Untitled Document
Selasa, 5 Zulhijjah 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Selasa, 30 September 2014 17:18
10 Wanita Pemijat Terjaring Tim 2 Operasi Pekat Polres Meranti

Selasa, 30 September 2014 16:34
Disbun Kuansing Tegaskan, Izin Perusahaan Harus Prosedural

Selasa, 30 September 2014 16:32
Zainul Arifin Dipercaya sebagai Ketua,
Pengurus Wushu Siak 2014-2018 Dilantik


Selasa, 30 September 2014 16:24
DKP Pekanbaru Targetkan Perda Sampah Disahkan Tahun Ini

Selasa, 30 September 2014 16:22
Sertijab, Camat Kampar Diimbau Bersinergi Sukseskan Program Lima Pilar

Selasa, 30 September 2014 16:19
Sodorkan Syahril Abubakar, LAM Riau Tagih Jatah Menteri untuk Riau

Selasa, 30 September 2014 16:12
Tempat Paripurna Hari Jadi ke-15 Rohil Dipindahkan ke Gedung LAM



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- SAR Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan Instansi Pemko Pekanbaru
- LAM Rohul Minta Pemkab Segera Selamatkan Rawa Seribu Mahato
- Bukukan Transaksi Rp12 Miliar, Riau Expo 2014 Resmi Ditutup
- APHI Nilai RPP Gambut Bakal Rugikan Negara Triliunan Rupiah
- Condong, Bando Reklame di Bagansiapiapi Ancam Keselamatan Warga
- Bupati Suyatno Tanam Pohon di Hari Jadi Kabupaten Rohil ke-15
- Hujan Disertai Angin Kencang di Kuansing,
10 Pohon Dilaporkan Tumbang Mengenai Kabel PLN



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.225.129
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com