Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Rabu, 10 Pebruari 2016 13:25
Setiap Rabu, PNS Kemendagri & Pemda Wajib Berseragam Putih-Hitam

Rabu, 10 Pebruari 2016 13:20
Dampak Pengurangan DBH, Kegiatan Setiap SKPD di Pelalawan Dipangkas 39 Persen

Rabu, 10 Pebruari 2016 13:15
Hingga Siang, Sudah 12 Mantan Pejabat Ikuti Seleksi Ulang Sekwan

Rabu, 10 Pebruari 2016 13:09
Berkeliaran di Kota Tembilahan,
Dinas Sosial Inhil Diminta Serius Tangani Orang Ganguan Jiwa


Rabu, 10 Pebruari 2016 13:06
Dampak Banjir, Dewan Minta Masyarakat laporkan Kerusakan Infastruktur

Rabu, 10 Pebruari 2016 12:33
Dumai Gelar Rakor Penanggulangan Bencana Asap dan Karlahut 2016

Rabu, 10 Pebruari 2016 12:30
Kelanjutan Pasar Cik Puan, Wako Pekanbaru akan Temui Plt Gubri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- ‎Cegah Banjir, Camat Senapelan, Pekanbaru Fungsikan Lima Pompa Air
- Antisipasi dan Cegah Karhutla, Desa Wonosari, Bengkalis Pilot Project Blocking Canal
- Badan Jalan di Desa Simpang Kubu, Kampar Terendam Banjir, Macet Mengular 4 Km
- Banjir Sumatera, 1.050 Unit Rumah Terendam Banjir
- Abrasi Kian Parah, Bangunan Pemerintah di Bengkalis Nyaris Ambruk ke Laut
- Tiga Jembatan di Kunto Darussalam, Rohul Ambruk Dihantam Banjir
- Terbesar Setelah Tahun 1978, Status Kampar Darurat Banjir


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.234.38.8
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com