Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Agustus 2017 21:55
Dibanding Merebut,
Bupati Kampar Sebut Mengisi Kemerdekaan Lebih Berat


Senin, 21 Agustus 2017 20:42
Dilantik Ketum DPP, Wartawan Riauterkinicom Resmi Pimpin DPD IWO Siak

Senin, 21 Agustus 2017 20:15
Sekretaris KPU  Lantik 3 Pejabat Eselon III

Senin, 21 Agustus 2017 19:43
Sempurnakan Draf RTRW Riau, Seluruh Fraksi Sepakati Waktu Sepekan

Senin, 21 Agustus 2017 19:27
Bengkalis Bertekad Pertahankan Juara Umum Porprov Riau 2017

Senin, 21 Agustus 2017 19:24
Gubri Resmikan Mulainya Pembangunan Spam Durolis Resmi Dimulai

Senin, 21 Agustus 2017 19:14
Sampaikan Aspirasi, Seratusan Warga Gerak Datangi DPRD Bengkalis

Senin, 21 Agustus 2017 17:14
Buka Muskab IV PMI,
Bupati Inhil Minta Kebiasaan Donor Darah Ditumbuhkan di Masyarakat


Senin, 21 Agustus 2017 17:03
Pelantikan Kades Serentak di Bengkalis Dibagi Empat Lokasi

Senin, 21 Agustus 2017 16:35
Bupati dan Wabup Rohul Buka Pawai Taaruf Pembukaan MTQ XVII Tingkat Kabupaten



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 21 Mei 2013 11:35
Temuan BPK Riau TA 2012,
Dua Anggota DPRD Dumai Kesandung SPPD Fiktif


Nama baik wakil rakyat kembali tercoreng. Dua oknum anggota DPRD Dumai dilaporkan BPK telah melakukan perjalanan fiktif di APBD 2012.

Riauterkini-DUMAI- Dua anggota DPRD Dumai berinisial SB dan RB diduga melakukan perjalanan dinas fiktif. Hal itu sesuai berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, terhadap APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2012, masalah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Yang menjadi lebih ironisnya lagi, meski sudah mendapat gaji dan fasilitas lebih dari cukup, toh sejumlah anggota DPRD Kota Dumai masih saja berulah dengan melakukan perbuatan tak terpuji, bahkan mengarah pada tindakan pidana. Seperti dalam kasus permainan dana perjalanan dinas.

Masalah dana perjalanan dinas ini, sudahlah nilai anggarannya yang cukup fantastis, ternyata belakangan juga terungkap adanya beberapa anggota dewan terhormat yang sengaja memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan modus SPPD fiktif. Pasalnya, sejumlah anggota dewan tersebut menandatangani SPPD dan mengambil dananya, tapi sebenarnya mereka tidak pernah berangkatke tujuan acara. Adanya SPPD fiktif itu diindikasikan dengan tidak adanya bukti kuat yang mendukung keberangkatan mereka ke daerah tujuan.

BPK RI Perwakilan Riau menilai prilaku oknum DPRD Dumai ini adalah tindakan yang cukup nekat. Sebab, dengan model pejalanan dinas at cost seperti sekarang ini, sangat kecil peluang untuk bisa melakukan Sesuai hasil laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan nomor surat, 56/S/LK-Dumai/05/2013 tentang penyampaian temuan pemeriksaan yang mana ditujukan kepada sekretaris DPRD Dumai tertanggal 10 Mei 2013, terungkap adanya sejumlah anggota dewan yang kesandung masalah SPPD fiktif pada TA 2012 tersebut.

Di antaranya Sabar Bakara dan Robert RH Situmeang. Menurut surat dari BPK RI Provinsi Riau, Sabar Bakara yang kini aktif duduk sebagai wakil rakyat Kota Dumai 2009-2014 ditemukan menggunakan SPPD secara fiktif dalam perjalanan 5 hari. Sesuai dengan nomor SPT 094/SPT/D/II/2012/29 yang tertera pada tanggal keberangkatan 7 Februari 2012 sampai tanggal kepulangan 11 februari 2012 untuk tujuan keberangkatan Jakarta dengan nilai kwitansi Rp 9.428.900,-.

Ironisnya, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Riau tidak ditemukan bahwa harga tiket menurut maskapai untuk keberangkatan Sabar Bakara serta Airport Tax tiket miliknya. Sehingga jumlah dana yang seharusnya dibayarkan untuk perjalanan dinas tersebut tidak dapat ditemukan atau tidak ada bukti kuat untuk hal tersebut.

Hal yang sama juga ditemukan dalam laporan SPPD Robert RH Situmeang yang memiliki 3 kali perjalanan dinas, namun satupun tidak ditemukan adanya harga tiket menurut maskapai penerbangan serta tidak bisa dikalkulasikan dana yang harus dibayarkan baik Airport Tax tiket milik Robert yang menjadi temuan BPK.

Data BPK RI Provinsi Riau menemukan tiga perjalanan dinas Robert yang diduga fiktif, di antaranya, perjalanan dinas selama 5 hari dengan tujuan Jakarta dengan nomor SPT 094/SPT/D/II/2012/14 dimana dalam laporan BPK tertera tanggal keberangkatan 20 Februari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012. Indikasinya juga tidak ditemukan nilai harga tiket menurut maskapai dan Airport Tax.

Sementara dari kwitansi alokasi SPPD yang dikeluarkan sebanyak Rp.12.424.800,-. Perjalanan kedua Robert yang diduga difiktifkan untuk tujuan ke Jakarta selama 5 hari dengan nomor SPT 094/SPT/D/V/2012/131 untuk keberangkatan tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 yang juga tidak ditemukan nilai tiket menurut maskapai penerbangan dengan nilai keberangkatan sebanyak Rp.12.424.800,-.

Sementara untuk perjalanan dinas ketiga Robert selama 5 hari pada tanggal 3 April 2012 sampai dengan 7 April 2012 dengan tujuan Jakarta sesuai nomor SPT 094/SPT/D/IV/2012/84 dimana anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.12.971.500,-, juga tidak ditemukan nilai tiket menurut maskapai penerbangan dan Air Port Tax, sehingga selisih yang ditemukan sesuai nominal alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam kwitansi.

Kedua orang yang masuk dalam laporan BPK Perwakilan Riau, terkait temuan SPPD Fiktif, belum berhasil dimintai tanggapannya. Begitu juga ketika disambangi di ruang kerjanya di DPRD Dumai, juga tidak ada. Selain itu, Sekwan sendiri juga belum bisa dimintai tanggapannya terkait adanya dua anggota dewan yang ditemukan penggunaan SPPD Fiktif tersebut.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Udin
Dasar, bikin rusak daerah aja kau................ pantas aja gaya kau kayak gitu, sombong

Udin
Dasar, bikin rusak daerah aja kau................ pantas aja gaya kau kayak gitu, sombong

datuk
klu mental garong,dimanapun duduk,klu ada kesempatan ya menggarong

Penyamun
Mana tu kampungnya ...??? Meusak aja kejanya .... Woiii KPU coret tu nama kalo masuk lagi dalam daftar bacaleg ...


loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Jaksa Batal Tuntut Lima Terdakwa Korupsi RSS Langgam, Pelalawan
- Dishub tak Tau Alamat Kantor Angkutan Online,
Satpom PP Siap Menindak Gunakan Tiga Perda

- Maling Gondol Sepeda Motor Warga Duri dari Teras Rumah
- Organda Sebut 9 Taksi Rusak Akibat Bentrok di Depan Mal SKA
- Pemko Dianggap tak Tegas, Supir Taksi Konvesional tak Jamin Bentrok Berakhir
- Protes Angkutan Online, Seratuan Taksi Blokir Kantor Walikota Pekanbaru
- Polresta Pekanbaru Proses Laporan Supir Taksi Kopsi Pukuli Pengemudi Go Jek dan Go Car


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.50.71
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com