Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 28 Mei 2016 22:02
Sambut Ramadhan, Bupati Harris Hadiri Tabligh Akbar di Langgam

Sabtu, 28 Mei 2016 21:59
Kejagung Rombak Pejabat,
Uung Abdul Syukur Gantikan Susdiyarto Agung Jadi Kajati Riau


Sabtu, 28 Mei 2016 21:56
Diprakarsai Binmas Polres,
HUT ke-70 Bhayangkara di Taman Kreatif Pelalawan Berjalan Sukses


Sabtu, 28 Mei 2016 21:52
Peduli Lingkungan,
Himpunan Mahasiswa Biologi Riau Aksi Damai di Pasirpangaraian


Sabtu, 28 Mei 2016 21:25
Setelah 'Puasa' 5 Bulan, Akhirnya Guru Bantu Wailayah Meranti Terima Gaji

Sabtu, 28 Mei 2016 19:39
Dialog Wanus Digelar di Pesisir Kepulauan Meranti

Sabtu, 28 Mei 2016 19:36
Kerugian Diperkirakan Rp100 Juta,
Perampok Bersenpi Gasak Harta Warga Jake, Kuansing




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Kejagung Rombak Pejabat,
Uung Abdul Syukur Gantikan Susdiyarto Agung Jadi Kajati Riau

- Diprakarsai Binmas Polres,
HUT ke-70 Bhayangkara di Taman Kreatif Pelalawan Berjalan Sukses

- Kerugian Diperkirakan Rp100 Juta,
Perampok Bersenpi Gasak Harta Warga Jake, Kuansing

- Operasi Pekat 2016, Polres Dumai Jaring Dua Guru Sedang Mesum
- Polsek Tandun Ungkap 4 Pencetak dan Pengedar Uang Palsu di Rohul-Kampar
- Wakapolda dan 3 Kapolres di Riau Diganti
- Dari Pekanbaru, Kini H AS Pudjoharsoyo Pimpin PN Jakbar


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.224.85.189
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com