Untitled Document
Jumat, 26 Safar 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 18 Desember 2014 20:55
BBM Bersubsidi Tepat Sasaran,
Pertamina Laksanakan Kartu Survei


Kamis, 18 Desember 2014 20:52
2015, Pertumbuhan Ekonomi Riau Diprdiksi Melambat

Kamis, 18 Desember 2014 20:52
Miliki Lahan di Cagar Biosfer,
Kompol Suparno Jalani Sidang Perdana di PN Siak


Kamis, 18 Desember 2014 20:19
Pemprov Riau Kukuhkan P3ER, Fokus Pengembangan Maritim dan Pangan

Kamis, 18 Desember 2014 19:47
Sambut Hari Ibu,
Ratusan Anak-anak Siak Ikuti Lomba Mewarnai


Kamis, 18 Desember 2014 19:16
Promo Akhir Tahun,
Nginap 3 Malam di Grand Central, Pekanbaru Hanya Bayar 2 Malam


Kamis, 18 Desember 2014 18:53
Kapal MV. Malaysia Ekspress 1 Nyaris Tenggelam di Perairan Rupat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2013 16:22
Larang Gubri Memutasi, Kemendagri Dituding Langgar UU

Larangan Kemendagri terhadap Gubri M Rusli Zainal melakukan mutasi pejabat direspon negatif. Karo Tapem dan Ortal Setdaprov Riau menuding kebijakan tersebut melanggar UU.

Riauterkini-PEKANBARU- Menyikapi pernyataan Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Kelembagaan, Kemendagri Raydonnyzar Moenek terkait larangan mutasi yang dilaksanakan Gubernur Riau, M Rusli Zainal jelang Pilgubri dianggap melanggar kewenangan Gubernur yang tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004.

Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan, M Guntur, sesuai PP No 6 Tahun 2005 ayat 2 pasal 4 batas Gubernur mengeluarkan kebijakan strategis 5 bulan menjelang masa jabatan habis.

"Jadi disini kita harus mendapatkan penegasan. Kita mesti lihat dulu makna dari surat edaran itu apa. Jadi dasar dari surat edaran itu apa, jika memang tidak boleh melakukan mutasi sebelum pencoblasan, apa mungkin mengkebiri kewenangan yang sudah ada," jelasnya.

Guntur menjelaskan, dalam PP No 6 Tahun 2005 ayat 2 pasal 4 disebutkan, perihal batas Gubernur mengeluarkan kebijakan strategis bukan dihitung dari pencoblosan tapi batas berakhirnya massa jabatan Gubernur tersebut. Dalam administrasi batas akhir jabatan tersebut juga harus dilaporkan DPRD Riau.

"Jadi itu dalam aturannya, DPDR Riau mengirimkan surat ke Mendagri terkait massa jabatan Gubernur yang akan berakhir 5 bulan lagi. Jadi sesuai dengan jadwalnya, pak Gub itu massa jabatannya berakhir 21 November 2013. Disini Gubernur tidak lagi diperkenankan untuk melaksanakan kebijakan strategis seperti kesepakatan kerja sama," imbuhnya.

Terkait edaran yang dilakukan Mendagri untuk menjaga netralitas PNS sehingga pelaksanaan mutasi dilarang, Guntur menekankan jangan melakukan spekulasi sendiri. Dirinya paham akan maksud suarat edaran tersebut, namun, persiapan mutasi sendiri sudah dilakukan jauh-jauh hari.

"Kita paham dari surat edaran tersebut untuk netralitas pemilu, tetapi kita jangan berprasangka negatif dulu barangkali mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan yang menyebabkan terjadi pergeseran. Yang tidak boleh dilakukan dalam mutasi tersebut ada demosi, non job, perpindahan dari pejabat struktural ke fungsional," katanya.***(met)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
pangeranriau
guntur itu penjilat septina, atau simpanan (pil) nya kah?

pns-bongak
Guntur, ngomong kau dengan etika kewarasan. jangan seperti orang mabuk. mencari-cari dalih menyenangkan bos kau yang sudah diujung tanduk itu. Yang wajar saja, agar kau juga tidak tergusur habis sepeninggal RZ tersebut. Berpihaklah pada kebenaran, ja

harpen roland
haii ruslii,,besok siap2 ajee mutasii dilp,,bioo konee tembak sekali same kopasus

ocu siman
Hehe .. Tak heranlah, pusat itu memang tukang obrak abrik daerah, otda katanya tapi mereka tak rela, pejabat riau tesangkut korupsi merupakan pesanan, ongah tabrani kami mendukung mu... Mana perjuangan mu yg dulu, atau cari pengganti mu..

Pensiunan PNS Pemprov
Ini Guntur budak yg msk STPDN dibantu oleh Alm. Wan Ahmad ye, dah pandai pula becakap macam iye betul

Cerdas dlm memilih pemimpin
Siapa bilang Mambang Mit tdk punya kasus? Utk menyebut bbrp di antaranya: Penyalahgunaan APBD Inhu saat menjadi PLT Rp425jt lengkap dgn bukti tanda tangan ybs adalah sangat nyata. Penyalahgunaan hutan lindung saat ybs menjadi Setko Batam adalah korup

zainul
Sory tur, x ini kekuasaan dikau lebih rendah. Dulu jaman pilwako bole la semua nak d stel. Slamat sbentar lagi jabatan anda akan...

tek nyang kho
tak nyangka, masih muda, pintar, dan ganteng (jadilah...) ternyata berwatak PENJILAT nomor wahid!

Guntur si Panglima Sri Lampah
Si Guntur ini boleh lah dikasih gelar sebagai Panglima Sri Lampah. Lampah adalah alat untuk mengangkat dan melambung2 sesuatu yg sebenarnya ringan atau kurang berarti. Itu atas keberanian dia bertindak: 1. mendukung dan jadi tim sukses seorang calon

aulia aziz
ngelantur tuh dirjen mendagri,aku nih mau jadi kadis,jangan coba-coba batal aku dilantik,tau akibatnya nanti....

pns pemprov riau
Udahlah pak Guntur, tak usahlah merasa paling tahu undang2. Kalauhebat pak Guntur tentu sdh lama diangkat jadi pejabat di Depdagri sehingga tdk perlu menjilat %@!* Raja Zalim dan isterinya. Semestinya kalian mantan pejabat Pemko malu menampakkan di


Berita Hukum lainnya..........
- Miliki Lahan di Cagar Biosfer,
Kompol Suparno Jalani Sidang Perdana di PN Siak

- Telusuri Harta Gubri Nonaktif Annas, KPK Belum Terapkan TPPU
- Tukar Guling Tak Kunjung Tuntas,
14 Kamar Tahanan Lapas Bengkalis Tak Difungsikan

- Kasus Pembunuhan Bayi Jeanette Gracia,
Terdakwa Mengaku Sakit, Sidang Ditunda Hingga Pekan Depan

- Minta Kedepankan Rasa Keadilan, BEM se Riau akan Kawal Kasus Pungkat
- Usai Sidang Vonis Kasus Pungkat,
Wakil Ketua PN Tembilahan 'Mengamuk' kepada Panitera

- Pengedar Ekstasi Ditangkap di Jondul, Pekanbaru


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.191.14
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com