Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 30 Mei 2017 15:39
Stabilisasi Harga, Bulog Bengkalis Stok Puluhan Ton Sembako

Selasa, 30 Mei 2017 15:18
Besok, Gubri Bahas RTRW dan Program Strategis Nasional Bersama Presiden

Selasa, 30 Mei 2017 15:12
Wajib Lapor Sekali Satu Bulan,
Kembali Aktivitas di Dewan, Siswaja Muljadi Akui Dirinya Bebas Bersyarat


Selasa, 30 Mei 2017 14:55
Ketua TP PKK Inhil Tinjau Pasar Murah Ramadhan

Selasa, 30 Mei 2017 14:52
Pemprov Riau Kembali Terima Opini WTP dari BPK RI

Selasa, 30 Mei 2017 14:43
Persyaratan Program Replanting untuk Petani Sawit di Rohul

Selasa, 30 Mei 2017 14:38
Terdakwa Judi Meninggal di Lapas Kelas IIA Bengkalis

Selasa, 30 Mei 2017 14:33
Respon Keluhan Masyarakat,
Wardan Minta PLN Segera Atasi Gangguan Pada Mesin Pembangkit


Selasa, 30 Mei 2017 14:27
Ramadhan, Harga Ikan di Bengkalis Melambung

Selasa, 30 Mei 2017 14:25
Dua Pengedar Sabu Berhasil Diringkus Polisi Rohil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Satu Rumah Hanyut Diterjang Longsor di Desa Sungai Buluh, Inhil
- Pemprov Riau Tolak Aktifkan Izin Pasir Laut di Beting Aceh, Rupat
- Memasuki Kemarau, BNPB Kerahkan 5 Helikopter ke Riau
- Puluhan Gajah Rusak Dua Rumah Warga Pinggir, Bengkalis
- Seekor Buaya Naik ke Pemukiman Hebohkan Warga Penyagun, Meranti
- 3 Unit Rumah Rusak, Longsor Kembali Landa Desa Tanah Merah, Inhil
- Seekor Anak Harimau Ditemukan di Kebun Warga Bukit Batu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.8.205
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com