Untitled Document
Senin, 1 Safar 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 24 Nopember 2014 14:49
Tuntut Kasus Penyertaan Modal PT BLJ Dituntaskan,
Puluhan Massa Demo Kejari dan DPRD Bengkalis


Senin, 24 Nopember 2014 14:40
Jalinprov Riau Sudah Bisa Dilalui,
247 Rumah di Rohul Masih Terendam Banjir


Senin, 24 Nopember 2014 14:35
Korupsi Drainase Perkotaan Kementrian PU, Dirut PT SBKR Mulai Diadili

Senin, 24 Nopember 2014 13:57
Diikuti Tiga Provinsi, Bupati Kuansing Buka Trail Fun Adventure

Senin, 24 Nopember 2014 13:49
3.500 Personel TNI Amankan Kedatangan Presiden Jokowi

Senin, 24 Nopember 2014 13:39
Jalan Agus Salim Disiapkan Jadi Malioboro-nya Pekanbaru

Senin, 24 Nopember 2014 12:48
Petisi A Manan Membuat Jokowi 'Terpanggil' Blusukan ke Meranti



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 16 April 2013 18:52
Petani Bangunpurba Minta PT SSL Hentikan Aktifitas di Lahan Konflik

Masyarakat petani Bangunpurba datangi Kantor Dishutbun Rohul. Warga meminta pemerintah menghentikan PT SSL di lahan konfil.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pasca datangi Kantor DPRD Rokan Hulu, puluhan petani Desa Tangun Kecamatan Bangunpurba datangi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun) Rohul, Selasa (16/4/13). Petani minta pemerintah hentikan aktifitas PT Sumatera Silva Lestari (SSL) di lahan konflik.

Ketua Tim Penyelesaian Tanah antara Petani Tangun dengan PT SSL, Bahori Hasibuan, mengatakan, kedatangan petani bersama Upika, ninik mamak, masyarakat, dan tokoh masyarakat Bangunpurba, didampingi Kapolsek Rambah Iptu Dasmiliki adalah untuk minta pemerintah daerah hentikan aktifitas PT SSL di lahan konflik seluas 600 hektar dari 1.010 hektar yang menjadi objek konflik.

"Kita minta masalah lahan segera ditindak lanjuti dinas (Dishutbun.red) agar kegiatan PT SSL di lahan konflik 600 hektar yang telah digunakan untuk berladang masyarakat dihentikan sementara waktu sampai masalah selesai," kata Bahori usai mediasi kepada riauterkinicom, Selasa.

Menurut Bahori sifat kesepakatan dengan Dishutbun Rohul menunda aksi demontrasi besar-besaran yang akan dilakukan petani Tangun di Pasirpangaraian. Petani menunggu aksi dan perkembangan.

"Kalau surat dari Dishutbun ini diindahkan PT SSL tentu kita tunda ke demo nya. Jika tidak ya sebaliknya," ujarnya.

Sementara, Kepala Dishutbun, Sugiyarno, mengaku, segera melayangkan surat tertulis, termasuk notulen hasi mediasi tadi kepada PT SSL. Dishutbun sifatnya hanya mengikuti saran Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau, sebab perusahaan memiliki target Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari provinsi.

"RKT PT SSL sejauh ini dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perusahaan punya target, jika target tidak tercapai, tentu mereka kena tegur atau denda," jelas Sugiyarno.

Menurut Sugiyarno, beberapa waktu lalu, Dirjen PUK Bina Usaha Kehutanan juga telah respon dengan seluruh masalah konflik lahan di daerah. Sepanjang dokumen tanah ulayat atau persukuan dimiliki masyarakat, tidak salah untuk ditindaklanjuti.

DPRD juga bisa menyusun Peraturan Daerah (Perda) dengan catatan lahan tidak dapat diperjual-belikan, sesuai aturan pengelolaan tanah ulayat sudah sesuai ketentuan kehutanan dalam usaha tani.

"Sesuai RKT yang dikeluarkan Dishut Riau atas tanah konflik yang diklaim masyarakat, jika masalah diselesaikan dahulu itu bisa dilakukan. Artinya, selama ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat," katanya.

Selaku Kepala Dishutbun Rohul, Sugiyarno minta petani Bangunpurba urungkan niat untuk aksi demo besar-besaran, pasalnya proses penyelesaian konflik sedang berjalan.

"Saya khawatir, jika ada demo atau menyampaikan aspirasi masyarakat akan menghambat penyelesaian. Saya berharap demo ditunda, sebab sebagai perwakilan pemerintah daerah, instansi kita siap membantu penyelesaikan konflik," demikian janji Sugiyarno.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Tuntut Kasus Penyertaan Modal PT BLJ Dituntaskan,
Puluhan Massa Demo Kejari dan DPRD Bengkalis

- Korupsi Drainase Perkotaan Kementrian PU, Dirut PT SBKR Mulai Diadili
- Demo, Aliansi Mahasiswa Indragiri Hilir Protes Naikan Harga BBM
- Dituntut 6 Tahun, Mantan Kepala SMKN 1 Kuala Cenaku Minta Keringanan Hukuman
- Paman Bejat, Cabuli Keponakan Berumur 6 Tahun di Pekanbaru
- Masih Proses Penyidikan,
Kasus Korupsi Setwan DPRD Riau Tak Mungkin Diendapkan

- Tim Koordinasi Tinjau Kesiapan Lokasi Penyambutan Presiden di Meranti


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.82.216.134
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com