Untitled Document
Selasa, 11 Syawwal 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Selasa, 28 Juli 2015 19:43
AHM Best Student Regional Riau 2015,
Siswi SMAN 2 Tanah Putih Wakili CDN Riau di Tingkat Nasional


Selasa, 28 Juli 2015 19:31
Pilkada Rohul 2015,
Tak Dihadiri Balon, Pendaftaran Suparman-Sukiman Sesuai Mekanisme


Selasa, 28 Juli 2015 19:25
Asian Agri Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Pelalawan

Selasa, 28 Juli 2015 19:20
Pilkada Dumai 2015,
Agus Widayat-Maman Supriadi Mendaftar Diusung PDIP dan Hanura


Selasa, 28 Juli 2015 19:14
KPU Pertegas Golkar tak Boleh Ikut Pilkada Pelalawan

Selasa, 28 Juli 2015 19:08
Pilkada Rohul 2015,
Pasangan Suparman-Sukiman Mendaftar ke KPU Rohul


Selasa, 28 Juli 2015 19:02
Maju Bersama Golkar dan PKS,
Yanti Komala Sari Kecewa dengan Partai NasDem Dumai




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Pasokan Kian Minim, Krisis Air Bersih di Duri Semakin Parah
- Kabut Asap Mulai Selimuti Wilayah Inhil
- BMKG: Udara Pekanbaru 'Tidak Sehat'
- ‎Akibat Asap, Bulan Ini Penderita ISPA di Pekanbaru Naik 10 Persen
- Kabut Asap Menyerang,
Jika Berbahaya, Diskes Riau Minta Pelajar Diliburkan

- Kabut Asap, Pekanbaru Belum Liburkan Sekolah
- Angin Kencang Rusak Rumah dan Los Pekan di Muara Rumbai, Rohul


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.115.102
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com