Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Nopember 2017 07:07
Dua Pembawa 40 Kg Sabu dan 15 Ribu Butir Ekstasi di Siak Dituntut Hukuman Mati

Kamis, 23 Nopember 2017 22:26
Besok, Pemkab Kuansing Serahkan KUA-PPAS RAPBD 2018 ke Dewan

Kamis, 23 Nopember 2017 22:14
Ketua DPH LAMR Pekanbaru Ditabalkan Sebagai Datuk Amanah Adat

Kamis, 23 Nopember 2017 22:07
Bawa 40 Kg Sabu dan 15.000 Ekstasi,
Dua Pemuda di Siak Dituntut Hukuman Mati


Kamis, 23 Nopember 2017 21:44
Pilkades Usai, Wabup Halim Himbau Warga Desa Bersatu Kembali

Kamis, 23 Nopember 2017 20:33
Kadisdik Dinilai Langgar Aturan ASN,
PKC PMII Riau-Kepri Kirimkan Surat ke Menteri Pendidikan RI


Kamis, 23 Nopember 2017 19:05
Fokus Antisipasi Bencana, Pemko Segera Bentuk BPBD

Kamis, 23 Nopember 2017 18:33
Gubri Buka BBGRM di Bangkinang, Kampar

Kamis, 23 Nopember 2017 18:08
Memburu Satriandi, Polresta Pekanbaru Justru Menciduk Pecatan Polisi Membawa Sabu

Kamis, 23 Nopember 2017 17:16
Jalan Rusak Parah,
Warga Rupat Sindir DPRD dan Pemkab Bengkalis dengan Pohon Pisang


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 12 April 2013 05:58
Dianggap Menyalahi Aturan,
Kemendagri Minta Gubri Tinjau Ulang Pengangkatan Megawati


Mutasi massal pejabat di lingkungan Pemprov Riau salahi aturan. Kemendagri minta Rusli Zaenal lakukan peninjauan kembali, karena telah melantik terpidana korupsi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri minta Gubernur Riau meninjau ulang pengangkatan Megawati Rosdiana sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah di Badan Penghubung Pemprov Riau. Pasalnya pengangkatan Megawati yang pernah dipidana akibat korupsi dipastikan menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran No. 800/4329/SJ.

Dimana ketentuan Menteri Dalam Negeri lewat Surat Edaran (SE) menyatakan, bahwa PNS yang pernah dipidana akibat terlibat korupsi, dilarang menduduki jabatan struktural apa pun di pemerintahan.

Kepastian ini disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga yang juga Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (11/4/13), menyikapi pengangkatan Megawati Rosdiana sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah di Badan Penghubung Pemprov Riau di Jakarta yang pernah dipidana akibat terlibat korupsi.

"Saya rasa Pak Gubernur Riau harus legowo untuk meninjau ulang keputusannya, mengangkat PNS yang pernah dipindana kasus korupsi tidak dibenarkan," kata Dony.

Megawati Rosdiana merupakan salah satu dari delapan pejabat eselon IV dilingkungan Badan Penghubung Pemprov Riau yang dilantik oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta Tarmizi Natar Nasution pada Selasa (8/4/13) yang dihadiri Kepala BKD Riau Zaini Ismail.

Donny menyebutkan, walaupun sifatnya Surat Edaran, namun para kepala daerah harus memberikan perhatian dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam pengangkatan seorang PNS yang pernah terpidana menjadi seorang pejabat struktural. "Surat Edaran itu mempertegas UU Nomor 8 Tahun 1974 dan UU No 43/Tahun 1999 dan PP No 100/Tahun 2000 dan PP No 53/tahun 2010," terangnya.

Tambah Dony, sesuai ketentuan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 23 ayat (4a) yang menyatakan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih.

Diakui Donny, berdasarkan Undang-undang tersebut, seorang PNS yang terlibat korupsi dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun, tidak kehilangan hak sebagai PNS. "Tapi sebaliknya, PNS yang mendapat ancaman hukuman di atas lima tahun, langsung kehilangan hak menjadi PNS. Tetapi, dengan adanya Surat Edaran Mendagri, yang bersangkutan tidak dibolehkan menduduki jabatan struktural hingga pensiun," tegas Dony.

‬ Sebagaimana diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 12 September 2012 lalu menjatuhkan Megawati divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang meminta Megawati dihukum 5 tahun penjara karena terbukti bersalah.

Megawati sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan terpidana korupsi pengadaan 100 kerbau penjantan untuk Kelompok Tani di Rokan Hulu, proyek Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada 2008. Seperti diketahui, pada tahun 2008 Dinas Peternakan Riau yang saat itu di Pimpin Kepala Dinasnya Raja Erisman, melakukan pengadaan 100 ekor kerbau untuk Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hulu, senilai Rp 990 juta.***(jor)

Keterangan Foto:
Megawati Rosdiana (paling kiri berkacamata) saat mengikuti prosesi serah-terima jabatan di Kantor Badan Penghubung Pemprov Riau di Jakarta.




Berita Hukum lainnya..........
- Dua Pembawa 40 Kg Sabu dan 15 Ribu Butir Ekstasi di Siak Dituntut Hukuman Mati
- Bawa 40 Kg Sabu dan 15.000 Ekstasi,
Dua Pemuda di Siak Dituntut Hukuman Mati

- Memburu Satriandi, Polresta Pekanbaru Justru Menciduk Pecatan Polisi Membawa Sabu
- PK Dikabulkan,
Hukuman Mantan Gubri Rusli Zainal Kembali pada Putusan PT Riau, 10 Tahun Penjara

- Hanya Penghubung dan Bukan Pemilik, PH Keberatan Kurir 40 Kg Sabu Dituntut Hukuman Mati
- Kabur dari Lapas Pekanbaru, Satriandi Dijemput oleh Dua Orang
- Polres Dumai Amankan Tiga Pelaku Pungli Sopir Tangki
- Todongkan Senpi, Satriandi si Penjahat Kakap Kasus Pembunuhan Kabur dari Lapas Pekanbaru
- Perkosa Nenek 61 Tahun, Pria di Bengkalis Dituntut 6 Tahun Penjara
- Supir Mengantuk, Mobil Avanza Seruduk Tugu Songket Pekanbaru
- Pelaku Utama Prmbunuhan Disertai Mutilasi di Rupat Divonis Hukuman Mati
- Kotban Rugi Rp117 Juta, Polresta Pekanbaru Tangkap Dua Penipu Modus Merah Delima
- Petikan Putusan MA, Johar dan Suparman Divonis 6 Tahun Penjara
- Tabrak Bocah Hingga Tewas,
Berkas Anggota DPRD Bengkalis Dilimpahkan ke Kejari

- Wabup Meranti Rela Berpanas-panas Teirma Mahasiswa Pendemo
- Pendemo Diterima DPRD Meranti, Mahasiswa Sampaikan 6 Tuntutan
- Sidang Korupsi Dana Kasda, Dua Pejabat Inhu Dituntut 1,5 Tahun Penjara
- Berdemo, Ratusan Mahasiswa Desak Bupati Meranti Cairkan Beasiswa
- Berprestasi, Sejumlah Personil Polres Inhil Diberi Penghargaan
- Kedapatan Bawa Ekstasi, Oknum ASN Kampar Diamankan di KTV Permata Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.16.10
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com