Untitled Document
Senin, 20 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 21 April 2014 08:40
Penyebab Kebakaran Kantor Bupati Inhil Tunggu Hasil Uji Puslabfor Polri

Senin, 21 April 2014 06:56
Lilis tak Terselamatkan, Korban Carry Maut di Kampar jadi Empat

Senin, 21 April 2014 06:54
Dilanjutkan Hari ini, Pleno KPU Rohul Belum Tuntas

Senin, 21 April 2014 06:52
Diskor, Pleno KPU Pekanbaru Dilanjutkan Siang Nanti

Senin, 21 April 2014 06:50
Pleno KPU Inhil, Caleg Golkar Idris Laena Meraih Suara Terbanyak

Senin, 21 April 2014 06:40
Sejumlah Caleg Minta Dilakukan PSU di Pekaitan Rohil

Ahad, 20 April 2014 22:21
STIT Dar Aswaja Rohil Dipercaya Awasi UN SMA/MA Paket C dan Paket C Kejuruan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2013 15:02
Koordinasi dengan BPKP,
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Proyek Balon Wisata di Rohil


Diduga terjadi tindak korupsi dalam proyek balon wisata Disdikbudparpora Rohil. Untuk mendalaminya, Kejari Bagansiapiapi berkoordinasi dengan BPKP.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kasus bola wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir memasuki babak baru. Kejaksaan setempat sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bola wisata tahapannya sudah sampai ini, kemaren kami sudah koordinasi sama BPKP, BPKP itukan urusan data,” kata Wayan Riana, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Rabu (22/5/13)diruang kerjanya.

Status kasus tersebut katanya masih dalam proses penyelidikan. “Masih lid, nanti begitu ada kejelasan dari BPKP walaupun itu masih lid kan, tetap kami ekpose dulu diinternal kami, apakah ini ditingkatkan kepenyidikan,” katanya menyebut langkah selanjutnya.

Sampai saat ini diakuinya BPKP belum turun guna memproses data bola wisata ini, dan recana itu hanya untuk kasus bola wisata yang ada di Pulau Pedamaran, belum lagi bola wisata yang ada di Kubu.

Untuk kasus ini katanya disubkontrakkan kepada orang, dan proses penyelidikan, pihaknya sudah memangngil PPTK, dan kontraktor pemenang.

“Dari sub kontrak itu sendiri menyalahi aturan ya, perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami sinyalir tidak sesuai spek (spesifikasi teknis, red), pengakuan dari penerima sub kontrak pertama itu. Mengerjakan pondasi habis Rp 150 juta. Anggarannya Rp 1,3 miliar, bolanya 10. Dilanjutkan sub kontrak kedua, belum kami periksa, berkali-kali kami panggil tak datang,” katanya.***(nop)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Rekanan rohil
Pak Wayan...., tidak bisa semua pekerjaan dapat di sub kontrakan, apalagi pagunya hanya 1,3 m, dan coba Bapak periksa dokumen lelangnya apakah ada yang mengatur bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub kontrakkan, sebagai tambahan ilmu bagi Bapak Wayan

angah
gas lah jaksa, banyak tu kerugian yang diakibatkan tu...


Berita Hukum lainnya..........
- Penyebab Kebakaran Kantor Bupati Inhil Tunggu Hasil Uji Puslabfor Polri
- Lilis tak Terselamatkan, Korban Carry Maut di Kampar jadi Empat
- Modus Kejahatan Baru di Pinggir, Bengkalis Kian Resahkan Warga
- Panwaslu Inhu Tindak-lanjuti Dugaan Pengalihan Suara Caleg Gerindra
- Sandera Pemilik Toko,
5 Rampok Bersenjata Api Gondol 3 Kilogram Emas dan Uang Ratusan Juta

- Tabrakan Maut di Rimbo Panjang,
Supir Fuso Diamankan Polisi

- Carry Tabrak Fuso di Kampar, Tiga Tewas dan Tiga Kritis


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.170.136
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com