Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 31 Agustus 2016 19:47
Terkait "Horor" Sampah,
Giliran Masyarakat Pekanbaru Gugat DKP dan PT MIG


Rabu, 31 Agustus 2016 19:43
Bupati Kampar Minta Para Guru Memiliki Jiwa Entrepreneurship

Rabu, 31 Agustus 2016 19:04
Kadispenda Kuansing Ungkap Target Penyerapan APBD

Rabu, 31 Agustus 2016 18:19
Tabrak Tronton, Dua Siswa SMP Tewas di Jalintim Pelalawan

Rabu, 31 Agustus 2016 18:09
18 Atlet Inhil Ikuti Kejuaraan Karate se Sumatera di Jambi

Rabu, 31 Agustus 2016 17:58
Disbunhut Bengkalis Diminta Serius Tangani Persoalan Lahan

Rabu, 31 Agustus 2016 17:54
Masyarakat Bengkalis Resah 'Dihantui' DBD



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Terkait "Horor" Sampah,
Giliran Masyarakat Pekanbaru Gugat DKP dan PT MIG

- Istri Seorang Penjaga Sekolah di Rohul Ditemukan Tewas Tergantung
- Perusak Masjid di Muntai, Bengkalis Diduga Sakit Jiwa
- Oknum Satpol PP Riau Jadikan Pekanbaru Lokasi Antar Jemput Narkoba
- Perkara Korupsi Embarkasi Haji Riau,
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Tepat, Terdakwa Minta Dibebaskan

- Kurir Narkoba, Oknum Satpol PP Ngaku Hanya Diupah Rp200 Ribu
- Pangdam I BB Tinjau Lokasi Pratu Wahyudi Tewas Terbakar di Rohil


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.232.42
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com