Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 18 Juni 2018 18:57
Syarwan Hamid Yakin Syamsuar-Edy Nasution Mampu Bawa Riau Sejahtera

Senin, 18 Juni 2018 17:30
Sekdakab Inhil Hadiri Halal Bi Halal dan Deklarasi Milad Kecamatan GAS

Senin, 18 Juni 2018 16:25
Liburan Lebaran, Danau Kajwid dan Pantai Kute Diserbu Pengunjung

Senin, 18 Juni 2018 16:25
Patroli Polisi Gagalkan Perampokan Mesin ATM di Pekanbaru

Senin, 18 Juni 2018 16:17
BPBD Inhil Ingatkan Warga Waspada Longsor Susulan

Senin, 18 Juni 2018 14:06
Wan Abu Bakar Sebut Syamsuar-Edy Nasution Punya Rekam Jejak yang Meyakinkan

Senin, 18 Juni 2018 12:50
Puncak Arus Balik ke Pekanbaru Diprediksi Terjadi Besok dan Lusa

Senin, 18 Juni 2018 12:15
DIhadiri Syamsuar, Konser Artis Nias Top jadi Istimewa

Senin, 18 Juni 2018 11:25
Longsor Ancam Jalan Nasional di Inhill, Dinas PUPR Riau Langsung Berkoordinasi Dengan PJN

Senin, 18 Juni 2018 09:29
Nyaris Amblaskan Jalan Nasional,
PUPR Riau Langsung Berkoordinasi dengan PJN Atasi Longsor Tembilahan


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 2 Juni 2013 18:09
Dimenangkan MA, Warga Kuansing tak Bisa Urus Sertifikat Tanah

Seorang warga Kuansing dimenangkan Mahkamah Agung dalam kasus sengketa tanah. Ironisnya, ia tetap saja tak bisa mengurus sertifikat di BPN.

Riau terkini-TALUK KUANTAN- Kendatipun Makkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pada tahun 2010 lalu, terkait kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Jalur Dua RT 08 Dusun Sungai Lintang, Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) namun hingga kini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kuansing belum berpihak terhadap keputusan MA tersebut.

Penilaian tersebut disampaikan JC. Ferdinandus alis Yakoc, salah seorang ahli waris pemilik tanah tersebut kepada riauterkinicom di Teluk Kuantan, Ahad (2/6/13), karena hingga saat ini pihaknya tak bisa mengurus sertifikat tanah tersebut di BPN.

"Tanah ini sah milik kami, namun begitu kami mau mengurus sertifikatnya, kenapa BPN kok masih belum mau menerbitkannya?" keluhnya.

Dasar ahli waris mengklaim kepemilikan sebidang tanah itu sebut Yacob yakni berdasarkan surat jual beli Oemar husin dengan Djanobi pada tanggal 1 Oktober 1956 yang diawali dengan surat jual beli nomor 2/1939 bertanggal 10 Februari 1939, namun entah mengapa tanpa sepengetahuanya tanah tersebut telah bersertifikat. "belakangan ini baru saya ketahui telah terbit sertifikat sebanyak 5 buah," kata Yacob.

Diceritakannya, sertifikat yang sudah diterbitkan antara lain, tergugat I mengantongi sertifikat hak milik No.5906 seluas 19.530 M2,tergugat kedua sertifikat No.5908 seluas 19.650 M2, tergugat III sertifikat No.5904 seluas 18.920 M2, tergugat IV sertifikat No. 5905 seluas 10.285 M2, dan tergugat v juga mengantongi sertifikat No. 5907 seluas 19.490 M2 sertifikat tanah tersebut diterbitkan oleh BPN Kuansing pada tahun 1993 silam.

Dijelaskan Yacob, beberapa tahun yang lalu Alm. Hamzah Djonobi pada tanggal 1 oktober 1956 telah membeli tanah kebun (dahulu disebut kebun getah) di Taluk kuantan dari Oemar Hoesin, namun seiringnya dengan pesatnya pembangunan di kota Taluk Kuantan, tanah tersebut sekarang sudah terletak di jalan jalur dua RT 08, Dusun Sungai Lintang, Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah.

Sertifikat yang di buat pada tahun 1993 oleh para tergugat tersebut, pihak penggugat (keluarga alm.Hamzah Djanobi-red) melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat. hasilnya pengadilan Negeri Rengat pada tahun 2007 memutuskan bahwa status kepemilikan sebidang tanah itu sah dimiliki oleh pewaris dari Alm.Hamzah Djanobi.

Selain itu, jual beli antara Oemar husin dengan Djanobi pada tanggal 1 Oktober 1956 yang diawali dengan surat jual beli nomor 2/1939 bertanggal 10 Februari 1939 pengadilan mengatakan dengan tegas sah dan berharga.

Lebih lanjut Yacob menuturkan, dalam persidangan tersebut penggugat tidak saja melakukan gugatan terhadap 5 orang tergugat, bahkan dalam hal ini pihak penggugat juga melakukan gugatan terhadap BPN Kuansing, karena telah menerbitkan sertifikat diatas tanah warisan milik Djonobi. sehingga pengadilan negeri rengan dalam amar putusan nya menyatakan bahwa BPN Kuansing dalam hal ini telah melawan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Namun begitu tergugat mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Pekanbaru, putusan pengadilan negeri rengat dinyatakan batal dengan mengeluarkan surat putusan nomor 73/PD/2008/PT.R tanggal 20 agustus 2008.Dimana dalam putusan tersebut pengdilan tinggi memutusan menolak gugatan para terbanding/penggugat untuk keseluruhnya. kalau dilihat dari amar putusan pengadilan tinggi tersebut, tanah yang bersengketa tersebut kini berstatus quo.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut dianggap nyeleneh. Karena itu ditempuhlah upaya kasasi ke MA.

Pada tanggal 21 Juli 2010 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Bahkan dalam putusan MA itu tanah yang terletak di Jalan Jalur Dua RT 08, Dusun Sungai Lintang, Desa Beringin tersebut dengan batas-batas, sebelah selatan tanah Rawang, sebelah Utara SEMA dan Rawang, sebelah Barat dengan tanah Datuk Bastiar dan Ridwan dan sebelah Timur dengan tanah Budi dan Almarhum Djonobi adalah sah dimiliki oleh ahliwaris Djonobi.

Sayangnya meskipun sudah dimenangkan MA, namun pihak ahli waris justru tak bisa mengurus sertifikat, karena BPN Kuansing terlanjur mengeluarkan tiga sertifikat di atas tanah trsebut.

"Baru-baru ini kami mau mengurus sertifikatnya, BPN tidak mau mengeluarkannya, karena ada lagi orang lain yang mengaku juga memiliki sertifikat atas sebidang tanah itu juga, sertifikatnya juga diterbitkan oleh BPN Kuansing tahun 2003" kata Yacob dengan nada kesal.

Sementara menurut Yacob, sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1993 lalu, MA dengan tegas mengatakan tidak sah, apalagi sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2003 silam.

"Kami mencurigai, BPN sudah main mata dengan pihak lain, mungkin ini hanya sebagian kecil dari permainan mereka, tidak menutup kemungkinan banyak lagi sertifikat tanah masyarakat yang digandakan oleh BPN Kuansing saat ini," tuding Yacob.

Sementara itu Kasubag Tata Usaha BPN Kuansing Masyuri ketika dikonfirmasi riauterkinicom belum lama ini, justru merasa bingung dengan banyaknya tanah masyarakat tumpah tindih. Bahkan, ia mengaku tidak tahu pasti tanah yang dipermasalahkan tersebut.

"Kalau mengenai itu (sertifikat ganda-red) saya tidak mengetahui, coba saja langsung ke Pak Ari Wahyudi (Kaur Perencanaan dan Keuangan BPN Kuansing.red)," kata Masyuri.

Sayangnya hingga berita diturunkan Ari Wahyudi belum berhasil dikonfirasi.***(dri)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Patroli Polisi Gagalkan Perampokan Mesin ATM di Pekanbaru
- Geger, Sesosok Mayat Ditemukan di Pelabuhan Nelayan di Bengkalis
- Kapal Pompong Terbalik, Satu Keluarga Nyaris Tenggelam di Selat Bengkalis
- Diduga Konsleting Listrik, Satu Rumah di Bengkalis Terbakar
- Kebakaran di Kotabaru, Inhil Ludeskan 57 Toko dan Rumah
- Kebakaran Saat Idul Fitri Ludeskan Puluhan Rumah di Kotabaru, Inhil
- Lebaran Aman, Polisi di Bengkalis Sambangi Rumah Ditinggal Mudik
- Diduga Sarang Pungli, Pos TLLK di Lintas Riau-Sumbar Dibongkar Polres Kampar
- Curi Komponen Alat Berat, Pria Ini Diringkus Polsek Tapung Hulu
- Yamaha V-Ixion Pemudik Terjun ke Sungai di Tambusai, 2 Korban Luka
- Belasan Kios di Pasar Logar, Kuansing Ludes Terbakar
- Gara-gara Marah Pacar Digoda, Pemuda Tembilahan Hulu Ini Dibacok
- Pedoman bagi Pengguna Jalan Saat Mudik,
Polres Kampar Terbitkan Buku Panduan Jalur Lintas Barat

- Sepekan sebelum dan Sesudah Pilgubri, Seluruh Tempat Hiburan di BS, Bengkalis Wajib Tutup
- Bea Cukai Dumai Amankan 5 Kilogram Sabu Tak Bertuan
- Waktu Kadaluarsa, PN Bengkalis Vonis Bebas Legislator dan Ajudannya dari Dugaan Politik Uang
- Pengadilan Tinggi Riau Kuatkan Putusan PN,
Palsukan Surat Tanah, Poniman Tetap Dihukum 1,5 Tahun Penjara

- Dugaan Politik Uang Legislator Bengkalis,
Sampaikan Replik Pembelaan, JPU Tetap pada Tuntutan

- Berbelit Berikan Keterangan,
Mantan Ketua DPRD Terancam Tersangka Keterangan Palsu dan TPPU

- Sidang Dugaan Politik Uang Legislator Bengkalis,
Sidang Lanjutan, JPU Akan Bacakan Replik Malam Ini



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com