Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 Januari 2018 23:24
Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau

Kamis, 18 Januari 2018 23:19
‎Terbaik, Polda Riau Sabet Juara I Lomba Polmas Kapolri Cup 2017-2018

Kamis, 18 Januari 2018 20:47
Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun

Kamis, 18 Januari 2018 19:37
Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis


Kamis, 18 Januari 2018 19:04
Bupati Ikut Shalat Jenazah dan Pemakaman Tokoh Agama dan Pendidikan di Kecamatan GAS

Kamis, 18 Januari 2018 18:11
Sebagian Dikomersialkan, RSUD Selasi Mampu Produksi Oksigen

Kamis, 18 Januari 2018 18:06
Ketum Gapensi Riau Meradang Disebut Pendemo Ngerjakan Proyek SPAM

Kamis, 18 Januari 2018 17:11
Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Ringan Kepala BPMPD Siak

Kamis, 18 Januari 2018 17:07
Penyertaan Modal Rp121 M,
Bengkalis Terima PAD Rp30 M Pertahun dari Bank Riau Kepri


Kamis, 18 Januari 2018 17:01
‎Rekontruksi Pembunuhan Pekerja PT Torusganda Tambusai, Kejari Rohul Temukan Fakta Baru

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 12:00
Banyak Permasalahan dan Cacat Hukum,
Fitra Minta Segera Batalkan APBD Riau Tahun 2013


Fitra lakukan gugatan ke MA untuk pencabutan APBD Riau 2013. Anggaran yang telah disahkan tersebut dinilai banyak permasalahan dan cacat hukum.

Riauterkini-JAKARTA-Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera membatalkan APBD Riau Tahun 2013 karena menyimpan banyak permasalahan dan cacat hukum.

Seknas Fitra pada Senin (15/4) lalu, telah mendaftarkan gugatan ke MA untuk mencabut penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau.

"Gubernur dan DPRD Riau secara sengaja dan ceroboh membiarkan Perda tersebut tidak mencantumkan konsideran berupa Undang-Undang Keuangan Negara (17/2003), Undang-Undang Sisdiknas (20/2003) dan Undang-Undang Kesehatan (36/2009) yang mengatur tentang alokasi minimal belanja pendidikan dan belanja kesehatan," kata M Maulana, Koordinator Advokasi Fitra dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Maulana, permasalahan dalam penetapan APBD Riau 2013 misalnya, mengenai Rencana Boros Perjalanan Dinas Rp. 385,6 Miliar. Alokasi ini dipergunakan untuk perjalanan Dinas SKPD Pemprov sebesar Rp332,6 Miliar dan perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp. 53 Miliar. Kemudian mengenai Alokasi Gelap Belanja Hibah Rp1,5 Triliun.

"Gubernur Riau tidak mencantumkan nama penerima, alamat dan besaran hibah pada lampiran III APBD. Hal ini patut dicurigai adanya motif gelap dibelakangnya," katanya.

Selain itu ia menilai rencana belanja hibah ini juga jelas-jelas melanggar Permendagri No 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Disamping itu, Belanja Kesehatan sebesar 6,6% dari APBD adalah Bertentangan dengan amanat UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Dalam APBD Riau tahun 2013 hanya dialokasikan Rp351,2 Miliar. Padahal pada pasal 171 ayat (2) UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa 'besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di luar gaji'," katanya.

Ia menjabarkan itu artinya jika APBD Riau tahun 2013 sebesar Rp8,4 Triliun, maka alokasi kesehatan seharunya dialokasikan sejumlah Rp. 843,2 Miliar.

Selain itu Belanja Pendidikan hanya dialokasikan sebesar 15,5% dari APBD adalah bertentangan dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) serta pasal 31 ayat (4).

Sedangkan Tim Penasehat Hukum Fitra Suryadi mengatakan, Seknas FITRA, FITRA Riau dan Koalisi Hak Rakyat atas APBD (Kharkat APBD ) Provinsi Riau pada Senin (15/4) kemarin, telah mendaftarkan gugatan uji materiil/ judicial review kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor registrasi IV/2013/HUM.

Ada beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut, diantaranya mereka meminta peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mereka juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Gubernur Riau dan DPRD Riau merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan revisi, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Kami juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum pihak Pemerintah Daerah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini," kata Suryadi. *** (awn)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun
- Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis

- Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Ringan Kepala BPMPD Siak
- Pengembangan Kasus PTT Diskes, Kajari Akui Kantongi Calon Tersangka
- Jaksa 'Closing' Kasus Saber Pungli Disdik Pelalawan
- Satpol PP Mengendur, Lapak PKL Pasar Arengka Kembali Marak
- Teken Kebocoran PAD, Bapenda Pekanbaru Tertibkan Ratusan Reklame Bodong
- Cabuli Balita, Mbah Jinggok Ditangkap Polres Rohul
- Polres Kuansing Amankan Pelaku dan Mesin PETI
- Membantu Istri Mencuci Pakaian, Karyawan PT STI di Inhil Tewas Tersengat Listrik
- Korupsi Dana Anggaran, Mantan Kepala Bappeda Rohil Dihukum 2 Tahun
- Terduga Bandar Sabu di Pelalawan Diketahui Oknum Pegawai Diskominfo
- Satu Diantaranya PNS Kesehatan Mandau,
Polres Dumai Tangkap Terduga Empat Anggota Jaringan Narkoba Asal Bengkalis

- BC Dumai Gagalkan Penyelundupan Narkotika Lewat Pelabuhan Pelindo
- Polda Riau Musnahkan 49,28 Gram Sabu
- Miliki Ganja, Dedi Dores dan 2 Rekannya Terciduk Saat Razia Cipkon Polres Bengkalis
- Kasatpol PP Pekanbaru Janji Akan Tertibkan Perda Setiap Hari
- Jaksa Belum Siap, Dua Sidang Tuntutan Tipikor PN Pekanbaru Ditunda
- Pengamanan Pilkada, Polda Gelar Lat Pra Ops Mantap Praja Muara Takus 2018
- Tiga Petugas LP Bengkalis Tersangka Kaburnya Bandar Narkoba Asal Malaysia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.83.81.52
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com