Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Sabtu, 2 Juli 2016 07:58
Satgas Karlahut Turunkan Paskhas TNI AU Segel Lahan di Sejumlah Kabupaten

Sabtu, 2 Juli 2016 07:42
Bupati Kampar Tinjau Posko Operasi Ramadniyah Siak-2016

Sabtu, 2 Juli 2016 07:40
2.485 Front Liner Berlomba Merjadi Terbaik di Kontes Layanan Honda 2016

Sabtu, 2 Juli 2016 00:28
Pererat Silahturahmi,
MPC PP Pelalawan Gelar Bukber dan Santuni Anak Yatim


Jum’at, 1 Juli 2016 23:35
Kerja Sama dengan Alfamart dan Pepsodent Herbal,
PFI Pekanbaru Berikan Bantuan Khusus untuk Panti Asuhan


Jum’at, 1 Juli 2016 23:29
Uji Coba Dermaga Air Putih II, Pasang Surut Pengaruhi Sandar Kapal

Jum’at, 1 Juli 2016 23:26
Ajak Bangun Daerah Melalui Pemberitaan,
Bupati Inhil Gelar Silaturrahmi Bersama Wartawan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Januari 2011 15:11
Kasus Tanah di Riau Picu Ketidak-sesuaian RTRWP-TGHK

Kasus sengketa tanah di Riau didominasi ketidak sesuaian antara RTRWP-TGHK. Hal itu membuat kasus sengketa tanah di Riau cukup tinggi.

RiauterkinI-PEKANBARU-Kepala BPN Riau, Razali Yahya kepada Riauterkini Selasa (11/1/11) mengatakan bahwa tingginya kasus sengketa dan konflik lahan di Riau disebabkan karena belum adanya padu serasi antara TGHK dengan RTRWP Riau.

Jumlah sengketa tanah Riau 2010 yang ditangani dan masuk ke BPN sebanyak 61 kasus. Dari jumlah tersebut 55 kasus adalah sengketa dan 6 kasus konflik. Sementara yang sudah berberkara sebanyak 60 kasus. Kasus yang berperkara di PTUN sebanyak 39 kasus dan yang berperkara di Pengadilan Negeri sebanyak 21 kasus.

Katanya, persoalan paling mendasar adalah belum tuntasnya RTRWP. RTRWP yang berlandaskan perda tidak diakui oleh TGHK. Padahal menurutnya TGHK itu tidak jelas. Seperti pada kasus PT Teguh Tunggul Perkasa yang mendapatkan ijin lokasi dari bupati. Lahan tersebut menurut RTRWP adalah kawasan APL. Tetapi di TGHK sendiri kawasan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas.

"Terkait dengan itu, BPN belum bisa mengeluarkan sertifikatnya. Karena masih terjadi permasalahan antara RTRWP yang belum ada padu serasi dengan TGHK," terangnya.

Menurutnya, seharusnya TGHK mengacu kepada RTRWP. Karena dari sisi posisi kebijakan, perda lebih tinggi dibandingkan SK Dirjend. Yang terjadi katanya malah sebaliknya. Yaitu RTRWP mengacu pada TGHK.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Gubri Intruksikan Dinas BM Siagakan Alat Berat di 9 Titik Rawan Longsor Jalur Mudik
- Warga Rohul Keluhkan Sampah Busuk di Jalan Simpang D Rambah Hilir
- Atasi DBD, Diskes Bengkalis Berharap Peran Aktif Masyarakat
- Optimalkan Cegah Karlahut, RAPP Sosialisasi Program FAC di Kantor Bupati Meranti
- 10 Hektar Kebun Sawit di Kubu Rohil Terbakar
- Sudah Sepekan, 2 Alat Berat Merambah Kawasan Rawa Seribu Mahato Rohul
- Horos Sampah Pekanbaru Semakin Parah,
Mahasiswa Tutup Tugu Piala Adipura Dengan Kain Hitam



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.138.130
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com