Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 21:09
Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK


Jum’at, 24 Maret 2017 20:24
Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga


Jum’at, 24 Maret 2017 20:17
Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah

Jum’at, 24 Maret 2017 19:45
Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau


Jum’at, 24 Maret 2017 19:31
Bupati Kuansing Imbau Masyarakat Salat Subuh Berjamaah ke Masjid

Jum’at, 24 Maret 2017 19:26
PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri

Jum’at, 24 Maret 2017 19:19
PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan

Jum’at, 24 Maret 2017 19:15
Bupati Kukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi

Jum’at, 24 Maret 2017 19:07
2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional


Jum’at, 24 Maret 2017 19:04
Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 24 April 2013 15:39
Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Kampar,
PNS Setwan Mengaku Dipaksa Sekwan Teken Kwitansi SPPD


Pengadilan Tipikor Pekanbaru membuka sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar. Saksi mengaku dipaksa oleh Sekwan untuk menandatangi SPPD.

Riauterkini-PEKANBARU-Cokrominoto, mantan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kampar. Mengaku dipaksa oleh Junaida, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kampar, menandatangani kwitansi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kampar.

Hal itu diungkapkan Cokrominoto, saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (24/4/13) siang.

Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Baroto SH dan Effendy Z SH kehadapan majelis hakim, Isnurul SH mengungkapkan, bahwa dirinya pernah menandatangani kwitansi kosong untuk SPPD DPRD Kampar tersebut.

" Pernah saya tandatangan. Saya tidak ingat lagi berapa jumlahnya," kata Cokrominoto.

Mendatangani kwitansi SPPD fiktif ini, lanjut Cokrominoto atas perintah terdakwa Junaida yang diajukan oleh Asmidar, mantan Bendahara Setwan Kampar (terdakwa berkas terpisah).

Dimana awalnya, saksi sempat menolak menandatangani kwitansi SPPD fiktif tersebut. Karena sudah dalam pengawasan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Namun karena dipaksa, untuk menanda tanganinya, saksi akhirnya tandatangan juga.

" Saya sempat menolak tandatangani kwitansi SPPD yang diajukan Asmidar. Saat itu Sekwan (Junaida) juga berada dalam ruangan yang sama. Saya pun jelaskan kalau masalah ini sudah dalam pengawasan BPK. Namun Sekwan tetap saja memaksa, kalau hal ini tanggungjawab dia," terang saksi.

Selain itu kata saksi lagi, mantan Ketua DPRD Kampar, Masnur juga ada menandatangani kwintasi SPPD fiktif tersebut," tuturnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sementara (skor) persidangan, berhubung waktu masuknya waktu Sholat Zhuhur dan istirahat makan siang.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
PNS Rohul
di rokan hulu paling banyak SPPD fiktif, terutama tentang dinas luar, kami PNS diweajibkan tk menandatangani kwitansi kosong setiap blannya , jika tdk kami tandatangani,kamiakan ditnda pembayaran gajinya, terutama di dinas pendidikan dan olah raga ka


Berita Hukum lainnya..........
- 2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional

- Bayi 9 Bulan Nyaris Jadi Korban Penculikan di Dumai
- Bhabinkamtibmas Polres Inhil Aktif Counter Isu Penculikan Anak
- Polda Riau Amankan Pemilik 1 Kg Sabu dan 8.000 Ekstasi
- Larikan Gadis Bawa Umur, Pemuda di Ujungbatu Ditangkap Polisi Rohul
- Korupsi Aset Desa Beringin Jaya,
Kades di Kuansing Dihukum 4 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding

- Kejari Pelalawan Kantongi Calon Tersangka Dugaan Korupsi Cetak Sawah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.197.75.83
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com