Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 27 Mei 2018 22:29
Prosesi Pelantikan Hingga Sahur,
Yayasan Matankari Fokus Percepatan Pembangunan Balai Adat Andiko dan Museum


Ahad, 27 Mei 2018 22:19
Terpilih Defenitif, Rinaldi Resmi Pimpin Kepengurusan DPW PSI Riau

Ahad, 27 Mei 2018 22:11
Safari Ramadhan,
Legislator Pekanbaru Ini Gelar Bukber dengan Jamaah Masjid Al Hasan, Tampan


Ahad, 27 Mei 2018 21:36
Buka Puasa Bersama LBDH,
Warga Parit 13: Wardan Sangat Responsif dengan Aspirasi Kami


Ahad, 27 Mei 2018 21:32
T Zulmizan: Masyarakat 11 Kabupaten/Kota di Riau Iri dengan Siak

Ahad, 27 Mei 2018 21:25
Gelar Baksos, IKA SMP GB 95 Duri Berbagi Takjil ke Warga dan Panti Asuhan

Ahad, 27 Mei 2018 20:58
Gerebek Warung di Surau Gading,
5 Penjudi Song di Rambah Samo Diciduk Tim Buser Polres Rohul


Ahad, 27 Mei 2018 20:43
Survei Firdaus-Rusli Teratas,
Azis Zaenal Minta Kader PPP Kawal Hingga Hari Pencoblosan


Ahad, 27 Mei 2018 20:34
5000-an Buruh Ivo Mas Tunggal di Kandis Siap Menangkan Cagubri Syam-Edy

Ahad, 27 Mei 2018 20:30
Dukungan Terhadap Firdaus-Rusli Menguat di Rohul

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2013 16:22
Larang Gubri Memutasi, Kemendagri Dituding Langgar UU

Larangan Kemendagri terhadap Gubri M Rusli Zainal melakukan mutasi pejabat direspon negatif. Karo Tapem dan Ortal Setdaprov Riau menuding kebijakan tersebut melanggar UU.

Riauterkini-PEKANBARU- Menyikapi pernyataan Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Kelembagaan, Kemendagri Raydonnyzar Moenek terkait larangan mutasi yang dilaksanakan Gubernur Riau, M Rusli Zainal jelang Pilgubri dianggap melanggar kewenangan Gubernur yang tertuang dalam undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004.

Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan, M Guntur, sesuai PP No 6 Tahun 2005 ayat 2 pasal 4 batas Gubernur mengeluarkan kebijakan strategis 5 bulan menjelang masa jabatan habis.

"Jadi disini kita harus mendapatkan penegasan. Kita mesti lihat dulu makna dari surat edaran itu apa. Jadi dasar dari surat edaran itu apa, jika memang tidak boleh melakukan mutasi sebelum pencoblasan, apa mungkin mengkebiri kewenangan yang sudah ada," jelasnya.

Guntur menjelaskan, dalam PP No 6 Tahun 2005 ayat 2 pasal 4 disebutkan, perihal batas Gubernur mengeluarkan kebijakan strategis bukan dihitung dari pencoblosan tapi batas berakhirnya massa jabatan Gubernur tersebut. Dalam administrasi batas akhir jabatan tersebut juga harus dilaporkan DPRD Riau.

"Jadi itu dalam aturannya, DPDR Riau mengirimkan surat ke Mendagri terkait massa jabatan Gubernur yang akan berakhir 5 bulan lagi. Jadi sesuai dengan jadwalnya, pak Gub itu massa jabatannya berakhir 21 November 2013. Disini Gubernur tidak lagi diperkenankan untuk melaksanakan kebijakan strategis seperti kesepakatan kerja sama," imbuhnya.

Terkait edaran yang dilakukan Mendagri untuk menjaga netralitas PNS sehingga pelaksanaan mutasi dilarang, Guntur menekankan jangan melakukan spekulasi sendiri. Dirinya paham akan maksud suarat edaran tersebut, namun, persiapan mutasi sendiri sudah dilakukan jauh-jauh hari.

"Kita paham dari surat edaran tersebut untuk netralitas pemilu, tetapi kita jangan berprasangka negatif dulu barangkali mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan yang menyebabkan terjadi pergeseran. Yang tidak boleh dilakukan dalam mutasi tersebut ada demosi, non job, perpindahan dari pejabat struktural ke fungsional," katanya.***(met)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Gerebek Warung di Surau Gading,
5 Penjudi Song di Rambah Samo Diciduk Tim Buser Polres Rohul

- Merasa Dikriminalisasi, Personel Polres Meranti Ini 'Bernyanyi'
- Polsek Dumai Kota Tangkap Seorang Pengedar Sabu
- Kabur Saat Sidang, Terdakwah Maling Sarang Walet Tertangkap
- Edarkan Shabu di Pinggir, Bengkalis,
Sepasang Pria dan Wanita Dicokok Polisi dalam Kamar Hotel

- Rampok Sadis Bunuh Warga Jl Tuah Karya Panam, Pekanbaru
- Lanal Dumai Amankan Kapal Angkut 700 Ballpres Ilegal Asal Malaysia
- Dua Nama Toke Besar di Sei Pakning Disebut-sebut pada Sidang Kasus Trenggiling
- Polsek Kepenuhan Turut Ciduk Juru Tulis Judi Togel
- Bawa Sabu, 2 Warga Rambah Diciduk Satres Narkoba Polres Rohul dari 2 Lokasi
- ‎Judi Domino, Seorang Warga Kepenuhan Baru Ditangkap Polisi Rohul dan 3 Lainnya Kabur
- Korban Tenggelam di Sungai Rokan Desa Muara Dilam Mengalami Gangguan Jiwa
- Kamis Depan, Perkara Korupsi Proyek RTH Jilid II Disidangkan
- Miliki Sabu-sabu dalam LP,
Baru Bebas, Napi LP Bangkinang Ini Kembali Ditangkap

- Tahanan Kejari Pekanbaru Kabur Usai Sidang
- Polda Riau Ungkap Dua Kasus Narkoba 41 Kilogram Sabu 44000 Butir Ekstasi
- Ikut Edar Sabu, Oknum Satpol PP Rohul dan Tetangganya Ditangkap
- Razia, Satpol PP Pekanbaru Dapti Tempat Hiburan Buka di Malam Ramadhan
- 3 Penjudi Diciduk Polsek Tambusai, Seorang Tersangka Ketahuan Bawa Sabu
- Kredit Motor Pakai KTP Palsu, Seorang Warga Tapung Ditangkap Polisi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com