Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Pebruari 2018 19:45
LE Mulai Kampanyekan Prabowo-Cak Imin untuk Pilpres 2019

Ahad, 25 Pebruari 2018 16:38
Pasangan AYO Sambangi Sentra Nenas di Rokan Hilir

Ahad, 25 Pebruari 2018 15:48
Capella Honda Serahkan Unit PCX150 Kepada 10 Konsumen Pembeli Perdana

Ahad, 25 Pebruari 2018 15:43
Ini Rencana Besar Pasangan AYO untuk Kota Dumai

Ahad, 25 Pebruari 2018 14:56
KBM di Desa Koto Ranah, Mahasiswa UPP Rohul Merasa Pulang Kampung

Ahad, 25 Pebruari 2018 14:53
Arminareka Perdana Berangkatkan Ratusan Jemaah Umroh Asal Rohul Maret 2018

Ahad, 25 Pebruari 2018 13:22
Puluhan Tokoh Masyarakat Tenayan Dukung dan Siap Menangkan Firdaus-Rusli

Ahad, 25 Pebruari 2018 10:19
Sudah Diikuti 1.600 Murid, Diluncurkan Didikan Subuh Quran di Bengkalis

Ahad, 25 Pebruari 2018 10:17
Plt Wako Kampanyekan '"Pekanbaru Bersih, Bisa Kok" di Car Free Day

Ahad, 25 Pebruari 2018 09:37
Pendiri SLB Fajar Amanah Sebut Cuma Andi Rachman Peduli Kaum Difabel dan Disabilitas



loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 31 Maret 2013 19:41
50 Perusahaan Kelapa Sawit di Rohul Belum Miliki HGU

Keberadaan perusahaan di Rohul sangat banyak yang tak petuhi aturan. Tercatat 50 perusahaan sampai saat ini tak memiliki HGU.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 50 perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sekitar 50 perusahaan ini baru memiliki izin penunjukan lokasi, sebagai salah satu proses untuk mengurus izin HGU dari Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia.

Data menguatkan, Crude Palm Oil (CPO) asal Rohul termasuk sejumlah daerah di Provinsi Riau masih rendah sehingga belum mampu menembus pasaran luar Negeri. CPO juga belum dapat menembus pasaran Internasional seperti benua Eropa dan Amerika karena belum satu pun perusahaan mendapatkan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berpusat di Swiss.

Data lain menyebutkan, belum satu pun perusahaan di Rohul mendapatkan sertifikat dari Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikat untuk CPO agar dapat menembus pasaran di Negara India dan China.

Menurut Sekretaris Jenderal SPKS Rohul, M Nasir Sihotang, agar CPO laku di pasaran Internasional, ternyata CPO asal sejumlah daerah di Riau masih dijual kepada Tengkulak dengan memanfaatkan jasa sebuah perusahaan di Kalimantan yang telah mendapatkan sertifikat RSPO dari Swiss.

Untuk mengurus RSPO, kata M Nasir, ada 8 prinsip dan 38 kriteria yang harus dipenuhi sebuah perusahaan, seperti prinsip mematuhi hukum Internasional dan Nasional, tidak membuka hutan primer berekosistem tinggi, menghargai hak-hak adat, dan tidak ada tekanan atau paksaan menguasai areal.

Kemudian, menghargai hak-hak buruh, menghargai hak-hak wanita, tidak menggunakan api dalam membuka lahan atau saat tahap peremajaan kebun, serta tidak menggunakan kekerasan dalm membuka dan peremajaan kebun.

"Jika itu sudah dipenuhi, tentu sebuah perusahaan sudah mendapatkan sertifikat RSPO. Tapi memang sulit menembusnya, sebab masih banyak perusahaan di daerah kita yang masih terlibat konflik," jelas M Nasir di Pasirpangaraian, Ahad (31/3/13).

Jika RSPO terapkan 8 prinsip, tambah M Nasir, ISPO justru hanya terapkan 7 prinsip. ISPO tidak sebutkan masalah ekosistem dan larangan pengelohan hutan gambut yang dituding sebagai penyebab pemanasan global karena berjuta-juta karbondioksida terangkat ke angkasa.

ISPO yang terbentuk sejak 2009 lalu juga keluarkan sertifikat, sebab wadah ini baru akan men-sosialisasikan wadahnya mulai tahun ini.

"Perusahaan di Indonesia hanya sebagian kecil memiliki sertifikat RSPO, sehingga masih di bawah Malaysia. Harga CPO dari Malaysia lebih tinggi juga tinggi di pasaran dunia," ungkapnya.

Akibat ulah perusahaan yang tidak mematuhi dan mengikuti persyaratan perizinan, menurut M Nasir petani swadaya terkena imbasnya, sebab hasil perkebunan masih dijual melalui tengkulak atau pihak ketiga dan harga belum sesuai harapan.***(zal)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi

- Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit
- Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi
- Polda Riau Tetapkan Empat Tersangka Karhutla
- Minta Makan Enak tak Dituruti, Anak Sakit Jiwa di Siak Bunuh Bapaknya
- Egrek Sawit Nyangkut Kabel Listrik, Buruh PT Indosawit Tewas Kesetrum
-
- Bobol Showroom di Pekanbaru, Kawanan Maling Gondol 5 Unit Mobil Bekas
- Ikat 2 Penjaga, Kawanan Rampok Gasak Komponen Alat Berat di Bonai Darussalam
- Kalah dari PT Hutahaean di Sidang Prapid,
Tentukan Langkah Selanjutnya, Polda Riau akan Berkoordinasi dengan Kejati

- Kepergok Satpam di Stadion Utama Riau,
Seorang Juru Parkir Diciduk usai Mencuri Tiang Lampu Taman

- Kawanan Rampok Gasak Uang Rp700 Juta di Gudang Distributor PT. Perintis Ujungbatu
- Pencuri HP Ditangkap Polsek Tambusai Saat Sedang Service di Toko Ponsel
- Utamakan Keselamatan Masyarakat,
Sat Lantas Polres Pelalawan Sebar Spanduk Imbauan di Berbagai Titik

- Kantongi 8 Paket Sabu,,  Sat Narkoba Polres Siak Tangkap Terduga Pengedar
- Dishub Dumai Razia Mobil Angkut Cangkang Sawit di Terminal Barang
- Satres Narkoba Polres Kampar Ringkus Buron Bandar Sabu
- Menangkan PT PSJ Warga Pangkalan Gondai Dukung Putusan Hakim PN Pelalawan
- Sidang Pemalsuan Surat Tanah,
Saksi Ngaku Pernah Diminta Batalkan Jual Beli Lahan

- Gabungan Polda Riau dan Mabes Polri Tangkap Pelaku Hate Speech Medsos


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.253.34
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com