Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Mei 2018 21:39
Sejak 2014 Hampir 2 Ton Trenggiling Sudah Terjual,
Saksi: Akui Dapat Keuntungan Rp 200 Ribu Perkilonya


Selasa, 22 Mei 2018 20:58
3 Tewas 10 Luka-luka, Belasan Warga di Pelalawan Tertimpa Dua Mobil Terlibat Trabrakan Beruntun

Selasa, 22 Mei 2018 20:12
Pjs Bupati Inhil Bagikan Takjil Kepada Masyarakat

Selasa, 22 Mei 2018 19:25
Kakanwil Kemenkumham Riau Safari Ramadhan perdana ke UPT Se Kota Pekanbaru

Selasa, 22 Mei 2018 19:12
Mulai Cuti Hari ini, Ayat Cahyadi Gerilya Menangkan Syamsuar-Edy Nasution di Kota Pekanbaru

Selasa, 22 Mei 2018 19:02
Firdaus Optimis Visi Riau Madani Bisa Jadikan Provinsi Paling Maju

Selasa, 22 Mei 2018 18:59
Plt Gubri Langsung Urus Mulok ke Mendikbud

Selasa, 22 Mei 2018 18:54
Serahkan Bantuan Rp 5,250 M, Grup APRIL Dukung Tim Indonesia di Asian Gemas 2018

Selasa, 22 Mei 2018 18:14
Miliki Motivasi Kuat Bantu Keluarga, Warga Pelalawan ini Ikuti Program Pelatihan Mekanik

Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 16 April 2013 18:52
Petani Bangunpurba Minta PT SSL Hentikan Aktifitas di Lahan Konflik

Masyarakat petani Bangunpurba datangi Kantor Dishutbun Rohul. Warga meminta pemerintah menghentikan PT SSL di lahan konfil.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pasca datangi Kantor DPRD Rokan Hulu, puluhan petani Desa Tangun Kecamatan Bangunpurba datangi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun) Rohul, Selasa (16/4/13). Petani minta pemerintah hentikan aktifitas PT Sumatera Silva Lestari (SSL) di lahan konflik.

Ketua Tim Penyelesaian Tanah antara Petani Tangun dengan PT SSL, Bahori Hasibuan, mengatakan, kedatangan petani bersama Upika, ninik mamak, masyarakat, dan tokoh masyarakat Bangunpurba, didampingi Kapolsek Rambah Iptu Dasmiliki adalah untuk minta pemerintah daerah hentikan aktifitas PT SSL di lahan konflik seluas 600 hektar dari 1.010 hektar yang menjadi objek konflik.

"Kita minta masalah lahan segera ditindak lanjuti dinas (Dishutbun.red) agar kegiatan PT SSL di lahan konflik 600 hektar yang telah digunakan untuk berladang masyarakat dihentikan sementara waktu sampai masalah selesai," kata Bahori usai mediasi kepada riauterkinicom, Selasa.

Menurut Bahori sifat kesepakatan dengan Dishutbun Rohul menunda aksi demontrasi besar-besaran yang akan dilakukan petani Tangun di Pasirpangaraian. Petani menunggu aksi dan perkembangan.

"Kalau surat dari Dishutbun ini diindahkan PT SSL tentu kita tunda ke demo nya. Jika tidak ya sebaliknya," ujarnya.

Sementara, Kepala Dishutbun, Sugiyarno, mengaku, segera melayangkan surat tertulis, termasuk notulen hasi mediasi tadi kepada PT SSL. Dishutbun sifatnya hanya mengikuti saran Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau, sebab perusahaan memiliki target Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari provinsi.

"RKT PT SSL sejauh ini dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perusahaan punya target, jika target tidak tercapai, tentu mereka kena tegur atau denda," jelas Sugiyarno.

Menurut Sugiyarno, beberapa waktu lalu, Dirjen PUK Bina Usaha Kehutanan juga telah respon dengan seluruh masalah konflik lahan di daerah. Sepanjang dokumen tanah ulayat atau persukuan dimiliki masyarakat, tidak salah untuk ditindaklanjuti.

DPRD juga bisa menyusun Peraturan Daerah (Perda) dengan catatan lahan tidak dapat diperjual-belikan, sesuai aturan pengelolaan tanah ulayat sudah sesuai ketentuan kehutanan dalam usaha tani.

"Sesuai RKT yang dikeluarkan Dishut Riau atas tanah konflik yang diklaim masyarakat, jika masalah diselesaikan dahulu itu bisa dilakukan. Artinya, selama ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat," katanya.

Selaku Kepala Dishutbun Rohul, Sugiyarno minta petani Bangunpurba urungkan niat untuk aksi demo besar-besaran, pasalnya proses penyelesaian konflik sedang berjalan.

"Saya khawatir, jika ada demo atau menyampaikan aspirasi masyarakat akan menghambat penyelesaian. Saya berharap demo ditunda, sebab sebagai perwakilan pemerintah daerah, instansi kita siap membantu penyelesaikan konflik," demikian janji Sugiyarno.***(zal)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Sejak 2014 Hampir 2 Ton Trenggiling Sudah Terjual,
Saksi: Akui Dapat Keuntungan Rp 200 Ribu Perkilonya

- 3 Tewas 10 Luka-luka, Belasan Warga di Pelalawan Tertimpa Dua Mobil Terlibat Trabrakan Beruntun
- Korupsi Dana Desa, Mantan Camat di Kampar Diadili
- Gelapkan Mobil, Pamen Polda Riau Dilaporkan ke Propam
- Bus Pengangkut Anak Sekolah Alami Tabrakan Maut di Jalintim Pelalawan
- Selain Pengamanan Ibadah Gereja,
Polres Rohul Juga Sebar Anggota ke Masjid Saat Salat Tarawih

- Pengungkapan Selama Ramadhan,
2 Pemilik Senpi Rakitan Dijerat UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

- Tuntutan Jaksa Tak Terbukti,
Enam Terdakwa Korupsi Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Kampar Divonis Bebas

- Kebakaran Rumah Warga Kempas, Inhil Sebabkan Seorang Korban Luka
- Aktif Jalin Kemitraan Masyarakat, Kapolres Beri Peralatan Olahraga pada Polsek XIII Koto Kampar
- Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba
- Korupsi RTH, PPTK Gugup Ditanya Tanggung Jawab dalam Kegiatan
- Janji Bantu Meringankan Ditingkat Banding,
Oknum Pengacara Posbakum di PN Pelalawan Diduga Tilap Uang Terdakwa Kasus Narkoba

- Asal Coret Sembarang Tempat,
Seorang Oknum ASN Pemkab Bengkalis Diamankan Satpol PP

- Jadi Barang Bukti,
Mobil Penyerang Mapolda Riau Terdaftar sebagai Milik Warga Dumai

- Jalani Perawatan, Aipda Jhon Hendrik dan Dua Wartawan Sudah Dibolehkan Pulang
- Kadis PU Riau Dwi Agus Sumarno Sakit,
Sidang Korupsi RTH Dilanjutkan Pemeriksaan Saksi Dua Terdakwa

- Aparat Polresta Pekanbaru Tangkap Kurir 8 Kilogram Sabu
- Tiga Warga Tapung Hulu Ditangkap Polres Kampar Saat Pesta Sabu
- Gerebek Pesta Sabu di Mahato, Satres Narkoba Polres Rohul Ciduk 2 Laki-laki


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com