Untitled Document
Sabtu, 5 Syawwal 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 2 Agustus 2014 08:05
Membludak, 12 Jam Terpaksa Ngantre di Pelabuhan Roro Bengkalis

Sabtu, 2 Agustus 2014 07:47
Diduga Sengaja Bakar Lahan di Bukitbatu,
Polres Bengkalis Ringkus Oknum Guru PNS


Sabtu, 2 Agustus 2014 07:40
Lebaran, Bupati Bengkalis Silaturahim Bersama Ratusan Masyarakat

Sabtu, 2 Agustus 2014 07:32
Polisi Sebar Foto dan Identitas Pelaku Pencurian Jeanette

Jum’at, 1 Agustus 2014 20:32
Balita 1,5 Tahun di Pekanbaru Diduga Diculik dan Dibunuh Pembantu

Jum’at, 1 Agustus 2014 20:23
Pelayanan Air Bersih Dikeluhkan, PDAM Tirta Dharma Duri Segera Pasang Valve

Jum’at, 1 Agustus 2014 16:06
Bupati Inhil Serahkan Bantuan buat Gaza dan Palestina Rp64 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Polisi Sebar Foto dan Identitas Pelaku Pencurian Jeanette
- Balita 1,5 Tahun di Pekanbaru Diduga Diculik dan Dibunuh Pembantu
- H-2 Hingga H+2 Lebaran, Empat Mayat Hebohkan Pekanbaru
- Mushola dan 15 Rumah Karyawan PT Pulau Sambu di Inhil Ludes Terbakar
- Empat Rumah Warga Bagansiapiapi Ludes Terbakar
- Pemudik Tertib Berkontribusi pada Nihilnya Lakalantas di Bengkalis
- Puluhan Lapak PKL di Jalan Agus Salim Dibongkar Eksavator


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.119.45
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com