Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 27 Juni 2017 20:46
H+3 Lebaran, Diperkirakan 10.000 Pengunjung Padati Pantai Solop Inhil

Selasa, 27 Juni 2017 20:00
Bupati Inhil Silahturrahmi ke Gubernur dan Forkopimda Riau

Selasa, 27 Juni 2017 18:13
Antisipasi Keamanan Lapas,
Kabag Ops Polres Kampar Kunjungi Lapas Kelas IIb Bangkinang


Selasa, 27 Juni 2017 18:08
Balon Gubri Harris Buka Kejuaraan Motorcross di Tapung, Kampar

Selasa, 27 Juni 2017 18:02
Pergi Berlebaran,
Seorang Bocah di Inhil Tewas Terbentur Besi Mesin Pompong


Selasa, 27 Juni 2017 17:42
Sebar Personel di Pusat Keramaian,
Kapolresta Pantau Situasi Keamanan Pekanbaru di Hari Ketiga Lebaran


Selasa, 27 Juni 2017 17:37
6 Rumah Rusak,
Longsor Kembali Terjadi di Kuala Enok, Inhil


Selasa, 27 Juni 2017 15:10
Belasan Orang Terjebur,
Pelabuhan Rakyat Desa Tanjung Gadai, Meranti Ambruk


Selasa, 27 Juni 2017 13:23
Mayat Tanpa Identitas di Desa Kuala Sebatu Ternyata Warga Tembilahan, Inhil

Selasa, 27 Juni 2017 08:13
Tamu Tagram Hotel Pekanbaru Kehilangan Perhiasaln Rp70 juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 18 Maret 2009 16:36
Revisi Tata Ruang Riau Terhadang Kepentingan Kabupaten

Tata Ruang Provinsi Riau sudah mendesak direvisi, namun prosesnya berjalan lambat, karena terhadang kepentingan kabupaten dan kota.

Riauterkini-PEKANBARU-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Riau yang sudah berlangsung sejak 2001 lalu hingga kini tak kunjung usai. Pasalnya begitu banyak kepentingan kabupaten/kota di Riau terhadap peruntukan hutan di wilayahnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf di Pekanbaru, Rabu, (18/3) kepada wartawan mengatakan masih sangat sulit untuk memaduserasikan antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimiliki Pemerintah Pusat dengan RTRWP Riau. Oleh karena itu Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur termasuk Provinsi yang hingga belum memiliki RTRWP. "Banyak daerah kabupaten/kota yang tidak menginginkan kawasan hutan ada di wilayah mereka. Ini yang membuat sulit sekali memaduserasikan antara TGHK dan RTRWP," kata Zulkifli.

Ia mencontohkan Kabupaten Kuantan Singingi yang menolak kawasan hutan lindung berada di daerahnya. Dan meminta kawasan hutan masuk ke daerah tetangganya Kabupaten Indragiri Hulu. Begitupun dengan Kabupaten Kampar yang meminta kawasan hutan lindung dan konservasi dimasukkan ke Kabupaten Pelalawan atau Rokan Hulu.

Ini semua terjadi karena keberadaan hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut semakin memperkecil kemampuan daerah memperluas peruntukan wilayahnya. "Misalnya lagi Kota Dumai yang hanya 30% dari luas wilayahnya dapat dipergunakan untuk pengembangan. Selebihnya sudah merupakan wilayah konsesi perusahaan perkebunan serta peruntukan hutan lindung dan konservasi," jelas Zulkfili.

Tapi masalah ini tidak akan pernah selesai jika kabupaten/kota mempertahankan egonya masing-masing dalam mengelola wilayahnya. Karena harus dipahami daerahlah yang harus menyesuaikan pengembangan kawasannya dengan TGHK.

"TGHK itu ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan sejak 1986. Sedangkan RTRWP Riau ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1994. Dan kabupaten sendiri yang harus menyesuaikan peruntukan pengembangan kawasannya agar tidak tumpang tindih dengan TGHK," jelas Zulkifli.

Kawasan hutan baik yang berstatus lindung, konservasi, taman nasional, ataupun suaka margasatwa seperti yang tercantum dalam peta TGHK tidak bisa dikutak kutik atau dialihfungsikan oleh kabupaten/kota. Pengalihan status hanya bisa dilakukan atas persetujuan DPR apakah status kawasan hutan tersebut bisa dilepaskan menjadi kawasan non hutan. "Semuanya harus sesuai prosedur bila daerah ingin kawasan hutan yang ada dilepaskan untuk pengembangan wilayahnya," jelasnya.




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Atasi Sampah di Idul Fitri,
12 Armada dan 150 Personil Disiapkan UPT Persampahan di Duri, Bengkalis

- Gubri Resmikan Dua RTH untuk Rekrearasi Warga di Pekanbaru
- Banjir, 17 Kendaraan Tenggelam di Basement Hotel Grand Central Pekanbaru
- Hujan Deras Rendam Rumah Warga di Tangerang Tengah, Pekanbaru
- Kapolda Riau Memohon Warga Kuansing Tak Lagi Rusak Lingkungan
- Grup APRIL Umumkan ‘Periode Bahaya Api’ di Area Konsesinya
- Korsleting Listrik,
Klinik Laboratorium Prodia Pekanbaru Hangus Terbakar



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.111.72
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com