Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 April 2018 10:06
Januari - April, ULP Pekanbaru Lelang 50 Paket Senilai Rp 300 Miliar

Senin, 23 April 2018 08:24
Kampanye di Bengkalis, Firdaus-Rusli Disambit Meriah

Senin, 23 April 2018 07:00
Andi Rachman Tebar Ancaman pada Kader 'Mendua' di Pilgubri 2018

Senin, 23 April 2018 06:57
Dari Pulau Burung, Wahid Terima Dukungan Warga 11 Desa untuk LE-Herdiantor

Ahad, 22 April 2018 20:42
Milad ke-20 PKS di Pekanbaru Dimeriahkan Jalan Santai

Ahad, 22 April 2018 20:32
Dihadiri Gubernur Riau, Bupati Bengkalis Buka MTQ Perdana Kecamatan BS

Ahad, 22 April 2018 19:03
5 Bakal Calon DPD RI Serahkan Dukungan

Ahad, 22 April 2018 18:58
Andi Rachman: Pilkada Riau Harus Jadi Jembatan Kuat Golkar untuk Sukses Pileg dan Pilpres

Ahad, 22 April 2018 18:56
Rayakan HUT ke-59, Korem 031/Wira Bima Taja Triathlon Sunnah

Ahad, 22 April 2018 18:06
IWARA PT RAPP Konsisten Jalani Program Pemberdayaan Perempuan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Ablas, Ada Lobang Menganga di Tengah Jalan Nasional di Kuansing
- Ditembak Bius Dua Kali, Akhirnya Harimau Pemangsa Dua Warga Inhil Tertangkap
- Jelang MTQ Mandau, UPT Persampahan Bersihkan Lingkungan
- PT Nagamas Palmoil Lestari Tanam Mangrove di Sungai Dumai
- Material Longsor Selesai Dibersihkan,
Arus Lalulintas Riau-Sumbar di Desa Merangin Kembali Normal

- Pasca Longsor, Jalan lintas Riau-Sumbar di Kuok Sudah Bisa Dilewati
- Tebing Longsor di Kampar, Jalur Riau- Sumbar Dialihkan Sementara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.134.104
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com