Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 30 September 2016 11:32
Datangi Polda Riau, Kontras Sebut 30 Polisi Diduga Terlibat Meranti Berdarah

Jum’at, 30 September 2016 11:14
Catatan KPAI Terkait Prositusi Anak di Riau (1),
Mucikari juga Sediakan Teman Kencan untuk Kalangan Gay


Jum’at, 30 September 2016 09:55
Disaksikan Gubri, Bupati Inhu Jalani Akad Nikah

Jum’at, 30 September 2016 06:43
Hearing di Komisi E DPRD Riau,
Alot Bahas Berstatus Cagar Budaya Masid Raya Dihancurkan


Kamis, 29 September 2016 22:11
Puncak Iven Wisata Religi Gema Muharram Tampilkan 1001 Pemain Berdah

Kamis, 29 September 2016 22:01
Lakalantas di Rohil Libatkan Anggota Sat Lantas Polres

Kamis, 29 September 2016 21:08
BBKSDA Riau Amankan Dua Pedagang Kulit Harimau Sumatera



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- 80 Hektar Kawasan Hutan di Pelalawan Ditetapkan sebagai Hutan Kota
- Sudah Sepekan Genangan Air dan Galian Kabel PLN Macetkan Jalan Soeta
- Dishutbun Rohul Normalisasi Sungai Mahato Kanan di Rawa Seribu
- Upaya Tekan Laju Abrasi Pulau Bengkalis,
KKP dan DKP Gelar Bimtek Penanaman Vegetasi Pantai

- Diterjang Pasang Keling, Tujuh Rumah Warga Pulau Jemur Rohil Rusak Parah
- Baru Setahun, Jalan Dua Jalur Tugu Carano-STM Teluk Kuantan Sudah Rusak
- Genangan Air Sumbat Arus Lalin di Jalan Soeta Dekat Simpang Arifin Achmad


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.23.178
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com