Untitled Document
Sabtu, 6 Safar 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 29 Nopember 2014 05:23


Sabtu, 29 Nopember 2014 05:22
Ribuan Pramuka Penggalang Rohul Ikuti Kemah Jambore di Kota Lama

Jum’at, 28 Nopember 2014 20:50
Pekan Budaya PT. RAPP 2014,
Jadikan Budaya Sebagai Perekat Persatuan dan Harta Karun Bangsa


Jum’at, 28 Nopember 2014 19:53
DPRD Rohil Tetapkan Alat Kelengkapan Dewan

Jum’at, 28 Nopember 2014 19:50
Kompol DM akan Diperiksa,
Propam Periksa Lima Polisi yang Pukul Mahasiswa


Jum’at, 28 Nopember 2014 19:25
37 Mahasiswa Korban Pemukulan Melapor ke Mapolda Riau

Jum’at, 28 Nopember 2014 18:59
BK Group Taja Futsal Championship I 2014 se-Pelalawan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Kompol DM akan Diperiksa,
Propam Periksa Lima Polisi yang Pukul Mahasiswa

- 37 Mahasiswa Korban Pemukulan Melapor ke Mapolda Riau
- Kapolda Enggan Disalahkan,
Presiden Nilai Penegakan Hukum Karhutla Setengah-setengah

- Warga Heboh, Mayat di Kebun Sawit di Rumbai, Pekanbaru, Tinggal Tengkorak
- Polisi Serang Mahasiswa Dalam Musholla,
Kapolda Riau Janji Para Pelaku Ditindak Tegas

- Saksi Annas dan Gulat Manurung,
Romi 'Ketum' PPP Merasa tak Dapat Panggilan KPK

- Gelapkan Mobil Rental, Pengangguran di Pekanbaru Divonis 2,5 Tahun Penjara


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.237.57.53
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com