Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Senin, 25 Juli 2016 09:17
Jumlah Pasien DBD di RSUD Dumai Meningkat

Senin, 25 Juli 2016 09:11
Achmad Sebut Hutang Eskalasi Ibarat Lalat, tak Menggigit tapi Mengganggu

Senin, 25 Juli 2016 09:05
Bupati Kampar Ajak RTMPE Sebagai Lokasi Ekskul

Senin, 25 Juli 2016 09:00
Bupati Irwan Hadiri Halal Bihalal Masyarakat Meranti di Pekanbaru

Senin, 25 Juli 2016 08:44
Truk dan 4 Pencuri Sawit di PT DPN Ditangkap Polsek Kuansing

Senin, 25 Juli 2016 07:37
Waka DPRD Riau Ngaku Galau Hadapi Sikap Gubernur Riau

Senin, 25 Juli 2016 07:34
PKPU Pekanbaru dan BNP Paribas Bangun Sekolah di Meranti



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Disambut Atraksi Pemadaman Api,
Mendagri Tjahjo Kumolo Berkunjung ke PT RAPP

- Bahas TNTN, Men-LHK Undang LSM Lingkungan Hidup
- 12 Rumah Hangus Terbakar di Bagansiapiapi
- Dihadiri Wapres Jusuf Kalla,
Sinar Mas Dukung Program Hari Lingkungan Hidup Melalui Desa Makmur Peduli Api

- Bazar Dikunjungi Wapres RI Jusuf Kalla,
Pengelolaan Taman Nasional Zamrud di Siak Libatkan APRIL Grup

- KLHK Didesak Transparan,
Sejak 2014, 10 Perusahaan di Riau Masih Berstatus Tersangka Karhutla

- Hari Lingkungan Hidup se- Dunia 2016,
Bupati Siak Terima Piala Adipura dari Presiden RI



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.23.105
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com