Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Mei 2018 21:39
Sejak 2014 Hampir 2 Ton Trenggiling Sudah Terjual,
Saksi: Akui Dapat Keuntungan Rp 200 Ribu Perkilonya


Selasa, 22 Mei 2018 20:58
3 Tewas 10 Luka-luka, Belasan Warga di Pelalawan Tertimpa Dua Mobil Terlibat Trabrakan Beruntun

Selasa, 22 Mei 2018 20:12
Pjs Bupati Inhil Bagikan Takjil Kepada Masyarakat

Selasa, 22 Mei 2018 19:25
Kakanwil Kemenkumham Riau Safari Ramadhan perdana ke UPT Se Kota Pekanbaru

Selasa, 22 Mei 2018 19:12
Mulai Cuti Hari ini, Ayat Cahyadi Gerilya Menangkan Syamsuar-Edy Nasution di Kota Pekanbaru

Selasa, 22 Mei 2018 19:02
Firdaus Optimis Visi Riau Madani Bisa Jadikan Provinsi Paling Maju

Selasa, 22 Mei 2018 18:59
Plt Gubri Langsung Urus Mulok ke Mendikbud

Selasa, 22 Mei 2018 18:54
Serahkan Bantuan Rp 5,250 M, Grup APRIL Dukung Tim Indonesia di Asian Gemas 2018

Selasa, 22 Mei 2018 18:14
Miliki Motivasi Kuat Bantu Keluarga, Warga Pelalawan ini Ikuti Program Pelatihan Mekanik

Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 12:00
Banyak Permasalahan dan Cacat Hukum,
Fitra Minta Segera Batalkan APBD Riau Tahun 2013


Fitra lakukan gugatan ke MA untuk pencabutan APBD Riau 2013. Anggaran yang telah disahkan tersebut dinilai banyak permasalahan dan cacat hukum.

Riauterkini-JAKARTA-Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera membatalkan APBD Riau Tahun 2013 karena menyimpan banyak permasalahan dan cacat hukum.

Seknas Fitra pada Senin (15/4) lalu, telah mendaftarkan gugatan ke MA untuk mencabut penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau.

"Gubernur dan DPRD Riau secara sengaja dan ceroboh membiarkan Perda tersebut tidak mencantumkan konsideran berupa Undang-Undang Keuangan Negara (17/2003), Undang-Undang Sisdiknas (20/2003) dan Undang-Undang Kesehatan (36/2009) yang mengatur tentang alokasi minimal belanja pendidikan dan belanja kesehatan," kata M Maulana, Koordinator Advokasi Fitra dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Maulana, permasalahan dalam penetapan APBD Riau 2013 misalnya, mengenai Rencana Boros Perjalanan Dinas Rp. 385,6 Miliar. Alokasi ini dipergunakan untuk perjalanan Dinas SKPD Pemprov sebesar Rp332,6 Miliar dan perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp. 53 Miliar. Kemudian mengenai Alokasi Gelap Belanja Hibah Rp1,5 Triliun.

"Gubernur Riau tidak mencantumkan nama penerima, alamat dan besaran hibah pada lampiran III APBD. Hal ini patut dicurigai adanya motif gelap dibelakangnya," katanya.

Selain itu ia menilai rencana belanja hibah ini juga jelas-jelas melanggar Permendagri No 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Disamping itu, Belanja Kesehatan sebesar 6,6% dari APBD adalah Bertentangan dengan amanat UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Dalam APBD Riau tahun 2013 hanya dialokasikan Rp351,2 Miliar. Padahal pada pasal 171 ayat (2) UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa 'besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di luar gaji'," katanya.

Ia menjabarkan itu artinya jika APBD Riau tahun 2013 sebesar Rp8,4 Triliun, maka alokasi kesehatan seharunya dialokasikan sejumlah Rp. 843,2 Miliar.

Selain itu Belanja Pendidikan hanya dialokasikan sebesar 15,5% dari APBD adalah bertentangan dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) serta pasal 31 ayat (4).

Sedangkan Tim Penasehat Hukum Fitra Suryadi mengatakan, Seknas FITRA, FITRA Riau dan Koalisi Hak Rakyat atas APBD (Kharkat APBD ) Provinsi Riau pada Senin (15/4) kemarin, telah mendaftarkan gugatan uji materiil/ judicial review kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor registrasi IV/2013/HUM.

Ada beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut, diantaranya mereka meminta peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mereka juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Gubernur Riau dan DPRD Riau merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan revisi, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Kami juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum pihak Pemerintah Daerah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini," kata Suryadi. *** (awn)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Sejak 2014 Hampir 2 Ton Trenggiling Sudah Terjual,
Saksi: Akui Dapat Keuntungan Rp 200 Ribu Perkilonya

- 3 Tewas 10 Luka-luka, Belasan Warga di Pelalawan Tertimpa Dua Mobil Terlibat Trabrakan Beruntun
- Korupsi Dana Desa, Mantan Camat di Kampar Diadili
- Gelapkan Mobil, Pamen Polda Riau Dilaporkan ke Propam
- Bus Pengangkut Anak Sekolah Alami Tabrakan Maut di Jalintim Pelalawan
- Selain Pengamanan Ibadah Gereja,
Polres Rohul Juga Sebar Anggota ke Masjid Saat Salat Tarawih

- Pengungkapan Selama Ramadhan,
2 Pemilik Senpi Rakitan Dijerat UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

- Tuntutan Jaksa Tak Terbukti,
Enam Terdakwa Korupsi Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Kampar Divonis Bebas

- Kebakaran Rumah Warga Kempas, Inhil Sebabkan Seorang Korban Luka
- Aktif Jalin Kemitraan Masyarakat, Kapolres Beri Peralatan Olahraga pada Polsek XIII Koto Kampar
- Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba
- Korupsi RTH, PPTK Gugup Ditanya Tanggung Jawab dalam Kegiatan
- Janji Bantu Meringankan Ditingkat Banding,
Oknum Pengacara Posbakum di PN Pelalawan Diduga Tilap Uang Terdakwa Kasus Narkoba

- Asal Coret Sembarang Tempat,
Seorang Oknum ASN Pemkab Bengkalis Diamankan Satpol PP

- Jadi Barang Bukti,
Mobil Penyerang Mapolda Riau Terdaftar sebagai Milik Warga Dumai

- Jalani Perawatan, Aipda Jhon Hendrik dan Dua Wartawan Sudah Dibolehkan Pulang
- Kadis PU Riau Dwi Agus Sumarno Sakit,
Sidang Korupsi RTH Dilanjutkan Pemeriksaan Saksi Dua Terdakwa

- Aparat Polresta Pekanbaru Tangkap Kurir 8 Kilogram Sabu
- Tiga Warga Tapung Hulu Ditangkap Polres Kampar Saat Pesta Sabu
- Gerebek Pesta Sabu di Mahato, Satres Narkoba Polres Rohul Ciduk 2 Laki-laki


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com