Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 Pebruari 2017 20:30
Pilgubri 2018, Sejumlah Balon Mulai Komunikasi dengan PDI

Senin, 27 Pebruari 2017 20:25
Eka Hospital Fasilitasi Masyarakat Tes Minat dan Bakat

Senin, 27 Pebruari 2017 20:06
Tak Kunjung Turun, Bulog Gelar OP Daging

Senin, 27 Pebruari 2017 20:05
Berkunjung ke Islamic Center Rohul,
Suparman: Saya Merasa Penjara itu Pesantren


Senin, 27 Pebruari 2017 19:55
KPK Nilai Pengawasan Internal Pemerintah di Riau Lemah

Senin, 27 Pebruari 2017 19:39
Suparman Dukung KPK dan Minta Masyarakat Rohul Bersatu

Senin, 27 Pebruari 2017 19:30
PPP Usung Rusli Effendi Jadi Balon Gubri

Senin, 27 Pebruari 2017 19:23
Telkom Persentasikan Proyek Smart Ligthing ke Pemko Dumai

Senin, 27 Pebruari 2017 19:19
6.000 Sapi di Pekanbaru Terancam Virus Jembran

Senin, 27 Pebruari 2017 18:00
Walikota Dumai Serahkan SK Pengangkatan 51 Bidan PTT



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 12:00
Banyak Permasalahan dan Cacat Hukum,
Fitra Minta Segera Batalkan APBD Riau Tahun 2013


Fitra lakukan gugatan ke MA untuk pencabutan APBD Riau 2013. Anggaran yang telah disahkan tersebut dinilai banyak permasalahan dan cacat hukum.

Riauterkini-JAKARTA-Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera membatalkan APBD Riau Tahun 2013 karena menyimpan banyak permasalahan dan cacat hukum.

Seknas Fitra pada Senin (15/4) lalu, telah mendaftarkan gugatan ke MA untuk mencabut penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau.

"Gubernur dan DPRD Riau secara sengaja dan ceroboh membiarkan Perda tersebut tidak mencantumkan konsideran berupa Undang-Undang Keuangan Negara (17/2003), Undang-Undang Sisdiknas (20/2003) dan Undang-Undang Kesehatan (36/2009) yang mengatur tentang alokasi minimal belanja pendidikan dan belanja kesehatan," kata M Maulana, Koordinator Advokasi Fitra dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Maulana, permasalahan dalam penetapan APBD Riau 2013 misalnya, mengenai Rencana Boros Perjalanan Dinas Rp. 385,6 Miliar. Alokasi ini dipergunakan untuk perjalanan Dinas SKPD Pemprov sebesar Rp332,6 Miliar dan perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp. 53 Miliar. Kemudian mengenai Alokasi Gelap Belanja Hibah Rp1,5 Triliun.

"Gubernur Riau tidak mencantumkan nama penerima, alamat dan besaran hibah pada lampiran III APBD. Hal ini patut dicurigai adanya motif gelap dibelakangnya," katanya.

Selain itu ia menilai rencana belanja hibah ini juga jelas-jelas melanggar Permendagri No 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Disamping itu, Belanja Kesehatan sebesar 6,6% dari APBD adalah Bertentangan dengan amanat UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Dalam APBD Riau tahun 2013 hanya dialokasikan Rp351,2 Miliar. Padahal pada pasal 171 ayat (2) UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa 'besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di luar gaji'," katanya.

Ia menjabarkan itu artinya jika APBD Riau tahun 2013 sebesar Rp8,4 Triliun, maka alokasi kesehatan seharunya dialokasikan sejumlah Rp. 843,2 Miliar.

Selain itu Belanja Pendidikan hanya dialokasikan sebesar 15,5% dari APBD adalah bertentangan dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) serta pasal 31 ayat (4).

Sedangkan Tim Penasehat Hukum Fitra Suryadi mengatakan, Seknas FITRA, FITRA Riau dan Koalisi Hak Rakyat atas APBD (Kharkat APBD ) Provinsi Riau pada Senin (15/4) kemarin, telah mendaftarkan gugatan uji materiil/ judicial review kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor registrasi IV/2013/HUM.

Ada beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut, diantaranya mereka meminta peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mereka juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Gubernur Riau dan DPRD Riau merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan revisi, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Kami juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum pihak Pemerintah Daerah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini," kata Suryadi. *** (awn)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
marwah riau
lanjut terus Fitra, RZ adalah seorang tersangka korupsi tdk akan merasa bersalah jika melakukan korupsi lagi, krn status tersangka sdh disandangnya. RZ ingin menggelapkan anggaran APBD riau dg berbagai cara, krn RZ sdh banyak modal keluar untuk menga


Berita Hukum lainnya..........
- Oknum Anggotanya Diduga Terlibat Pencurian Kerbau,
Inilah Pernyataan Danlanud TNI-AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru

- Transaksi Sabu di Lokasi Berbeda, Empat Warga Rohil Ditangkap
- Diduga Terlibat Pencurian Kerbau,
Polres Pelalawan Amankan Oknum Anggota TNI AU

- Kritis, Pelaku Pencurian di Duri, Bengkalis Dirujuk ke Pekanbaru
- Enam Tersangka Tipikor Tanjung Mayat Meranti Dikirim ke Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru
- Korupsi Dana Kasbon,
Kasasi 8 Tahun Penjara, Mantan Bupati Inhu Ajukan PK

- Sampan Terbalik, Warga Pekanbaru Tewas di Sungai Kampar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.166.80.147
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com