Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

Jum’at, 15 Desember 2017 15:14
Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad

Jum’at, 15 Desember 2017 13:56
Terdakwa Korupsi Dana Anggaran Bappeda Rohil Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap Pada Dakwaan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 18 Maret 2009 16:36
Revisi Tata Ruang Riau Terhadang Kepentingan Kabupaten

Tata Ruang Provinsi Riau sudah mendesak direvisi, namun prosesnya berjalan lambat, karena terhadang kepentingan kabupaten dan kota.

Riauterkini-PEKANBARU-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Riau yang sudah berlangsung sejak 2001 lalu hingga kini tak kunjung usai. Pasalnya begitu banyak kepentingan kabupaten/kota di Riau terhadap peruntukan hutan di wilayahnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf di Pekanbaru, Rabu, (18/3) kepada wartawan mengatakan masih sangat sulit untuk memaduserasikan antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimiliki Pemerintah Pusat dengan RTRWP Riau. Oleh karena itu Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur termasuk Provinsi yang hingga belum memiliki RTRWP. "Banyak daerah kabupaten/kota yang tidak menginginkan kawasan hutan ada di wilayah mereka. Ini yang membuat sulit sekali memaduserasikan antara TGHK dan RTRWP," kata Zulkifli.

Ia mencontohkan Kabupaten Kuantan Singingi yang menolak kawasan hutan lindung berada di daerahnya. Dan meminta kawasan hutan masuk ke daerah tetangganya Kabupaten Indragiri Hulu. Begitupun dengan Kabupaten Kampar yang meminta kawasan hutan lindung dan konservasi dimasukkan ke Kabupaten Pelalawan atau Rokan Hulu.

Ini semua terjadi karena keberadaan hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut semakin memperkecil kemampuan daerah memperluas peruntukan wilayahnya. "Misalnya lagi Kota Dumai yang hanya 30% dari luas wilayahnya dapat dipergunakan untuk pengembangan. Selebihnya sudah merupakan wilayah konsesi perusahaan perkebunan serta peruntukan hutan lindung dan konservasi," jelas Zulkfili.

Tapi masalah ini tidak akan pernah selesai jika kabupaten/kota mempertahankan egonya masing-masing dalam mengelola wilayahnya. Karena harus dipahami daerahlah yang harus menyesuaikan pengembangan kawasannya dengan TGHK.

"TGHK itu ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan sejak 1986. Sedangkan RTRWP Riau ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1994. Dan kabupaten sendiri yang harus menyesuaikan peruntukan pengembangan kawasannya agar tidak tumpang tindih dengan TGHK," jelas Zulkifli.

Kawasan hutan baik yang berstatus lindung, konservasi, taman nasional, ataupun suaka margasatwa seperti yang tercantum dalam peta TGHK tidak bisa dikutak kutik atau dialihfungsikan oleh kabupaten/kota. Pengalihan status hanya bisa dilakukan atas persetujuan DPR apakah status kawasan hutan tersebut bisa dilepaskan menjadi kawasan non hutan. "Semuanya harus sesuai prosedur bila daerah ingin kawasan hutan yang ada dilepaskan untuk pengembangan wilayahnya," jelasnya.




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Kelola Cagar Alam Bukit Bungkuk, BBKSDA Riau Gelar Konsultasi Publik
- Jikalahari Nilai Kapolda Riau Lamban Tangani Kejahatan Lingkungan dan Kehutanan
- Kelapa Dirusak Kumbang,
Warga Pebenaan, Kecamatan Keritang Datangi Kantor Bupati Inhil

- KTT Perubahan Iklim di Paris, KLHK Libatkan Wakil DPRD Noviwaldy Jusman
- Tenggelam di Sungai Rokan,
Sudah Dua Hari Kernet Truk Angkut Sawit di Rohul Belum Ditemukan

- Kelaparan, Gajah Liar di Duri  Rusak Rumah dan Makan Beras Warga
- Tata Taman Nasional Zamrud Siak, BBKSDA Riau Lakukan Konsultasi Publik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.40.153
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com