Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 27 Juni 2016 17:48
‎Sebulan Serang 555 Warga, Kasus DBD di Bengkalis Kian Mengkhawatirkan

Senin, 27 Juni 2016 17:46
Jaksa Jebloskan Mantan Kades Gondai Pelalawan ke Penjara

Senin, 27 Juni 2016 17:38
Bupati Bengkalis Ingatkan Perusahaan Bayarkan THR H-7

Senin, 27 Juni 2016 17:31
Hut Bhayangkara ke-70,
Kapolres Meranti Sambangi Panti Asuhan


Senin, 27 Juni 2016 17:22
Sidaka Tika Ritel Waralaba,
Disperindag Rohil Temukan Barang Rusak dan Kadaluarsa


Senin, 27 Juni 2016 17:14


Senin, 27 Juni 2016 17:14
Polres Dumai Gelar Rakor Operasi Ramadniya Siak 2016



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Jaksa Jebloskan Mantan Kades Gondai Pelalawan ke Penjara
- Sidaka Tika Ritel Waralaba,
Disperindag Rohil Temukan Barang Rusak dan Kadaluarsa

- Polres Dumai Gelar Rakor Operasi Ramadniya Siak 2016
- Terkait Pengunaan Dana Desa 2015,
Seorang Kepala Desa di Meranti Diperiksa Polisi

- Perkara Pembakaran Rumah Wakasat Brimobda Riau,
Terdakwa Mengaku Ditekan Penyidik untuk Mengaku

- Berani Gerebek Bandar Narkoba di Mahato,
Danramil 11 Tambusai, Rohul dan 2 Personil Terima Penghargaan dari Danrem 031/WB

- Hadapi Mudik Lebaran,
Satlantas Polres Rohul Gelar Simulasi Penanganan Kecelakaan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.196.232
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com