Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 September 2017 13:50
Diduga Pasangan Mesum di Duri Dihakimi Massa

Kamis, 21 September 2017 13:06
Sat Narkoba Polres Inhil dan Polsek Mandah Tangkap Dua Penjual Sabu

Kamis, 21 September 2017 11:35
Pemuda Pancasila Bengkalis Dzikir Akbar Tahun Baru Hijriyah di Duri

Kamis, 21 September 2017 10:03
Dishub Sebut Malaysia Serius Lanjutkan Join Roro Dumai-Melaka

Rabu, 20 September 2017 20:50
Kunjungi 9 Perguruan Tinggi,
BPJS Kesehatan Beri Edukasi Pola Hidup Sehat kepada Mahasiswa


Rabu, 20 September 2017 20:44
Tahun Baru 1439 Hijriah,
Bupati Ajak Kaum Muslimin Muhasabah Diri dan Berbuat Lebih Baik


Rabu, 20 September 2017 20:41
Bahas Pidana Narkoba dan Karhutla, Bupati Bengkalis Temui Kapolda Riau

Rabu, 20 September 2017 20:21
Anak Main Lilin di Kasur, Rumah Warga Duri Ini Nyaris Ludes Dilalap Api

Rabu, 20 September 2017 19:59
Terkait Aksi Unjuk Rasa di Rantau Kopar,
PT CPI Tegaskan Pihaknya Kelola Aset Negara di Industri Hulu Migas


Rabu, 20 September 2017 19:05
Tersangka Proyek Jalan di Bengkalis,
KPK Dalami Peran Sekdako Dumai dan Hobby Siregar




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Anak Main Lilin di Kasur, Rumah Warga Duri Ini Nyaris Ludes Dilalap Api
- Serang Manusia, BKSDA Riau Imbau Warga Tidak Membunuh Buaya
- Berdalil Terganggu Demo di Rohil, CPI Stop Pasukan Air Baku ke PDAM Duri
- Bertarung dengan Beruang, Warga Pelalawan Ini Lolos dari Maut
- Anggota Komisi II Turun ke TKP,
Air Sumur Bor Warga Lalang Kabung Pelalawan Berbau Solar

- Konon Tertinggi di Dunia,
Tim BBKSDA Temukan 2 Bunga Bangkai di Cagar Alam Kampar

- Dihantam Puting Beliung, 7 Rumah di Reteh, Inhil Rusak


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.44.140
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com