Untitled Document
Rabu, 23 Syawwal 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Rabu, 20 Agustus 2014 15:14
LAM Riau Turun ke Pungkat, Inhil,
Polisi Mestinya Menyelidiki Penyebab Warga Marah ke PT SAL


Rabu, 20 Agustus 2014 15:10
Dugaan Korupsi Bibit Karet,
Polres Bengkalis Tahan 5 PNS dan Seorang Kontraktor


Rabu, 20 Agustus 2014 14:34
RSUD Duri Keluhkan Kekurangan Mobil Ambulan

Rabu, 20 Agustus 2014 14:08
Jaksa KPK Serahkan Memori Kasasi untuk Terdakwa Rusli Zainal

Rabu, 20 Agustus 2014 13:53
Riau Ikuti Lomba MTQ Korpri Nasional di Banda Aceh

Rabu, 20 Agustus 2014 13:22
Jasad Bayi Perempuan Ditemukan di Belakang Terminal Inhu

Rabu, 20 Agustus 2014 13:19
Periode 2014-2019,
Suparman Bakal jadi Alumni Unri Pertama Jadi Ketua DPRD Riau




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 5 Agustus 2007 16:50
Bakar Lahan,
BKSDA Riau Segera Tuntut PT. Mekarsari Alam Lestari


Langkah tegas akan ditempuh BKSDA Riau terhadap perusahaan yang terbukti membakar lahannya. Dalam waktu dekat PT. Mekarsari Alam Lestari akan segera dimejahijaukan.

Riauterkini-PEKANBARU- PT. Mekarsari Alam Lestari (MAL) akan segera diseret ke pengadilan oleh Balai Konservasi Sumber Dayal Alam (BKSDA) Riau. Langkah ini diambil BKSDA Riau setelah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut tak mengindahkan peringatan untuk tidak membakar lahan. Sebelumnya BKSDA Riau menemukan lahan sekitar 40 hektar di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, milik perusahaan tersebut yang dibakar.

“Kita sudah peringatkan perusahaan itu untuk tidak membakar, namun tetap membandel, makanya segera kami tuntut karena melanggar komitemnenya. Dan yang akan kami tuntut bukan pekerja lapangannya, tetapi pihak perusahaan. Selama ini hanya rakyat kecil yang jadi kambing hitam. Kali harus menyentuh hingga ke Asiong, Direktur Utama perusahaan ini,” ujar Kepala BKSDA Riau Rachman Siddik kepada wartawan kemarin di Pekanbaru.

Perusahaan ini, kata Rachman pernah kedapatan membakar lahannya pada Februari lalu. Setelah itu pemimpin proyek perusahaan ini Fahrudin Lubis membuat komitemen kepada BKSDA untuk tidak membakar lahannya kembali. Namun nyatanya pada pertengahan Juli lalu, lahan perusahaan ini kembali dibakar dengan luasan sekitar 40 hektar.

Perusahaan ini diduga kuat telah melanggar Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua peraturan ini jelas-jelas telah melarang tindakan membakar dalam pembukaan dan pembersihan lahan baik hutan maupun perkebunan.

, Menurut Rachman saat ini pihaknya sedang menyusun pemberkasan tuntutan kepada anak perusahaan Duta Palma Nusantara tersebut. Termasuk rencana BKSDA mendatangkan saksi ahli kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor Dr Bambang Heru.

Upaya lain untuk memperkuat upaya penuntutan hukum terhadap PT MAL juga dilakukan dengan meminta dukungan dari berbagai instansi mulai dari Departemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan, Kepolisian Sektor (Polsek) Kerumutan.

“Kami surati semua instansi tadi agar mereka bisa mendukung upaya penuntutan ini. Karena ini juga untuk mendukung program pemerintah meniadakan kabut asap dengan cara zero burning. Kami berharap dengan tuntutan ini memberi efek jera kepada perusahaan agar tidak membakar lahannnya lagi,” jelanya.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Ajun Komisari Besar (AKB) Zulkifli mengatakan pihak kepolisian sangat mendukung upaya hukum yang dilakukan BKSDA terhadap PT MAL. “Kami akan bantu penyidik BKSDA secara teknis terutama dalam mengumpulkan barang bukti dalam menyusun pemberkasan,” kata Zulkifli.

Ia menambahakan upaya penegakan hukum terhadap para pembakar lahan terus dilakukan kepolisian. Selain itu pihak kepolisian, pada 8 Mei lalu juga sudah meminta kepada sekitar 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau untuk tidak membakar lahan. “Kami akan cek apakah PT MAL termasuk satu dari 200 perusahan yang ikut menandatangani komitemnen untuk tidak membakar lahan tadi. Bila ternyata mereka ikut tandatangan, semakin kuat upaya tuntutan hukum terhadap mereka. Karena Kepala Polda sendiri sudah mengingatkan dan mengancam para perusahaan tersebut jika membakar lahan akan diperkarakan,” jelasnya.

Sementara itu dari pantauan satelit National Oceanographic Atmposheric Adminitration (NOAA) 18 menunjukkan, pada Jum’at, (3/8) lalu terdapat 8 titik panas di Riau. Titik panas tersebut muncul di Kabupaten Pelalawan 4, dan Kabupaten Indragiri Hulu 4.

Kepala BKSDA Rachman mengatakan jumlah ini meningkat karena dua hari sebelumnya titik panas tidak muncul di Riau. “Kami masih menunggu laporan satelit apakah titik panas itu menunjukkan suhu yang terus meningkat. Tapi sejauh ini suhunya terus menurun pada titik panas di dua daerah tadi. Mungkin api yang muncul sudah padam,” jelasnya. ***(mad)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Karhutla Terus Berulang,
Sawit Watch Nilai Minim Komitmen Pemerintah Jaga Lahan Gambut

- BP REDD+ dan UR Komit Tingkatkan Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan
- Bioethanol Nipah Asal Bengkalis Raih Penghargaan Energi Prakarsa Kemen ESDM
- KNPI Dumai Minta Taman Bukit Gelanggang Dibenahi
- Kapolres Pelalawan Komit Berantas Karhutla
- Flying Squad RAPP dan WWF Lakukan Patroli Gabungan
- Lepas 3 Ribu Bibit Ikan Baung, RAPP Dukung Kawasan Lindung Segati dan Desa Pelalawan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.234.234.198
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com