Untitled Document
Rabu, 8 Sya'ban 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 27 Mei 2015 08:29
Hari Kedua, 300 Pelari Daftar Ikut Pekanbaru 10K 2015

Rabu, 27 Mei 2015 08:24
Pada Lukman Edi, Menkum dan HAM Janji Segera Selesaikan Imigran Gelap di Pekanbaru

Rabu, 27 Mei 2015 08:12
Meski Duduk di Kursi Roda, Rosni Semangat Saksikan Penutupan MTQ XII Rohil

Rabu, 27 Mei 2015 08:09
Investor Korea Mau Bangun Pembangkit Listrik dan Bangun PKS di Rohil

Rabu, 27 Mei 2015 07:05
Bank Riau Kepri Beri Pelatihan 30 Petani Sawit

Rabu, 27 Mei 2015 07:01
Razia Pekat Tim Gabungan di Duri Hanya Amankan Satu Pasangan Diduga Mesum

Rabu, 27 Mei 2015 06:59
Lukman Edi Buka Rumah Aspirasi di Jalan Duyung Pekanbaru



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Pada Lukman Edi, Menkum dan HAM Janji Segera Selesaikan Imigran Gelap di Pekanbaru
- Razia Pekat Tim Gabungan di Duri Hanya Amankan Satu Pasangan Diduga Mesum
- Sadis! Seorang Ibu di Siak Tewas dengan Kepala Terpenggal
- David Gusmanto, Bhabhin Terbaik Polres Kampar 2015
- Puluhan Santri Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Kampar Keracunan Makanan
- Kasus TPPU Migas,
Saksi Ahli Sebut Perlu Buktikan Perkara Pidana Awal

- Minta Laporan Empat Rekan ke Polisi Dicabut,
Ratusan Karyawan PT Hutahean Datangi Kantor Perusahaan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.87.83.160
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com