Untitled Document
Jumat, 26 Safar 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Desember 2014 19:59
Kelompok BKB Mawar Siak Terima Penghargaan Terbaik III Nasional

Jum’at, 19 Desember 2014 19:44
12 Parpol Terima Dana Bantuan dari Kesbangpol Riau

Jum’at, 19 Desember 2014 19:35
Indra Muchlis Segera Gelar Musda Golkar Riau

Jum’at, 19 Desember 2014 18:03
Hiasi Keindahan Tahun Baru,
Hotel Pangeran Persembahkan Inspired Party


Jum’at, 19 Desember 2014 17:07
12 Jam Usai Beraksi,
Dua Pelaku Curanmor di Kampar Berhasil Diringkus


Jum’at, 19 Desember 2014 16:58
Kesbangpol Riau Nilai Imigran Gelap Sudah Jadi Keresahan Sosial

Jum’at, 19 Desember 2014 16:55
Akmal JS Pendiri Kabupaten Wafat, Kuansing Berduka



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- PNS Dilarang ke Kantor Berkendaraan Bermotor,
Wako Pekanbaru Luncurkan Kamis Bersih Tanpa Polusi Alias Kasihpapa

- Jalankan Rekomendasi SAC, RAPP Studi Bentang Alam di Dua Wilayah
- Deteksi Dini Karhutla, Pemkab Meranti Gandeng REDD+
- Warga Tuding Kanal Perusahaan Perkebunan,
Banjir Rendam Puluhan Rumah Dua Desa di Siakkecil, Bengkalis

- Masuk ke Pemukiman,
Belum Ada Warga Rohul Diganggu Beruang Madu

- Kanal Meluap, Rumah dan Sekolah di Bukitbatu, Bengkalis Kebanjiran
- Diguyur Hujan Semalaman,
Desa Muara Tobek, Kuansing Kebanjiran



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.238.55
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com