Untitled Document
Jumat, 24 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 24 April 2014 22:14
Kenalkan Busana Daerah pada Anak,
Semarak Kartini, Alfamart Gelar Lomba Fashion Show


Kamis, 24 April 2014 21:55
Seorang Lukan, Kebakaran Ludeskan Rumah Pimpinan Gereja di Rohul

Kamis, 24 April 2014 21:14
Polhut Kuansing Dihadang Perambah di Hutan Margasatwa Rimbang Baling

Kamis, 24 April 2014 21:06
Buka Lapangan Kerja, Disnakertrans Dumai Koordinasi dengan Perusahaan

Kamis, 24 April 2014 21:02
70 Hektar Kebun Sawit Pemkab Kuansing Diserobot Warga Sumbar

Kamis, 24 April 2014 20:58
400 KK di Rohul Jadi Target Program KWH Listrik Gratis

Kamis, 24 April 2014 20:36
Golkar Akan Usung Suparman Jadi Ketua DPRD Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 2 Juni 2013 18:09
Dimenangkan MA, Warga Kuansing tak Bisa Urus Sertifikat Tanah

Seorang warga Kuansing dimenangkan Mahkamah Agung dalam kasus sengketa tanah. Ironisnya, ia tetap saja tak bisa mengurus sertifikat di BPN.

Riau terkini-TALUK KUANTAN- Kendatipun Makkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pada tahun 2010 lalu, terkait kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Jalur Dua RT 08 Dusun Sungai Lintang, Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) namun hingga kini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kuansing belum berpihak terhadap keputusan MA tersebut.

Penilaian tersebut disampaikan JC. Ferdinandus alis Yakoc, salah seorang ahli waris pemilik tanah tersebut kepada riauterkinicom di Teluk Kuantan, Ahad (2/6/13), karena hingga saat ini pihaknya tak bisa mengurus sertifikat tanah tersebut di BPN.

"Tanah ini sah milik kami, namun begitu kami mau mengurus sertifikatnya, kenapa BPN kok masih belum mau menerbitkannya?" keluhnya.

Dasar ahli waris mengklaim kepemilikan sebidang tanah itu sebut Yacob yakni berdasarkan surat jual beli Oemar husin dengan Djanobi pada tanggal 1 Oktober 1956 yang diawali dengan surat jual beli nomor 2/1939 bertanggal 10 Februari 1939, namun entah mengapa tanpa sepengetahuanya tanah tersebut telah bersertifikat. "belakangan ini baru saya ketahui telah terbit sertifikat sebanyak 5 buah," kata Yacob.

Diceritakannya, sertifikat yang sudah diterbitkan antara lain, tergugat I mengantongi sertifikat hak milik No.5906 seluas 19.530 M2,tergugat kedua sertifikat No.5908 seluas 19.650 M2, tergugat III sertifikat No.5904 seluas 18.920 M2, tergugat IV sertifikat No. 5905 seluas 10.285 M2, dan tergugat v juga mengantongi sertifikat No. 5907 seluas 19.490 M2 sertifikat tanah tersebut diterbitkan oleh BPN Kuansing pada tahun 1993 silam.

Dijelaskan Yacob, beberapa tahun yang lalu Alm. Hamzah Djonobi pada tanggal 1 oktober 1956 telah membeli tanah kebun (dahulu disebut kebun getah) di Taluk kuantan dari Oemar Hoesin, namun seiringnya dengan pesatnya pembangunan di kota Taluk Kuantan, tanah tersebut sekarang sudah terletak di jalan jalur dua RT 08, Dusun Sungai Lintang, Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah.

Sertifikat yang di buat pada tahun 1993 oleh para tergugat tersebut, pihak penggugat (keluarga alm.Hamzah Djanobi-red) melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat. hasilnya pengadilan Negeri Rengat pada tahun 2007 memutuskan bahwa status kepemilikan sebidang tanah itu sah dimiliki oleh pewaris dari Alm.Hamzah Djanobi.

Selain itu, jual beli antara Oemar husin dengan Djanobi pada tanggal 1 Oktober 1956 yang diawali dengan surat jual beli nomor 2/1939 bertanggal 10 Februari 1939 pengadilan mengatakan dengan tegas sah dan berharga.

Lebih lanjut Yacob menuturkan, dalam persidangan tersebut penggugat tidak saja melakukan gugatan terhadap 5 orang tergugat, bahkan dalam hal ini pihak penggugat juga melakukan gugatan terhadap BPN Kuansing, karena telah menerbitkan sertifikat diatas tanah warisan milik Djonobi. sehingga pengadilan negeri rengan dalam amar putusan nya menyatakan bahwa BPN Kuansing dalam hal ini telah melawan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Namun begitu tergugat mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Pekanbaru, putusan pengadilan negeri rengat dinyatakan batal dengan mengeluarkan surat putusan nomor 73/PD/2008/PT.R tanggal 20 agustus 2008.Dimana dalam putusan tersebut pengdilan tinggi memutusan menolak gugatan para terbanding/penggugat untuk keseluruhnya. kalau dilihat dari amar putusan pengadilan tinggi tersebut, tanah yang bersengketa tersebut kini berstatus quo.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut dianggap nyeleneh. Karena itu ditempuhlah upaya kasasi ke MA.

Pada tanggal 21 Juli 2010 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Bahkan dalam putusan MA itu tanah yang terletak di Jalan Jalur Dua RT 08, Dusun Sungai Lintang, Desa Beringin tersebut dengan batas-batas, sebelah selatan tanah Rawang, sebelah Utara SEMA dan Rawang, sebelah Barat dengan tanah Datuk Bastiar dan Ridwan dan sebelah Timur dengan tanah Budi dan Almarhum Djonobi adalah sah dimiliki oleh ahliwaris Djonobi.

Sayangnya meskipun sudah dimenangkan MA, namun pihak ahli waris justru tak bisa mengurus sertifikat, karena BPN Kuansing terlanjur mengeluarkan tiga sertifikat di atas tanah trsebut.

"Baru-baru ini kami mau mengurus sertifikatnya, BPN tidak mau mengeluarkannya, karena ada lagi orang lain yang mengaku juga memiliki sertifikat atas sebidang tanah itu juga, sertifikatnya juga diterbitkan oleh BPN Kuansing tahun 2003" kata Yacob dengan nada kesal.

Sementara menurut Yacob, sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1993 lalu, MA dengan tegas mengatakan tidak sah, apalagi sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2003 silam.

"Kami mencurigai, BPN sudah main mata dengan pihak lain, mungkin ini hanya sebagian kecil dari permainan mereka, tidak menutup kemungkinan banyak lagi sertifikat tanah masyarakat yang digandakan oleh BPN Kuansing saat ini," tuding Yacob.

Sementara itu Kasubag Tata Usaha BPN Kuansing Masyuri ketika dikonfirmasi riauterkinicom belum lama ini, justru merasa bingung dengan banyaknya tanah masyarakat tumpah tindih. Bahkan, ia mengaku tidak tahu pasti tanah yang dipermasalahkan tersebut.

"Kalau mengenai itu (sertifikat ganda-red) saya tidak mengetahui, coba saja langsung ke Pak Ari Wahyudi (Kaur Perencanaan dan Keuangan BPN Kuansing.red)," kata Masyuri.

Sayangnya hingga berita diturunkan Ari Wahyudi belum berhasil dikonfirasi.***(dri)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
hermina sujono hadi
mungkin dalam gugatannya tidak mencantumkan PENGADILAN MEMERINTAHKAN MEMBATALKAN BEBERAPA SERTIFIKAT (berikut nomor , subyek hak dll ) ,sebab MAJELIS HAKIM TIDAK AKAN MEMUTUS PERKARA YG TIDAK DIMOHON ) ...

hermina sujono hadi
mungkin dalam gugatannya tidak mencantumkan PENGADILAN MEMERINTAHKAN MEMBATALKAN BEBERAPA SERTIFIKAT (berikut nomor , subyek hak dll ) ,sebab MAJELIS HAKIM TIDAK AKAN MEMUTUS PERKARA YG TIDAK DIMOHON ) ...

hermina sujono hadi
mungkin dalam gugatannya tidak mencantumkan PENGADILAN MEMERINTAHKAN MEMBATALKAN BEBERAPA SERTIFIKAT (berikut nomor , subyek hak dll ) ,sebab MAJELIS HAKIM TIDAK AKAN MEMUTUS PERKARA YG TIDAK DIMOHON ) ...

kutu loncat
layaknya kepala BPN Kuansing di copot bahkan kalau bisa dipecat skalian, dari pada hidup tapi menyengsarakan rakyat bajingan kau BPN, mampus kau

kutu loncat
layaknya kepala BPN Kuansing di copot bahkan kalau bisa dipecat skalian, dari pada hidup tapi menyengsarakan rakyat bajingan kau BPN, mampus kau

kutu loncat
layaknya kepala BPN Kuansing di copot bahkan kalau bisa dipecat skalian, dari pada hidup tapi menyengsarakan rakyat bajingan kau BPN, mampus kau

kutu loncat
layaknya kepala BPN Kuansing di copot bahkan kalau bisa dipecat skalian, dari pada hidup tapi menyengsarakan rakyat bajingan kau BPN, mampus kau

kutu loncat
layaknya kepala BPN Kuansing di copot bahkan kalau bisa dipecat skalian, dari pada hidup tapi menyengsarakan rakyat

mafia
aparat penegak hukum di daerah termasuk BPN sdh termakan "SUAP" alias "angpao". BPN dan pejabatnya banyak yg mafia, mereka bekerja bukan atas dasar hukum, mereka berkerja atas dasar "DUIT". Jika ada duit maka sertifikat mudah untuk didapat, apalagi d

SEHARUSNYA KA BPN NYA YANG DILAPORKAN KE POLISI ATAU JAKSA, PASTI DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TSB TEL
USUT TUNTAS POLRES KUANSING ATAU KEJARI TALUKKUANTAN

SEHARUSNYA KA BPN NYA YANG DILAPORKAN KE POLISI ATAU JAKSA, PASTI DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TSB TEL
USUT TUNTAS POLRES KUANSING ATAU KEJARI TALUKKUANTAN

SEHARUSNYA KA BPN NYA YANG DILAPORKAN KE POLISI ATAU JAKSA, PASTI DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TSB TEL
USUT TUNTAS POLRES KUANSING ATAU KEJARI TALUKKUANTAN

SEHARUSNYA KA BPN NYA YANG DILAPORKAN KE POLISI ATAU JAKSA, PASTI DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TSB TEL
USUT TUNTAS POLRES KUANSING ATAU KEJARI TALUKKUANTAN

SEHARUSNYA KA BPN NYA YANG DILAPORKAN KE POLISI ATAU JAKSA, PASTI DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TSB TEL
USUT TUNTAS POLRES KUANSING ATAU KEJARI TALUKKUANTAN


Berita Hukum lainnya..........
- Seorang Lukan, Kebakaran Ludeskan Rumah Pimpinan Gereja di Rohul
- Polhut Kuansing Dihadang Perambah di Hutan Margasatwa Rimbang Baling
- 70 Hektar Kebun Sawit Pemkab Kuansing Diserobot Warga Sumbar
- Berkas Perkara Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
- Kapolresta Sarankan ATM dan Swalayan Pakai Jasa Pengamanan
- Protes Peserta Asing MTQ,
Anggota DPRD Rohil Ditampar Ketua LPTQ Bagansinembang

- Demo Melawan Lupa, JSKK Riau Tuntut Penuntasan Kasus HAM


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.160.82
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com