| Home > Hukum >> |
Berita Terhangat.. |
|
Jum’at, 25 Juli 2014 21:34 Kebakaran Ludeskan 98 Hektar Kebun Kelapa Sawit di Buluh Nipis, Kampar Jum’at, 25 Juli 2014 21:32 Jelang Lebaran, Stok Daging di Rohul Aman Jum’at, 25 Juli 2014 21:30 Disediakan Sanksi Berat bagi PNS Rohul Perpanjang Cuti Lebaran Jum’at, 25 Juli 2014 15:52 Tiga Pejabat Polres Kampar Sertijab Jum’at, 25 Juli 2014 15:42 Bupati dan Wabup Bengkalis Buka Festival Lampu Colok 2014 Jum’at, 25 Juli 2014 15:38 Lebaran, Warga Bengkalis Dihimbau Tidak Panik dan Doyan ‘Borong’ Bensin Jum’at, 25 Juli 2014 15:36 Relawan Peduli Gaza Galang Dana di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan |
| |
|
Ahad, 31 Maret 2013 19:41 50 Perusahaan Kelapa Sawit di Rohul Belum Miliki HGU Keberadaan perusahaan di Rohul sangat banyak yang tak petuhi aturan. Tercatat 50 perusahaan sampai saat ini tak memiliki HGU. Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 50 perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sekitar 50 perusahaan ini baru memiliki izin penunjukan lokasi, sebagai salah satu proses untuk mengurus izin HGU dari Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia. Data menguatkan, Crude Palm Oil (CPO) asal Rohul termasuk sejumlah daerah di Provinsi Riau masih rendah sehingga belum mampu menembus pasaran luar Negeri. CPO juga belum dapat menembus pasaran Internasional seperti benua Eropa dan Amerika karena belum satu pun perusahaan mendapatkan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berpusat di Swiss. Data lain menyebutkan, belum satu pun perusahaan di Rohul mendapatkan sertifikat dari Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikat untuk CPO agar dapat menembus pasaran di Negara India dan China. Menurut Sekretaris Jenderal SPKS Rohul, M Nasir Sihotang, agar CPO laku di pasaran Internasional, ternyata CPO asal sejumlah daerah di Riau masih dijual kepada Tengkulak dengan memanfaatkan jasa sebuah perusahaan di Kalimantan yang telah mendapatkan sertifikat RSPO dari Swiss. Untuk mengurus RSPO, kata M Nasir, ada 8 prinsip dan 38 kriteria yang harus dipenuhi sebuah perusahaan, seperti prinsip mematuhi hukum Internasional dan Nasional, tidak membuka hutan primer berekosistem tinggi, menghargai hak-hak adat, dan tidak ada tekanan atau paksaan menguasai areal. Kemudian, menghargai hak-hak buruh, menghargai hak-hak wanita, tidak menggunakan api dalam membuka lahan atau saat tahap peremajaan kebun, serta tidak menggunakan kekerasan dalm membuka dan peremajaan kebun. "Jika itu sudah dipenuhi, tentu sebuah perusahaan sudah mendapatkan sertifikat RSPO. Tapi memang sulit menembusnya, sebab masih banyak perusahaan di daerah kita yang masih terlibat konflik," jelas M Nasir di Pasirpangaraian, Ahad (31/3/13). Jika RSPO terapkan 8 prinsip, tambah M Nasir, ISPO justru hanya terapkan 7 prinsip. ISPO tidak sebutkan masalah ekosistem dan larangan pengelohan hutan gambut yang dituding sebagai penyebab pemanasan global karena berjuta-juta karbondioksida terangkat ke angkasa. ISPO yang terbentuk sejak 2009 lalu juga keluarkan sertifikat, sebab wadah ini baru akan men-sosialisasikan wadahnya mulai tahun ini. "Perusahaan di Indonesia hanya sebagian kecil memiliki sertifikat RSPO, sehingga masih di bawah Malaysia. Harga CPO dari Malaysia lebih tinggi juga tinggi di pasaran dunia," ungkapnya. Akibat ulah perusahaan yang tidak mematuhi dan mengikuti persyaratan perizinan, menurut M Nasir petani swadaya terkena imbasnya, sebab hasil perkebunan masih dijual melalui tengkulak atau pihak ketiga dan harga belum sesuai harapan.***(zal) Beri tanggapan | Baca tanggapan |
|
gondrong ITUKAN PANDAINYA ORGANISASI TU AJ,,BUKTINYA MALINGSIA EMG LEBIH TINGGI HARGANYA TAPI KOK SAWITNYA TETAP DARI INDONESIA,,KAN BANYAK BGT TU PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA YANG PUNYA ORANG MALINGSIA,,,COBA AJ KLO SEMUA SAWIT ORANG MALINGSIA YG DIINDONESI |
| |
|
All
Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com |