Untitled Document
Rabu, 3 Safar 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 26 Nopember 2014 19:33
PLTA Buka Pintu Air,
Sejumlah Desa Disepanjang Sungai Kampar Terendam Banjir


Rabu, 26 Nopember 2014 18:43
Peringati Hari Diabetes Sedunia,
RS. Awal Bros Pekanbaru Gelar Senam Masaal dan Seminar


Rabu, 26 Nopember 2014 18:12
Bakar ban Depan Kampus,
Mahasiswa UIR Minta Presiden Turunkan Harga BBM


Rabu, 26 Nopember 2014 18:05
Sebelum Pembangunan Dilanjutkan,
Bakal Kaji Hasil Audit Jembatan Siak IV


Rabu, 26 Nopember 2014 18:04
Total Rp 1 Milyar,
PT RAPP Kembali Gelontorkan Beasiswa untuk 398 Siswa SMA


Rabu, 26 Nopember 2014 17:59
Bupati Siak Terima Penghargaan Ketegori Best Busines Climati dari Kadin Riau

Rabu, 26 Nopember 2014 17:59
Jefry Noer Himbau Perusahaan Olah Limbah Sesuai Aturan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 April 2013 12:00
Banyak Permasalahan dan Cacat Hukum,
Fitra Minta Segera Batalkan APBD Riau Tahun 2013


Fitra lakukan gugatan ke MA untuk pencabutan APBD Riau 2013. Anggaran yang telah disahkan tersebut dinilai banyak permasalahan dan cacat hukum.

Riauterkini-JAKARTA-Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera membatalkan APBD Riau Tahun 2013 karena menyimpan banyak permasalahan dan cacat hukum.

Seknas Fitra pada Senin (15/4) lalu, telah mendaftarkan gugatan ke MA untuk mencabut penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau.

"Gubernur dan DPRD Riau secara sengaja dan ceroboh membiarkan Perda tersebut tidak mencantumkan konsideran berupa Undang-Undang Keuangan Negara (17/2003), Undang-Undang Sisdiknas (20/2003) dan Undang-Undang Kesehatan (36/2009) yang mengatur tentang alokasi minimal belanja pendidikan dan belanja kesehatan," kata M Maulana, Koordinator Advokasi Fitra dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Menurut Maulana, permasalahan dalam penetapan APBD Riau 2013 misalnya, mengenai Rencana Boros Perjalanan Dinas Rp. 385,6 Miliar. Alokasi ini dipergunakan untuk perjalanan Dinas SKPD Pemprov sebesar Rp332,6 Miliar dan perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp. 53 Miliar. Kemudian mengenai Alokasi Gelap Belanja Hibah Rp1,5 Triliun.

"Gubernur Riau tidak mencantumkan nama penerima, alamat dan besaran hibah pada lampiran III APBD. Hal ini patut dicurigai adanya motif gelap dibelakangnya," katanya.

Selain itu ia menilai rencana belanja hibah ini juga jelas-jelas melanggar Permendagri No 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Disamping itu, Belanja Kesehatan sebesar 6,6% dari APBD adalah Bertentangan dengan amanat UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Dalam APBD Riau tahun 2013 hanya dialokasikan Rp351,2 Miliar. Padahal pada pasal 171 ayat (2) UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa 'besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di luar gaji'," katanya.

Ia menjabarkan itu artinya jika APBD Riau tahun 2013 sebesar Rp8,4 Triliun, maka alokasi kesehatan seharunya dialokasikan sejumlah Rp. 843,2 Miliar.

Selain itu Belanja Pendidikan hanya dialokasikan sebesar 15,5% dari APBD adalah bertentangan dengan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) serta pasal 31 ayat (4).

Sedangkan Tim Penasehat Hukum Fitra Suryadi mengatakan, Seknas FITRA, FITRA Riau dan Koalisi Hak Rakyat atas APBD (Kharkat APBD ) Provinsi Riau pada Senin (15/4) kemarin, telah mendaftarkan gugatan uji materiil/ judicial review kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor registrasi IV/2013/HUM.

Ada beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut, diantaranya mereka meminta peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mereka juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Gubernur Riau dan DPRD Riau merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan revisi, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Kami juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum pihak Pemerintah Daerah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini," kata Suryadi. *** (awn)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
marwah riau
lanjut terus Fitra, RZ adalah seorang tersangka korupsi tdk akan merasa bersalah jika melakukan korupsi lagi, krn status tersangka sdh disandangnya. RZ ingin menggelapkan anggaran APBD riau dg berbagai cara, krn RZ sdh banyak modal keluar untuk menga


Berita Hukum lainnya..........
- Seorang Bandar Togel Dibekuk Polres Kampar
- Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Kuansing,
KPK Kesulitan Jerat Tersangka Baru

- Diperiksa Polres Meranti,
Ketua Fraksi PAN DPRD Meranti Pastikan Tak Kirim Gambar Porno

- Polres Kampar Gelar Apel Operasi Zebra Dibawah Guyuran Hujan
- Tolak Kehadiran Presiden Jokowi, Mahasiswa UIR dan UR Blokir Jalan
- Besok, Satpol PP Cek IMB Empat Toko Emas di Jalur Lambat Jalan Arengka
- Siap Digantung,
Kepala Puskesmas se-Kuansing Bantah ke Bali Pakai Dana BPJS



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.242.253.192
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com