Untitled Document
Senin, 27 Zulqaidah 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Ahad, 21 September 2014 22:51
Presiden DMDI Malaysia Resmikan Pusat Pembinaan Muallaf di Bengkalis

Ahad, 21 September 2014 22:48
Aparat Diminta Sidik Pengadaan Laptop dan Komputer DPRD Pekanbaru

Ahad, 21 September 2014 22:44
Diharap jadi Lokomotif Bisnis,
Wakil Gubernur Buka Riau Expo 2014


Ahad, 21 September 2014 20:23
Pertama di Riau STAI Bengkalis Resmi Berstatus Negeri

Ahad, 21 September 2014 20:18
Wawako Dumai Berikan Bantuan Korban Angin Puting Beliung

Ahad, 21 September 2014 20:11
Harhubnas 2014, Dishub Dumai Gerak Jalan Santai Berhadiah

Ahad, 21 September 2014 20:08
Rusak 4 Rumah, Angin Puting Beliung Bikin Warga Dumai Trauma



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Rusak 4 Rumah, Angin Puting Beliung Bikin Warga Dumai Trauma
- Antisipasi DBD,
Diskes Bengkalis Sterilisasi Pemondokan Kafilah MTQ XXXIX

- Satelit NOAA-18 Deteksi 1 Hotspost di Riau,
BNPB Klaim Operasi Hujan Buatan Sangat Efektif

- BNPB: 3 Bulan, Kerugian Riau Capai Rp20 Triliun karena Karhutla
- Dishub Dumai Uji Emisi dan Sosialisasikan UU 6/2014
- Dari Bandung, Walikota Instruksikan Siaga Asap di Pekanbaru
- Polres Rohil dan PT. RUJ Gelar Sosialisasi Penanggulangan Karhutla


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.254.108
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com