Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Januari 2017 22:38
Sidang Meranti Berdarah, JPU Hadirkan Tiga Saksi

Kamis, 19 Januari 2017 22:36
Komisi A DPRD Riau Minta Polda Usut Perusahaaan Pengguna Naker China Ilegal

Kamis, 19 Januari 2017 22:18
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Areal Kebun PT RAPP Kuansing

Kamis, 19 Januari 2017 22:06
Jualan Togel, Kakek di Duri Huni Hotel Prodeo

Kamis, 19 Januari 2017 21:59
Optimis Diterima Masyarakat, Efendi Pimpin DPC Partai Islam Damai Aman

Kamis, 19 Januari 2017 20:36
Sejalankan Infrastruktur dan Pendidikan,
Gubri Maksimalkan Blusukan ke Daerah Terpencil


Kamis, 19 Januari 2017 20:09
Sekda Pimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Kamis, 19 Januari 2017 19:47
Awali 2017, Agung Toyota Luncurkan Kijang Innova New Venturer di Pekanbaru

Kamis, 19 Januari 2017 19:38
Ini Keterangan Polres Inhil Penyebab Kebakaran SPPB PT Era Mandiri di Desa Sungai Perak

Kamis, 19 Januari 2017 19:15
Jalan Tambal Sulam di Siak Rusak Lagi, Dinas PU Riau Surati PT Hasrat Tata Jaya



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Ini Keterangan Polres Inhil Penyebab Kebakaran SPPB PT Era Mandiri di Desa Sungai Perak
- Mulai 16 Januari-31 Mei 2017,
Pemkab Rohul Tetapkan Status Darurat Bencana Asap Karlahut

- Satu Korban Meninggal,
Kebakaran SPBU Diduga Dipicu Pengelasan yang Sedang Dilakukan Korban

- Jembatan Sumpur Diresmikan Gubri,
Buka Isolasi dan Dekatkan Rohul ke Pasaman, Sumbar

- 5.000 Hektare Padi di Kuansing Terancam Fuso
- BPBD Riau Dituding Beri Penghargaan Perusahaan Lahannya Terbakar
- BI-TPID Salurkan 5000 Bibit Cabe untuk Warga Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.200.170
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com