Untitled Document
Rabu, 3 Safar 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Rabu, 26 Nopember 2014 12:15
Pejabat Riau Mulai Bersiap Sambut Presiden RI Joko Widodo

Rabu, 26 Nopember 2014 12:01
Tingkatkan Kemampuan Administrasi,
BPPMKB Taja Pelatihan Pengurus PKK se-Pekanbaru


Rabu, 26 Nopember 2014 09:56
Plt Sekda Rohil Himbau Masyarakat tak Mudah Mengaku Miskin

Rabu, 26 Nopember 2014 08:47
Tiba Pukul 11.30 WIB, Berikut ini Agenda Presiden Jokowi di Riau

Rabu, 26 Nopember 2014 08:46
ABM Desak DPRD Tolak LPj Bupati Bengkalis 2014 dan Bentuk Pansus BLJ

Selasa, 25 Nopember 2014 22:03
DPRD Dumai Gelar Sosialisasi Fungsi dan Kewenangan

Selasa, 25 Nopember 2014 22:03
Januari-Oktober Renggut 6 Nyawa,
Diskes Klaim DBD di Bengkalis Turun




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- HITI Usulkan Pengelolaan Gambut Lestari dengan teknologi Ekohidro
- Warga Rohul Tuding Replanting di PTPN V Sei Tapung Sebabkan Banjir
- Banjir Paksa Sejumlah Sekolah di Rohil Libur
- Jalan Keluar Terminal Parkir Alhamra Duri Dikhawatirkan Bermasalah
- Plt Gubri Kunjungi Banjir di Rumbai Pesisir
- Pemulihan Jalur Riau-Sumbar Terhambat, Truk Bermuatan 10 Ton Lebih Dilarang Melintas
- Banjir Hampir Semeter, RAPP Tutup Sementara Jalan Koridor Langgam


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 184.73.104.82
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com