Untitled Document
Senin, 11 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 2 Maret 2015 18:04
Disperindag Dumai Imbau Masyarakat Tak Beli Pakaian Bekas Impor

Senin, 2 Maret 2015 18:01
Bupati Pimpin Rapat Progres Pembangunan 3 Zero

Senin, 2 Maret 2015 17:57
HUT Ke 96, BPBD Dumai Gelar Apel Siaga

Senin, 2 Maret 2015 17:52
February, Riau Alami Deflasi 0,64 Persen

Senin, 2 Maret 2015 17:48
Disnakertrans Dumai Setiap Tahun Verifikasi Organisasi Buruh

Senin, 2 Maret 2015 17:43
Komisi E DPRD Riau Kunjungi Korban Luka Bakar di RSUD AA

Senin, 2 Maret 2015 17:36
Perizinan di Dinas Kesehatan Pekanbaru Dilimpahkan ke BPT



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Pelajar Terjerat Hukum,
P2TP2A Bengkalis Minta Lapas Berikan Keringanan untuk Ujian

- Rekan Kerja Dibacok Teman Hingga Tewas di Kampar
- Macet 5 Km, Bus ALS dan Truk Elpiji Laga Kambing di Rumbai Pekanbaru
- Tak Ada Begal, Kasus Curanmor di Rohul Cukup Tinggi
- Korupsi Genset Hall A Sport Center Rumbai,
PNS Dispora Riau Pardamean Segera Diadili

- Tersangka Sejak 2012,
Polres Rohul Segera Limpahkan Berkas Kasus Dirut PT AMR ke Kejari

- Puluhan Wali Murid SMP di Meranti di Teror OTK


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.120.138
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com