Untitled Document
Jumat, 10 Sya'ban 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 28 Mei 2015 23:17
Dewan Sampaikan Hasil Pembahasan LKPj Bupati Inhil 2014

Kamis, 28 Mei 2015 22:22
Alfamart Gencarkan Aksi Kemanusiaan Donor Darah

Kamis, 28 Mei 2015 22:15
Kasus Pemenggalan IRT di Tualang,
Sebelum Dibunuh Korban Diperkosa Dua Tersangka


Kamis, 28 Mei 2015 22:02
Orang Tua Dipecat dan Diusir Perusahaan,
Anak Buruh PT Palma Satu Dilarang Sekolah


Kamis, 28 Mei 2015 21:44
Hadiri Rapat Paripurna LKPj,
Bupati Wardan Sebut Rekomendasi Dewan Masukan untuk Menyusun Program


Kamis, 28 Mei 2015 21:38
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Embarkasi Haji,
Kejati Riau Tetapkan Mantan Kabag Tapem Setdaprov Tersangka


Kamis, 28 Mei 2015 21:29
Pelantikan DPD KNPI Kampar,
Panitia Gelar Gerak Jalan Santai, MTB dan Fun Bike




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2013 16:22
Larang Gubri Memutasi, Kemendagri Dituding Langgar UU

Larangan Kemendagri terhadap Gubri M Rusli Zainal melakukan mutasi pejabat direspon negatif. Karo Tapem dan Ortal Setdaprov Riau menuding kebijakan tersebut melanggar UU.

Riauterkini-PEKANBARU- Menyikapi pernyataan Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Kelembagaan, Kemendagri Raydonnyzar Moenek terkait larangan mutasi yang dilaksanakan Gubernur Riau, M Rusli Zainal jelang Pilgubri dianggap melanggar kewenangan Gubernur yang tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004.

Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan, M Guntur, sesuai PP No 6 Tahun 2005 ayat 2 pasal 4 batas Gubernur mengeluarkan kebijakan strategis 5 bulan menjelang masa jabatan habis.

"Jadi disini kita harus mendapatkan penegasan. Kita mesti lihat dulu makna dari surat edaran itu apa. Jadi dasar dari surat edaran itu apa, jika memang tidak boleh melakukan mutasi sebelum pencoblasan, apa mungkin mengkebiri kewenangan yang sudah ada," jelasnya.

Guntur menjelaskan, dalam PP No 6 Tahun 2005 ayat 2 pasal 4 disebutkan, perihal batas Gubernur mengeluarkan kebijakan strategis bukan dihitung dari pencoblosan tapi batas berakhirnya massa jabatan Gubernur tersebut. Dalam administrasi batas akhir jabatan tersebut juga harus dilaporkan DPRD Riau.

"Jadi itu dalam aturannya, DPDR Riau mengirimkan surat ke Mendagri terkait massa jabatan Gubernur yang akan berakhir 5 bulan lagi. Jadi sesuai dengan jadwalnya, pak Gub itu massa jabatannya berakhir 21 November 2013. Disini Gubernur tidak lagi diperkenankan untuk melaksanakan kebijakan strategis seperti kesepakatan kerja sama," imbuhnya.

Terkait edaran yang dilakukan Mendagri untuk menjaga netralitas PNS sehingga pelaksanaan mutasi dilarang, Guntur menekankan jangan melakukan spekulasi sendiri. Dirinya paham akan maksud suarat edaran tersebut, namun, persiapan mutasi sendiri sudah dilakukan jauh-jauh hari.

"Kita paham dari surat edaran tersebut untuk netralitas pemilu, tetapi kita jangan berprasangka negatif dulu barangkali mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan yang menyebabkan terjadi pergeseran. Yang tidak boleh dilakukan dalam mutasi tersebut ada demosi, non job, perpindahan dari pejabat struktural ke fungsional," katanya.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
pangeranriau
guntur itu penjilat septina, atau simpanan (pil) nya kah?

pns-bongak
Guntur, ngomong kau dengan etika kewarasan. jangan seperti orang mabuk. mencari-cari dalih menyenangkan bos kau yang sudah diujung tanduk itu. Yang wajar saja, agar kau juga tidak tergusur habis sepeninggal RZ tersebut. Berpihaklah pada kebenaran, ja

harpen roland
haii ruslii,,besok siap2 ajee mutasii dilp,,bioo konee tembak sekali same kopasus

ocu siman
Hehe .. Tak heranlah, pusat itu memang tukang obrak abrik daerah, otda katanya tapi mereka tak rela, pejabat riau tesangkut korupsi merupakan pesanan, ongah tabrani kami mendukung mu... Mana perjuangan mu yg dulu, atau cari pengganti mu..

Pensiunan PNS Pemprov
Ini Guntur budak yg msk STPDN dibantu oleh Alm. Wan Ahmad ye, dah pandai pula becakap macam iye betul

Cerdas dlm memilih pemimpin
Siapa bilang Mambang Mit tdk punya kasus? Utk menyebut bbrp di antaranya: Penyalahgunaan APBD Inhu saat menjadi PLT Rp425jt lengkap dgn bukti tanda tangan ybs adalah sangat nyata. Penyalahgunaan hutan lindung saat ybs menjadi Setko Batam adalah korup

zainul
Sory tur, x ini kekuasaan dikau lebih rendah. Dulu jaman pilwako bole la semua nak d stel. Slamat sbentar lagi jabatan anda akan...

tek nyang kho
tak nyangka, masih muda, pintar, dan ganteng (jadilah...) ternyata berwatak PENJILAT nomor wahid!

Guntur si Panglima Sri Lampah
Si Guntur ini boleh lah dikasih gelar sebagai Panglima Sri Lampah. Lampah adalah alat untuk mengangkat dan melambung2 sesuatu yg sebenarnya ringan atau kurang berarti. Itu atas keberanian dia bertindak: 1. mendukung dan jadi tim sukses seorang calon

aulia aziz
ngelantur tuh dirjen mendagri,aku nih mau jadi kadis,jangan coba-coba batal aku dilantik,tau akibatnya nanti....

pns pemprov riau
Udahlah pak Guntur, tak usahlah merasa paling tahu undang2. Kalauhebat pak Guntur tentu sdh lama diangkat jadi pejabat di Depdagri sehingga tdk perlu menjilat %@!* Raja Zalim dan isterinya. Semestinya kalian mantan pejabat Pemko malu menampakkan di


Berita Hukum lainnya..........
- Kasus Pemenggalan IRT di Tualang,
Sebelum Dibunuh Korban Diperkosa Dua Tersangka

- Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Embarkasi Haji,
Kejati Riau Tetapkan Mantan Kabag Tapem Setdaprov Tersangka

- Kasus TPPU Migas Batam,
Terdakwa Mengaku Dituduh Tapi Tak Terbukti

- Usai Hadiri Sidang di PN Siak,
Mobil Rombongan Masyarakat Suku Sakai yang Dikawal Polisi Dilempar OTK

- 13 Warga Meranti Korban Penyanderaan di Kamboja Tiba di Pekanbaru
- Ratusan Warga Demo Operasional Galian C di Tanjung Berulak, Kampar
- Kakanwil Kemenkumham Sumut Stuban ke Rudenim Pekanbaru


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.144.101
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com