Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 23 Pebruari 2017 22:25
Suparman Divonis Bebas, KPK Kecewa dan Ajukan Banding

Kamis, 23 Pebruari 2017 22:13
3 Kali Menjambret, Dua ABG di Meranti ini 'Digelandang' Polisi

Kamis, 23 Pebruari 2017 21:27
Jual Sabu ke Petani, Anggota Polsek Tambusai Rohul Ditangkap Komandannya

Kamis, 23 Pebruari 2017 20:41
Gubri Serahkan 146 Rumah di UPT Tanjung Tiram, Inhil

Kamis, 23 Pebruari 2017 20:28
Polsek Kerinci Kanan, Pelalawan Bongkar Penampungan Satwa Liar

Kamis, 23 Pebruari 2017 20:20
Pedagang Desak Distanak Sebutkan Pedagang Bakso Babi

Kamis, 23 Pebruari 2017 19:17
Seorang Warga Tanah Merah, Inhil Ditusuk dengan Badik

Kamis, 23 Pebruari 2017 19:01
Kejagung RI Segera Bentuk Tim Saber Pungli di Riau

Kamis, 23 Pebruari 2017 18:55
Sesjamwas Kejagung RI Kunker ke Kejari Siak

Kamis, 23 Pebruari 2017 18:50
Satgas Saber Pungli Tangkap Tangan Honorer Dishub Inhu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 16:06
Sidang Lanjutan Korupsi SPPD Fiktif,
Anggota DPRD Kampar Sering Teken Kwintansi Kosong


Menandatangani kwitansi kosong di DPRD Kampar sudah hal biasa. Kenbanyakan dengan alasan untuk jaga-jaga diduga menjadi dasar temuan SPPD fiktif.

Riauterkini-PEKANBARU-Tampaknya Menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan bagi sejumlah DPRD Kampar. Penandatanganan kwitasi kosong tersebut, merupakan atas perintah Sekretaris Dewan (Sekwan), dengan tujuan yang tidak jelas.

Hal itu diungkap Desi Elfita, mantan anggota DPRD Kampar, saksi yang dihadirkan JPU Eko Baroto SH, pada sidang lanjutan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Sekwan Rp4 miliar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (17/4/13), dengan terdakwa Asnidar (Mantan Bendahara Sekwan) dan Junaida Rahim (Mantan Sekwan Kampar).

" Semasa saya duduk di dewan, menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan yang mulia," kata Desi dihadapan Krosbin Lumban Gaol SH, pemimpin sidang.

Untuk saya sendiri lanjutnya, ada empat kwitansi yang saya tandatangani. Itupun atas perintah Junaida di ruangannya. Menurut Junaida, untuk jaga-jaga. Kalau ada SPPD, kwitansi bisa dicairkan. Kalau tidak ada SPPD-nya, kwitansi tidak bisa dicairkan," kata Desi mencontohkan perkataan Junaida kepada dirinya.

Meski tidak menerima pencairan kwitansi, Desi pernah diminta Junaida mengembalikan Rp32 juta. Alasannya, menuntupi ketekoran anggaran di Sekwan Kampar. Tanpa bertanya jauh, Desi dengan lugunya memberikan uang pengganti ke Junaida.

" Sejumlah anggota DPRD waktu itu mengembalikan uang kwitansi kosong yang tidak diterima. Melihat itu, saya mengembalikan juga," imbuhnya ke hakim.

Selama menjadi wakil rakyat, Desi pernah melakukan sejumlah perjalan dinas. Misalnya ke Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Pekanbaru dan ke daerah pemilihan.

" Berapa jumlah SPPD-nya, saya lupa. Sudah lama yang mulai," terangnya.

Belakangan Desi mengetahui, ada SPPD atas namanya yang dibuat rangkap. Misalnya SPPD dari tanggal 1 sampai 3, dijadikan sampai tanggal 6. Padahal perjalanannya sampai tanggal 3. Hal itu diketahui saksi saat diperiksa penyidik Tipikor Polda Riau. Di sana penyidik memperlihat SPPD yang rangkap dan tidak pernah saya lakukan," terangnya lagi.

Meski tidak melaksanakan SPPD tersebut, Desi tetap diminta Junaida mengembalikan uang. Berapa jumlah yang dikembalikan, Desi tidak ingat lagi.

Sewaktu dirinya terkena Pergantian Antar Waktu (PAW), SPPD atas nama Dsei masih ada juga. Ini diketahuinya, sewaktu diperiksa penyidik Polda juga. Penasaran, ia mencoba bertanya ke pejabat terkait. Sayang, keinginannya tidak terpenuhi. Beberapa orang di Sekwan, tidak mengetahui.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
marwah riau
ini sdh kerjaan anggota dewan tdk di kampar saja, hampir semua anggota dewan mendatangani SPPD fiktif krn ingin mendapat duit haram, sdh sdh di pengadilan baru ketahuan bhw SPPD banyak yg fiktif, coba cek di DPRD prov dan kota hampir semuanya menanda

marwah riau
ini sdh kerjaan anggota dewan tdk di kampar saja, hampir semua anggota dewan mendatangani SPPD fiktif krn ingin mendapat duit haram, sdh sdh di pengadilan baru ketahuan bhw SPPD banyak yg fiktif, coba cek di DPRD prov dan kota hampir semuanya menanda


Berita Hukum lainnya..........
- Suparman Divonis Bebas, KPK Kecewa dan Ajukan Banding
- Jual Sabu ke Petani, Anggota Polsek Tambusai Rohul Ditangkap Komandannya
- Kejagung RI Segera Bentuk Tim Saber Pungli di Riau
- Satgas Saber Pungli Tangkap Tangan Honorer Dishub Inhu
- Miliki Sabu-sabu 26 gram,
Anak Napi Narkotika Ditangkap Tim Satnarkoba Polres Meranti

- Sehari, Polsek Kabun Rohul Tangkap 4 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba
- Terjebak Teknik Polisi Menyamar,
Sepasang Pengedar Ekstasi di Pekanbaru Kena Ciduk di KTV Permata



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.184.64
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com