Untitled Document
Rabu, 17 Rajab 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Rabu, 6 Mei 2015 15:28
Gelapkan Dana Koptan Rp7,2 M,
Eksekusi Gagal, Basri Lubis Terancam Masuk DPO Kejari Rohul


Rabu, 6 Mei 2015 15:20
20 Sekolah di Kampar Diverifikasi Tim Adiwiyata Riau

Rabu, 6 Mei 2015 15:18
Galeri Foto Bupati Inhu Terima Penghargaan PWI Award 2015

Rabu, 6 Mei 2015 15:12
Hormati Pesaing, Suparman Tidak Daftar ke Demokrat dan PDI Perjuangan

Rabu, 6 Mei 2015 15:04
Pendistribusian Air PDAM Tirta Dharma Duri Masih Terganggu

Rabu, 6 Mei 2015 14:54
Ruang Sel Tahanan Mapolresta Pekanbaru Over Kapasitas

Rabu, 6 Mei 2015 14:40
9 Tokoh Sudah Ambil Formulir Parpol,
PAN Paling Banyak Majukan Calon untuk Pilkada Pelalawan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Ratusan Ribu Hektar Hutan Kampar Digarap Tanpa Prosedural
- MCCB Bermasalah, Pendistribusian Air PDAM di Duri Terganggu
- Nilai BLH Inhil Lalai,
AMPL Gelar Aksi Penyelamatan Danau Mablu

- BLH Rohul Telaah Hasil Uji Limbah PT MAN
- Sejumlah Rumah di Duri Timur Rusak Akibat Angin Kencang
- Hujan Dan Angin Kencang Porak Porandakan Jaringan Listrik di Duri
- Illog di HPT Kaiti-Kubu Pauh Marak,
3,7 Kubik Diamankan Polhut Dishutbun Rohul dari Dua Lokasi



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.168.15
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com