Untitled Document
Sabtu, 1 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 24 Oktober 2014 21:27
Bupati Kampar Kumpulkan SKPD Evaluasi Beberapa Program

Jum’at, 24 Oktober 2014 21:16
Tahun Baru 1436 Hijriah,
TP-PKK Kampar Taja Tabligh Akbar dari Siang hingga Malam


Jum’at, 24 Oktober 2014 21:08
Ucapkan Selamat riauterkini.com ke-11 Datang dari Dumai

Jum’at, 24 Oktober 2014 21:03
Tabligh Akbar dan Wisuda Hafiz,
Pemkab Rohul Sambut 1 Muharram di Masjid Agung Madani


Jum’at, 24 Oktober 2014 20:54
Gelar Rapat Evaluasi
PKK Inhil Diminta Dukung dan Sukseskan Program Pemkab


Jum’at, 24 Oktober 2014 20:47
Lepas Pawai Muharram 1436 H,
Bupati Inhil Harapkan Jadi Wahana Memperbaiki Diri


Jum’at, 24 Oktober 2014 20:18
Porprov VIII Riau,
Karate Sumbang 1 Emas untuk Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 12:00
Banyak Permasalahan dan Cacat Hukum,
Fitra Minta Segera Batalkan APBD Riau Tahun 2013


Fitra lakukan gugatan ke MA untuk pencabutan APBD Riau 2013. Anggaran yang telah disahkan tersebut dinilai banyak permasalahan dan cacat hukum.

Riauterkini-JAKARTA-Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera membatalkan APBD Riau Tahun 2013 karena menyimpan banyak permasalahan dan cacat hukum.

Seknas Fitra pada Senin (15/4) lalu, telah mendaftarkan gugatan ke MA untuk mencabut penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau.

"Gubernur dan DPRD Riau secara sengaja dan ceroboh membiarkan Perda tersebut tidak mencantumkan konsideran berupa Undang-Undang Keuangan Negara (17/2003), Undang-Undang Sisdiknas (20/2003) dan Undang-Undang Kesehatan (36/2009) yang mengatur tentang alokasi minimal belanja pendidikan dan belanja kesehatan," kata M Maulana, Koordinator Advokasi Fitra dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Maulana, permasalahan dalam penetapan APBD Riau 2013 misalnya, mengenai Rencana Boros Perjalanan Dinas Rp. 385,6 Miliar. Alokasi ini dipergunakan untuk perjalanan Dinas SKPD Pemprov sebesar Rp332,6 Miliar dan perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp. 53 Miliar. Kemudian mengenai Alokasi Gelap Belanja Hibah Rp1,5 Triliun.

"Gubernur Riau tidak mencantumkan nama penerima, alamat dan besaran hibah pada lampiran III APBD. Hal ini patut dicurigai adanya motif gelap dibelakangnya," katanya.

Selain itu ia menilai rencana belanja hibah ini juga jelas-jelas melanggar Permendagri No 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Disamping itu, Belanja Kesehatan sebesar 6,6% dari APBD adalah Bertentangan dengan amanat UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Dalam APBD Riau tahun 2013 hanya dialokasikan Rp351,2 Miliar. Padahal pada pasal 171 ayat (2) UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa 'besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di luar gaji'," katanya.

Ia menjabarkan itu artinya jika APBD Riau tahun 2013 sebesar Rp8,4 Triliun, maka alokasi kesehatan seharunya dialokasikan sejumlah Rp. 843,2 Miliar.

Selain itu Belanja Pendidikan hanya dialokasikan sebesar 15,5% dari APBD adalah bertentangan dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) serta pasal 31 ayat (4).

Sedangkan Tim Penasehat Hukum Fitra Suryadi mengatakan, Seknas FITRA, FITRA Riau dan Koalisi Hak Rakyat atas APBD (Kharkat APBD ) Provinsi Riau pada Senin (15/4) kemarin, telah mendaftarkan gugatan uji materiil/ judicial review kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor registrasi IV/2013/HUM.

Ada beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut, diantaranya mereka meminta peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mereka juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Gubernur Riau dan DPRD Riau merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan revisi, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Kami juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum pihak Pemerintah Daerah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini," kata Suryadi. *** (awn)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
marwah riau
lanjut terus Fitra, RZ adalah seorang tersangka korupsi tdk akan merasa bersalah jika melakukan korupsi lagi, krn status tersangka sdh disandangnya. RZ ingin menggelapkan anggaran APBD riau dg berbagai cara, krn RZ sdh banyak modal keluar untuk menga


Berita Hukum lainnya..........
- Korupsi Alkes RSUD Teluk Kuantan,
Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru

- Porprov VIII Riau di Inhu,
Lokasi Pertandingan Dipindah, Kontingen Sepakbola Kecewa

- Miliki 1 Paket Sabu-sabu,
Polsek Kandis Bekuk Seorang Tersangka

- Seorang Pemuda di Rohul Gantung Diri di Ruang Tamu
- Pelaku Judi Togel Diciduk Polres Kampar
- Ditinggal Shalat Jumat,
Maling Sikat Sepeda Motor Wartawan Riau Pos di Kantor Gubernur

- Diperiksa KPK di SPN Pekanbaru,
Zulkifli Yusuf Ngaku Cuma Ngantar Berkas, Zulher Pucat, Pimpinan Duta Palma Terbirit-Birit



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.87.75.51
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com