Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 2 September 2015 15:20
Hearing Sempat Memanas, Hanya Dua Aspirasi Komisi B Diakomodir Disperindag Riau

Rabu, 2 September 2015 15:11
Dua Petinggi PT Pelindo Dumai Segera Diadili,
Jaksa Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Perbaikan Docking Kapal Tunda


Rabu, 2 September 2015 15:02
Kabut Asap, Pelajar di Duri Kembali Diliburkan

Rabu, 2 September 2015 14:44
Terra Aqua Deteksi 98 Titik Api di Riau

Rabu, 2 September 2015 14:39
KPU Rohul Sampaikan Aspirasi Warga Lima Desa ke KPU RI

Rabu, 2 September 2015 14:34
Pilkada Kuansing, Perwakilan Masyarakat LTD Sampaikan Dukungan untuk MM

Rabu, 2 September 2015 14:29
Tak Punya Terminal, Aksi Bongkar Muat Barang di Sisi Jalan Terjadi di Duri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Dua Petinggi PT Pelindo Dumai Segera Diadili,
Jaksa Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Perbaikan Docking Kapal Tunda

- Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Jamal Abdillah Merasa Diperlakukan Tak Adil
- Dor, Dor! Polresta Pekanbaru Tembak Lima Rampok
- Maling Sapi di Duri Babak-belur Dihajar Massa
- Korupsi POPNAS Riau, Penyidik Kejari Pekanbaru Periksa PPHP
- Tersangka Perusak LH di Pelalawan, PT LIH Diduga Tutup 16 Anak Sungai
- Kapolsek Mandau Ajak Warga Pematang Pudu Ikut Sukseskan Pilkada


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.146.15
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com