Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Kamis, 27 Agustus 2015 19:42
Penjabat Walikota Dumai Lepas 280 JCH

Kamis, 27 Agustus 2015 19:40
Pemko Dumai Bakal Hitung Aset Terminal Barang dan AKAP

Kamis, 27 Agustus 2015 19:32
Menciptakan Insan Unggul di Bumi Melayu,
Bank Riau Kepri Jalin Kerjasama dengan BNNP Riau


Kamis, 27 Agustus 2015 19:29
Meriahkan HUT RI ke 70,
Sekda Meranti Buka Pesta Hiburan Rakyat Kelurahan Selatpanjang Barat


Kamis, 27 Agustus 2015 19:25
Pilkada Rohul, Baru Satu Paslon Laporkan Akun Media Sosialnya ke KPU

Kamis, 27 Agustus 2015 19:20
BPKP Meranti Wajibkan Pegawai Daftar e-PUPPNS

Kamis, 27 Agustus 2015 19:16
GOW Kampar Gelar Seminar Kesehatan Jantung, Mata dan Syaraf



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Kualitas Udara di Siak Sedang,‎ Diskes Siak Baru Akan Bagikan 50 Ribu Masker
- Siak Dikepung Asap Kiriman, Siswa di Siak Libur 3 Hari
- 178 Titik Panas Terpantau di Sumatera, 5 di Antaranya Ada di Riau
- Bengkalis Nihil Titik Api, tapi Duri Dikepung Kabut Asap
- Asap Kiriman Selimuti 16 Kecamatan di Rohul
- Titik Panas Hanya 4, Riau Kebagian Asap Tebal
- Asap Tebal Paksa Dua Pesawat Berputar Hampir Satu Jam Sebelum Mendarat di Pekanbaru


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.146.246.4
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com