Untitled Document
Jumat, 24 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 24 April 2014 22:14
Kenalkan Busana Daerah pada Anak,
Semarak Kartini, Alfamart Gelar Lomba Fashion Show


Kamis, 24 April 2014 21:55
Seorang Lukan, Kebakaran Ludeskan Rumah Pimpinan Gereja di Rohul

Kamis, 24 April 2014 21:14
Polhut Kuansing Dihadang Perambah di Hutan Margasatwa Rimbang Baling

Kamis, 24 April 2014 21:06
Buka Lapangan Kerja, Disnakertrans Dumai Koordinasi dengan Perusahaan

Kamis, 24 April 2014 21:02
70 Hektar Kebun Sawit Pemkab Kuansing Diserobot Warga Sumbar

Kamis, 24 April 2014 20:58
400 KK di Rohul Jadi Target Program KWH Listrik Gratis

Kamis, 24 April 2014 20:36
Golkar Akan Usung Suparman Jadi Ketua DPRD Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Seorang Lukan, Kebakaran Ludeskan Rumah Pimpinan Gereja di Rohul
- Polhut Kuansing Dihadang Perambah di Hutan Margasatwa Rimbang Baling
- 70 Hektar Kebun Sawit Pemkab Kuansing Diserobot Warga Sumbar
- Berkas Perkara Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
- Kapolresta Sarankan ATM dan Swalayan Pakai Jasa Pengamanan
- Protes Peserta Asing MTQ,
Anggota DPRD Rohil Ditampar Ketua LPTQ Bagansinembang

- Demo Melawan Lupa, JSKK Riau Tuntut Penuntasan Kasus HAM


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.224.121
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com