Untitled Document
Sabtu, 1 Muharram 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Sabtu, 25 Oktober 2014 22:03
Pemkab Rohul Gelar Tabligh Akbar 1 Muharram di Masjid Agung Madani

Sabtu, 25 Oktober 2014 21:05
Porprov VIII Riau Berakhir,
Rohul Dapat Tambahan Satu Emas dari Silat, Geser Dumai di Posisi 8


Sabtu, 25 Oktober 2014 16:45
Nurul Huda Terpilih Sebagai Ketua Umum CFCD Chapter Riau

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:17
Merasa 'Dicurangi',
Karateka Inhil Walk Out dari Pertandingan


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:11
Bersama Ketum KONI Inhil,
Bupati Inhil Peroleh Anugerah dari Kesultanan Banjar


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:06
Tim Basket Kuansing Dikalahkan Pekanbaru

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:04
Belasan Ribu Warga Duri Tumpah de Jalan Sambut Tahun Baru Islam



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Pawai Tahun Baru Hijiryah Macetkan Jalan Raya Pasirpangaraian
- Kasus Pencemaran Lingkungan di Kawasan Pelindo Belum Jelas
- Proyek Menara Masjid Agung Pasirpangaraian,
PT TBP Dinilai Abaikan Standar Keselamatan Pekerja

- Permintaan CPO Eropa Tinggi,
Diprediksi Terjadi Perluasan Kebun Sawit Indonesia

- Pengendara Diminta Waspda di Proyek Betonisasi KM Simpang Beringin-Meredan
- Sukses Nihilkan Karhula, RAPP Beri Hadiah Kelurahan Teluk Meranti
- Workshop Geojournalime SIEJ di TNTN,
BPN Inhu Terbitkan Sertifikat untuk 6 Ribu Hektar di TNTN



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.68.132
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com