Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Nopember 2017 05:17
HGN 2017, Bupati Inhil Tegaskan Peran Guru Mencerdaskan Anak Bangsa

Sabtu, 18 Nopember 2017 17:38
MUI Kuansing Lakukan Pemetaan Aliran Sesat

Sabtu, 18 Nopember 2017 16:52
Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal

Sabtu, 18 Nopember 2017 15:03
Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri


Sabtu, 18 Nopember 2017 13:32
1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis


Sabtu, 18 Nopember 2017 12:39
Kapolres Kampar Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:41
Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:38
Duta Rohul, Desa Bangun Jaya Juara Pertama Desa Per PHBS Riau 2017

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:48
Bupati Inhil Buka Perkemahan Karya di Kecamatan Keritang

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:45
Meriahkan Milad Ke-108, Muhammadiyah Pekanbaru Taja Pawai Ta'aruf

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 17 April 2013 12:00
Banyak Permasalahan dan Cacat Hukum,
Fitra Minta Segera Batalkan APBD Riau Tahun 2013


Fitra lakukan gugatan ke MA untuk pencabutan APBD Riau 2013. Anggaran yang telah disahkan tersebut dinilai banyak permasalahan dan cacat hukum.

Riauterkini-JAKARTA-Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera membatalkan APBD Riau Tahun 2013 karena menyimpan banyak permasalahan dan cacat hukum.

Seknas Fitra pada Senin (15/4) lalu, telah mendaftarkan gugatan ke MA untuk mencabut penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau.

"Gubernur dan DPRD Riau secara sengaja dan ceroboh membiarkan Perda tersebut tidak mencantumkan konsideran berupa Undang-Undang Keuangan Negara (17/2003), Undang-Undang Sisdiknas (20/2003) dan Undang-Undang Kesehatan (36/2009) yang mengatur tentang alokasi minimal belanja pendidikan dan belanja kesehatan," kata M Maulana, Koordinator Advokasi Fitra dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Maulana, permasalahan dalam penetapan APBD Riau 2013 misalnya, mengenai Rencana Boros Perjalanan Dinas Rp. 385,6 Miliar. Alokasi ini dipergunakan untuk perjalanan Dinas SKPD Pemprov sebesar Rp332,6 Miliar dan perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp. 53 Miliar. Kemudian mengenai Alokasi Gelap Belanja Hibah Rp1,5 Triliun.

"Gubernur Riau tidak mencantumkan nama penerima, alamat dan besaran hibah pada lampiran III APBD. Hal ini patut dicurigai adanya motif gelap dibelakangnya," katanya.

Selain itu ia menilai rencana belanja hibah ini juga jelas-jelas melanggar Permendagri No 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Disamping itu, Belanja Kesehatan sebesar 6,6% dari APBD adalah Bertentangan dengan amanat UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Dalam APBD Riau tahun 2013 hanya dialokasikan Rp351,2 Miliar. Padahal pada pasal 171 ayat (2) UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa 'besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di luar gaji'," katanya.

Ia menjabarkan itu artinya jika APBD Riau tahun 2013 sebesar Rp8,4 Triliun, maka alokasi kesehatan seharunya dialokasikan sejumlah Rp. 843,2 Miliar.

Selain itu Belanja Pendidikan hanya dialokasikan sebesar 15,5% dari APBD adalah bertentangan dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) serta pasal 31 ayat (4).

Sedangkan Tim Penasehat Hukum Fitra Suryadi mengatakan, Seknas FITRA, FITRA Riau dan Koalisi Hak Rakyat atas APBD (Kharkat APBD ) Provinsi Riau pada Senin (15/4) kemarin, telah mendaftarkan gugatan uji materiil/ judicial review kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor registrasi IV/2013/HUM.

Ada beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut, diantaranya mereka meminta peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mereka juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Gubernur Riau dan DPRD Riau merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan revisi, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Kami juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum pihak Pemerintah Daerah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini," kata Suryadi. *** (awn)



loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri

- 1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis

- Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1
- Jatuh ke Sungai Saat Merawai,
Penderita Epilepsi di Concong, Inhil Tewas Tenggelam

- Kisah Novia, Nyaris Jadi Tersangka Penyelundupan Sabu ke Lapas Bengkalis
- Bertabrakan dengan Mobil Terano, Warga Kuansing Ini Meninggal Dunia
- Razia di Jalan Raya,
Polres Siak Amankan 260 Hp Diduga Ilegal dan 3 Pria

- Tidak Cukup Bukti,
Wanita Cantk Terduga Pembawa Sabu ke Lapas Bengkalis Ini Dibebaskan Polisi

- Ayah Bejat di Rohul Ini Cabuli Anak Tirinya Berulang Kali
- Edarkan Ganja, 2 Pria di Duri, Bengkalis Ditangkap Polisi
- Polsek Tapung, Kampar Ringkus Seorang Pengedar Shabu
- Modus Gunakan Jasa Travel, Pengiriman Paket Sabu-sabu dan Ekstasi di Pekanbaru Dibongkar Polisi
- Ekspos 2,95 Kilogram Sabu, Kapolres Bengkalis Akui Kurir Dikendalikan dari Lapas Banjarmasin
- Napi Narkoba WN Malaysia Kabur Dari Lapas Bengkalis
- Korban Dicekoki Miras, Oknum Ketua RT di Pelalawan Dua Kali Gagahi Gadis 15 Tahun
- Seorang Nenek Ditemukan Tewas Terapung di Tanah Merah, Inhil
- Ratusan Buruh dari Desa Pekan Tua Demo Kantor Bea Cukai Tembilahan
- Dikabarkan Kuasa Dicabut,
Pengacara Tersangka Korupsi RTH Tetap Ajukan Prapid

- Korupsi Dana Diksar Satpol PP Bengkalis,
Kasatpol PP dan Kasi Ops Dihukum 1 Tahun 4 Bulan Penjara

- Setahun DPO, Pelaku Curas Ditangkap Polsek Tembilahan, Inhil


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.166.214
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com