Untitled Document
Ahad, 19 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Sabtu, 19 April 2014 22:49
Rekapitulasi Ulang PPK Bonai di KPU Rohul Dijaga Ketat Polisi

Sabtu, 19 April 2014 21:09
Rumah Sunting Evaluasi Pementasan "Jalang" di Buluhcina

Sabtu, 19 April 2014 20:58
Laga Kambing, Petugas Kebersihan Rohil Tewas

Sabtu, 19 April 2014 19:02
Besok, 286 Personil Polres Inhil Amankan Pleno KPU

Sabtu, 19 April 2014 17:54
Panwaslu Rohul Rekomendasikan Rekapitulasi Suara Ulang di 3 Kecamatan

Sabtu, 19 April 2014 17:52
Mulai Pleno, KPU Rohil Dijaga Ketat Aparat

Sabtu, 19 April 2014 17:50
Pleno PPK se-Inhil, Golkar Loloskan Septina dan Sulastri ke DPRD Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- RAPP Paparkan Inisiatif Konservasi di Pelatihan Mahasiswa Kehutanan
- Pekan Penghijauan XXVI, Prodi Biologi FKIM UR Siap Hijaukan Pesisir Riau
- Tim Pemkab Inhil Mulai Inventarisir Kerusakan Kelapa di Tiga Kecamatan
- Hadapi Bencana Kabut Asap Jilid II,
Disbun Latih 62 Personel Damkar 29 Perusahaan Sawit Riau

- Menhut Sebut Pemegang Izin HTR Meningkat Pesat
- Antisipasi Karhutla, RAPP Terus Pantau Titik Api di Lapangan
- Stand RAPP di IndoGreen Forestry Expo 2014 Mendapat Perhatian Menhut


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.20.195
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com