Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 23 Nopember 2014 20:48
Galeri Pemkab Rohul Peduli dengan Korban Banjir

Ahad, 23 Nopember 2014 20:31
MUI Siak Kecewa Akta Wakaf Dibatalkan PA Bengkalis

Ahad, 23 Nopember 2014 20:28
Aktif Gunakan Media Sosial, Bupati Meranti tak Takut Di-bully

Ahad, 23 Nopember 2014 19:07
Kantor Pos Dumai Gelar Rapat Gabung Bahas Penyaluran Dana PSKS

Ahad, 23 Nopember 2014 19:03
Lagi, Pelaku Curanmor di Pekanbaru Babak Belur Dimassa

Ahad, 23 Nopember 2014 19:01
Terindikasi Korupsi, Tim Kejagung Periksa Kapal Pelindo Dumai

Ahad, 23 Nopember 2014 18:15
Bupati Bengkalis Hadiri Tabligh Akbar Remaja Masjid di Siakkecil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 16:06
Sidang Lanjutan Korupsi SPPD Fiktif,
Anggota DPRD Kampar Sering Teken Kwintansi Kosong


Menandatangani kwitansi kosong di DPRD Kampar sudah hal biasa. Kenbanyakan dengan alasan untuk jaga-jaga diduga menjadi dasar temuan SPPD fiktif.

Riauterkini-PEKANBARU-Tampaknya Menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan bagi sejumlah DPRD Kampar. Penandatanganan kwitasi kosong tersebut, merupakan atas perintah Sekretaris Dewan (Sekwan), dengan tujuan yang tidak jelas.

Hal itu diungkap Desi Elfita, mantan anggota DPRD Kampar, saksi yang dihadirkan JPU Eko Baroto SH, pada sidang lanjutan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Sekwan Rp4 miliar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (17/4/13), dengan terdakwa Asnidar (Mantan Bendahara Sekwan) dan Junaida Rahim (Mantan Sekwan Kampar).

" Semasa saya duduk di dewan, menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan yang mulia," kata Desi dihadapan Krosbin Lumban Gaol SH, pemimpin sidang.

Untuk saya sendiri lanjutnya, ada empat kwitansi yang saya tandatangani. Itupun atas perintah Junaida di ruangannya. Menurut Junaida, untuk jaga-jaga. Kalau ada SPPD, kwitansi bisa dicairkan. Kalau tidak ada SPPD-nya, kwitansi tidak bisa dicairkan," kata Desi mencontohkan perkataan Junaida kepada dirinya.

Meski tidak menerima pencairan kwitansi, Desi pernah diminta Junaida mengembalikan Rp32 juta. Alasannya, menuntupi ketekoran anggaran di Sekwan Kampar. Tanpa bertanya jauh, Desi dengan lugunya memberikan uang pengganti ke Junaida.

" Sejumlah anggota DPRD waktu itu mengembalikan uang kwitansi kosong yang tidak diterima. Melihat itu, saya mengembalikan juga," imbuhnya ke hakim.

Selama menjadi wakil rakyat, Desi pernah melakukan sejumlah perjalan dinas. Misalnya ke Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Pekanbaru dan ke daerah pemilihan.

" Berapa jumlah SPPD-nya, saya lupa. Sudah lama yang mulai," terangnya.

Belakangan Desi mengetahui, ada SPPD atas namanya yang dibuat rangkap. Misalnya SPPD dari tanggal 1 sampai 3, dijadikan sampai tanggal 6. Padahal perjalanannya sampai tanggal 3. Hal itu diketahui saksi saat diperiksa penyidik Tipikor Polda Riau. Di sana penyidik memperlihat SPPD yang rangkap dan tidak pernah saya lakukan," terangnya lagi.

Meski tidak melaksanakan SPPD tersebut, Desi tetap diminta Junaida mengembalikan uang. Berapa jumlah yang dikembalikan, Desi tidak ingat lagi.

Sewaktu dirinya terkena Pergantian Antar Waktu (PAW), SPPD atas nama Dsei masih ada juga. Ini diketahuinya, sewaktu diperiksa penyidik Polda juga. Penasaran, ia mencoba bertanya ke pejabat terkait. Sayang, keinginannya tidak terpenuhi. Beberapa orang di Sekwan, tidak mengetahui.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
marwah riau
ini sdh kerjaan anggota dewan tdk di kampar saja, hampir semua anggota dewan mendatangani SPPD fiktif krn ingin mendapat duit haram, sdh sdh di pengadilan baru ketahuan bhw SPPD banyak yg fiktif, coba cek di DPRD prov dan kota hampir semuanya menanda

marwah riau
ini sdh kerjaan anggota dewan tdk di kampar saja, hampir semua anggota dewan mendatangani SPPD fiktif krn ingin mendapat duit haram, sdh sdh di pengadilan baru ketahuan bhw SPPD banyak yg fiktif, coba cek di DPRD prov dan kota hampir semuanya menanda


Berita Hukum lainnya..........
- Lagi, Pelaku Curanmor di Pekanbaru Babak Belur Dimassa
- Terindikasi Korupsi, Tim Kejagung Periksa Kapal Pelindo Dumai
- Polda Riau Bidik Kepala Daerah dan Perusahaan Perambah Hutan
- Polda Riau Banding Praperadilan SP3 Kasus Penganiayaan Istri Bupati Kampar
- Warga Bagansiapiapi Tewas tak Wajar di Panipahan
- Kalah di Praperadilan,
Polda Riau Harus Batalkan SP3 Kasus Penganiayaan Istri Bupati Kampar

- Gugatan Pembongkaran Pasar Tanah Merah,
Hakim Haruskan Bupati dan Pemkab Kampar Bayar Rp19 Miliar



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.17.66.61
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com