Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:45
Orasi Ilmiah, Wisuda Angkatan Kedua STAILe Pekanbaru akan Diisi Menteri Hanif Dhakhiri

Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:32
Firdaus-Rusli Janjikan Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Siak Sama Maju

Sabtu, 24 Pebruari 2018 20:55
Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:59
Keunikan Kampung Wisata Koto Ranah,
Mulai Puncak Suligi 900 MDPL Hingga Naskah Kuno


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:26
Muhaimin Iskandar Beri Kuliah Umum di UR

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:19
Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:17
Penyu Seberat 50 Kg Terdampar di Pantai Muntai, Bengkalis

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:07
Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:47
Hadir di Sri Palas, Rusli Effendi Berasa Pulang ke Rumah

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:42
Kembangkan Pariwisata dan Pendidikan, Pemkab Kuansing Bekerjasama dengan UGM

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 12 April 2013 05:58
Dianggap Menyalahi Aturan,
Kemendagri Minta Gubri Tinjau Ulang Pengangkatan Megawati


Mutasi massal pejabat di lingkungan Pemprov Riau salahi aturan. Kemendagri minta Rusli Zaenal lakukan peninjauan kembali, karena telah melantik terpidana korupsi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri minta Gubernur Riau meninjau ulang pengangkatan Megawati Rosdiana sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah di Badan Penghubung Pemprov Riau. Pasalnya pengangkatan Megawati yang pernah dipidana akibat korupsi dipastikan menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran No. 800/4329/SJ.

Dimana ketentuan Menteri Dalam Negeri lewat Surat Edaran (SE) menyatakan, bahwa PNS yang pernah dipidana akibat terlibat korupsi, dilarang menduduki jabatan struktural apa pun di pemerintahan.

Kepastian ini disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga yang juga Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (11/4/13), menyikapi pengangkatan Megawati Rosdiana sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah di Badan Penghubung Pemprov Riau di Jakarta yang pernah dipidana akibat terlibat korupsi.

"Saya rasa Pak Gubernur Riau harus legowo untuk meninjau ulang keputusannya, mengangkat PNS yang pernah dipindana kasus korupsi tidak dibenarkan," kata Dony.

Megawati Rosdiana merupakan salah satu dari delapan pejabat eselon IV dilingkungan Badan Penghubung Pemprov Riau yang dilantik oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta Tarmizi Natar Nasution pada Selasa (8/4/13) yang dihadiri Kepala BKD Riau Zaini Ismail.

Donny menyebutkan, walaupun sifatnya Surat Edaran, namun para kepala daerah harus memberikan perhatian dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam pengangkatan seorang PNS yang pernah terpidana menjadi seorang pejabat struktural. "Surat Edaran itu mempertegas UU Nomor 8 Tahun 1974 dan UU No 43/Tahun 1999 dan PP No 100/Tahun 2000 dan PP No 53/tahun 2010," terangnya.

Tambah Dony, sesuai ketentuan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 23 ayat (4a) yang menyatakan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih.

Diakui Donny, berdasarkan Undang-undang tersebut, seorang PNS yang terlibat korupsi dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun, tidak kehilangan hak sebagai PNS. "Tapi sebaliknya, PNS yang mendapat ancaman hukuman di atas lima tahun, langsung kehilangan hak menjadi PNS. Tetapi, dengan adanya Surat Edaran Mendagri, yang bersangkutan tidak dibolehkan menduduki jabatan struktural hingga pensiun," tegas Dony.

‬ Sebagaimana diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 12 September 2012 lalu menjatuhkan Megawati divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang meminta Megawati dihukum 5 tahun penjara karena terbukti bersalah.

Megawati sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan terpidana korupsi pengadaan 100 kerbau penjantan untuk Kelompok Tani di Rokan Hulu, proyek Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada 2008. Seperti diketahui, pada tahun 2008 Dinas Peternakan Riau yang saat itu di Pimpin Kepala Dinasnya Raja Erisman, melakukan pengadaan 100 ekor kerbau untuk Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu, senilai Rp 990 juta.***(jor)

Keterangan Foto:
Megawati Rosdiana (paling kiri berkacamata) saat mengikuti prosesi serah-terima jabatan di Kantor Badan Penghubung Pemprov Riau di Jakarta.


Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi

- Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit
- Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi
- Polda Riau Tetapkan Empat Tersangka Karhutla
- Minta Makan Enak tak Dituruti, Anak Sakit Jiwa di Siak Bunuh Bapaknya
- Egrek Sawit Nyangkut Kabel Listrik, Buruh PT Indosawit Tewas Kesetrum
-
- Bobol Showroom di Pekanbaru, Kawanan Maling Gondol 5 Unit Mobil Bekas
- Ikat 2 Penjaga, Kawanan Rampok Gasak Komponen Alat Berat di Bonai Darussalam
- Kalah dari PT Hutahaean di Sidang Prapid,
Tentukan Langkah Selanjutnya, Polda Riau akan Berkoordinasi dengan Kejati

- Kepergok Satpam di Stadion Utama Riau,
Seorang Juru Parkir Diciduk usai Mencuri Tiang Lampu Taman

- Kawanan Rampok Gasak Uang Rp700 Juta di Gudang Distributor PT. Perintis Ujungbatu
- Pencuri HP Ditangkap Polsek Tambusai Saat Sedang Service di Toko Ponsel
- Utamakan Keselamatan Masyarakat,
Sat Lantas Polres Pelalawan Sebar Spanduk Imbauan di Berbagai Titik

- Kantongi 8 Paket Sabu,,  Sat Narkoba Polres Siak Tangkap Terduga Pengedar
- Dishub Dumai Razia Mobil Angkut Cangkang Sawit di Terminal Barang
- Satres Narkoba Polres Kampar Ringkus Buron Bandar Sabu
- Menangkan PT PSJ Warga Pangkalan Gondai Dukung Putusan Hakim PN Pelalawan
- Sidang Pemalsuan Surat Tanah,
Saksi Ngaku Pernah Diminta Batalkan Jual Beli Lahan

- Gabungan Polda Riau dan Mabes Polri Tangkap Pelaku Hate Speech Medsos


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.227.104.53
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com