Untitled Document
Rabu, 25 Ramadhan 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Rabu, 23 Juli 2014 22:23
2015, Semua Badan Usaha Wajib Daftarkan Pekerjanya ke BPJS Kesehatan

Rabu, 23 Juli 2014 22:18
Mata Kiri Buta, Karyawan Panen Gugat PTPN V

Rabu, 23 Juli 2014 22:14
Polsek Pekanbaru Kota Tangkap Tiga Penikam Asal Palembang

Rabu, 23 Juli 2014 22:14
Putri IGT Gelar Buka Bersama Warga Kampar

Rabu, 23 Juli 2014 22:03
Kapolresta Tinjau Poskotis Mudik

Rabu, 23 Juli 2014 21:54
Dua Terdakwa Korupsi Dana Bansos Warga Miskin Dumai Divonis Ringan

Rabu, 23 Juli 2014 19:55
Safari Ramadhan 1435 H,
RAPP Berikan Bantuan dan Santunan di 165 Desa




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Terra-Aqua Pantau 160 Titik Panas di Riau
- Kebakaran Lahan Meluas Dikecamatan Pelalawan
- Ada 417 Titik Panas di Riau
- 'Mencerdaskan' Gajah di 'Sekolah EFS RAPP
- 100 Personel Brimob Dikirim Amankan Karhutla di Rohil
- Besok ke Rohil,
Gubri Bahas Karhutla dengan Bupati dan Seluruh Camat

- Disbun Riau Kembangkan Kebun Rakyat Berdasar Keunggulan Lokal


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.140.130
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com