Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juli 2017 22:40
Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Rabu, 26 Juli 2017 22:32
Bupati Buka Jambore Kader PKK 2017

Rabu, 26 Juli 2017 21:21
Program Lentera Solusi Atasi Kekurangan Listrik di Siak

Rabu, 26 Juli 2017 20:49
Imigrasi Dumai Sebut Penyelundupan Warga Asing Terus Meningkat

Rabu, 26 Juli 2017 20:40
Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017

Rabu, 26 Juli 2017 19:55
Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar

Rabu, 26 Juli 2017 19:54
Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi

Rabu, 26 Juli 2017 19:49
Peringatan HAN 2017,
Mahasiswa Riau dan Puskesmas Ajarkan Cara Sikat Gigi‎ ke Murid SD di Rohul


Rabu, 26 Juli 2017 19:45
Tersangka Kasus Penggelapan,
Pelantikan Syahrani Andrian sebagai Direktur BUMD di Dumai Dinilai Tak Etis


Rabu, 26 Juli 2017 19:36
Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla
- Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar
- Diterjang Puting Beliung, Puluhan Rumah di Desa Boncah Kesuma Rohul Rusak
- 15 Hektare Gambut Terbakar,
Petugas Gabungan di Duri Bertungkus Lumus Padamkan Api

- Bangun Mental dan Karakter, Fire Fighter RAPP Dilatih Paskhas TNI AU
- Penanggulangan Karlahut di Inhu tak Terkoordinir dan Tanpa Anggatan
- Karlahut Mulai Terjadi di Rohil


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.109.48
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com