Untitled Document
Kamis, 23 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 24 April 2014 10:42
Bupati Meranti Kaget Gaji Guru Honor Belum Dibayar

Kamis, 24 April 2014 10:36
Lahan Kampus Diserahkan ke BPN, Mahasiswa AMIK Protes Pemkab Meranti

Kamis, 24 April 2014 08:24
Pimpinan DPR Riau Berpotensi Didominasi Politisi Perempuan

Kamis, 24 April 2014 06:30
Motor Dilarikan Kawan, Lapor ke Polsek Tenayan Raya Malah Dibentak-bentak

Kamis, 24 April 2014 06:22
Nestapa Keluarga Petani Tersangka Karhutla,
Salma Kini Harus Merawat Dua Anak dan Kebun Ubi


Rabu, 23 April 2014 22:37
Dan Apel Puncak Harkitnas
Pemkab Meranti Siapkan Jambore Pendidikan di Mengkikip


Rabu, 23 April 2014 22:19
Bengkalis Minta Cabor Renang Dipertandingkan di Porprov Inhu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 12:00
Banyak Permasalahan dan Cacat Hukum,
Fitra Minta Segera Batalkan APBD Riau Tahun 2013


Fitra lakukan gugatan ke MA untuk pencabutan APBD Riau 2013. Anggaran yang telah disahkan tersebut dinilai banyak permasalahan dan cacat hukum.

Riauterkini-JAKARTA-Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera membatalkan APBD Riau Tahun 2013 karena menyimpan banyak permasalahan dan cacat hukum.

Seknas Fitra pada Senin (15/4) lalu, telah mendaftarkan gugatan ke MA untuk mencabut penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau.

"Gubernur dan DPRD Riau secara sengaja dan ceroboh membiarkan Perda tersebut tidak mencantumkan konsideran berupa Undang-Undang Keuangan Negara (17/2003), Undang-Undang Sisdiknas (20/2003) dan Undang-Undang Kesehatan (36/2009) yang mengatur tentang alokasi minimal belanja pendidikan dan belanja kesehatan," kata M Maulana, Koordinator Advokasi Fitra dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Maulana, permasalahan dalam penetapan APBD Riau 2013 misalnya, mengenai Rencana Boros Perjalanan Dinas Rp. 385,6 Miliar. Alokasi ini dipergunakan untuk perjalanan Dinas SKPD Pemprov sebesar Rp332,6 Miliar dan perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp. 53 Miliar. Kemudian mengenai Alokasi Gelap Belanja Hibah Rp1,5 Triliun.

"Gubernur Riau tidak mencantumkan nama penerima, alamat dan besaran hibah pada lampiran III APBD. Hal ini patut dicurigai adanya motif gelap dibelakangnya," katanya.

Selain itu ia menilai rencana belanja hibah ini juga jelas-jelas melanggar Permendagri No 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Disamping itu, Belanja Kesehatan sebesar 6,6% dari APBD adalah Bertentangan dengan amanat UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Dalam APBD Riau tahun 2013 hanya dialokasikan Rp351,2 Miliar. Padahal pada pasal 171 ayat (2) UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa 'besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di luar gaji'," katanya.

Ia menjabarkan itu artinya jika APBD Riau tahun 2013 sebesar Rp8,4 Triliun, maka alokasi kesehatan seharunya dialokasikan sejumlah Rp. 843,2 Miliar.

Selain itu Belanja Pendidikan hanya dialokasikan sebesar 15,5% dari APBD adalah bertentangan dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) serta pasal 31 ayat (4).

Sedangkan Tim Penasehat Hukum Fitra Suryadi mengatakan, Seknas FITRA, FITRA Riau dan Koalisi Hak Rakyat atas APBD (Kharkat APBD ) Provinsi Riau pada Senin (15/4) kemarin, telah mendaftarkan gugatan uji materiil/ judicial review kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor registrasi IV/2013/HUM.

Ada beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut, diantaranya mereka meminta peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mereka juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Gubernur Riau dan DPRD Riau merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan revisi, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Kami juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum pihak Pemerintah Daerah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini," kata Suryadi. *** (awn)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
marwah riau
lanjut terus Fitra, RZ adalah seorang tersangka korupsi tdk akan merasa bersalah jika melakukan korupsi lagi, krn status tersangka sdh disandangnya. RZ ingin menggelapkan anggaran APBD riau dg berbagai cara, krn RZ sdh banyak modal keluar untuk menga


Berita Hukum lainnya..........
- Motor Dilarikan Kawan, Lapor ke Polsek Tenayan Raya Malah Dibentak-bentak
- Nestapa Keluarga Petani Tersangka Karhutla,
Salma Kini Harus Merawat Dua Anak dan Kebun Ubi

- Panwaslu Inhu Didesak Lanjutkan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di PPK Pasirpenyu
- Lampu Templok Picu Kebakaran Ludeskan Rumah Warga Rokan IV Koto
- Truk Boks Terguling di Depan Mapolres Kuansing
- Diduga jadi Tempat Mesum,
Rumah Rektor UNISI Tembilahan Dikepung Warga

- Dari Mabes Polri dan Kejagung RI,
Berkas Tersangka Direktur PT Karya Dayun Dilimpahkan ke Kejari Siak



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.33.176
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com