Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 26 Pebruari 2017 09:55
Program Pengembangan Karyawan PT RAPP Goro di Teluk Paman Timur

Ahad, 26 Pebruari 2017 09:52
Pria Gangguan Jiwa di Tembilahan Tewas Gantung Diri

Ahad, 26 Pebruari 2017 09:49
Hingga Donor ke-50. KDD Riau Komplek RAPP Sumbang 3,5 Juta Cc Darah

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:21
Terkait Status Suparman, Gubri Tunggu Laporan Karo Tapem

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:12
TV Puskesmas Lirik Inhu Lenyap Digondol Maling

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:02
Miliki Garam Setan, Seorang Kakek di Duri Huni Hotel Prodeo

Sabtu, 25 Pebruari 2017 22:17
Pemilik Kabur ke Malaysia, Polres Dumai Sita 3 Kilogram Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:29
Polsek Gaung, Inhil Tangkap Seorang Penjual Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:24
Jual Belikan Ganja, Dua Warga Desa Tibawan Ditangkap Polisi Rohul

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:22
Pileg 2019, Quota Anggota DPR RI Dapil Riau Direncanakan Bertambah



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Gubernur Riau Ajak Masyarakat Tanam Cabe di Pekarangan Rumah
- Gelar Berbagai Kegiatan,
PT Musim Mas bersama SDS Anwar Karim I Peringati HPSN 2017

- Gubri Jepret Karlahut di Cagar Biiosfer dari Helikopter dan Mengirimnya ke Kapolda
- Cuaca Terik, 2 Ha Lahan Gambut di Bengkalis Terbakar
- Menteri LHK Terbitkan Peraturan Pelaksanaan PP Gambut
- 113,56 ha Wilayah Pekanbaru Masih Kumuh
- Banjir Genangi Sejumlah Warung di Pasar Sorek, Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.145.213.148
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com