Untitled Document
Jumat, 29 Zulhijjah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 24 Oktober 2014 14:36
Porprov Riau,
Catur Sumbangkan Lima Emas untuk Pelalawan


Jum’at, 24 Oktober 2014 14:32
Maling Sikat Motor Wartawan Riau Pos

Jum’at, 24 Oktober 2014 14:25
Tonton Aksi Marquez di Negeri Jiran,
Honda Berangkatkan 5 Konsumen Loyal ke Sepang


Jum’at, 24 Oktober 2014 14:19
Kadisnaker Dumai: UMK 2015 Diprediksi Tetap Rp1,9 Juta

Jum’at, 24 Oktober 2014 14:12
Diperiksa KPK di SPN Pekanbaru,
Zulkifli Yusuf Ngaku Cuma Ngantar Berkas, Zulher Pucat, Pimpinan Duta Palma Terbirit-Birit


Jum’at, 24 Oktober 2014 14:02
KPU Dumai Tunda Penyusunan Tahapan Pilkada 2015

Jum’at, 24 Oktober 2014 13:59
Status Lahan SHM dan SKGR,
Dishutbun Rohul Data 175 Pemilik Lahan di Rawa Seribu Mahato




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 31 Maret 2013 19:41
50 Perusahaan Kelapa Sawit di Rohul Belum Miliki HGU

Keberadaan perusahaan di Rohul sangat banyak yang tak petuhi aturan. Tercatat 50 perusahaan sampai saat ini tak memiliki HGU.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekitar 50 perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sekitar 50 perusahaan ini baru memiliki izin penunjukan lokasi, sebagai salah satu proses untuk mengurus izin HGU dari Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia.

Data menguatkan, Crude Palm Oil (CPO) asal Rohul termasuk sejumlah daerah di Provinsi Riau masih rendah sehingga belum mampu menembus pasaran luar Negeri. CPO juga belum dapat menembus pasaran Internasional seperti benua Eropa dan Amerika karena belum satu pun perusahaan mendapatkan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berpusat di Swiss.

Data lain menyebutkan, belum satu pun perusahaan di Rohul mendapatkan sertifikat dari Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikat untuk CPO agar dapat menembus pasaran di Negara India dan China.

Menurut Sekretaris Jenderal SPKS Rohul, M Nasir Sihotang, agar CPO laku di pasaran Internasional, ternyata CPO asal sejumlah daerah di Riau masih dijual kepada Tengkulak dengan memanfaatkan jasa sebuah perusahaan di Kalimantan yang telah mendapatkan sertifikat RSPO dari Swiss.

Untuk mengurus RSPO, kata M Nasir, ada 8 prinsip dan 38 kriteria yang harus dipenuhi sebuah perusahaan, seperti prinsip mematuhi hukum Internasional dan Nasional, tidak membuka hutan primer berekosistem tinggi, menghargai hak-hak adat, dan tidak ada tekanan atau paksaan menguasai areal.

Kemudian, menghargai hak-hak buruh, menghargai hak-hak wanita, tidak menggunakan api dalam membuka lahan atau saat tahap peremajaan kebun, serta tidak menggunakan kekerasan dalm membuka dan peremajaan kebun.

"Jika itu sudah dipenuhi, tentu sebuah perusahaan sudah mendapatkan sertifikat RSPO. Tapi memang sulit menembusnya, sebab masih banyak perusahaan di daerah kita yang masih terlibat konflik," jelas M Nasir di Pasirpangaraian, Ahad (31/3/13).

Jika RSPO terapkan 8 prinsip, tambah M Nasir, ISPO justru hanya terapkan 7 prinsip. ISPO tidak sebutkan masalah ekosistem dan larangan pengelohan hutan gambut yang dituding sebagai penyebab pemanasan global karena berjuta-juta karbondioksida terangkat ke angkasa.

ISPO yang terbentuk sejak 2009 lalu juga keluarkan sertifikat, sebab wadah ini baru akan men-sosialisasikan wadahnya mulai tahun ini.

"Perusahaan di Indonesia hanya sebagian kecil memiliki sertifikat RSPO, sehingga masih di bawah Malaysia. Harga CPO dari Malaysia lebih tinggi juga tinggi di pasaran dunia," ungkapnya.

Akibat ulah perusahaan yang tidak mematuhi dan mengikuti persyaratan perizinan, menurut M Nasir petani swadaya terkena imbasnya, sebab hasil perkebunan masih dijual melalui tengkulak atau pihak ketiga dan harga belum sesuai harapan.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
gondrong
ITUKAN PANDAINYA ORGANISASI TU AJ,,BUKTINYA MALINGSIA EMG LEBIH TINGGI HARGANYA TAPI KOK SAWITNYA TETAP DARI INDONESIA,,KAN BANYAK BGT TU PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA YANG PUNYA ORANG MALINGSIA,,,COBA AJ KLO SEMUA SAWIT ORANG MALINGSIA YG DIINDONESI


Berita Hukum lainnya..........
- Maling Sikat Motor Wartawan Riau Pos
- Diperiksa KPK di SPN Pekanbaru,
Zulkifli Yusuf Ngaku Cuma Ngantar Berkas, Zulher Pucat, Pimpinan Duta Palma Terbirit-Birit

- KPK Mulai Telusuri Aset dan Harta Kekayaan Gubri Nonaktif Annas Maamun
- Kasus Pembunuhan Bayi Jeanette Gracia,
Dona alias Yulia Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana Kamis Depan

- Truk Fuso Diduga Penuh Muatan Ganja Ditangkap BNN di Pekanbaru
- Mantan Kadishut Kembali ke SPN,
Zulher Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK

- Muncul Spanduk Permintaan KPK Sidik APBD Rohil Selama Dipimpin Annas


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 184.73.72.163
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com