Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 21:09
Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK


Jum’at, 24 Maret 2017 20:24
Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga


Jum’at, 24 Maret 2017 20:17
Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah

Jum’at, 24 Maret 2017 19:45
Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau


Jum’at, 24 Maret 2017 19:31
Bupati Kuansing Imbau Masyarakat Salat Subuh Berjamaah ke Masjid

Jum’at, 24 Maret 2017 19:26
PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri

Jum’at, 24 Maret 2017 19:19
PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan

Jum’at, 24 Maret 2017 19:15
Bupati Kukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi

Jum’at, 24 Maret 2017 19:07
2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional


Jum’at, 24 Maret 2017 19:04
Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 18 Maret 2009 16:36
Revisi Tata Ruang Riau Terhadang Kepentingan Kabupaten

Tata Ruang Provinsi Riau sudah mendesak direvisi, namun prosesnya berjalan lambat, karena terhadang kepentingan kabupaten dan kota.

Riauterkini-PEKANBARU-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Riau yang sudah berlangsung sejak 2001 lalu hingga kini tak kunjung usai. Pasalnya begitu banyak kepentingan kabupaten/kota di Riau terhadap peruntukan hutan di wilayahnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf di Pekanbaru, Rabu, (18/3) kepada wartawan mengatakan masih sangat sulit untuk memaduserasikan antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimiliki Pemerintah Pusat dengan RTRWP Riau. Oleh karena itu Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur termasuk Provinsi yang hingga belum memiliki RTRWP. "Banyak daerah kabupaten/kota yang tidak menginginkan kawasan hutan ada di wilayah mereka. Ini yang membuat sulit sekali memaduserasikan antara TGHK dan RTRWP," kata Zulkifli.

Ia mencontohkan Kabupaten Kuantan Singingi yang menolak kawasan hutan lindung berada di daerahnya. Dan meminta kawasan hutan masuk ke daerah tetangganya Kabupaten Indragiri Hulu. Begitupun dengan Kabupaten Kampar yang meminta kawasan hutan lindung dan konservasi dimasukkan ke Kabupaten Pelalawan atau Rokan Hulu.

Ini semua terjadi karena keberadaan hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut semakin memperkecil kemampuan daerah memperluas peruntukan wilayahnya. "Misalnya lagi Kota Dumai yang hanya 30% dari luas wilayahnya dapat dipergunakan untuk pengembangan. Selebihnya sudah merupakan wilayah konsesi perusahaan perkebunan serta peruntukan hutan lindung dan konservasi," jelas Zulkfili.

Tapi masalah ini tidak akan pernah selesai jika kabupaten/kota mempertahankan egonya masing-masing dalam mengelola wilayahnya. Karena harus dipahami daerahlah yang harus menyesuaikan pengembangan kawasannya dengan TGHK.

"TGHK itu ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan sejak 1986. Sedangkan RTRWP Riau ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1994. Dan kabupaten sendiri yang harus menyesuaikan peruntukan pengembangan kawasannya agar tidak tumpang tindih dengan TGHK," jelas Zulkifli.

Kawasan hutan baik yang berstatus lindung, konservasi, taman nasional, ataupun suaka margasatwa seperti yang tercantum dalam peta TGHK tidak bisa dikutak kutik atau dialihfungsikan oleh kabupaten/kota. Pengalihan status hanya bisa dilakukan atas persetujuan DPR apakah status kawasan hutan tersebut bisa dilepaskan menjadi kawasan non hutan. "Semuanya harus sesuai prosedur bila daerah ingin kawasan hutan yang ada dilepaskan untuk pengembangan wilayahnya," jelasnya.





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Program Desa Bebas Api Rintisan PT RAPP Efektif Cegah Kebakaran
- Kerusakan Kebun Kelapa Makin Parah,
Petani Inhil Desak Anak Perusahaan PT Surya Dumai Ganti Kerugian

- Pemko Pekanbaru tak Punya Anggaran Penanggulangan Banjir
- Sungai Kampar Surut, Justru 12 Sekolah di Pelalawan Kebanjiran
- Longsor di Tebing Sungai Kuantan Disebabkan PETI
- 2016, Kasus HIV/Aids di Pekanbaru Meningkat
- Tiga Unit Rumah Ludes Terbakar di Tembilahan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 174.129.67.45
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com