Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Januari 2018 15:12
Pilgubri 2018, Airlangga Yakin Pasangan AYO Bisa Raup 40 Persen Suara

Ahad, 21 Januari 2018 15:00
Spesialis Curat Tower Operator Selular di Duri Tertangkap Warga

Ahad, 21 Januari 2018 14:43
Ditanya Dukung AYO, Haris: Ikuti Saja Perintah Partai

Ahad, 21 Januari 2018 14:22
Jual Sabu, Seorang Warga Reteh, Inhil Ditangkap Polisi

Ahad, 21 Januari 2018 14:18
Jadi Dewan Penasihat Timses Firdaus-Rusli, Syamsurizal Mundur dari PAN

Ahad, 21 Januari 2018 12:21
Dukung Pengamanan Pilkada, Bupati Inhil Himbau Masyarakat Hindari Isu SARA

Ahad, 21 Januari 2018 11:09
Orasi di Deklarasi, AYO Klaim Pondasi Ekonomi dan Insfrasruktur Membaik, Tinggal Melanjutkan

Ahad, 21 Januari 2018 10:21
Dideklarasikan Airlangga Sebut AYO Paling Layak Lanjutkan Pimpin Riau

Sabtu, 20 Januari 2018 20:34
Pengurus tak Hadir di Rakornis Golkar Riau Bakal Dievaluasi

Sabtu, 20 Januari 2018 20:27
Pemutakhiran Data Pemilih, PPDP Sambangi Bupati Inhil


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Antisipasi Karhutla,
Desa Batang Duku, Bengkalis Pantau Lewat Udara

- Gubri dan Dirut PT SIR Teken MoU Penyerahan Jalan Perkebunan
- Masyarakat Bukit Nenas, Dumai Resahkan Beruang Hutan Berkeliaran
- Dipasang Setrum, Pagar Pembatas Jalan Soedirman Duri Banyak Makan Korban
- Tim BBKSDA Riau Temukan Jejak Harimau di Pelangiran
- Konflik Satwa-Manusia,
BBKSDA Riau Pasang Kerangkeng Jebak Harimau

- Tiga Pingsan,
Karyawati PT THIP Kembali Melihat Penampakan Harimau Saat Bekerja di Kebun



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.234.65.78
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com