandung Termotivasi untuk Bekerja di Riau

Rabu, 29 Maret 2017 18:55
Petani Tempuling, Inhil 'Obati' Batuk Menahun dengan Gantung Diri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Satu Unit Rumah Dekat Asrama Polres Kampar Terbakar
- Gubri dan Kemenhub Teken Kesepakatan Pengembangan SDM Bidang Transportasi
- Gagal Panen Akibat Limbah PT SAGM,
Kades Kuala Sebatu, Inhil 'Meradang' dengan Ulah Perusahaan

- Bakti Sosial TNI KB-Kes Tingkat Nasional di Rohul Dimajukan 5 April 2017
- Satu Kantin Roboh,
7 Rumah Rusak Dihantam Puting Beliung di Desa Pelanduk, Mandah

- Ditabrak Mobil, Tiang Lampu Hias di Jalan Sudirman Tembilahan Patah
- 80 Rider Dua Negera Siap Taklukan Jalur Ekstrim di Rohul di X-PERT Adventure Riau-Sumbar 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.211.11.57
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com