Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 27 Mei 2018 22:29
Prosesi Pelantikan Hingga Sahur,
Yayasan Matankari Fokus Percepatan Pembangunan Balai Adat Andiko dan Museum


Ahad, 27 Mei 2018 22:19
Terpilih Defenitif, Rinaldi Resmi Pimpin Kepengurusan DPW PSI Riau

Ahad, 27 Mei 2018 22:11
Safari Ramadhan,
Legislator Pekanbaru Ini Gelar Bukber dengan Jamaah Masjid Al Hasan, Tampan


Ahad, 27 Mei 2018 21:36
Buka Puasa Bersama LBDH,
Warga Parit 13: Wardan Sangat Responsif dengan Aspirasi Kami


Ahad, 27 Mei 2018 21:32
T Zulmizan: Masyarakat 11 Kabupaten/Kota di Riau Iri dengan Siak

Ahad, 27 Mei 2018 21:25
Gelar Baksos, IKA SMP GB 95 Duri Berbagi Takjil ke Warga dan Panti Asuhan

Ahad, 27 Mei 2018 20:58
Gerebek Warung di Surau Gading,
5 Penjudi Song di Rambah Samo Diciduk Tim Buser Polres Rohul


Ahad, 27 Mei 2018 20:43
Survei Firdaus-Rusli Teratas,
Azis Zaenal Minta Kader PPP Kawal Hingga Hari Pencoblosan


Ahad, 27 Mei 2018 20:34
5000-an Buruh Ivo Mas Tunggal di Kandis Siap Menangkan Cagubri Syam-Edy

Ahad, 27 Mei 2018 20:30
Dukungan Terhadap Firdaus-Rusli Menguat di Rohul


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 18 Maret 2009 16:36
Revisi Tata Ruang Riau Terhadang Kepentingan Kabupaten

Tata Ruang Provinsi Riau sudah mendesak direvisi, namun prosesnya berjalan lambat, karena terhadang kepentingan kabupaten dan kota.

Riauterkini-PEKANBARU-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Riau yang sudah berlangsung sejak 2001 lalu hingga kini tak kunjung usai. Pasalnya begitu banyak kepentingan kabupaten/kota di Riau terhadap peruntukan hutan di wilayahnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf di Pekanbaru, Rabu, (18/3) kepada wartawan mengatakan masih sangat sulit untuk memaduserasikan antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimiliki Pemerintah Pusat dengan RTRWP Riau. Oleh karena itu Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur termasuk Provinsi yang hingga belum memiliki RTRWP. "Banyak daerah kabupaten/kota yang tidak menginginkan kawasan hutan ada di wilayah mereka. Ini yang membuat sulit sekali memaduserasikan antara TGHK dan RTRWP," kata Zulkifli.

Ia mencontohkan Kabupaten Kuantan Singingi yang menolak kawasan hutan lindung berada di daerahnya. Dan meminta kawasan hutan masuk ke daerah tetangganya Kabupaten Indragiri Hulu. Begitupun dengan Kabupaten Kampar yang meminta kawasan hutan lindung dan konservasi dimasukkan ke Kabupaten Pelalawan atau Rokan Hulu.

Ini semua terjadi karena keberadaan hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut semakin memperkecil kemampuan daerah memperluas peruntukan wilayahnya. "Misalnya lagi Kota Dumai yang hanya 30% dari luas wilayahnya dapat dipergunakan untuk pengembangan. Selebihnya sudah merupakan wilayah konsesi perusahaan perkebunan serta peruntukan hutan lindung dan konservasi," jelas Zulkfili.

Tapi masalah ini tidak akan pernah selesai jika kabupaten/kota mempertahankan egonya masing-masing dalam mengelola wilayahnya. Karena harus dipahami daerahlah yang harus menyesuaikan pengembangan kawasannya dengan TGHK.

"TGHK itu ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan sejak 1986. Sedangkan RTRWP Riau ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1994. Dan kabupaten sendiri yang harus menyesuaikan peruntukan pengembangan kawasannya agar tidak tumpang tindih dengan TGHK," jelas Zulkifli.

Kawasan hutan baik yang berstatus lindung, konservasi, taman nasional, ataupun suaka margasatwa seperti yang tercantum dalam peta TGHK tidak bisa dikutak kutik atau dialihfungsikan oleh kabupaten/kota. Pengalihan status hanya bisa dilakukan atas persetujuan DPR apakah status kawasan hutan tersebut bisa dilepaskan menjadi kawasan non hutan. "Semuanya harus sesuai prosedur bila daerah ingin kawasan hutan yang ada dilepaskan untuk pengembangan wilayahnya," jelasnya.

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Upaya Pencurian Diduga Picu Kebocoran Pipa Minyak Chevron di Duri
- Pasca Bocor, Lokasi Pipa Chevron Terbuka Tanpa Garis Pembatas
- Genangi Lahan dan Perkebunan Warga,
Kembali, Pipa Minyak Chevron di Duri Meledak

- BBPOM Pekanbaru Uji Puluhan Produk Makanan di Bengkalis
- Pagi Ini Hotspot Nihil, Sudah 1.868,96 Hektar Luasan Lahan Terbakar di Riau
- Kerjasama Pihak Ketiga, Dishub Pekanbaru Miliki 100 Separator
- Produksi Sampah di Kota Pekanbaru Lampau 500 Ton Sehari


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com