Untitled Document
Rabu, 2 Syawwal 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Rabu, 30 Juli 2014 01:19
Idul Fitri H+2, Istana Siak Dipadati Wisatawan

Selasa, 29 Juli 2014 19:08
Puluhan Lapak PKL di Jalan Agus Salim Dibongkar Eksavator

Selasa, 29 Juli 2014 18:22
Open House Hari Kedua di Rumdis Gubri,
Tanpa Tuan Rumah dan Tamu tak Disuguhi Makanan Sedikitpun


Selasa, 29 Juli 2014 17:40
Bank Mandiri Duri Himbau Nasabah Kebobolan Rekening Segera Melapor

Selasa, 29 Juli 2014 17:33
Satelit Terra dan Aqua Deteksi 143 Titik Hot Spot di Riau

Selasa, 29 Juli 2014 14:45
Lebaran Kedua,,
Open House di Kediaman Bupati InhilTetap Ramai Didatangi Warga


Selasa, 29 Juli 2014 14:42
a



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Satelit Terra dan Aqua Deteksi 143 Titik Hot Spot di Riau
- Asap Rohil Mulai Gannggu Aktivitas Nelayan
- Helikopter Jatuhkan 36 Bom Air untuk Padamkan 24 Titik Api di Rohul
- Satelit Terra-Aqua Temukan 205 Titik Panas di Riau
- Kebakaran Ludeskan 98 Hektar Kebun Kelapa Sawit di Buluh Nipis, Kampar
- Dumai Diselumuti Asap, Jumlah Titik Panas di Riau Capai 148
- Asap Mulai Menyengat di Nafas Warga Pekanbaru


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.225.18
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com