Untitled Document
Kamis, 26 Ramadhan 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 24 Juli 2014 08:12
Pertamina Jamin Stok BBM untuk Lebaran di Riau Aman

Kamis, 24 Juli 2014 08:11
Grand Central Sediakan Paket Kamar Spesial Lebaran

Kamis, 24 Juli 2014 08:09
Dua Terdakwa Korupsi Stadiun Mini Pelalawan Jalani Sidang Perdana

Kamis, 24 Juli 2014 08:07
Korban Dibuang di HTI, Tersangka Sodomi dan Mutilasi di Siak jadi Lima

Kamis, 24 Juli 2014 08:03
Kasus Sodomi dan Mutilasi di Tualang,
Korban Diotopsi di RS Bhayangkara


Rabu, 23 Juli 2014 22:23
2015, Semua Badan Usaha Wajib Daftarkan Pekerjanya ke BPJS Kesehatan

Rabu, 23 Juli 2014 22:18
Mata Kiri Buta, Karyawan Panen Gugat PTPN V



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Dua Terdakwa Korupsi Stadiun Mini Pelalawan Jalani Sidang Perdana
- Korban Dibuang di HTI, Tersangka Sodomi dan Mutilasi di Siak jadi Lima
- Mata Kiri Buta, Karyawan Panen Gugat PTPN V
- Polsek Pekanbaru Kota Tangkap Tiga Penikam Asal Palembang
- Putri IGT Gelar Buka Bersama Warga Kampar
- Kapolresta Tinjau Poskotis Mudik
- Dua Terdakwa Korupsi Dana Bansos Warga Miskin Dumai Divonis Ringan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.50.5
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com