Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 18 Juni 2018 18:57
Syarwan Hamid Yakin Syamsuar-Edy Nasution Mampu Bawa Riau Sejahtera

Senin, 18 Juni 2018 17:30
Sekdakab Inhil Hadiri Halal Bi Halal dan Deklarasi Milad Kecamatan GAS

Senin, 18 Juni 2018 16:25
Liburan Lebaran, Danau Kajwid dan Pantai Kute Diserbu Pengunjung

Senin, 18 Juni 2018 16:25
Patroli Polisi Gagalkan Perampokan Mesin ATM di Pekanbaru

Senin, 18 Juni 2018 16:17
BPBD Inhil Ingatkan Warga Waspada Longsor Susulan

Senin, 18 Juni 2018 14:06
Wan Abu Bakar Sebut Syamsuar-Edy Nasution Punya Rekam Jejak yang Meyakinkan

Senin, 18 Juni 2018 12:50
Puncak Arus Balik ke Pekanbaru Diprediksi Terjadi Besok dan Lusa

Senin, 18 Juni 2018 12:15
DIhadiri Syamsuar, Konser Artis Nias Top jadi Istimewa

Senin, 18 Juni 2018 11:25
Longsor Ancam Jalan Nasional di Inhill, Dinas PUPR Riau Langsung Berkoordinasi Dengan PJN

Senin, 18 Juni 2018 09:29
Nyaris Amblaskan Jalan Nasional,
PUPR Riau Langsung Berkoordinasi dengan PJN Atasi Longsor Tembilahan


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 31 Maret 2013 19:41
50 Perusahaan Kelapa Sawit di Rohul Belum Miliki HGU

Keberadaan perusahaan di Rohul sangat banyak yang tak petuhi aturan. Tercatat 50 perusahaan sampai saat ini tak memiliki HGU.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 50 perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sekitar 50 perusahaan ini baru memiliki izin penunjukan lokasi, sebagai salah satu proses untuk mengurus izin HGU dari Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia.

Data menguatkan, Crude Palm Oil (CPO) asal Rohul termasuk sejumlah daerah di Provinsi Riau masih rendah sehingga belum mampu menembus pasaran luar Negeri. CPO juga belum dapat menembus pasaran Internasional seperti benua Eropa dan Amerika karena belum satu pun perusahaan mendapatkan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berpusat di Swiss.

Data lain menyebutkan, belum satu pun perusahaan di Rohul mendapatkan sertifikat dari Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikat untuk CPO agar dapat menembus pasaran di Negara India dan China.

Menurut Sekretaris Jenderal SPKS Rohul, M Nasir Sihotang, agar CPO laku di pasaran Internasional, ternyata CPO asal sejumlah daerah di Riau masih dijual kepada Tengkulak dengan memanfaatkan jasa sebuah perusahaan di Kalimantan yang telah mendapatkan sertifikat RSPO dari Swiss.

Untuk mengurus RSPO, kata M Nasir, ada 8 prinsip dan 38 kriteria yang harus dipenuhi sebuah perusahaan, seperti prinsip mematuhi hukum Internasional dan Nasional, tidak membuka hutan primer berekosistem tinggi, menghargai hak-hak adat, dan tidak ada tekanan atau paksaan menguasai areal.

Kemudian, menghargai hak-hak buruh, menghargai hak-hak wanita, tidak menggunakan api dalam membuka lahan atau saat tahap peremajaan kebun, serta tidak menggunakan kekerasan dalm membuka dan peremajaan kebun.

"Jika itu sudah dipenuhi, tentu sebuah perusahaan sudah mendapatkan sertifikat RSPO. Tapi memang sulit menembusnya, sebab masih banyak perusahaan di daerah kita yang masih terlibat konflik," jelas M Nasir di Pasirpangaraian, Ahad (31/3/13).

Jika RSPO terapkan 8 prinsip, tambah M Nasir, ISPO justru hanya terapkan 7 prinsip. ISPO tidak sebutkan masalah ekosistem dan larangan pengelohan hutan gambut yang dituding sebagai penyebab pemanasan global karena berjuta-juta karbondioksida terangkat ke angkasa.

ISPO yang terbentuk sejak 2009 lalu juga keluarkan sertifikat, sebab wadah ini baru akan men-sosialisasikan wadahnya mulai tahun ini.

"Perusahaan di Indonesia hanya sebagian kecil memiliki sertifikat RSPO, sehingga masih di bawah Malaysia. Harga CPO dari Malaysia lebih tinggi juga tinggi di pasaran dunia," ungkapnya.

Akibat ulah perusahaan yang tidak mematuhi dan mengikuti persyaratan perizinan, menurut M Nasir petani swadaya terkena imbasnya, sebab hasil perkebunan masih dijual melalui tengkulak atau pihak ketiga dan harga belum sesuai harapan.***(zal)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Patroli Polisi Gagalkan Perampokan Mesin ATM di Pekanbaru
- Geger, Sesosok Mayat Ditemukan di Pelabuhan Nelayan di Bengkalis
- Kapal Pompong Terbalik, Satu Keluarga Nyaris Tenggelam di Selat Bengkalis
- Diduga Konsleting Listrik, Satu Rumah di Bengkalis Terbakar
- Kebakaran di Kotabaru, Inhil Ludeskan 57 Toko dan Rumah
- Kebakaran Saat Idul Fitri Ludeskan Puluhan Rumah di Kotabaru, Inhil
- Lebaran Aman, Polisi di Bengkalis Sambangi Rumah Ditinggal Mudik
- Diduga Sarang Pungli, Pos TLLK di Lintas Riau-Sumbar Dibongkar Polres Kampar
- Curi Komponen Alat Berat, Pria Ini Diringkus Polsek Tapung Hulu
- Yamaha V-Ixion Pemudik Terjun ke Sungai di Tambusai, 2 Korban Luka
- Belasan Kios di Pasar Logar, Kuansing Ludes Terbakar
- Gara-gara Marah Pacar Digoda, Pemuda Tembilahan Hulu Ini Dibacok
- Pedoman bagi Pengguna Jalan Saat Mudik,
Polres Kampar Terbitkan Buku Panduan Jalur Lintas Barat

- Sepekan sebelum dan Sesudah Pilgubri, Seluruh Tempat Hiburan di BS, Bengkalis Wajib Tutup
- Bea Cukai Dumai Amankan 5 Kilogram Sabu Tak Bertuan
- Waktu Kadaluarsa, PN Bengkalis Vonis Bebas Legislator dan Ajudannya dari Dugaan Politik Uang
- Pengadilan Tinggi Riau Kuatkan Putusan PN,
Palsukan Surat Tanah, Poniman Tetap Dihukum 1,5 Tahun Penjara

- Dugaan Politik Uang Legislator Bengkalis,
Sampaikan Replik Pembelaan, JPU Tetap pada Tuntutan

- Berbelit Berikan Keterangan,
Mantan Ketua DPRD Terancam Tersangka Keterangan Palsu dan TPPU

- Sidang Dugaan Politik Uang Legislator Bengkalis,
Sidang Lanjutan, JPU Akan Bacakan Replik Malam Ini



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com