Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 18 Nopember 2017 12:39
Kapolres Kampar Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:41
Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:38
Duta Rohul, Desa Bangun Jaya Juara Pertama Desa Per PHBS Riau 2017

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:48
Bupati Inhil Buka Perkemahan Karya di Kecamatan Keritang

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:45
Meriahkan Milad Ke-108, Muhammadiyah Pekanbaru Taja Pawai Ta'aruf

Sabtu, 18 Nopember 2017 09:10
Jatuh ke Sungai Saat Merawai,
Penderita Epilepsi di Concong, Inhil Tewas Tenggelam


Jum’at, 17 Nopember 2017 22:10
Kisah Novia, Nyaris Jadi Tersangka Penyelundupan Sabu ke Lapas Bengkalis

Jum’at, 17 Nopember 2017 20:41
Bertabrakan dengan Mobil Terano, Warga Kuansing Ini Meninggal Dunia

Jum’at, 17 Nopember 2017 19:41
Razia di Jalan Raya,
Polres Siak Amankan 260 Hp Diduga Ilegal dan 3 Pria


Jum’at, 17 Nopember 2017 18:50
Tidak Cukup Bukti,
Wanita Cantk Terduga Pembawa Sabu ke Lapas Bengkalis Ini Dibebaskan Polisi


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 16 April 2013 18:52
Petani Bangunpurba Minta PT SSL Hentikan Aktifitas di Lahan Konflik

Masyarakat petani Bangunpurba datangi Kantor Dishutbun Rohul. Warga meminta pemerintah menghentikan PT SSL di lahan konfil.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pasca datangi Kantor DPRD Rokan Hulu, puluhan petani Desa Tangun Kecamatan Bangunpurba datangi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun) Rohul, Selasa (16/4/13). Petani minta pemerintah hentikan aktifitas PT Sumatera Silva Lestari (SSL) di lahan konflik.

Ketua Tim Penyelesaian Tanah antara Petani Tangun dengan PT SSL, Bahori Hasibuan, mengatakan, kedatangan petani bersama Upika, ninik mamak, masyarakat, dan tokoh masyarakat Bangunpurba, didampingi Kapolsek Rambah Iptu Dasmiliki adalah untuk minta pemerintah daerah hentikan aktifitas PT SSL di lahan konflik seluas 600 hektar dari 1.010 hektar yang menjadi objek konflik.

"Kita minta masalah lahan segera ditindak lanjuti dinas (Dishutbun.red) agar kegiatan PT SSL di lahan konflik 600 hektar yang telah digunakan untuk berladang masyarakat dihentikan sementara waktu sampai masalah selesai," kata Bahori usai mediasi kepada riauterkinicom, Selasa.

Menurut Bahori sifat kesepakatan dengan Dishutbun Rohul menunda aksi demontrasi besar-besaran yang akan dilakukan petani Tangun di Pasirpangaraian. Petani menunggu aksi dan perkembangan.

"Kalau surat dari Dishutbun ini diindahkan PT SSL tentu kita tunda ke demo nya. Jika tidak ya sebaliknya," ujarnya.

Sementara, Kepala Dishutbun, Sugiyarno, mengaku, segera melayangkan surat tertulis, termasuk notulen hasi mediasi tadi kepada PT SSL. Dishutbun sifatnya hanya mengikuti saran Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau, sebab perusahaan memiliki target Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari provinsi.

"RKT PT SSL sejauh ini dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perusahaan punya target, jika target tidak tercapai, tentu mereka kena tegur atau denda," jelas Sugiyarno.

Menurut Sugiyarno, beberapa waktu lalu, Dirjen PUK Bina Usaha Kehutanan juga telah respon dengan seluruh masalah konflik lahan di daerah. Sepanjang dokumen tanah ulayat atau persukuan dimiliki masyarakat, tidak salah untuk ditindaklanjuti.

DPRD juga bisa menyusun Peraturan Daerah (Perda) dengan catatan lahan tidak dapat diperjual-belikan, sesuai aturan pengelolaan tanah ulayat sudah sesuai ketentuan kehutanan dalam usaha tani.

"Sesuai RKT yang dikeluarkan Dishut Riau atas tanah konflik yang diklaim masyarakat, jika masalah diselesaikan dahulu itu bisa dilakukan. Artinya, selama ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat," katanya.

Selaku Kepala Dishutbun Rohul, Sugiyarno minta petani Bangunpurba urungkan niat untuk aksi demo besar-besaran, pasalnya proses penyelesaian konflik sedang berjalan.

"Saya khawatir, jika ada demo atau menyampaikan aspirasi masyarakat akan menghambat penyelesaian. Saya berharap demo ditunda, sebab sebagai perwakilan pemerintah daerah, instansi kita siap membantu penyelesaikan konflik," demikian janji Sugiyarno.***(zal)



loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1
- Jatuh ke Sungai Saat Merawai,
Penderita Epilepsi di Concong, Inhil Tewas Tenggelam

- Kisah Novia, Nyaris Jadi Tersangka Penyelundupan Sabu ke Lapas Bengkalis
- Bertabrakan dengan Mobil Terano, Warga Kuansing Ini Meninggal Dunia
- Razia di Jalan Raya,
Polres Siak Amankan 260 Hp Diduga Ilegal dan 3 Pria

- Tidak Cukup Bukti,
Wanita Cantk Terduga Pembawa Sabu ke Lapas Bengkalis Ini Dibebaskan Polisi

- Ayah Bejat di Rohul Ini Cabuli Anak Tirinya Berulang Kali
- Edarkan Ganja, 2 Pria di Duri, Bengkalis Ditangkap Polisi
- Polsek Tapung, Kampar Ringkus Seorang Pengedar Shabu
- Modus Gunakan Jasa Travel, Pengiriman Paket Sabu-sabu dan Ekstasi di Pekanbaru Dibongkar Polisi
- Ekspos 2,95 Kilogram Sabu, Kapolres Bengkalis Akui Kurir Dikendalikan dari Lapas Banjarmasin
- Napi Narkoba WN Malaysia Kabur Dari Lapas Bengkalis
- Korban Dicekoki Miras, Oknum Ketua RT di Pelalawan Dua Kali Gagahi Gadis 15 Tahun
- Seorang Nenek Ditemukan Tewas Terapung di Tanah Merah, Inhil
- Ratusan Buruh dari Desa Pekan Tua Demo Kantor Bea Cukai Tembilahan
- Dikabarkan Kuasa Dicabut,
Pengacara Tersangka Korupsi RTH Tetap Ajukan Prapid

- Korupsi Dana Diksar Satpol PP Bengkalis,
Kasatpol PP dan Kasi Ops Dihukum 1 Tahun 4 Bulan Penjara

- Setahun DPO, Pelaku Curas Ditangkap Polsek Tembilahan, Inhil
- Dasar Pemberhentian, Mendagri Perintahkan Staf Ambil Salinan Putusan MA Perkara Bupati Rohul
- Bandar 40 Kg Sabu di Bengkalis Dituntut Jaksa Hukuman Mati


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.121.67
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com