Untitled Document
Selasa, 20 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 7 Juli 2015 11:29
Rumah Kosong di Jalan Sukadamai Duri Terbakar

Selasa, 7 Juli 2015 11:27
Cegah Kebakaran, Damkar Ingatkan Warga Cek Instalansi Listrik

Selasa, 7 Juli 2015 11:22
Kabut Asap, Diskes Pekanbaru Sebar 4.000 Masker Gratis

Selasa, 7 Juli 2015 10:51
Puluhan Lapak Pedagang Pasar Senggol Dumai Ludes Terbakar

Selasa, 7 Juli 2015 10:49
Abdul Kasim Didampingi Nuraini Maju Pilwako Dumai

Selasa, 7 Juli 2015 08:30
Termasuk Pacar Korban, Warga Pekanbaru Tangkap Tiga Pemuda Perkosa ABG

Selasa, 7 Juli 2015 07:57
Zulher Bersikap Realistis Soal Kemungkinan Maju di Pilkada Kampar.



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 24 April 2013 15:39
Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Kampar,
PNS Setwan Mengaku Dipaksa Sekwan Teken Kwitansi SPPD


Pengadilan Tipikor Pekanbaru membuka sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar. Saksi mengaku dipaksa oleh Sekwan untuk menandatangi SPPD.

Riauterkini-PEKANBARU-Cokrominoto, mantan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kampar. Mengaku dipaksa oleh Junaida, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kampar, menandatangani kwitansi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kampar.

Hal itu diungkapkan Cokrominoto, saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Kampar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (24/4/13) siang.

Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Baroto SH dan Effendy Z SH kehadapan majelis hakim, Isnurul SH mengungkapkan, bahwa dirinya pernah menandatangani kwitansi kosong untuk SPPD DPRD Kampar tersebut.

" Pernah saya tandatangan. Saya tidak ingat lagi berapa jumlahnya," kata Cokrominoto.

Mendatangani kwitansi SPPD fiktif ini, lanjut Cokrominoto atas perintah terdakwa Junaida yang diajukan oleh Asmidar, mantan Bendahara Setwan Kampar (terdakwa berkas terpisah).

Dimana awalnya, saksi sempat menolak menandatangani kwitansi SPPD fiktif tersebut. Karena sudah dalam pengawasan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Namun karena dipaksa, untuk menanda tanganinya, saksi akhirnya tandatangan juga.

" Saya sempat menolak tandatangani kwitansi SPPD yang diajukan Asmidar. Saat itu Sekwan (Junaida) juga berada dalam ruangan yang sama. Saya pun jelaskan kalau masalah ini sudah dalam pengawasan BPK. Namun Sekwan tetap saja memaksa, kalau hal ini tanggungjawab dia," terang saksi.

Selain itu kata saksi lagi, mantan Ketua DPRD Kampar, Masnur juga ada menandatangani kwintasi SPPD fiktif tersebut," tuturnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sementara (skor) persidangan, berhubung waktu masuknya waktu Sholat Zhuhur dan istirahat makan siang.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
PNS Rohul
di rokan hulu paling banyak SPPD fiktif, terutama tentang dinas luar, kami PNS diweajibkan tk menandatangani kwitansi kosong setiap blannya , jika tdk kami tandatangani,kamiakan ditnda pembayaran gajinya, terutama di dinas pendidikan dan olah raga ka


Berita Hukum lainnya..........
- Rumah Kosong di Jalan Sukadamai Duri Terbakar
- Puluhan Lapak Pedagang Pasar Senggol Dumai Ludes Terbakar
- Termasuk Pacar Korban, Warga Pekanbaru Tangkap Tiga Pemuda Perkosa ABG
- Tersisa Kios Ikan, Pasar Cik Puan Tinggal Hamparan Arang
- Polsek Bangko, Rohil Tembak Maling
- Polres Rohil Peringati Nuzul Quran Bersama Anak Yatim
- Kasus Moral, Anggota DPRD Riau Dukung Pencopotan Direktur IPDN Rizka Utama


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.94.176
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com