Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 13 Desember 2017 17:46
Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan


Rabu, 13 Desember 2017 17:22
Honda Arista Pekanbaru Raih 3 Kategori Juara di Ajang 3S+BP+CCO Contest 2017

Rabu, 13 Desember 2017 17:18
Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau

Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Rabu, 13 Desember 2017 17:05
2 Pekan Jelang Natal, Harga Barang Kebutuhan Merangkak Naik

Rabu, 13 Desember 2017 17:04
Walikota Pekanbaru Optimis Pambangunan Pasar Induk Selesai Tepat Waktu

Rabu, 13 Desember 2017 16:53
Beasiswa CD PT RAPP,
Sempat Putus Asa Tidak Ada Biaya, Pemuda Kampar Ini Akhirnya Bisa Kuliah


Rabu, 13 Desember 2017 16:48
Tingkatkan PAD, Bapenda Pekanbaru Revisi Empat Perda Pajak

Rabu, 13 Desember 2017 16:39
Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau

Rabu, 13 Desember 2017 16:32
Dukung Dakwah Fitrah Madani,
PKK dan BKMT Meranti Serahkan Bantuan untuk Kaum Du'afa dan Mu'alaf


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 15 Maret 2013 14:55
Jaksa Sarankan Ketua DPRD Bengkalis Lepas Jabatan Ketua KONI

Posisi Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah sebagai Ketua KONI daerah tersebut dianggap bertentangan dengan aturan, karena itu jaksa menyarankan untuk mundur.

Riauterkini-BENGKALIS- Kepemimpinan Jamal Abdillah sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis terus menuai kontroversi. Aparat penegak hukum di Bengkalis mengingatkan, agar kepemimpinan Jamal Abdillah di tubuh organisasi dunia olahraga tersebut, harus ditinjau ulang.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Mukhlis, saat berbincang-bincang dengan riauterkinicom di kantornya, Jum’at (15/3/13). Menurutnya, bahwa secara pendapat hukum saat ini Jamal Abdillah adalah Ketua DPRD Bengkalis atau pejabat publik dan strategis. Oleh karena itu, jabatan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bengkalis sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Kita sudah mengirimkan surat resmi kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Bengkalis dan kepada Gubernur Riau, terkait rangkap jabatan yang bersangkutan (Jamal Abdillah, red) ini. Surat tersebut mengingatkan dan sebagai pendapat hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya disampaikan Mukhlis “karena sudah terlanjur sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini peringatan, karena kita sebagai aparat penegak hukum, ini sebagai langkah pencegahan,” katanya lagi.

Namun, sambung pria berdarah Minang ini, apabila pertimbangan hukum atau langkah preventif tersebut tidak diindahkan. Resikonya adalah APBD yang sudah disiapkan dan digelontorkan untuk seluruh kegiatan KONI, tidak dibenarkan dicairkan.

“Ya, resikonya itu. Tetap juga dicairkan anggaran yang sudah disiapkan melalui APBD jelas berdampak pada hukum. Karena bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya.

“Pejabat negara harus patuh dan taat pada hukum. Kalau pejabat negaranya saja tidak patuh, bagaimana dengan masyarakatnya. Karena pejabat negara harus menjadi panutan,” tandasnya.

Larangan itu sendiri didasari pada Undang-Undang (UU) Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dengan tegas melarang perangkapan jabatan pada kepengurusan KONI dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Surat itu ditujukan kepada gubernur serta bupati dan walikota di seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran yang bersifat segera itu, Mendagri mengancam pejabat struktural dan pejabat publik melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16/2007 berupa peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan dan kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.***(dik)



Berita Hukum lainnya..........
- Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau
- Dua Terdakwa Narkotika Divonis Mati Hakim PN Siak
- Dugaan Pungli Proyek, Seorang Kasi di Disdik Pelalawan Diperiksa Kejari
- Setahun Berlalu, Eksekusi Petinggi PT Adei Plantation Tak Kunjung Terlaksana
- Polisi Amankan Diduga Sabu 10 Kg di Siakkecil, Bengkalis
- Mencuri di Duri, Sopir Tertangkap di Bukit Kapur, Dumai
- Sidang TTD Bupati Bengkalis,
Saksi Sebut Perjanjian dengan Terdakwa Rp1 M Urus Dokumen

- Demi Kenyamanan, Satlantas Polres Bengkalis Lembur di Malam Weekend
- Diduga Berijazah Palsu, Kades Sitiang Terpilih Tetap Akan Dilantik
- Cipkon Jelang Natal dan Tahun Baru,
Kapolres Inhil Perintahkan Jajaran Razia Miras

- Bawa Sabu ke Rohul, Warga Sumut Ditangkap Polisi Tambusai
- Terdakwa Korupsi Dana Koperasi, Hakim Tolak Esepsi Mantan Anggota DPRD Kuansing
- Pimpil Apel Perdana, Kapolres Inhil yang Baru Ingatkan Personil Jauhi Narkoba
- Tim Harat Polres Inhil Tangkap Resedivis Pelaku Rampok
- Sidang Gugatan RAPP, Pemerintah Dianggap tak Terapkan Azas Umum yang Baik
- Cabuli Sejumlah Murid, Seorang Kakek di Duri Ditangkap Polisi
- Sengketa Lahan dengan NWR, Jaksa Sampaikan Tiga Tuntutan Kepada PT PSJ
- Kurangi Over Kapasitas, 25 Napi Lapas Bengkalis Dipindahkan ke Bangkinang
- Densus 88- Polda Riau Amankan 4 Teroris,
Seorang Diduga Pelaku Pembakar Mapolres Dhamasraya, Sumbar

- Lima Terdakwa Korupsi Lampu PJU Pekanbaru Diadili


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.82.79.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com