Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 11 Desember 2017 21:41
Ekspos Bupati, Pusat Apresiasi Keberhasilan Progam DMIJ

Senin, 11 Desember 2017 21:22
Sidang Gugatan RAPP, Pemerintah Dianggap tak Terapkan Azas Umum yang Baik

Senin, 11 Desember 2017 20:49
KTT Perubahan Iklim di Paris, KLHK Libatkan Wakil DPRD Noviwaldy Jusman

Senin, 11 Desember 2017 20:45
Cabuli Sejumlah Murid, Seorang Kakek di Duri Ditangkap Polisi

Senin, 11 Desember 2017 20:38
Sengketa Lahan dengan NWR, Jaksa Sampaikan Tiga Tuntutan Kepada PT PSJ

Senin, 11 Desember 2017 20:19
DPRD Siak Datangi Perusahaan Stockpile Cangkang tak Berizin

Senin, 11 Desember 2017 17:56
MTQ ke-36 Riau, Bengkalis Utus 45 Kafilah Bukan "Pinjaman"

Senin, 11 Desember 2017 17:53
Program CD RAPP, 20 Warga Dari 5 Kabupaten Ikuti Pelatihan Operator Alat Berat

Senin, 11 Desember 2017 17:44
Difasilitasi DPMD Riau, Bupati Inhil Minta Dukungan Pusat Bangun Desa

Senin, 11 Desember 2017 17:38
Hingga Rp50 Jutaan,
Pekanperkasa Berlian Motor Suguhkan Potongan Harga Akhir Tahun


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Ahad, 31 Maret 2013 19:41
50 Perusahaan Kelapa Sawit di Rohul Belum Miliki HGU

Keberadaan perusahaan di Rohul sangat banyak yang tak petuhi aturan. Tercatat 50 perusahaan sampai saat ini tak memiliki HGU.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 50 perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sekitar 50 perusahaan ini baru memiliki izin penunjukan lokasi, sebagai salah satu proses untuk mengurus izin HGU dari Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia.

Data menguatkan, Crude Palm Oil (CPO) asal Rohul termasuk sejumlah daerah di Provinsi Riau masih rendah sehingga belum mampu menembus pasaran luar Negeri. CPO juga belum dapat menembus pasaran Internasional seperti benua Eropa dan Amerika karena belum satu pun perusahaan mendapatkan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berpusat di Swiss.

Data lain menyebutkan, belum satu pun perusahaan di Rohul mendapatkan sertifikat dari Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikat untuk CPO agar dapat menembus pasaran di Negara India dan China.

Menurut Sekretaris Jenderal SPKS Rohul, M Nasir Sihotang, agar CPO laku di pasaran Internasional, ternyata CPO asal sejumlah daerah di Riau masih dijual kepada Tengkulak dengan memanfaatkan jasa sebuah perusahaan di Kalimantan yang telah mendapatkan sertifikat RSPO dari Swiss.

Untuk mengurus RSPO, kata M Nasir, ada 8 prinsip dan 38 kriteria yang harus dipenuhi sebuah perusahaan, seperti prinsip mematuhi hukum Internasional dan Nasional, tidak membuka hutan primer berekosistem tinggi, menghargai hak-hak adat, dan tidak ada tekanan atau paksaan menguasai areal.

Kemudian, menghargai hak-hak buruh, menghargai hak-hak wanita, tidak menggunakan api dalam membuka lahan atau saat tahap peremajaan kebun, serta tidak menggunakan kekerasan dalm membuka dan peremajaan kebun.

"Jika itu sudah dipenuhi, tentu sebuah perusahaan sudah mendapatkan sertifikat RSPO. Tapi memang sulit menembusnya, sebab masih banyak perusahaan di daerah kita yang masih terlibat konflik," jelas M Nasir di Pasirpangaraian, Ahad (31/3/13).

Jika RSPO terapkan 8 prinsip, tambah M Nasir, ISPO justru hanya terapkan 7 prinsip. ISPO tidak sebutkan masalah ekosistem dan larangan pengelohan hutan gambut yang dituding sebagai penyebab pemanasan global karena berjuta-juta karbondioksida terangkat ke angkasa.

ISPO yang terbentuk sejak 2009 lalu juga keluarkan sertifikat, sebab wadah ini baru akan men-sosialisasikan wadahnya mulai tahun ini.

"Perusahaan di Indonesia hanya sebagian kecil memiliki sertifikat RSPO, sehingga masih di bawah Malaysia. Harga CPO dari Malaysia lebih tinggi juga tinggi di pasaran dunia," ungkapnya.

Akibat ulah perusahaan yang tidak mematuhi dan mengikuti persyaratan perizinan, menurut M Nasir petani swadaya terkena imbasnya, sebab hasil perkebunan masih dijual melalui tengkulak atau pihak ketiga dan harga belum sesuai harapan.***(zal)



Berita Hukum lainnya..........
- Sidang Gugatan RAPP, Pemerintah Dianggap tak Terapkan Azas Umum yang Baik
- Cabuli Sejumlah Murid, Seorang Kakek di Duri Ditangkap Polisi
- Sengketa Lahan dengan NWR, Jaksa Sampaikan Tiga Tuntutan Kepada PT PSJ
- Kurangi Over Kapasitas, 25 Napi Lapas Bengkalis Dipindahkan ke Bangkinang
- Densus 88- Polda Riau Amankan 4 Teroris,
Seorang Diduga Pelaku Pembakar Mapolres Dhamasraya, Sumbar

- Lima Terdakwa Korupsi Lampu PJU Pekanbaru Diadili
- Lapor ke Polda Riau, BUI Desak Pelaku Persekusi UAS di Bali Ditangkap
- Demo di Hari Anti Korupsi, AMAK Desak Kejari Rohul Eksekusi Teddy Mirza Dal
- Korupsi.Cetak.Sawah di Pelalawan, Ketua Poktan dab Kontraktor Mulai Disidang
- Polres Pelalawan Terus Buru Perampok Dua Pedagang Emas Asal Pekanbaru
- Kecewa Persekusi di Bali, Ketua LAM dan Tokoh Riau Jemput Kepulangan UAS di Bandara
- Rampok Rekan Kerja, Kernet Mobil Sales Ditangkap Polisi Bengkalis
- Polres Inhil Tangkap Satu dari Dua Penikam Anggota Satpol PP
- Satpol PP Pemkab Inhil Ditikam Orang tak Dikenal
- Miliki Sabu, Seorang Kakek di Perawang Ditangkap Polisi
- Jelang Kunjungan KPK, Pemkab Inhu Siapkan Data Akurat
- Pulang Solat Jumat,
Warga Kampung Baru Temukan Mayat Bayi Mengapung di Sungai Siak

- Sunat Honor Pengamanan Porprov, Kasatpol PP Kampar Ditangkap Polda Riau
- Ajukan Permohonan ke PTNU,
Kuasa Hukum PT. RAPP Sebut SK Menteri LHK Tidak Berdasarkan Hukum

- Sambut HAKI,
Kejari Kuantan Singingi Ingatkan Semua Pihak Jangan Korupsi



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.132.197
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com