Untitled Document
Senin, 17 Syawwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 3 Agustus 2015 17:33
Ninik Mamak di Luhak Kecamatan Kunto Darussalam Protes Pernyataan Ketuanya

Senin, 3 Agustus 2015 17:25
‎Rencana Pemindahan Kampus IPDN ke Pekanbaru Belum Final

Senin, 3 Agustus 2015 17:00
Suap APBD Riau,
KPK Lanjutkan Pemeriksaan Terhadap Sejumlah Pejabat dan Anggota Dewan


Senin, 3 Agustus 2015 16:27
Sekdaprov Dikabarkan Simpan Delapan Mobdin di Rumahnya

Senin, 3 Agustus 2015 16:22
Kunjungi KPU Riau, BEM Unri Gelar Diskusi Terkait Pilkada

Senin, 3 Agustus 2015 15:44
Difokuskan Hanya di Jalan Arifin Ahmad,
Menjamur, Satpol PP Pekanbaru Akan Tertibkan PKL Bendera


Senin, 3 Agustus 2015 15:25
Bahas Percepatan Pembangunan, Walikota Pekanbaru Ikuti Rakor ESDM di Bandung



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Suap APBD Riau,
KPK Lanjutkan Pemeriksaan Terhadap Sejumlah Pejabat dan Anggota Dewan

- Akan Digunakan untuk Bekerja,
Tak Bisa Buatkan paspor Pelancong, Pegawai Imigrasi Kelas II Bagansiapiapi Diclurit

- Dugaan Korupsi Jembatan Pademaran,
Kejati Riau Periksa Mantan Anggota Dewan dan Ketua Panitia Lelang

- Bawa 7 Butir Pil Psikotropika, Warga Malaysia Ditangkap Polres Dumai
- Aksinya Terekam CCTV, Mantan Satpam Maling Motor Ditangkap
- Dilaporkan ke Polda,
Yopi Anggap Masalahnya dengan Zulkifli Sudah Selesai

- Coba Kabur, Bandar Sabu Asal Bengkalis Ditembak Polisi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.144.77.26
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com