Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Selasa, 30 Agustus 2016 07:46
Kabut Asap Memburuk, Diskes Pekanbaru Sebar 40 Ribu Masker ke Puskesmas

Selasa, 30 Agustus 2016 07:16
Andi Rachman Masih Ogah Bicarakan Calon Wakil Gubernur

Selasa, 30 Agustus 2016 06:48
Kemen LHK Hukum 40 Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan

Selasa, 30 Agustus 2016 06:47
Kapolri Jamin Tindakan Tegas bagi Personil Pemicu Tragedi Meranti

Senin, 29 Agustus 2016 21:47
1,62 Juta Ton Produksi CPO Riau Raib Akibat Praktek "Kencing" di Jalan

Senin, 29 Agustus 2016 21:44
Diperlakukan Tak Adil,
Tersangka Sales Serum Palsu Ancam Pra Peradilan Polresta Pekanbaru


Senin, 29 Agustus 2016 20:18
Terkait Izin Alfamart,
Diskoperindag Tak Akan Keluarkan Bila Warga Rohul Menolak




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Kabut Asap Memburuk, Diskes Pekanbaru Sebar 40 Ribu Masker ke Puskesmas
- Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo,
Ratusan Cukong di eks HPH HSL-SRT Bakal 'Dihabisi'

- Dampingi Kapolri Cek Karlahut, Mobil Dinas Gubri Terjebak Lumpur
- Asap Tipis Mulai Selimuti Kabupaten Rohul
- Kapolres Rohul Sebut Angin Sebabkan Kebakaran di Bonai tak Pernah Usai
- Libur Kabut Asap,
Disdik Pekanbaru Masih Tunggu Koordinasi Tiga SKPD

- Polres Kampar Kerahkan Puluhan Personil Bantu Padamkan Kebakaran Lahan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.187.163
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com