Untitled Document
Jumat, 25 Syawwal 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 22 Agustus 2014 08:01
Chevron Bantu PMI Dumai Wujudkan ’’Jembatan Kemanusiaan”

Jum’at, 22 Agustus 2014 06:01
Pemprov Anggarkan Pembelian Mobdin Baru

Jum’at, 22 Agustus 2014 05:57
Tindak Pidana Pelanggaran Pajak,
Saksi Ahli Sebut Perkara Pajak ke Ranah Pidana Cacat Hukum


Kamis, 21 Agustus 2014 21:48
Kapolda Riau Akui Terima Dua Laporan Pidana Terkait Gubri

Kamis, 21 Agustus 2014 21:46
Sebelum Fit and Propertest, OJK Tunggu RUPS-LB BRK

Kamis, 21 Agustus 2014 21:43
Datang Kemalaman, Tahanan Tipikor Ditolak Rutan

Kamis, 21 Agustus 2014 21:38
Paripurna Ranperda Perubahan APBD 2014,
Sekko Dumai Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Tindak Pidana Pelanggaran Pajak,
Saksi Ahli Sebut Perkara Pajak ke Ranah Pidana Cacat Hukum

- Kapolda Riau Akui Terima Dua Laporan Pidana Terkait Gubri
- Datang Kemalaman, Tahanan Tipikor Ditolak Rutan
- Gelapkan dan Gadaikan Sepeda Motor Tetangga, Supir di Pekanbaru Ditangkap
- Sidang Pelanggaran Pajak,
Masuk Ranah Pidana, Saksi Ahli Sebut Perkara Pajak Cacat Hukum

- Oknum Polisi Tertipu Teman, Rp31,5 Juta Tak Dikembalikan
- Razia Pekat, Satpol PP Pekanbaru Jaring 29 Wanita Diduga Pelacur


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.204.59.230
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com