Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 April 2018 22:16
Hamili 2 Anak Dibawah Umur, Seorang Remaja Ditangkap Polisi

Kamis, 19 April 2018 21:45
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Lukman Edy-Hardianto Kasasi Kasus Pencalonan ke MA

Kamis, 19 April 2018 21:45
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Lukman Edy-Hardianto Kasasi Kasus Pencalonan ke MA

Kamis, 19 April 2018 21:39
Dugaan Pencemaran PT SUN, Dinas LH Kuansing Serahkan Hasil Labora ke Polisi

Kamis, 19 April 2018 21:27
Bawaslu Riau Hentikan Dugaan Pelanggaran Rudyanto dan Alfedri

Kamis, 19 April 2018 20:23
Dihadapan Warga Kandis, Hardianto Bicara Tentang Ketegasan dan Keberanian Pemimpin

Kamis, 19 April 2018 20:20
Warga Kecewa, Pasar Desa Terantang Manuk, Pelalawan tak Kunjung Difungsikan

Kamis, 19 April 2018 20:20
Warga Kecewa, Pasar Desa Terantang Manuk, Pelalawan tak Kunjung Difungsikan

Kamis, 19 April 2018 19:59
AHM Hadirkan Beragam Gaya Hidup Berkendara di IIMS 2018

Kamis, 19 April 2018 19:53
Wujud Kepedulian, PT PAA Taja Pengobatan Gratis Di Duri, Bengkalis

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Maret 2013 14:55
Jaksa Sarankan Ketua DPRD Bengkalis Lepas Jabatan Ketua KONI

Posisi Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah sebagai Ketua KONI daerah tersebut dianggap bertentangan dengan aturan, karena itu jaksa menyarankan untuk mundur.

Riauterkini-BENGKALIS- Kepemimpinan Jamal Abdillah sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis terus menuai kontroversi. Aparat penegak hukum di Bengkalis mengingatkan, agar kepemimpinan Jamal Abdillah di tubuh organisasi dunia olahraga tersebut, harus ditinjau ulang.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Mukhlis, saat berbincang-bincang dengan riauterkinicom di kantornya, Jum’at (15/3/13). Menurutnya, bahwa secara pendapat hukum saat ini Jamal Abdillah adalah Ketua DPRD Bengkalis atau pejabat publik dan strategis. Oleh karena itu, jabatan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bengkalis sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Kita sudah mengirimkan surat resmi kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Bengkalis dan kepada Gubernur Riau, terkait rangkap jabatan yang bersangkutan (Jamal Abdillah, red) ini. Surat tersebut mengingatkan dan sebagai pendapat hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya disampaikan Mukhlis “karena sudah terlanjur sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini peringatan, karena kita sebagai aparat penegak hukum, ini sebagai langkah pencegahan,” katanya lagi.

Namun, sambung pria berdarah Minang ini, apabila pertimbangan hukum atau langkah preventif tersebut tidak diindahkan. Resikonya adalah APBD yang sudah disiapkan dan digelontorkan untuk seluruh kegiatan KONI, tidak dibenarkan dicairkan.

“Ya, resikonya itu. Tetap juga dicairkan anggaran yang sudah disiapkan melalui APBD jelas berdampak pada hukum. Karena bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya.

“Pejabat negara harus patuh dan taat pada hukum. Kalau pejabat negaranya saja tidak patuh, bagaimana dengan masyarakatnya. Karena pejabat negara harus menjadi panutan,” tandasnya.

Larangan itu sendiri didasari pada Undang-Undang (UU) Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dengan tegas melarang perangkapan jabatan pada kepengurusan KONI dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Surat itu ditujukan kepada gubernur serta bupati dan walikota di seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran yang bersifat segera itu, Mendagri mengancam pejabat struktural dan pejabat publik melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16/2007 berupa peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan dan kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.***(dik)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Hamili 2 Anak Dibawah Umur, Seorang Remaja Ditangkap Polisi
- Polresta Pekanbaru Ciduk Dua Pengedar Ganja dan Sabu
- Nabrak Pembatas Halte, Satu Unit Brio di Pekanbaru Terjun Bebas ke Parit
- Pledoi Tak Siap,
Sidang Dugaan Tipikor Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Ditunda

- Sidak ke Gudang Penyimpanan, Polisi Belum Temukan Adanya Miras Oplosan di Pekanbaru
- 3 Masih Diburu, 3 Maling dan Penadah Pikc Up Ditangkap Polres Rohul
- Toko Roti "Cita Rasa" Telukkuantan Juga Didatangi BPK RI, Begini Hasilnya
- Dua Pelaku ‎Narkoba Lintas Kabupaten Diciduk Polisi Rohul di Dua TKP
- Pemilik Bengkel Akan Laporkan Pemalsuan Terkait SPJ Fiktif Bagian Perlengkapan Kuansing
- Dibandingkan Triwulan 2017,
2018 Ini Polda Riau Alami Peningkatan Pengungkapan Kasus Narkoba

- ‘Telan’ Dana Desa Rp386 Juta,
Mantan Pj. Kades Batang Duku Ditahan Kejari Bengkalis

- Satu Lagi Ditemukan SPJ Fiktif Pemkab Kuansing,
Pemilik Bengkel di Telukkuantan Ini Mengaku Pernah Didatangi Petugas BPK

- Minta Tertibkan Gepeng dan Anak Jalanan,
DPP LBH Equality The Law Layangkan Surat Kedua ke SatPol PP Kota Pekanbaru

- Pekan Depan, Tiga Tersangka Korupsi RTH Pemprov Riau Diadili
- Duet TNI-Polri di Pelalawan Amankan 3 Truk Angkut Miras dan Rokok Ilegal
- BNNP Riau Musnahkan 582,42 Gram Sabu
- Sampai Pertengahan April, Terjadi 47 Kasus Kebakaran di Pekanbaru
- Melalui Program JMS, Kejari Rohul Ajak Pelajar Perangi Bullying
- Kontraktor dan Konsultan Pembangunan Jembatan Enok Inhil Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor
- Polda Riau Tangkap 5 Kilogram Shabu Senilai Rp7,5 Miliar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.234.8
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com