Untitled Document
Ahad, 7 Rajab 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 26 April 2015 21:46
Pilkada Rohul 2015,
Tiga Balonbup dan Wabup Ambil Formulir di PDI Perjuangan


Ahad, 26 April 2015 21:39
Pilkada Kuansing 2015,
Balon Pasangan Imran-Mukhlisin Gencar Lakukan Sosialisasi


Ahad, 26 April 2015 21:32


Ahad, 26 April 2015 21:30
Pemko Dumai Gandeng Perusahaan Kembangkan Objek Wisata Pantai Puak

Ahad, 26 April 2015 21:26
Maju di Pilkada Dumai,
Muhammad Ikhsan Programkan Pembangunan Air Bersih


Ahad, 26 April 2015 20:32
Dibarenengi Festival Layang Hias,
Husaimi Hamidi Reses di Pujud, Rohil


Ahad, 26 April 2015 20:11
Pemuda Beristri di Meranti Cabuli Balita Anak Tetangga



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Pemuda Beristri di Meranti Cabuli Balita Anak Tetangga
- Rusuh di PTPN V Kabun Bukan Dipicu Anak Kemenakan Datuk Pandak
- Tak Ada Warga Kampar yang Ditahan, Kerusuhan di PTPN V Batu Langkah Kabun Mereda
- BNNP Riau Razia, 44 Pengunjung SP dan MP Club Pekanbaru Positif Narkoba
- Temukan Bukti Baru, Dugaan Suap Pilkada Kuansing Dilaporkan ke KPK
- Razia Koskosan dan Tempat Hiburan, Polresta Pekanbaru Nihil Hasil
- Enam Kios Hangus Dilalap Sijago Merah di Kampar


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.255.61
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com