Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


Jum’at, 15 Desember 2017 12:14
Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri

Jum’at, 15 Desember 2017 11:02
6 Kades di Gauang Dikantik, Bupati Inhil Pesan Memimpin Sesuai Ketentuan

Jum’at, 15 Desember 2017 08:33
Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat

Jum’at, 15 Desember 2017 06:18
Gubri Yakin Sagu Bisa Dijadikan Alternatif Pangan, Solusi Alih Fungsi Lahan

Jum’at, 15 Desember 2017 06:07
Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda

Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 22 Maret 2013 16:22
Larang Gubri Memutasi, Kemendagri Dituding Langgar UU

Larangan Kemendagri terhadap Gubri M Rusli Zainal melakukan mutasi pejabat direspon negatif. Karo Tapem dan Ortal Setdaprov Riau menuding kebijakan tersebut melanggar UU.

Riauterkini-PEKANBARU- Menyikapi pernyataan Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Kelembagaan, Kemendagri Raydonnyzar Moenek terkait larangan mutasi yang dilaksanakan Gubernur Riau, M Rusli Zainal jelang Pilgubri dianggap melanggar kewenangan Gubernur yang tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004.

Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan, M Guntur, sesuai PP No 6 Tahun 2005 ayat 2 pasal 4 batas Gubernur mengeluarkan kebijakan strategis 5 bulan menjelang masa jabatan habis.

"Jadi disini kita harus mendapatkan penegasan. Kita mesti lihat dulu makna dari surat edaran itu apa. Jadi dasar dari surat edaran itu apa, jika memang tidak boleh melakukan mutasi sebelum pencoblasan, apa mungkin mengkebiri kewenangan yang sudah ada," jelasnya.

Guntur menjelaskan, dalam PP No 6 Tahun 2005 ayat 2 pasal 4 disebutkan, perihal batas Gubernur mengeluarkan kebijakan strategis bukan dihitung dari pencoblosan tapi batas berakhirnya massa jabatan Gubernur tersebut. Dalam administrasi batas akhir jabatan tersebut juga harus dilaporkan DPRD Riau.

"Jadi itu dalam aturannya, DPDR Riau mengirimkan surat ke Mendagri terkait massa jabatan Gubernur yang akan berakhir 5 bulan lagi. Jadi sesuai dengan jadwalnya, pak Gub itu massa jabatannya berakhir 21 November 2013. Disini Gubernur tidak lagi diperkenankan untuk melaksanakan kebijakan strategis seperti kesepakatan kerja sama," imbuhnya.

Terkait edaran yang dilakukan Mendagri untuk menjaga netralitas PNS sehingga pelaksanaan mutasi dilarang, Guntur menekankan jangan melakukan spekulasi sendiri. Dirinya paham akan maksud suarat edaran tersebut, namun, persiapan mutasi sendiri sudah dilakukan jauh-jauh hari.

"Kita paham dari surat edaran tersebut untuk netralitas pemilu, tetapi kita jangan berprasangka negatif dulu barangkali mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan yang menyebabkan terjadi pergeseran. Yang tidak boleh dilakukan dalam mutasi tersebut ada demosi, non job, perpindahan dari pejabat struktural ke fungsional," katanya.***(met)



Berita Hukum lainnya..........
- Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri
-
- Kalap Temannya Kehilangan Anjing, Simatupang Menusuk 8 Orang di Kandis
- Hakim PN Bengkalis Vonis Mati Bandar Sabu 40 Kg
- Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Kejari Kepulauan Meranti Tetapkan 4 Tersangka

- Belum Siap, Jaksa Batal Tuntut Pegawai Rutan Terjerat Pungli
- Korupsi ADD, Seorang Mantan Kades di Rohil Divonis 4 Tahun Penjara
- Buntut Pemanggilan Kejari,
Rekanan Sebut Oknum PPK Disdik Pelalawan Minta 'Setoran'

- Polda Riau Musnahkan 17 Kg Sabu dari 7 Tersangka
- Nistakan Islam di Facebook, P Hutahean Dilaporkan ke Polsek Minas
- Anggota DPRD Pelalawan Dukung Kejari Tangkap Petinggi PT Adei
- Keluarga Histeris,  Hakim PN Siak Vonis Mati Dua terdakwa Narkotika Lintas Negara
- Tersangka Terima Upah Rp4 Juta,
Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu 10 Kg di Siakkecil, Bengkalis

- Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau
- Dua Terdakwa Narkotika Divonis Mati Hakim PN Siak
- Dugaan Pungli Proyek, Seorang Kasi di Disdik Pelalawan Diperiksa Kejari
- Setahun Berlalu, Eksekusi Petinggi PT Adei Plantation Tak Kunjung Terlaksana
- Polisi Amankan Diduga Sabu 10 Kg di Siakkecil, Bengkalis
- Mencuri di Duri, Sopir Tertangkap di Bukit Kapur, Dumai
- Sidang TTD Bupati Bengkalis,
Saksi Sebut Perjanjian dengan Terdakwa Rp1 M Urus Dokumen



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.82.79.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com