Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 Oktober 2017 15:14
Waspada akan Diabetes Mellitus, Prodia Gelar Seminar Dokter

Sabtu, 21 Oktober 2017 14:42
5 Bulan Tak Terima Gaji, Honorer di Duri Mulai Galau

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:48
Liga Dangdut Indonesia, 5 Remaja Riau Berlaga di Kancah Nasional

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:20
Warga Kopah, Kuansing Nyaris Tewas Ditembak Maling Kerbau

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:14
Pemred Riauterkini.com Terpilih Pimpin AMSI Wilayah Riau

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:31
Simpan Sabu di Botol Permen, Warga Bathin Solapan, Bengkalis Ditangkap Polisi

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:02
Oktober 2017, Realisasi PADi Bapenda Pekanbaru Tembus Rp 375 Miliyar

Sabtu, 21 Oktober 2017 07:34
Waka DPRD Riau Bantu Murid Nunggak SPP dan Dikeluarkan Sekolah

Sabtu, 21 Oktober 2017 07:26
Pemuda Ujung Batu, Rohul Taja Turnamen Futsam Peringati Sumpah Pemuda

Jum’at, 20 Oktober 2017 22:12
DPP PDIP Benarkan SK Usung M Harris-Yopi Ariyanto di Pilgubri 2018

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 21 Mei 2013 11:35
Temuan BPK Riau TA 2012,
Dua Anggota DPRD Dumai Kesandung SPPD Fiktif


Nama baik wakil rakyat kembali tercoreng. Dua oknum anggota DPRD Dumai dilaporkan BPK telah melakukan perjalanan fiktif di APBD 2012.

Riauterkini-DUMAI- Dua anggota DPRD Dumai berinisial SB dan RB diduga melakukan perjalanan dinas fiktif. Hal itu sesuai berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, terhadap APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2012, masalah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Yang menjadi lebih ironisnya lagi, meski sudah mendapat gaji dan fasilitas lebih dari cukup, toh sejumlah anggota DPRD Kota Dumai masih saja berulah dengan melakukan perbuatan tak terpuji, bahkan mengarah pada tindakan pidana. Seperti dalam kasus permainan dana perjalanan dinas.

Masalah dana perjalanan dinas ini, sudahlah nilai anggarannya yang cukup fantastis, ternyata belakangan juga terungkap adanya beberapa anggota dewan terhormat yang sengaja memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan modus SPPD fiktif. Pasalnya, sejumlah anggota dewan tersebut menandatangani SPPD dan mengambil dananya, tapi sebenarnya mereka tidak pernah berangkatke tujuan acara. Adanya SPPD fiktif itu diindikasikan dengan tidak adanya bukti kuat yang mendukung keberangkatan mereka ke daerah tujuan.

BPK RI Perwakilan Riau menilai prilaku oknum DPRD Dumai ini adalah tindakan yang cukup nekat. Sebab, dengan model pejalanan dinas at cost seperti sekarang ini, sangat kecil peluang untuk bisa melakukan Sesuai hasil laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan nomor surat, 56/S/LK-Dumai/05/2013 tentang penyampaian temuan pemeriksaan yang mana ditujukan kepada sekretaris DPRD Dumai tertanggal 10 Mei 2013, terungkap adanya sejumlah anggota dewan yang kesandung masalah SPPD fiktif pada TA 2012 tersebut.

Di antaranya Sabar Bakara dan Robert RH Situmeang. Menurut surat dari BPK RI Provinsi Riau, Sabar Bakara yang kini aktif duduk sebagai wakil rakyat Kota Dumai 2009-2014 ditemukan menggunakan SPPD secara fiktif dalam perjalanan 5 hari. Sesuai dengan nomor SPT 094/SPT/D/II/2012/29 yang tertera pada tanggal keberangkatan 7 Februari 2012 sampai tanggal kepulangan 11 februari 2012 untuk tujuan keberangkatan Jakarta dengan nilai kwitansi Rp 9.428.900,-.

Ironisnya, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Riau tidak ditemukan bahwa harga tiket menurut maskapai untuk keberangkatan Sabar Bakara serta Airport Tax tiket miliknya. Sehingga jumlah dana yang seharusnya dibayarkan untuk perjalanan dinas tersebut tidak dapat ditemukan atau tidak ada bukti kuat untuk hal tersebut.

Hal yang sama juga ditemukan dalam laporan SPPD Robert RH Situmeang yang memiliki 3 kali perjalanan dinas, namun satupun tidak ditemukan adanya harga tiket menurut maskapai penerbangan serta tidak bisa dikalkulasikan dana yang harus dibayarkan baik Airport Tax tiket milik Robert yang menjadi temuan BPK.

Data BPK RI Provinsi Riau menemukan tiga perjalanan dinas Robert yang diduga fiktif, di antaranya, perjalanan dinas selama 5 hari dengan tujuan Jakarta dengan nomor SPT 094/SPT/D/II/2012/14 dimana dalam laporan BPK tertera tanggal keberangkatan 20 Februari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012. Indikasinya juga tidak ditemukan nilai harga tiket menurut maskapai dan Airport Tax.

Sementara dari kwitansi alokasi SPPD yang dikeluarkan sebanyak Rp.12.424.800,-. Perjalanan kedua Robert yang diduga difiktifkan untuk tujuan ke Jakarta selama 5 hari dengan nomor SPT 094/SPT/D/V/2012/131 untuk keberangkatan tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 yang juga tidak ditemukan nilai tiket menurut maskapai penerbangan dengan nilai keberangkatan sebanyak Rp.12.424.800,-.

Sementara untuk perjalanan dinas ketiga Robert selama 5 hari pada tanggal 3 April 2012 sampai dengan 7 April 2012 dengan tujuan Jakarta sesuai nomor SPT 094/SPT/D/IV/2012/84 dimana anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.12.971.500,-, juga tidak ditemukan nilai tiket menurut maskapai penerbangan dan Air Port Tax, sehingga selisih yang ditemukan sesuai nominal alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam kwitansi.

Kedua orang yang masuk dalam laporan BPK Perwakilan Riau, terkait temuan SPPD Fiktif, belum berhasil dimintai tanggapannya. Begitu juga ketika disambangi di ruang kerjanya di DPRD Dumai, juga tidak ada. Selain itu, Sekwan sendiri juga belum bisa dimintai tanggapannya terkait adanya dua anggota dewan yang ditemukan penggunaan SPPD Fiktif tersebut.***(had)



loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Warga Kopah, Kuansing Nyaris Tewas Ditembak Maling Kerbau
- Simpan Sabu di Botol Permen, Warga Bathin Solapan, Bengkalis Ditangkap Polisi
- Leher Terlilit Lakban,
Mayat Pria di Parkiran Bandara SSK II Pekanbaru Gegerkan Warga

- Minta Uang Rp14 Juta ke Korban,
3 Oknum Penyidik Polres Pelalawan Dilaporkan ke Wasidik

- Pungli Terhadap Tahanan, Mantan Kepala Pengamanan Rutan Sialang Bungkuk Segera Diadili
- Tersulut Api Pembakaran Arang,
Tubuh Karyawati Salon di Labuh Baru Barat Pekanbaru Hangus Terbakar

- Jaksa Langsung Banding,
Tiga Oknum Lurah Pemalsu Surat Tanah Divonis 10 Bulan Penjara



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.10.56
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com