Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 18 Nopember 2017 12:39
Kapolres Kampar Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:41
Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:38
Duta Rohul, Desa Bangun Jaya Juara Pertama Desa Per PHBS Riau 2017

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:48
Bupati Inhil Buka Perkemahan Karya di Kecamatan Keritang

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:45
Meriahkan Milad Ke-108, Muhammadiyah Pekanbaru Taja Pawai Ta'aruf

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:10
Jatuh ke Sungai Saat Merawai,
Penderita Epilepsi di Concong, Inhil Tewas Tenggelam


Jum’at, 17 Nopember 2017 22:10
Kisah Novia, Nyaris Jadi Tersangka Penyelundupan Sabu ke Lapas Bengkalis

Jum’at, 17 Nopember 2017 20:41
Bertabrakan dengan Mobil Terano, Warga Kuansing Ini Meninggal Dunia

Jum’at, 17 Nopember 2017 19:41
Razia di Jalan Raya,
Polres Siak Amankan 260 Hp Diduga Ilegal dan 3 Pria


Jum’at, 17 Nopember 2017 18:50
Tidak Cukup Bukti,
Wanita Cantk Terduga Pembawa Sabu ke Lapas Bengkalis Ini Dibebaskan Polisi




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- ‎DLH Rohul Sosialisasi di Ujung Batu dan Bentuk Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup
- Cegah Kebakaran Lahan,
BRG Bangun 15 Ribu Sekat Kanal di Riau

- Sensasi Wisata Alam 'Negeri di Atas Awan' Puncak Bukit Suligi, Rohul
- Tercemar Limbah PKS PT. EMA,
Dinas KPP Rohul Segera Restocking Ikan di Sungai Bolopam Kepenuhan

- Gajah Liar Ngamuk, BBKSDA Riau Turunkan 2 Gajah Latih
- Wanita Penakik Getah di Pinggir, Bengkalis Tewas Dipijak Gajah Liar
- Dua Gajah Liar Masuk Kampung Warga Bukit Timah Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.121.67
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com