Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 September 2017 13:50
Diduga Pasangan Mesum di Duri Dihakimi Massa

Kamis, 21 September 2017 13:06
Sat Narkoba Polres Inhil dan Polsek Mandah Tangkap Dua Penjual Sabu

Kamis, 21 September 2017 11:35
Pemuda Pancasila Bengkalis Dzikir Akbar Tahun Baru Hijriyah di Duri

Kamis, 21 September 2017 10:03
Dishub Sebut Malaysia Serius Lanjutkan Join Roro Dumai-Melaka

Rabu, 20 September 2017 20:50
Kunjungi 9 Perguruan Tinggi,
BPJS Kesehatan Beri Edukasi Pola Hidup Sehat kepada Mahasiswa


Rabu, 20 September 2017 20:44
Tahun Baru 1439 Hijriah,
Bupati Ajak Kaum Muslimin Muhasabah Diri dan Berbuat Lebih Baik


Rabu, 20 September 2017 20:41
Bahas Pidana Narkoba dan Karhutla, Bupati Bengkalis Temui Kapolda Riau

Rabu, 20 September 2017 20:21
Anak Main Lilin di Kasur, Rumah Warga Duri Ini Nyaris Ludes Dilalap Api

Rabu, 20 September 2017 19:59
Terkait Aksi Unjuk Rasa di Rantau Kopar,
PT CPI Tegaskan Pihaknya Kelola Aset Negara di Industri Hulu Migas


Rabu, 20 September 2017 19:05
Tersangka Proyek Jalan di Bengkalis,
KPK Dalami Peran Sekdako Dumai dan Hobby Siregar




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 12 April 2013 05:58
Dianggap Menyalahi Aturan,
Kemendagri Minta Gubri Tinjau Ulang Pengangkatan Megawati


Mutasi massal pejabat di lingkungan Pemprov Riau salahi aturan. Kemendagri minta Rusli Zaenal lakukan peninjauan kembali, karena telah melantik terpidana korupsi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri minta Gubernur Riau meninjau ulang pengangkatan Megawati Rosdiana sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah di Badan Penghubung Pemprov Riau. Pasalnya pengangkatan Megawati yang pernah dipidana akibat korupsi dipastikan menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran No. 800/4329/SJ.

Dimana ketentuan Menteri Dalam Negeri lewat Surat Edaran (SE) menyatakan, bahwa PNS yang pernah dipidana akibat terlibat korupsi, dilarang menduduki jabatan struktural apa pun di pemerintahan.

Kepastian ini disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga yang juga Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (11/4/13), menyikapi pengangkatan Megawati Rosdiana sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah di Badan Penghubung Pemprov Riau di Jakarta yang pernah dipidana akibat terlibat korupsi.

"Saya rasa Pak Gubernur Riau harus legowo untuk meninjau ulang keputusannya, mengangkat PNS yang pernah dipindana kasus korupsi tidak dibenarkan," kata Dony.

Megawati Rosdiana merupakan salah satu dari delapan pejabat eselon IV dilingkungan Badan Penghubung Pemprov Riau yang dilantik oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta Tarmizi Natar Nasution pada Selasa (8/4/13) yang dihadiri Kepala BKD Riau Zaini Ismail.

Donny menyebutkan, walaupun sifatnya Surat Edaran, namun para kepala daerah harus memberikan perhatian dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam pengangkatan seorang PNS yang pernah terpidana menjadi seorang pejabat struktural. "Surat Edaran itu mempertegas UU Nomor 8 Tahun 1974 dan UU No 43/Tahun 1999 dan PP No 100/Tahun 2000 dan PP No 53/tahun 2010," terangnya.

Tambah Dony, sesuai ketentuan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 23 ayat (4a) yang menyatakan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih.

Diakui Donny, berdasarkan Undang-undang tersebut, seorang PNS yang terlibat korupsi dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun, tidak kehilangan hak sebagai PNS. "Tapi sebaliknya, PNS yang mendapat ancaman hukuman di atas lima tahun, langsung kehilangan hak menjadi PNS. Tetapi, dengan adanya Surat Edaran Mendagri, yang bersangkutan tidak dibolehkan menduduki jabatan struktural hingga pensiun," tegas Dony.

‬ Sebagaimana diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 12 September 2012 lalu menjatuhkan Megawati divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang meminta Megawati dihukum 5 tahun penjara karena terbukti bersalah.

Megawati sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan terpidana korupsi pengadaan 100 kerbau penjantan untuk Kelompok Tani di Rokan Hulu, proyek Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada 2008. Seperti diketahui, pada tahun 2008 Dinas Peternakan Riau yang saat itu di Pimpin Kepala Dinasnya Raja Erisman, melakukan pengadaan 100 ekor kerbau untuk Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu, senilai Rp 990 juta.***(jor)

Keterangan Foto:
Megawati Rosdiana (paling kiri berkacamata) saat mengikuti prosesi serah-terima jabatan di Kantor Badan Penghubung Pemprov Riau di Jakarta.





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
ismail amrna
Perlu anda ketahui, Si koruptor syukur ini juga semena mena kepada bawahannya.

keMa Luan
SE mendagri juga tidak tepat. Seharusnya setiap warga negara yang sudah jelas2 melanggar hukum, otomatis harus menanggung konsekwensinya, yaitu kehilangan PEKERJAANNYA. hal tersebut berlaku dengan pegawai swasta, seharusnya PNS juga demikian. masak d

Bukan roh tapi gentayangan
Itulah kalau sih jadi TSK masih gentayangan...

AKawan Annas
Kepado Pegawai di lingkungan Pemprov Riau pilih annas makmun kito hajar orang2 Rusli tu. Sayo muak dengan mereko...annas memang dah tuo 74 thn...tapi semangat...semuolah....annas kami cumo main proyek nyo...baik bini nyo...sampai anak cucunyo...

AKawan Annas
Kepado Pegawai di lingkungan Pemprov Riau pilih annas makmun kito hajar orang2 Rusli tu. Sayo muak dengan mereko...annas memang dah tuo 74 thn...tapi semangat...semuolah....annas kami cumo main proyek nyo...baik bini nyo...sampai anak cucunyo...

melati
Ini skenario RUSLI ZAINAL gubernur riau sutradaranya ZAINI ISMAIL kepala BKD prop.riau.semenjak RUSLI ZAINAL jadi gubernur riau PNS harus berpolitik. dalam aturan ITU SALAH. tapi lewat ZAINI ISMAIL sebagai kepala BKD itu dijalankan. !. fakta. PNS PE

media bungkam
Heran saya di Kampar eselon II ( Ir.SYUKUR) MAntan NAPI 4 TAHUN PENJARA nyantai aja bro jadi kadis kehutanan, pada kemana baik media atau lsm, kok bungkam ndak ada yang berani ekspos

media bungkam
Heran saya di Kampar eselon II ( Ir.SYUKUR) MAntan NAPI 4 TAHUN PENJARA nyantai aja bro jadi kadis kehutanan, pada kemana baik media atau lsm, kok bungkam ndak ada yang berani ekspos

media bungkam
Heran saya di Kampar eselon II ( Ir.SYUKUR) MAntan NAPI 4 TAHUN PENJARA nyantai aja bro jadi kadis kehutanan, pada kemana baik media atau lsm, kok bungkam ndak ada yang berani ekspos

PNS PEMPROP RIAU
Kemenpan RI tinjau lagi PP tentang PNS tu! Masa pegawai yang tidak masuk kerja lebih 50 hari diberhentikan, tapi yang dipenjara 2 tahun malah tdk diberhentikan dan tetap terima gaji.

Ucok
Di Riau banyak PNS yg telah dihukum karena kasus korupsi tetap jg diangkat menjadi pejabat struktural seperti di Kabupaten Kampar..Kadis Kehutana, diInhu, pekanbaru dan di kabupaten lainnya...sepertinya kepala daerah baik yang di Propinsi dan Kabupat


loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Sat Narkoba Polres Inhil dan Polsek Mandah Tangkap Dua Penjual Sabu
- Tersangka Proyek Jalan di Bengkalis,
KPK Dalami Peran Sekdako Dumai dan Hobby Siregar

- Terlibat Kriminal dan Sering Bolos, Dua Personil Polres Meranti Divonis Pecat
- Pemalsuan TTD Bupati Bengkalis,
Muska Arya Mengaku Ikuti Perintah Tersangka Bukhori

- 3 Napi Lapas IIA Pekanbaru Tertangkap Simpan 15 Paket Ganja
- Terjerat Pungli, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahannya Diadili
- Simpan Sabu, Seorang Pemuda di Duri Ditangkap Polisi Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.44.140
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com