Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 27 Juli 2016 16:28
HUT Koperasi ke 69,
Disk‎op dan UMKM Pekanbaru Gelar Pameran di Mall SKA


Rabu, 27 Juli 2016 16:23
Kasus Karlahut 15 Perusahaan,
Dewan Dukung Mabes Polri Usut SP3 yang Diterbitkan Polda Riau


Rabu, 27 Juli 2016 16:10
Managing Direcor Sawipac dan Investor Belgia Kunjungi Kampar

Rabu, 27 Juli 2016 16:02
Bupati Inhil Minta Dikembangkan Menu Makanan Berbasis Tanaman Lokal

Rabu, 27 Juli 2016 15:57
Warga Rohul Desak Pemprov Bangun Jembatan Batang Lubu Tiga

Rabu, 27 Juli 2016 15:39
Dewan ‘Cium’ Lelang Proyek di Bengkalis Sarat Intervensi

Rabu, 27 Juli 2016 15:37
Disebut Langgar Kedisiplinan,
BKP2D Sesalkan Aksi Demo Tim Medis RS Daerah




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Hasil Audit BPKP Molor, Penyelidikan Dugaan Korupsi Proyek Bioethanol ’Mandeg’
- Dua Pelaku Curanmor di Pulau Rupat Ditangkap Polisi Rohul
- Perkara Penganiayaan oleh Caca Gurning,
Telah Ingkrah, Jaksa Tak Kunjung Eksekusi

- Bawa Air Softgun, Warga Asal Medan Diperiksa Polisi di Rohul
- Polda Riau Stop Kasus Pemalsuan Tandatangan untuk Bayar Proyek Jembatan Kelakap di Siak
- Guru Bantu di Rohul Kena Jambret, Tas Berisi Uang Rp20 Juta Dibawa Kabur
- Berkas Tersangka Utama Pelindas Prajurit Kostrad Hingga Tewas Dilimpahkan ke Jaksa


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.79.227
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com