Untitled Document
Jumat, 25 Syawwal 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 22 Agustus 2014 14:26
Wako Pekanbaru Ingatkan, MTQ Bukan Acara Gengsi-gengsian

Jum’at, 22 Agustus 2014 13:50
Wamenag Akan Jadi Pembicara Seminar Cegah Paham ISIS di Riau

Jum’at, 22 Agustus 2014 13:47
249 JCH Rohul Ikuti Manasik Haji Tingkat Kabupaten

Jum’at, 22 Agustus 2014 13:43
Kemendagri Buka Kesempatan Lulusan Setingkat SMA Jadi Praja IPDN

Jum’at, 22 Agustus 2014 13:41
Berkah Pacu Jalur Taluk Kuantan, PKL Raup Untung Berlimpah

Jum’at, 22 Agustus 2014 13:33
Penyalahgunaan Narkotika,
Dituntut Jaksa 15 Tahun, Divonis Hakim Hanya 5 Tahun


Jum’at, 22 Agustus 2014 13:26
Jamaah Naqsabandiyah di Rohul Diajak Waspadai ISIS



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 24 April 2013 15:39
Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Kampar,
PNS Setwan Mengaku Dipaksa Sekwan Teken Kwitansi SPPD


Pengadilan Tipikor Pekanbaru membuka sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar. Saksi mengaku dipaksa oleh Sekwan untuk menandatangi SPPD.

Riauterkini-PEKANBARU-Cokrominoto, mantan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kampar. Mengaku dipaksa oleh Junaida, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kampar, menandatangani kwitansi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kampar.

Hal itu diungkapkan Cokrominoto, saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (24/4/13) siang.

Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Baroto SH dan Effendy Z SH kehadapan majelis hakim, Isnurul SH mengungkapkan, bahwa dirinya pernah menandatangani kwitansi kosong untuk SPPD DPRD Kampar tersebut.

" Pernah saya tandatangan. Saya tidak ingat lagi berapa jumlahnya," kata Cokrominoto.

Mendatangani kwitansi SPPD fiktif ini, lanjut Cokrominoto atas perintah terdakwa Junaida yang diajukan oleh Asmidar, mantan Bendahara Setwan Kampar (terdakwa berkas terpisah).

Dimana awalnya, saksi sempat menolak menandatangani kwitansi SPPD fiktif tersebut. Karena sudah dalam pengawasan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Namun karena dipaksa, untuk menanda tanganinya, saksi akhirnya tandatangan juga.

" Saya sempat menolak tandatangani kwitansi SPPD yang diajukan Asmidar. Saat itu Sekwan (Junaida) juga berada dalam ruangan yang sama. Saya pun jelaskan kalau masalah ini sudah dalam pengawasan BPK. Namun Sekwan tetap saja memaksa, kalau hal ini tanggungjawab dia," terang saksi.

Selain itu kata saksi lagi, mantan Ketua DPRD Kampar, Masnur juga ada menandatangani kwintasi SPPD fiktif tersebut," tuturnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sementara (skor) persidangan, berhubung waktu masuknya waktu Sholat Zhuhur dan istirahat makan siang.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
PNS Rohul
di rokan hulu paling banyak SPPD fiktif, terutama tentang dinas luar, kami PNS diweajibkan tk menandatangani kwitansi kosong setiap blannya , jika tdk kami tandatangani,kamiakan ditnda pembayaran gajinya, terutama di dinas pendidikan dan olah raga ka


Berita Hukum lainnya..........
- Penyalahgunaan Narkotika,
Dituntut Jaksa 15 Tahun, Divonis Hakim Hanya 5 Tahun

- Guru Mesum Tertangkap dalam Mobil,
Wabup Bengkalis Serahkan Kepihak Terkait

- Tindak Pidana Pelanggaran Pajak,
Saksi Ahli Sebut Perkara Pajak ke Ranah Pidana Cacat Hukum

- Kapolda Riau Akui Terima Dua Laporan Pidana Terkait Gubri
- Datang Kemalaman, Tahanan Tipikor Ditolak Rutan
- Gelapkan dan Gadaikan Sepeda Motor Tetangga, Supir di Pekanbaru Ditangkap
- Sidang Pelanggaran Pajak,
Masuk Ranah Pidana, Saksi Ahli Sebut Perkara Pajak Cacat Hukum



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.225.215
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com