Untitled Document
Kamis, 28 Zulhijjah 1435 H |
Home > Lingkungan >>

Berita Terhangat..
Kamis, 23 Oktober 2014 11:43
Dilantik Bersama Tiga Wakil, Dani Resmi Ketua DPRD Inhil

Kamis, 23 Oktober 2014 11:38
Pemprov Riau Berkemugkinan Lanjutkan Program UED-SP

Kamis, 23 Oktober 2014 11:36
Demo, GERTAK Ungkapkan Kekecewaan pada Kinerja Wako Firdaus

Kamis, 23 Oktober 2014 11:34
KUA dan PPAS APBDP Rohul 2014 Disepakati Rp1.449 Triliun

Kamis, 23 Oktober 2014 11:30
Rp66 Miliar Bansos dan Dana Hibah Pemkab Pelalawan Siap Dicairkan

Kamis, 23 Oktober 2014 10:51
Istri dan Anak-anak Urus Izin Jenguk Gubri Nonaktif di Rutan Guntur

Kamis, 23 Oktober 2014 10:48
439 Pelamar CPNS Pemko Pekanbaru tak Daftar Ulang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 5 Agustus 2007 16:50
Bakar Lahan,
BKSDA Riau Segera Tuntut PT. Mekarsari Alam Lestari


Langkah tegas akan ditempuh BKSDA Riau terhadap perusahaan yang terbukti membakar lahannya. Dalam waktu dekat PT. Mekarsari Alam Lestari akan segera dimejahijaukan.

Riauterkini-PEKANBARU- PT. Mekarsari Alam Lestari (MAL) akan segera diseret ke pengadilan oleh Balai Konservasi Sumber Dayal Alam (BKSDA) Riau. Langkah ini diambil BKSDA Riau setelah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut tak mengindahkan peringatan untuk tidak membakar lahan. Sebelumnya BKSDA Riau menemukan lahan sekitar 40 hektar di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, milik perusahaan tersebut yang dibakar.

“Kita sudah peringatkan perusahaan itu untuk tidak membakar, namun tetap membandel, makanya segera kami tuntut karena melanggar komitemnenya. Dan yang akan kami tuntut bukan pekerja lapangannya, tetapi pihak perusahaan. Selama ini hanya rakyat kecil yang jadi kambing hitam. Kali harus menyentuh hingga ke Asiong, Direktur Utama perusahaan ini,” ujar Kepala BKSDA Riau Rachman Siddik kepada wartawan kemarin di Pekanbaru.

Perusahaan ini, kata Rachman pernah kedapatan membakar lahannya pada Februari lalu. Setelah itu pemimpin proyek perusahaan ini Fahrudin Lubis membuat komitemen kepada BKSDA untuk tidak membakar lahannya kembali. Namun nyatanya pada pertengahan Juli lalu, lahan perusahaan ini kembali dibakar dengan luasan sekitar 40 hektar.

Perusahaan ini diduga kuat telah melanggar Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua peraturan ini jelas-jelas telah melarang tindakan membakar dalam pembukaan dan pembersihan lahan baik hutan maupun perkebunan.

, Menurut Rachman saat ini pihaknya sedang menyusun pemberkasan tuntutan kepada anak perusahaan Duta Palma Nusantara tersebut. Termasuk rencana BKSDA mendatangkan saksi ahli kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor Dr Bambang Heru.

Upaya lain untuk memperkuat upaya penuntutan hukum terhadap PT MAL juga dilakukan dengan meminta dukungan dari berbagai instansi mulai dari Departemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan, Kepolisian Sektor (Polsek) Kerumutan.

“Kami surati semua instansi tadi agar mereka bisa mendukung upaya penuntutan ini. Karena ini juga untuk mendukung program pemerintah meniadakan kabut asap dengan cara zero burning. Kami berharap dengan tuntutan ini memberi efek jera kepada perusahaan agar tidak membakar lahannnya lagi,” jelanya.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Ajun Komisari Besar (AKB) Zulkifli mengatakan pihak kepolisian sangat mendukung upaya hukum yang dilakukan BKSDA terhadap PT MAL. “Kami akan bantu penyidik BKSDA secara teknis terutama dalam mengumpulkan barang bukti dalam menyusun pemberkasan,” kata Zulkifli.

Ia menambahakan upaya penegakan hukum terhadap para pembakar lahan terus dilakukan kepolisian. Selain itu pihak kepolisian, pada 8 Mei lalu juga sudah meminta kepada sekitar 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau untuk tidak membakar lahan. “Kami akan cek apakah PT MAL termasuk satu dari 200 perusahan yang ikut menandatangani komitemnen untuk tidak membakar lahan tadi. Bila ternyata mereka ikut tandatangan, semakin kuat upaya tuntutan hukum terhadap mereka. Karena Kepala Polda sendiri sudah mengingatkan dan mengancam para perusahaan tersebut jika membakar lahan akan diperkarakan,” jelasnya.

Sementara itu dari pantauan satelit National Oceanographic Atmposheric Adminitration (NOAA) 18 menunjukkan, pada Jum’at, (3/8) lalu terdapat 8 titik panas di Riau. Titik panas tersebut muncul di Kabupaten Pelalawan 4, dan Kabupaten Indragiri Hulu 4.

Kepala BKSDA Rachman mengatakan jumlah ini meningkat karena dua hari sebelumnya titik panas tidak muncul di Riau. “Kami masih menunggu laporan satelit apakah titik panas itu menunjukkan suhu yang terus meningkat. Tapi sejauh ini suhunya terus menurun pada titik panas di dua daerah tadi. Mungkin api yang muncul sudah padam,” jelasnya. ***(mad)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Permintaan CPO Eropa Tinggi,
Diprediksi Terjadi Perluasan Kebun Sawit Indonesia

- Pengendara Diminta Waspda di Proyek Betonisasi KM Simpang Beringin-Meredan
- Sukses Nihilkan Karhula, RAPP Beri Hadiah Kelurahan Teluk Meranti
- Workshop Geojournalime SIEJ di TNTN,
BPN Inhu Terbitkan Sertifikat untuk 6 Ribu Hektar di TNTN

- Audit Kepatuhan UKP4,
17 Perusahaan Dianggap Perusak Hutan

- Audit Kepatuhan Provinsi,
Bengkalis yang Patuh Cegah Karhutla di Riau

- RAPP Paparkan Konsep CD dan Penanggulangan Karhutla di Kuansing


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.84.199
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com