Untitled Document
Rabu, 27 Zulhijjah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 21 Oktober 2014 23:18
Porprov VIII Riau,
Kontingen Bengkalis Masih Unggul Boyong Medali Emas


Selasa, 21 Oktober 2014 23:18
BPBD Dumai Gelar Pelatihan Penanggulangan Korban Bencana

Selasa, 21 Oktober 2014 23:08
Listrik di Duri Padam Akibat Gerimis dan Angin Ringan

Selasa, 21 Oktober 2014 23:04
40 Kaum Hawa di Bengkalis Dibekali Pelatihan Mengolah Kain-kain Bekas

Selasa, 21 Oktober 2014 23:01
Golkar Tak Kekurangan Kader Isi Posisi Wagubri

Selasa, 21 Oktober 2014 23:00
PTPN V Dituding Menangkan Rekanan Pemegang SBU Kadaluarsa

Selasa, 21 Oktober 2014 22:58
Bengkalis Expo 2014 Menampilkan Galeri Promosi Terlengkap di Sumatera



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- PTPN V Dituding Menangkan Rekanan Pemegang SBU Kadaluarsa
- Satpol PP Bengkalis Jaring 6 Wanita Diduga Pelacur
- Kasus Korupsi Rehab Gedung UPTD Disdukcapil Meranti,
Hakim Tipikor Agendakan Vonis Hukuman Terdakwa Pekan Depan

- Tak Bisa Berenang, Nekat Masuk Sungai,
Jasad Putri Hardina Ditemukan Setelah 24 Jam Tenggelam di Kampar

- Terlibat Pencurian Motor, Oknum TNI Ditangkap Polresta Pekanbaru
- Dapat Fasilitas Pemkab Inhu, Kejari Rengat Jamin tak Hambat Pemberatasan Korupsi
- Disebut Rugikan Negara,
Praktisi Hukum Minta KPK Selidiki Kredit Macet Bank BNI 46



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.66.204
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com