Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 22 Nopember 2014 19:31
Presiden Jokowi akan Blusukan ke Pasar Bawah Pekan Depan

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:45
Pemkab Rohul Bakal Relokasi Korban Langganan Banjir di Bonai

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:42
Interfood Indonesia 2014 di Jakarta, Meranti Sabet Unique Stand Award

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:31
Ada Rencana Presiden Jokowi ke Meranti Pekan Depan

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:29
5.120 Murid PAUD Rohul Cetak Rekor MURI Sholat Dhuha Usia Dini

Sabtu, 22 Nopember 2014 16:39
Dianggap Gertak Sambal,
Dispas Bengkalis Kembali Pertimbangkan Usulan PKL di Duri


Sabtu, 22 Nopember 2014 15:24
Jalan Lintas Rohil ke Rohul Kondisinya Rusak Parah



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Kalah di Praperadilan,
Polda Riau Harus Batalkan SP3 Kasus Penganiayaan Istri Bupati Kampar

- Gugatan Pembongkaran Pasar Tanah Merah,
Hakim Haruskan Bupati dan Pemkab Kampar Bayar Rp19 Miliar

- Nyopet, Residivis di Pekanbaru Tertangkap Lagi
- Polda Riau Jadwalkan Operasi Zebra Serentak Seluruh Kabupaten/Kota
- Curi Sepeda Motor, Seorang Pemuda Babak Belur Dihajar Massa di Pekanbaru
- Tikam Korban Hingga Tewas di Kedai Tuak,
Anton Karok Ternyata Residivis Pembunuhan

- Lagi, Tahanan Lapas Bengkalis Kabur


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.219.112
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com