Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 18 Agustus 2017 19:11
Kemendagri Dorong Pencegahan Korupsi di Daerah

Jum’at, 18 Agustus 2017 18:59
Permudah Informasi Kamar Perawatan,
Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan Wajib Miliki Aplicares


Jum’at, 18 Agustus 2017 18:22
Kulit Mengelupas, Gubri Jenguk Bayi Mengidap Penyakit Aneh di RSUD Arifin Ahmad

Jum’at, 18 Agustus 2017 18:08
Setelah Bangun Jaringan Listrik,
PT EMP Bentu Kembali Bantu Travo untuk Warga Muaro Sako, Pelalawan


Jum’at, 18 Agustus 2017 17:02
Evaluasi UPT Lama, Pemprov Bentuk 57 UPT Baru

Jum’at, 18 Agustus 2017 16:51
MCM Production Gandeng Parjo Gelar Unity Pitstop

Jum’at, 18 Agustus 2017 16:49
Universitas Riau Dukung Program Budidaya Kurma di Desa Babussalam, Rohul

Jum’at, 18 Agustus 2017 15:26
Bupati Inhil Serap Informasi dan Aspirasi Masyarakat Melalui Kunjungan Kerja

Jum’at, 18 Agustus 2017 15:20
Beratnya Hampir Satu Ton,
Presiden Joko Widodo Kurbankan Seekor Sapi untuk Riau


Jum’at, 18 Agustus 2017 14:50
Tergerus Abrasi, Wisata Ombak Bono di Teluk Meranti Terancam Hilang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 18 Maret 2009 16:36
Revisi Tata Ruang Riau Terhadang Kepentingan Kabupaten

Tata Ruang Provinsi Riau sudah mendesak direvisi, namun prosesnya berjalan lambat, karena terhadang kepentingan kabupaten dan kota.

Riauterkini-PEKANBARU-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Riau yang sudah berlangsung sejak 2001 lalu hingga kini tak kunjung usai. Pasalnya begitu banyak kepentingan kabupaten/kota di Riau terhadap peruntukan hutan di wilayahnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf di Pekanbaru, Rabu, (18/3) kepada wartawan mengatakan masih sangat sulit untuk memaduserasikan antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimiliki Pemerintah Pusat dengan RTRWP Riau. Oleh karena itu Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur termasuk Provinsi yang hingga belum memiliki RTRWP. "Banyak daerah kabupaten/kota yang tidak menginginkan kawasan hutan ada di wilayah mereka. Ini yang membuat sulit sekali memaduserasikan antara TGHK dan RTRWP," kata Zulkifli.

Ia mencontohkan Kabupaten Kuantan Singingi yang menolak kawasan hutan lindung berada di daerahnya. Dan meminta kawasan hutan masuk ke daerah tetangganya Kabupaten Indragiri Hulu. Begitupun dengan Kabupaten Kampar yang meminta kawasan hutan lindung dan konservasi dimasukkan ke Kabupaten Pelalawan atau Rokan Hulu.

Ini semua terjadi karena keberadaan hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut semakin memperkecil kemampuan daerah memperluas peruntukan wilayahnya. "Misalnya lagi Kota Dumai yang hanya 30% dari luas wilayahnya dapat dipergunakan untuk pengembangan. Selebihnya sudah merupakan wilayah konsesi perusahaan perkebunan serta peruntukan hutan lindung dan konservasi," jelas Zulkfili.

Tapi masalah ini tidak akan pernah selesai jika kabupaten/kota mempertahankan egonya masing-masing dalam mengelola wilayahnya. Karena harus dipahami daerahlah yang harus menyesuaikan pengembangan kawasannya dengan TGHK.

"TGHK itu ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan sejak 1986. Sedangkan RTRWP Riau ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1994. Dan kabupaten sendiri yang harus menyesuaikan peruntukan pengembangan kawasannya agar tidak tumpang tindih dengan TGHK," jelas Zulkifli.

Kawasan hutan baik yang berstatus lindung, konservasi, taman nasional, ataupun suaka margasatwa seperti yang tercantum dalam peta TGHK tidak bisa dikutak kutik atau dialihfungsikan oleh kabupaten/kota. Pengalihan status hanya bisa dilakukan atas persetujuan DPR apakah status kawasan hutan tersebut bisa dilepaskan menjadi kawasan non hutan. "Semuanya harus sesuai prosedur bila daerah ingin kawasan hutan yang ada dilepaskan untuk pengembangan wilayahnya," jelasnya.




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Tergerus Abrasi, Wisata Ombak Bono di Teluk Meranti Terancam Hilang
- Puskesmas Rambah Hilir, Rohul Beri Penghargaan Tiga Desa Tersehat
- Tak Percaya Kerja Pemko Dumai,
APLD Laporkan Tumpahan Minyak PT Nagamas ke Pusat

- Jembatan Mawar Merah Duri Ambruk, Seorang Pemotor Terluka
- Buaya Muncul di Batang Lubuh Desa Babussalam, Warga Dilarang Beraktifitas di Sungai
- ICCO Coorperation dan Scale Up Taja Ekapedisi Jelajah Produk Asal Riau di Teluk Meranti
- Diduga Milik PT Parawira,
Polres Pelalawan Selidiki Karlahut di Pangkalan Gondai



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.82.122
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com