Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 6 Desember 2016 06:54
Ditangkap, Pratu L Terlibat Rampok 2,5 Kg Emas dan Rp80 Juta di Kampar

Selasa, 6 Desember 2016 06:39
Rp10,4 Triliun, Rapat Paripurna DPRD Riau Sahkan APBD 2017

Senin, 5 Desember 2016 21:13
Wawako Dumai Tinjau Mekanisme Pelayanan Disdukcapil

Senin, 5 Desember 2016 21:10
Asisten III Rohil Hadiri Perayaan Natal GPdI

Senin, 5 Desember 2016 21:05
Bawa Jimat Saat Beraksi,
Tukang Gambar Pencurian Sapi di Rohul Rupanya Residivis


Senin, 5 Desember 2016 19:52
4 Tersangka Korupsi Proyek Waterboom Ditahan Kejari Rohil

Senin, 5 Desember 2016 19:29
Polres Dumai Amankan Truk Kontainer Muatan 985 Kotak Miras Impor

Senin, 5 Desember 2016 18:48
Polisi Amankan Truk Berisi Kayu Olahan

Senin, 5 Desember 2016 18:44
Disdikbud Riau Taja Lomba Desain Kreasi Kostum Tradisional Riau

Senin, 5 Desember 2016 18:38
Sambut Maulid Nabi, Lapas Pasirpangaraian Gelar Lomba Bernuansa Islami



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Dihantam Ombak Besar, Tongkang Kontainer Nyaris Karam di Perairan Rupat
- Masuk Kawasan Suaka Margasatwa BRBB,
Tokoh Warga Desa Petai, Kuansing Kembalikan Lahan ke Negara

- Jalinprov Rohul-Duri di Bonai,
Lubang Jalan yang Terendam Banjir Bikin Macet

- Diindikasi Terserang Parasit Darah,
Puluhan Sapi di Bono Tapung-Rohul Mati Mendadak

- Ular Piton Sepanjang 4 Meter Masuk Kadang Ayam Warga Rohul
- Enam Posko Siaga Banjir Pekanbaru Dioptimalkan
- Enam Posko Siaga Banjir di Pekanbaru Dioptimalkan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.236.192
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com