Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 30 September 2016 06:43
Hearing di Komisi E DPRD Riau,
Alot Bahas Berstatus Cagar Budaya Masid Raya Dihancurkan


Kamis, 29 September 2016 22:11
Puncak Iven Wisata Religi Gema Muharram Tampilkan 1001 Pemain Berdah

Kamis, 29 September 2016 22:01
Lakalantas di Rohil Libatkan Anggota Sat Lantas Polres

Kamis, 29 September 2016 21:08
Oknum PNS Bengkalis Tabrak Pengendara Motor di Siak

Kamis, 29 September 2016 20:34
Pemkab Kampar Gelar Rapat Persiapan MTQ ke-35 Riau

Kamis, 29 September 2016 19:54
Penunggak Pajak Ranmor di Rohul Dapat Potongan 50 Persen, Ini Syaratnya

Kamis, 29 September 2016 19:48




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 4 Januari 2010 17:10
Perlindungan LH Diabaikan,
Riau Dibayangi Bencana Ekologi Sepanjang 2010


Sejauh ini perlindungan terhadap lingkungan hidup (LH) di Riau belum maksimal. Kondisi tersebut menurut aktivis LH menyebabkan Riau akan dibayangi bencana ekologi sepanjang 2010.

Riauterkini-PEKANBARU-Terus berulangnya bencana ekologis merupakan indikator buruknya sistem pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup yang terjadi di Propinsi Riau . Sejak awal tahun 2009, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juli berdasarkan hasil analisa GIS EoF yang menggunakan data satelit MODIS terpantau 7.637 Hotspot tersebar di 8 kabupaten dan kota . Peristiwa kebakaran Hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap ini telah menimbulkan terjadinya penurunan kualitas udara bahkan dinas kesehatan Propinsi Riau mencatat telah terjadi 4.471 kasus Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) selama masa tersebut. Selain dampak kesehatan, bencana asap juga telah menimbulkan terganggunya jalur hubungan transportasi hingga ditutupnya jalur penerbangan jelas menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Memasuki akhir tahun 2009 yaitu pada bulan Desember Propinsi Riau kembali diterpa bencana dengan terjadinya peristiwa banjir yang saat ini sudah terjadi di 6 wilayah kabupaten dan kota . kerugian harta benda sudah mulai dirasakan, kerusakan infrastruktur seperti jembatan,jalan dan sekolahan sudah mulai mengganggu aktivitas keseharian masyarakat. Berdasarkan catatan Walhi Riau, peristiwa banjir seperti ini setiap tahun pasti terjadi, sama halnya dengan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap bahkan sudah menjadi “Musim Baru” selain musim hujan dan kemarau karna selalu terulang setiap tahunnya. Direktur Eksekutif Walhi Riau, Hariansyah Usman mengatakan “Jika hal ini terus berlangsung tanpa ada penanganan yang komprehensif maka Triliyunan Rupiah anggaran pembangunan Riau hanya akan terkuras untuk biaya pemulihan kerusakan akibat bencana ekologis tersebut “.

Masih Buruknya Pengelolaan serta Perlindungan Lingkungan Hidup di Propinsi Riau

Hariansyah Usman menambahkan, kerawanan ekologis di daerah yang kaya sumber daya alam ini tidak lain adalah disebabkan masih diterapkannya paradigma pembangunan yang eksploitatif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta pengakuan akan hak-hak masyarakat tempatan. Masih berlangsungnya pemberian izin-izin kepada perusahaan besar berbasis lahan dan hutan seperti perusahaan tambang, perkebunan sawit dan hutan tanaman industry (HTI) merupakan bukti bahwa pemerintah tidak pernah sensitive dan belajar dari penderitaan masyarakat yang terus merasakan dampak dari kebijakan pembangunan yang menguras habis sumberdaya alam tersebut. Buruknya kinerja penegakan hukum dalam penuntasan kasus-kasus yang diharapkan mampu memberikan memberikan efek jera kepada para “pelaku penjahat lingkungan” seperti perusahaan pembakar lahan, pejabat pemberi izin, Illegal Logger juga memberikan kontribusi terhadap meluasnya keruskan lingkungan hidup yang terus berlangsung di propinsi Riau.

Untuk itu dalam membuka tahun 2010 ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(WALHI) Daerah Riau menyerukan bahwa dalam evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan SBY-Boediono nanti kondisi lingkungan hidup di Riau harus menjadi catatan dan perhatian serius, semua produk kebijakan yang mengancam keberlangsungan hidup dan keselamatan warga di propinsi Riau harus ditinjau ulang dan dibatalkan, demikian Hariansyah Usman menutup Refleksi Lingkungan Hidup Riau 2009. ***(Rls)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- 80 Hektar Kawasan Hutan di Pelalawan Ditetapkan sebagai Hutan Kota
- Sudah Sepekan Genangan Air dan Galian Kabel PLN Macetkan Jalan Soeta
- Dishutbun Rohul Normalisasi Sungai Mahato Kanan di Rawa Seribu
- Upaya Tekan Laju Abrasi Pulau Bengkalis,
KKP dan DKP Gelar Bimtek Penanaman Vegetasi Pantai

- Diterjang Pasang Keling, Tujuh Rumah Warga Pulau Jemur Rohil Rusak Parah
- Baru Setahun, Jalan Dua Jalur Tugu Carano-STM Teluk Kuantan Sudah Rusak
- Genangan Air Sumbat Arus Lalin di Jalan Soeta Dekat Simpang Arifin Achmad


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.221.81.125
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com