Untitled Document
Sabtu, 25 Zulqaidah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 20 September 2014 20:13
Philips Buka Home Lighting Store Pertama di Pekanbaru

Sabtu, 20 September 2014 17:34
RAPP Gelar Donor Darah ke-40,
Targetkan 2 juta cc Darah Tahun 2014,


Sabtu, 20 September 2014 17:30
Bahas Gambut, APFP-SEApeat Beraudiensi dengan Gubri

Sabtu, 20 September 2014 16:13
Sudah Banyak Kubangan,
Kerusakan Jalinprov Riau di Bangunpurba Rohul Makin Parah


Sabtu, 20 September 2014 13:08
Korban Kebakaran Pujasera Alang Meninggal di RSUD Selatpanjang

Sabtu, 20 September 2014 13:03
Hari Ini Kuansing Buka Pendaftaran CPNS

Sabtu, 20 September 2014 12:58
Malam ini, Kemas Meranti dan Makyong Bintan Beradu Rentak di Kota Sagu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Korban Kebakaran Pujasera Alang Meninggal di RSUD Selatpanjang
- Tembak Tiga Warga Rohil Hingga Tewas, Pensiunan TNI Ditangkap
- Menhut Dukung Upaya Mabes Polri Selidiki Peristiwa Karhutla
- Sengketa Lahan, Tiga Warga Rohil Tewas Ditembak Pensiunan TNI
- Sekwan DPRD Pekanbaru Tak Tahu Pengadaan Laptop Rp787 Juta
- Vonis Tinggi, Pejabat BNI 46 Pekanbaru Banding
- Mau Cek Titik Api, Polsek Pinggir Malah Temukan Warga Asik Berjudi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.234.59.94
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com