Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Kamis, 26 Mei 2016 11:17
Resmikan Tambahan 50 Unit,
Wako Pekanbaru Ajak Warga Hindari Macet dengan Naik Bus TMP


Kamis, 26 Mei 2016 11:14
323 Wisudawan Ikuti 7th Convocation Ceremony Universitas Islam Indragiri

Kamis, 26 Mei 2016 10:31
Riau Memilih Wakil Gubernur,
Kordias Merasa Sangat Senang jika Digandeng Andi Membangun Riau


Kamis, 26 Mei 2016 09:54
Terduga Germo SCH Jalan Siak II Ditangkap Polresta Pekanbaru

Kamis, 26 Mei 2016 09:45
Terlibat 5 Kasus Curanmor, Karyawan PT. EDI Rohul Diciduk Polisi

Kamis, 26 Mei 2016 09:42
Hadiri Wisuda di Ponpes YABID, Wabup Inhil Ingatkan Pentingnya Imtak

Kamis, 26 Mei 2016 09:36
Pemko Pekanbaru Larang Tempat Hiburan Beroperasi Selama Ramadhan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Tersisa 371 Ekor,
Joe Taslim Suarakan Perlindungan Harimau Sumatera

- Tiger Warrior WWF Joe Taslim Kunjungi TNBT Riau
- Sambaran Petir di Inhil, Seorang Tewas dan Dua Luka Bakar Serius
- Warga Pulau Burung, Inhil Dikagetkan Tanaman Mirip Bunga Bangkai
- Hujan Lebat, Sejumlah Ruangan UAS Teraskhir SD di Dumai Kebanjiran
- Banjir Ganggu Proses US Terakhir SD di Dumai
- Korban Banjir Bandang Air Terjun Dua Warna Sibolangit, Refki Dijemput Ayahnya ke Medan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.221.163
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com