Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Desember 2017 10:11
Konsleting Listrik, Rumah Seorang Wartawan di Pekanbaru Terbakar

Sabtu, 16 Desember 2017 05:40
Ratusan Triliun Disumbangkan ke Negara, Apkasindo Dorong Riau Rebut DBH CPO

Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 24 April 2013 15:39
Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Kampar,
PNS Setwan Mengaku Dipaksa Sekwan Teken Kwitansi SPPD


Pengadilan Tipikor Pekanbaru membuka sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar. Saksi mengaku dipaksa oleh Sekwan untuk menandatangi SPPD.

Riauterkini-PEKANBARU-Cokrominoto, mantan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kampar. Mengaku dipaksa oleh Junaida, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kampar, menandatangani kwitansi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kampar.

Hal itu diungkapkan Cokrominoto, saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (24/4/13) siang.

Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Baroto SH dan Effendy Z SH kehadapan majelis hakim, Isnurul SH mengungkapkan, bahwa dirinya pernah menandatangani kwitansi kosong untuk SPPD DPRD Kampar tersebut.

" Pernah saya tandatangan. Saya tidak ingat lagi berapa jumlahnya," kata Cokrominoto.

Mendatangani kwitansi SPPD fiktif ini, lanjut Cokrominoto atas perintah terdakwa Junaida yang diajukan oleh Asmidar, mantan Bendahara Setwan Kampar (terdakwa berkas terpisah).

Dimana awalnya, saksi sempat menolak menandatangani kwitansi SPPD fiktif tersebut. Karena sudah dalam pengawasan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Namun karena dipaksa, untuk menanda tanganinya, saksi akhirnya tandatangan juga.

" Saya sempat menolak tandatangani kwitansi SPPD yang diajukan Asmidar. Saat itu Sekwan (Junaida) juga berada dalam ruangan yang sama. Saya pun jelaskan kalau masalah ini sudah dalam pengawasan BPK. Namun Sekwan tetap saja memaksa, kalau hal ini tanggungjawab dia," terang saksi.

Selain itu kata saksi lagi, mantan Ketua DPRD Kampar, Masnur juga ada menandatangani kwintasi SPPD fiktif tersebut," tuturnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sementara (skor) persidangan, berhubung waktu masuknya waktu Sholat Zhuhur dan istirahat makan siang.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)



Berita Hukum lainnya..........
- Konsleting Listrik, Rumah Seorang Wartawan di Pekanbaru Terbakar
- Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi
- Terdakwa Korupsi Dana Anggaran Bappeda Rohil Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap Pada Dakwaan
- Polsek Kateman Tangkap Terduga Pelaku Perampokan
- Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri
-
- Kalap Temannya Kehilangan Anjing, Simatupang Menusuk 8 Orang di Kandis
- Hakim PN Bengkalis Vonis Mati Bandar Sabu 40 Kg
- Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Kejari Kepulauan Meranti Tetapkan 4 Tersangka

- Belum Siap, Jaksa Batal Tuntut Pegawai Rutan Terjerat Pungli
- Korupsi ADD, Seorang Mantan Kades di Rohil Divonis 4 Tahun Penjara
- Buntut Pemanggilan Kejari,
Rekanan Sebut Oknum PPK Disdik Pelalawan Minta 'Setoran'

- Polda Riau Musnahkan 17 Kg Sabu dari 7 Tersangka
- Nistakan Islam di Facebook, P Hutahean Dilaporkan ke Polsek Minas
- Anggota DPRD Pelalawan Dukung Kejari Tangkap Petinggi PT Adei
- Keluarga Histeris,  Hakim PN Siak Vonis Mati Dua terdakwa Narkotika Lintas Negara
- Tersangka Terima Upah Rp4 Juta,
Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu 10 Kg di Siakkecil, Bengkalis

- Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau
- Dua Terdakwa Narkotika Divonis Mati Hakim PN Siak
- Dugaan Pungli Proyek, Seorang Kasi di Disdik Pelalawan Diperiksa Kejari


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.159.192
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com