Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 Januari 2018 23:24
Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau

Kamis, 18 Januari 2018 23:19
‎Terbaik, Polda Riau Sabet Juara I Lomba Polmas Kapolri Cup 2017-2018

Kamis, 18 Januari 2018 20:47
Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun

Kamis, 18 Januari 2018 19:37
Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis


Kamis, 18 Januari 2018 19:04
Bupati Ikut Shalat Jenazah dan Pemakaman Tokoh Agama dan Pendidikan di Kecamatan GAS

Kamis, 18 Januari 2018 18:11
Sebagian Dikomersialkan, RSUD Selasi Mampu Produksi Oksigen

Kamis, 18 Januari 2018 18:06
Ketum Gapensi Riau Meradang Disebut Pendemo Ngerjakan Proyek SPAM

Kamis, 18 Januari 2018 17:11
Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Ringan Kepala BPMPD Siak

Kamis, 18 Januari 2018 17:07
Penyertaan Modal Rp121 M,
Bengkalis Terima PAD Rp30 M Pertahun dari Bank Riau Kepri


Kamis, 18 Januari 2018 17:01
‎Rekontruksi Pembunuhan Pekerja PT Torusganda Tambusai, Kejari Rohul Temukan Fakta Baru

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 16 April 2013 18:52
Petani Bangunpurba Minta PT SSL Hentikan Aktifitas di Lahan Konflik

Masyarakat petani Bangunpurba datangi Kantor Dishutbun Rohul. Warga meminta pemerintah menghentikan PT SSL di lahan konfil.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pasca datangi Kantor DPRD Rokan Hulu, puluhan petani Desa Tangun Kecamatan Bangunpurba datangi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun) Rohul, Selasa (16/4/13). Petani minta pemerintah hentikan aktifitas PT Sumatera Silva Lestari (SSL) di lahan konflik.

Ketua Tim Penyelesaian Tanah antara Petani Tangun dengan PT SSL, Bahori Hasibuan, mengatakan, kedatangan petani bersama Upika, ninik mamak, masyarakat, dan tokoh masyarakat Bangunpurba, didampingi Kapolsek Rambah Iptu Dasmiliki adalah untuk minta pemerintah daerah hentikan aktifitas PT SSL di lahan konflik seluas 600 hektar dari 1.010 hektar yang menjadi objek konflik.

"Kita minta masalah lahan segera ditindak lanjuti dinas (Dishutbun.red) agar kegiatan PT SSL di lahan konflik 600 hektar yang telah digunakan untuk berladang masyarakat dihentikan sementara waktu sampai masalah selesai," kata Bahori usai mediasi kepada riauterkinicom, Selasa.

Menurut Bahori sifat kesepakatan dengan Dishutbun Rohul menunda aksi demontrasi besar-besaran yang akan dilakukan petani Tangun di Pasirpangaraian. Petani menunggu aksi dan perkembangan.

"Kalau surat dari Dishutbun ini diindahkan PT SSL tentu kita tunda ke demo nya. Jika tidak ya sebaliknya," ujarnya.

Sementara, Kepala Dishutbun, Sugiyarno, mengaku, segera melayangkan surat tertulis, termasuk notulen hasi mediasi tadi kepada PT SSL. Dishutbun sifatnya hanya mengikuti saran Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau, sebab perusahaan memiliki target Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari provinsi.

"RKT PT SSL sejauh ini dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perusahaan punya target, jika target tidak tercapai, tentu mereka kena tegur atau denda," jelas Sugiyarno.

Menurut Sugiyarno, beberapa waktu lalu, Dirjen PUK Bina Usaha Kehutanan juga telah respon dengan seluruh masalah konflik lahan di daerah. Sepanjang dokumen tanah ulayat atau persukuan dimiliki masyarakat, tidak salah untuk ditindaklanjuti.

DPRD juga bisa menyusun Peraturan Daerah (Perda) dengan catatan lahan tidak dapat diperjual-belikan, sesuai aturan pengelolaan tanah ulayat sudah sesuai ketentuan kehutanan dalam usaha tani.

"Sesuai RKT yang dikeluarkan Dishut Riau atas tanah konflik yang diklaim masyarakat, jika masalah diselesaikan dahulu itu bisa dilakukan. Artinya, selama ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat," katanya.

Selaku Kepala Dishutbun Rohul, Sugiyarno minta petani Bangunpurba urungkan niat untuk aksi demo besar-besaran, pasalnya proses penyelesaian konflik sedang berjalan.

"Saya khawatir, jika ada demo atau menyampaikan aspirasi masyarakat akan menghambat penyelesaian. Saya berharap demo ditunda, sebab sebagai perwakilan pemerintah daerah, instansi kita siap membantu penyelesaikan konflik," demikian janji Sugiyarno.***(zal)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun
- Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis

- Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Ringan Kepala BPMPD Siak
- Pengembangan Kasus PTT Diskes, Kajari Akui Kantongi Calon Tersangka
- Jaksa 'Closing' Kasus Saber Pungli Disdik Pelalawan
- Satpol PP Mengendur, Lapak PKL Pasar Arengka Kembali Marak
- Teken Kebocoran PAD, Bapenda Pekanbaru Tertibkan Ratusan Reklame Bodong
- Cabuli Balita, Mbah Jinggok Ditangkap Polres Rohul
- Polres Kuansing Amankan Pelaku dan Mesin PETI
- Membantu Istri Mencuci Pakaian, Karyawan PT STI di Inhil Tewas Tersengat Listrik
- Korupsi Dana Anggaran, Mantan Kepala Bappeda Rohil Dihukum 2 Tahun
- Terduga Bandar Sabu di Pelalawan Diketahui Oknum Pegawai Diskominfo
- Satu Diantaranya PNS Kesehatan Mandau,
Polres Dumai Tangkap Terduga Empat Anggota Jaringan Narkoba Asal Bengkalis

- BC Dumai Gagalkan Penyelundupan Narkotika Lewat Pelabuhan Pelindo
- Polda Riau Musnahkan 49,28 Gram Sabu
- Miliki Ganja, Dedi Dores dan 2 Rekannya Terciduk Saat Razia Cipkon Polres Bengkalis
- Kasatpol PP Pekanbaru Janji Akan Tertibkan Perda Setiap Hari
- Jaksa Belum Siap, Dua Sidang Tuntutan Tipikor PN Pekanbaru Ditunda
- Pengamanan Pilkada, Polda Gelar Lat Pra Ops Mantap Praja Muara Takus 2018
- Tiga Petugas LP Bengkalis Tersangka Kaburnya Bandar Narkoba Asal Malaysia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.83.81.52
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com