Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 18 Agustus 2017 19:11
Kemendagri Dorong Pencegahan Korupsi di Daerah

Jum’at, 18 Agustus 2017 18:59
Permudah Informasi Kamar Perawatan,
Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan Wajib Miliki Aplicares


Jum’at, 18 Agustus 2017 18:22
Kulit Mengelupas, Gubri Jenguk Bayi Mengidap Penyakit Aneh di RSUD Arifin Ahmad

Jum’at, 18 Agustus 2017 18:08
Setelah Bangun Jaringan Listrik,
PT EMP Bentu Kembali Bantu Travo untuk Warga Muaro Sako, Pelalawan


Jum’at, 18 Agustus 2017 17:02
Evaluasi UPT Lama, Pemprov Bentuk 57 UPT Baru

Jum’at, 18 Agustus 2017 16:51
MCM Production Gandeng Parjo Gelar Unity Pitstop

Jum’at, 18 Agustus 2017 16:49
Universitas Riau Dukung Program Budidaya Kurma di Desa Babussalam, Rohul

Jum’at, 18 Agustus 2017 15:26
Bupati Inhil Serap Informasi dan Aspirasi Masyarakat Melalui Kunjungan Kerja

Jum’at, 18 Agustus 2017 15:20
Beratnya Hampir Satu Ton,
Presiden Joko Widodo Kurbankan Seekor Sapi untuk Riau


Jum’at, 18 Agustus 2017 14:50
Tergerus Abrasi, Wisata Ombak Bono di Teluk Meranti Terancam Hilang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 17 April 2013 16:06
Sidang Lanjutan Korupsi SPPD Fiktif,
Anggota DPRD Kampar Sering Teken Kwintansi Kosong


Menandatangani kwitansi kosong di DPRD Kampar sudah hal biasa. Kenbanyakan dengan alasan untuk jaga-jaga diduga menjadi dasar temuan SPPD fiktif.

Riauterkini-PEKANBARU-Tampaknya Menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan bagi sejumlah DPRD Kampar. Penandatanganan kwitasi kosong tersebut, merupakan atas perintah Sekretaris Dewan (Sekwan), dengan tujuan yang tidak jelas.

Hal itu diungkap Desi Elfita, mantan anggota DPRD Kampar, saksi yang dihadirkan JPU Eko Baroto SH, pada sidang lanjutan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Sekwan Rp4 miliar, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (17/4/13), dengan terdakwa Asnidar (Mantan Bendahara Sekwan) dan Junaida Rahim (Mantan Sekwan Kampar).

" Semasa saya duduk di dewan, menandatangani kwitansi kosong sudah menjadi kebiasaan yang mulia," kata Desi dihadapan Krosbin Lumban Gaol SH, pemimpin sidang.

Untuk saya sendiri lanjutnya, ada empat kwitansi yang saya tandatangani. Itupun atas perintah Junaida di ruangannya. Menurut Junaida, untuk jaga-jaga. Kalau ada SPPD, kwitansi bisa dicairkan. Kalau tidak ada SPPD-nya, kwitansi tidak bisa dicairkan," kata Desi mencontohkan perkataan Junaida kepada dirinya.

Meski tidak menerima pencairan kwitansi, Desi pernah diminta Junaida mengembalikan Rp32 juta. Alasannya, menuntupi ketekoran anggaran di Sekwan Kampar. Tanpa bertanya jauh, Desi dengan lugunya memberikan uang pengganti ke Junaida.

" Sejumlah anggota DPRD waktu itu mengembalikan uang kwitansi kosong yang tidak diterima. Melihat itu, saya mengembalikan juga," imbuhnya ke hakim.

Selama menjadi wakil rakyat, Desi pernah melakukan sejumlah perjalan dinas. Misalnya ke Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Pekanbaru dan ke daerah pemilihan.

" Berapa jumlah SPPD-nya, saya lupa. Sudah lama yang mulai," terangnya.

Belakangan Desi mengetahui, ada SPPD atas namanya yang dibuat rangkap. Misalnya SPPD dari tanggal 1 sampai 3, dijadikan sampai tanggal 6. Padahal perjalanannya sampai tanggal 3. Hal itu diketahui saksi saat diperiksa penyidik Tipikor Polda Riau. Di sana penyidik memperlihat SPPD yang rangkap dan tidak pernah saya lakukan," terangnya lagi.

Meski tidak melaksanakan SPPD tersebut, Desi tetap diminta Junaida mengembalikan uang. Berapa jumlah yang dikembalikan, Desi tidak ingat lagi.

Sewaktu dirinya terkena Pergantian Antar Waktu (PAW), SPPD atas nama Dsei masih ada juga. Ini diketahuinya, sewaktu diperiksa penyidik Polda juga. Penasaran, ia mencoba bertanya ke pejabat terkait. Sayang, keinginannya tidak terpenuhi. Beberapa orang di Sekwan, tidak mengetahui.

Seperti diketahui, Junaida, mantan Sekwan Kampar dan Asnidar, Bendahara Setwan Kampar, dihadirkan kepersidangan atas kasus SPPD fiktif senilai Rp4 miliar di DPRD Kampar.

Keduanya diduga membuat ratusan SPPD Fiktif untuk pegawai dan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. Setelah dana perjalanan dinas tersebut dicairkan. Kedua terdakwa tidak sepenuhnya memberikan kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas.***(har)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
marwah riau
ini sdh kerjaan anggota dewan tdk di kampar saja, hampir semua anggota dewan mendatangani SPPD fiktif krn ingin mendapat duit haram, sdh sdh di pengadilan baru ketahuan bhw SPPD banyak yg fiktif, coba cek di DPRD prov dan kota hampir semuanya menanda

marwah riau
ini sdh kerjaan anggota dewan tdk di kampar saja, hampir semua anggota dewan mendatangani SPPD fiktif krn ingin mendapat duit haram, sdh sdh di pengadilan baru ketahuan bhw SPPD banyak yg fiktif, coba cek di DPRD prov dan kota hampir semuanya menanda


loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Terjerat Korupsi Sisa Kas APBD,
Hukuman Bertambah di MA, Mantan Sekdakab Inhu Ajukan PK

- Diduga Pelaku Curanmor,
Polisi Duri Temukan 3 Paket Sabu dalam Bungkus Rokok Pengangguran Ini

- Dishub Pekanbaru Sebar Spanduk Larangan Taksi Online
- Satu Napi Langsung Bebas,
299 Napi Lapas Pasirpangaraian Terima Remisi 17 Agustus 2017

- Tertangkap Bawa Pistol Rakitan,
Mukmin Arif Ternyata Sudah Rencanakan Perampokan di Pekanbaru

- Tak Punya Uang dan Terus Didesak Nikah Alasan Pacar Bunuh dan Bakar Ema
- Dipimpin Gubri, Upacara Detik-detik Proklamasi 2017 Berlangsung Khidmad


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.82.122
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com