Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Mei 2018 20:58
Tolak HGU PT TSUM,
Gemmpar Berencana Audiensi dengan Bupati dan Pimpinan DPRD Pelalawan


Rabu, 23 Mei 2018 20:53
Cagubri Lukman Edy: Bibit Radikalisme Tumbuh karena Adanya Pembiaraan

Rabu, 23 Mei 2018 19:33
Safari ke Bengkalis,
Danrem 031/Wirabima Imbau Masyarakat Aktifkan Siskamling untuk Cegah Teroris


Rabu, 23 Mei 2018 19:28
Buka Akses Jalan Lintas Bono Teluk Meranti,
Warga: Dihati Kami Cuma Andi Rachman Jadi Pilihan


Rabu, 23 Mei 2018 19:22
Ini Program Kesehatan Unggul yang Ditawarkan DR.Firdaus-Rusli Effendi

Rabu, 23 Mei 2018 19:13
Peningkatan Jalan Penghubung Tiga Desa,
Kadis PU Tarukim Siak Minta PT Musi Mas Komit Laksanakan MoU


Rabu, 23 Mei 2018 17:15
RAPP Salurkan Ratusan Paket Sembako ke Warga di Pelalawan

Rabu, 23 Mei 2018 17:11
Wardan Targetkan Terhubungnya Akses Jalan Antar Kecamatan di Inhil

Rabu, 23 Mei 2018 16:53
Sebuah Rumah di Sebauk, Bengkalis Ludes Terbakar

Rabu, 23 Mei 2018 16:48
Klarifikasi LBH PAHAM Cabang Riau, Oknum Pengacaranya Tilap Uang Terpidana Kasus Narkoba

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 16:06
Sidang Lanjutan Korupsi SPPD Fiktif,
Anggota DPRD Kampar Sering Teken Kwintansi Kosong


Menandatangani kwitansi kosong di DPRD Kampar sudah hal biasa. Kenbanyakan dengan alasan untuk jaga-jaga diduga menjadi dasar temuan SPPD fiktif.

Riauterkini-PEKANBARU-Tampaknya Menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan bagi sejumlah DPRD Kampar. Penandatanganan kwitasi kosong tersebut, merupakan atas perintah Sekretaris Dewan (Sekwan), dengan tujuan yang tidak jelas.

Hal itu diungkap Desi Elfita, mantan anggota DPRD Kampar, saksi yang dihadirkan JPU Eko Baroto SH, pada sidang lanjutan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Sekwan Rp4 miliar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (17/4/13), dengan terdakwa Asnidar (Mantan Bendahara Sekwan) dan Junaida Rahim (Mantan Sekwan Kampar).

" Semasa saya duduk di dewan, menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan yang mulia," kata Desi dihadapan Krosbin Lumban Gaol SH, pemimpin sidang.

Untuk saya sendiri lanjutnya, ada empat kwitansi yang saya tandatangani. Itupun atas perintah Junaida di ruangannya. Menurut Junaida, untuk jaga-jaga. Kalau ada SPPD, kwitansi bisa dicairkan. Kalau tidak ada SPPD-nya, kwitansi tidak bisa dicairkan," kata Desi mencontohkan perkataan Junaida kepada dirinya.

Meski tidak menerima pencairan kwitansi, Desi pernah diminta Junaida mengembalikan Rp32 juta. Alasannya, menuntupi ketekoran anggaran di Sekwan Kampar. Tanpa bertanya jauh, Desi dengan lugunya memberikan uang pengganti ke Junaida.

" Sejumlah anggota DPRD waktu itu mengembalikan uang kwitansi kosong yang tidak diterima. Melihat itu, saya mengembalikan juga," imbuhnya ke hakim.

Selama menjadi wakil rakyat, Desi pernah melakukan sejumlah perjalan dinas. Misalnya ke Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Pekanbaru dan ke daerah pemilihan.

" Berapa jumlah SPPD-nya, saya lupa. Sudah lama yang mulai," terangnya.

Belakangan Desi mengetahui, ada SPPD atas namanya yang dibuat rangkap. Misalnya SPPD dari tanggal 1 sampai 3, dijadikan sampai tanggal 6. Padahal perjalanannya sampai tanggal 3. Hal itu diketahui saksi saat diperiksa penyidik Tipikor Polda Riau. Di sana penyidik memperlihat SPPD yang rangkap dan tidak pernah saya lakukan," terangnya lagi.

Meski tidak melaksanakan SPPD tersebut, Desi tetap diminta Junaida mengembalikan uang. Berapa jumlah yang dikembalikan, Desi tidak ingat lagi.

Sewaktu dirinya terkena Pergantian Antar Waktu (PAW), SPPD atas nama Dsei masih ada juga. Ini diketahuinya, sewaktu diperiksa penyidik Polda juga. Penasaran, ia mencoba bertanya ke pejabat terkait. Sayang, keinginannya tidak terpenuhi. Beberapa orang di Sekwan, tidak mengetahui.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Safari ke Bengkalis,
Danrem 031/Wirabima Imbau Masyarakat Aktifkan Siskamling untuk Cegah Teroris

- Sebuah Rumah di Sebauk, Bengkalis Ludes Terbakar
- Klarifikasi LBH PAHAM Cabang Riau, Oknum Pengacaranya Tilap Uang Terpidana Kasus Narkoba
- 5 Kilogram Asal Malaysia Dikendalikan Dari Lapas Kelas II A Pekanbaru
- BNP Riau Tangkap Sican, Kurir Sabu 5 Kilogram dari Jaringan Malaysia
- Korupsi Dana BPMPD Inhil, ASN dan Kobtraktor Divonis 4 Tahun Penjara
- Kisruh Hibah 20 Hektar Lahan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kamal Klaim Punya Dasar Kuasai Lahan
- Polsek Tapung Hulu, Kampar Tangkap Bandar Sabu Asal Intan Jaya
- Sejak 2014 Hampir 2 Ton Trenggiling Sudah Terjual,
Saksi: Akui Dapat Keuntungan Rp 200 Ribu Perkilonya

- 3 Tewas 10 Luka-luka, Belasan Warga di Pelalawan Tertimpa Dua Mobil Terlibat Trabrakan Beruntun
- Korupsi Dana Desa, Mantan Camat di Kampar Diadili
- Gelapkan Mobil, Pamen Polda Riau Dilaporkan ke Propam
- Bus Pengangkut Anak Sekolah Alami Tabrakan Maut di Jalintim Pelalawan
- Selain Pengamanan Ibadah Gereja,
Polres Rohul Juga Sebar Anggota ke Masjid Saat Salat Tarawih

- Pengungkapan Selama Ramadhan,
2 Pemilik Senpi Rakitan Dijerat UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

- Tuntutan Jaksa Tak Terbukti,
Enam Terdakwa Korupsi Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Kampar Divonis Bebas

- Kebakaran Rumah Warga Kempas, Inhil Sebabkan Seorang Korban Luka
- Aktif Jalin Kemitraan Masyarakat, Kapolres Beri Peralatan Olahraga pada Polsek XIII Koto Kampar
- Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba
- Korupsi RTH, PPTK Gugup Ditanya Tanggung Jawab dalam Kegiatan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com