Untitled Document
Sabtu, 1 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 25 Oktober 2014 16:45
Nurul Huda Terpilih Sebagai Ketua Umum CFCD Chapter Riau

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:17
Merasa 'Dicurangi',
Karateka Inhil Walk Out dari Pertandingan


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:11
Bersama Ketum KONI Inhil,
Bupati Inhil Peroleh Anugerah dari Kesultanan Banjar


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:06
Tim Basket Kuansing Dikalahkan Pekanbaru

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:04
Belasan Ribu Warga Duri Tumpah de Jalan Sambut Tahun Baru Islam

Sabtu, 25 Oktober 2014 13:29
Fiesta 2014 di Universitas Andalas, Padang,
Gudep 616 SMAN 1 Hulu Kuantan Wakili Kuansing di Ajang Pramuka Penegak se-Sumatera


Sabtu, 25 Oktober 2014 11:15
Listrik Padam 2 Menit,
Artis Novi Ayla Isi Acara Nada dan Dakwah 1 Muharram di Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 16:06
Sidang Lanjutan Korupsi SPPD Fiktif,
Anggota DPRD Kampar Sering Teken Kwintansi Kosong


Menandatangani kwitansi kosong di DPRD Kampar sudah hal biasa. Kenbanyakan dengan alasan untuk jaga-jaga diduga menjadi dasar temuan SPPD fiktif.

Riauterkini-PEKANBARU-Tampaknya Menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan bagi sejumlah DPRD Kampar. Penandatanganan kwitasi kosong tersebut, merupakan atas perintah Sekretaris Dewan (Sekwan), dengan tujuan yang tidak jelas.

Hal itu diungkap Desi Elfita, mantan anggota DPRD Kampar, saksi yang dihadirkan JPU Eko Baroto SH, pada sidang lanjutan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Sekwan Rp4 miliar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (17/4/13), dengan terdakwa Asnidar (Mantan Bendahara Sekwan) dan Junaida Rahim (Mantan Sekwan Kampar).

" Semasa saya duduk di dewan, menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan yang mulia," kata Desi dihadapan Krosbin Lumban Gaol SH, pemimpin sidang.

Untuk saya sendiri lanjutnya, ada empat kwitansi yang saya tandatangani. Itupun atas perintah Junaida di ruangannya. Menurut Junaida, untuk jaga-jaga. Kalau ada SPPD, kwitansi bisa dicairkan. Kalau tidak ada SPPD-nya, kwitansi tidak bisa dicairkan," kata Desi mencontohkan perkataan Junaida kepada dirinya.

Meski tidak menerima pencairan kwitansi, Desi pernah diminta Junaida mengembalikan Rp32 juta. Alasannya, menuntupi ketekoran anggaran di Sekwan Kampar. Tanpa bertanya jauh, Desi dengan lugunya memberikan uang pengganti ke Junaida.

" Sejumlah anggota DPRD waktu itu mengembalikan uang kwitansi kosong yang tidak diterima. Melihat itu, saya mengembalikan juga," imbuhnya ke hakim.

Selama menjadi wakil rakyat, Desi pernah melakukan sejumlah perjalan dinas. Misalnya ke Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Pekanbaru dan ke daerah pemilihan.

" Berapa jumlah SPPD-nya, saya lupa. Sudah lama yang mulai," terangnya.

Belakangan Desi mengetahui, ada SPPD atas namanya yang dibuat rangkap. Misalnya SPPD dari tanggal 1 sampai 3, dijadikan sampai tanggal 6. Padahal perjalanannya sampai tanggal 3. Hal itu diketahui saksi saat diperiksa penyidik Tipikor Polda Riau. Di sana penyidik memperlihat SPPD yang rangkap dan tidak pernah saya lakukan," terangnya lagi.

Meski tidak melaksanakan SPPD tersebut, Desi tetap diminta Junaida mengembalikan uang. Berapa jumlah yang dikembalikan, Desi tidak ingat lagi.

Sewaktu dirinya terkena Pergantian Antar Waktu (PAW), SPPD atas nama Dsei masih ada juga. Ini diketahuinya, sewaktu diperiksa penyidik Polda juga. Penasaran, ia mencoba bertanya ke pejabat terkait. Sayang, keinginannya tidak terpenuhi. Beberapa orang di Sekwan, tidak mengetahui.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
marwah riau
ini sdh kerjaan anggota dewan tdk di kampar saja, hampir semua anggota dewan mendatangani SPPD fiktif krn ingin mendapat duit haram, sdh sdh di pengadilan baru ketahuan bhw SPPD banyak yg fiktif, coba cek di DPRD prov dan kota hampir semuanya menanda

marwah riau
ini sdh kerjaan anggota dewan tdk di kampar saja, hampir semua anggota dewan mendatangani SPPD fiktif krn ingin mendapat duit haram, sdh sdh di pengadilan baru ketahuan bhw SPPD banyak yg fiktif, coba cek di DPRD prov dan kota hampir semuanya menanda


Berita Hukum lainnya..........
- Korupsi Alkes RSUD Teluk Kuantan,
Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru

- Porprov VIII Riau di Inhu,
Lokasi Pertandingan Dipindah, Kontingen Sepakbola Kecewa

- Miliki 1 Paket Sabu-sabu,
Polsek Kandis Bekuk Seorang Tersangka

- Seorang Pemuda di Rohul Gantung Diri di Ruang Tamu
- Pelaku Judi Togel Diciduk Polres Kampar
- Ditinggal Shalat Jumat,
Maling Sikat Sepeda Motor Wartawan Riau Pos di Kantor Gubernur

- Diperiksa KPK di SPN Pekanbaru,
Zulkifli Yusuf Ngaku Cuma Ngantar Berkas, Zulher Pucat, Pimpinan Duta Palma Terbirit-Birit



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.214.221
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com