Untitled Document
Kamis, 28 Zulhijjah 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Kamis, 23 Oktober 2014 04:26
Diduga Mabuk,
Warga Rumbai Jaya, Inhil Tewas dalam Lakalantas Tunggal


Rabu, 22 Oktober 2014 22:12
Porprov VIII Riau,
Taekwondo Sumbangkan Emas Terbanyak untuk Pekanbaru


Rabu, 22 Oktober 2014 21:46
Porprov VIII Riau,
Tim Dayung Kuansing Jawara


Rabu, 22 Oktober 2014 21:39
Porprov VIII Riau,
Sepak Takraw dan Atletik Sumbang Dua Emas untuk Rohul


Rabu, 22 Oktober 2014 21:36
Bupati Kampar Sebut P4S Tingkatkan Ekonomi Keluarga

Rabu, 22 Oktober 2014 21:30
Aprizal Terpilih Secara Aklamasi Nakhodai PWI Kabupaten Kampar

Rabu, 22 Oktober 2014 21:22
DPRD Minta Dinas Perikanan dan Kelautan Rohil Budidayakan Ikan Sembilang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Permintaan CPO Eropa Tinggi,
Diprediksi Terjadi Perluasan Kebun Sawit Indonesia

- Pengendara Diminta Waspda di Proyek Betonisasi KM Simpang Beringin-Meredan
- Sukses Nihilkan Karhula, RAPP Beri Hadiah Kelurahan Teluk Meranti
- Workshop Geojournalime SIEJ di TNTN,
BPN Inhu Terbitkan Sertifikat untuk 6 Ribu Hektar di TNTN

- Audit Kepatuhan UKP4,
17 Perusahaan Dianggap Perusak Hutan

- Audit Kepatuhan Provinsi,
Bengkalis yang Patuh Cegah Karhutla di Riau

- RAPP Paparkan Konsep CD dan Penanggulangan Karhutla di Kuansing


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.89.79.33
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com