Untitled Document
Kamis, 12 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 2 April 2015 14:29
Bupati Minta Seluruh Kades di Kuansing Netral dalam Pilkada

Kamis, 2 April 2015 13:18
Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran I dan II,
Kejati Riau Periksa Kabag Keuangan Pemkab Rohil


Kamis, 2 April 2015 13:13
Penjaringan PDIP, Mayoritas PAC Dukung Imran Balon Bupati Kuansing

Kamis, 2 April 2015 13:10
Gesa Teknopolitan, Bupati Pelalawan Temui Kementerian LH dan Kehutanan

Kamis, 2 April 2015 13:07
DPRD Inhil Bahas 'Eksodus' Guru dengan Disdik dan BKD

Kamis, 2 April 2015 13:04
Sita Sabu 1 Kg dan 400 Butir Ekstasi,
Polres Dumai Amankan Bandar Sabu Internasional


Kamis, 2 April 2015 12:58
Bupati Meranti Kampanye Kebersihan dengan 'Korek' Selokan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran I dan II,
Kejati Riau Periksa Kabag Keuangan Pemkab Rohil

- Sita Sabu 1 Kg dan 400 Butir Ekstasi,
Polres Dumai Amankan Bandar Sabu Internasional

- Kecewa, Pendemo Anti Presiden Jokowi Blokir Jalan Jendral Sudirman
- Dishub Bengkalis Taja Sosialisasi STTD Disejumlah Sekolah di Duri
- Polres Dumai Utamakan Edukasi dan Sosialisasi di Operasi Simpati 2015
- Demo di Kantor Gubri, Aktivis 14 Perguruan Tinggi Desak Jokowi Lengser
- Lahan Diserobot, Pengurus KUD Lapor ke Polres Kuansing


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.197.159.193
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com