Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 2 September 2015 08:21
Jarak Pandang Hanya 500 Meter, Jadwal Penerbangan di SSK II Kacau

Rabu, 2 September 2015 08:19
Pemprov dan Empat Pemda di Riau Terima JKN Award 2015

Rabu, 2 September 2015 07:54
Diskes dan Kemenkes Uji Kualitas Udara Akibat Asap di Inhil

Rabu, 2 September 2015 07:51
Terima JKN Award, Bukti Pemkab Inhil Optimalkan Pelayanan Kesehatan

Rabu, 2 September 2015 06:09
Maju Pilkada,
Enam Anggota DPRD Riau Tak Boleh Gunakan Fasilitas Dewan


Rabu, 2 September 2015 06:02
Dari 14 Anak Perusahaan Sinar Mas Group,
Dewan Temukan Rp4 Triliun Lebih Pajak yang Belum Tergali


Rabu, 2 September 2015 05:56
Pilkada Kuansing, Mursini-Halim Hadiri Istighosah Masyarakat Hulu Teso



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 24 April 2013 15:39
Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Kampar,
PNS Setwan Mengaku Dipaksa Sekwan Teken Kwitansi SPPD


Pengadilan Tipikor Pekanbaru membuka sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar. Saksi mengaku dipaksa oleh Sekwan untuk menandatangi SPPD.

Riauterkini-PEKANBARU-Cokrominoto, mantan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kampar. Mengaku dipaksa oleh Junaida, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kampar, menandatangani kwitansi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kampar.

Hal itu diungkapkan Cokrominoto, saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (24/4/13) siang.

Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Baroto SH dan Effendy Z SH kehadapan majelis hakim, Isnurul SH mengungkapkan, bahwa dirinya pernah menandatangani kwitansi kosong untuk SPPD DPRD Kampar tersebut.

" Pernah saya tandatangan. Saya tidak ingat lagi berapa jumlahnya," kata Cokrominoto.

Mendatangani kwitansi SPPD fiktif ini, lanjut Cokrominoto atas perintah terdakwa Junaida yang diajukan oleh Asmidar, mantan Bendahara Setwan Kampar (terdakwa berkas terpisah).

Dimana awalnya, saksi sempat menolak menandatangani kwitansi SPPD fiktif tersebut. Karena sudah dalam pengawasan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Namun karena dipaksa, untuk menanda tanganinya, saksi akhirnya tandatangan juga.

" Saya sempat menolak tandatangani kwitansi SPPD yang diajukan Asmidar. Saat itu Sekwan (Junaida) juga berada dalam ruangan yang sama. Saya pun jelaskan kalau masalah ini sudah dalam pengawasan BPK. Namun Sekwan tetap saja memaksa, kalau hal ini tanggungjawab dia," terang saksi.

Selain itu kata saksi lagi, mantan Ketua DPRD Kampar, Masnur juga ada menandatangani kwintasi SPPD fiktif tersebut," tuturnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sementara (skor) persidangan, berhubung waktu masuknya waktu Sholat Zhuhur dan istirahat makan siang.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
PNS Rohul
di rokan hulu paling banyak SPPD fiktif, terutama tentang dinas luar, kami PNS diweajibkan tk menandatangani kwitansi kosong setiap blannya , jika tdk kami tandatangani,kamiakan ditnda pembayaran gajinya, terutama di dinas pendidikan dan olah raga ka


Berita Hukum lainnya..........
- Warga Tanjung Pura, Sumut Tergilas Fuso di Rohil
- Berjam-jam Tak Pulang, Gadis Belasan Tahun di Pekanbaru Diculik dan Diperkosa
- Polres Kampar Tangkap Seorang Pembongkaran Rumah
-
- Diduga Serobot Lahan Masyarakat, Dewan Akan Panggil Pemkab dan PT CPK
- Bantah Pakai Ijazah Palsu, Anggota DPRD Rohul Ancam Laporkan Balik
- Korupsi Dana Hibah Pemprov, Dosen UIR dan Kontraktor Diadili


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.221.100.227
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com