Untitled Document
Sabtu, 8 Muharram 1436 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Sabtu, 1 Nopember 2014 15:49
KPU Dumai Tunggu Kebijakan DPR RI Soal Perpu

Sabtu, 1 Nopember 2014 15:46
Pembangunan Drainase Ganggu Kenyamanan Warga Dumai

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:50
Ical Pesan Golkar Riau tak Buru-buru Bicarakan Posisi Wagubri

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:32
Pemkab Rohil Sita Makanan Kadaluarsa di Sejumlah Minimarket di Bagansiapiapi

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:25
Sekitar Rp10,5 Miliar Uang Sertifikasi Guru se-Kuansing Belum Dibayarkan

Sabtu, 1 Nopember 2014 10:41
Suparman Bersama Petinggi Golkar Riau Ketemu Ical, Ada Apa?

Sabtu, 1 Nopember 2014 10:39
Malam ini,Tim Kesenian Rohil Tampil pada Festival Tabot Bengkulu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Ribuan Ikan Ditemukan Mati Mengapung di Sungai Muara Kuku, Rohul
- Pagi Diguyur Hujan Deras, Sebagian Jalan di Duri Kebanjiran
- RAPP Beri Pelatihan Dasar Harvesting dan Plantation pada Masyarakat
- BME Klaim Gajah Sumatera di TNTN Tersisa 73 Ekor
- Keraguan Banyak Pihak Terbukti, Pemko Batal Gusur PKL Pasar Arengka
- Hujan Deras Porak-Porandakan Sejumlah Proyek di Duri
- Komit Selamatkan Lingkungan, Pemprov Riau Teken MoU Implementasi REDD+


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.181.49
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com