Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Ahad, 1 Mei 2016 22:07
Bupati Jefry Hadiri HUT ke 39 Desa Baru, Kampar

Ahad, 1 Mei 2016 19:24
DPD LIRA Pekanbaru Silaturrahim ke Mapolresta Pekanbaru

Ahad, 1 Mei 2016 19:19


Ahad, 1 Mei 2016 19:17
Lestarikan Budaya Melayu,
Pembukaan MTQ Mandah, Inhil Dimeriahkan Penampilan 400 Pemain Berdah


Ahad, 1 Mei 2016 18:06
328 Petugas Lakukan Sensus Ekonomi 2016 di Inhu

Ahad, 1 Mei 2016 18:03
Honor Guru Bantu di Siak Cair Pekan Depan

Ahad, 1 Mei 2016 17:30
Tamatan MA di Rohul Diminta Tidak Menikah Dini



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Wilmar Bersama Mitra Kerja dan TNI Gelar Goro Bersama
- Hujan Disertai Angin Kencang Hantam Beberapa Wilayah di Pekanbaru
- 23 Rumah Rusak, Desa Sanglar, Inhil Diterjang Puting Beliung
- Angin Puting Beliung di Pekanbaru Tumbangkan 8 Pohon
- Satu Jam Diguyur Hujan, ‎Kantor Walikota Pekanbaru Tergenang Air
- Pencemaran Lingkungan, Puluhan Anak-anak Demo PT. Sari Dumai Sejati
- Tambahan 60 Ribu Hektar Alih Fungsi Hutan di RTRWP Riau Berdasarkan Rekom Ombusdman


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 184.72.159.189
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com