Untitled Document
Jumat, 26 Safar 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 18 Desember 2014 20:55
BBM Bersubsidi Tepat Sasaran,
Pertamina Laksanakan Kartu Survei


Kamis, 18 Desember 2014 20:52
2015, Pertumbuhan Ekonomi Riau Diprdiksi Melambat

Kamis, 18 Desember 2014 20:52
Miliki Lahan di Cagar Biosfer,
Kompol Suparno Jalani Sidang Perdana di PN Siak


Kamis, 18 Desember 2014 20:19
Pemprov Riau Kukuhkan P3ER, Fokus Pengembangan Maritim dan Pangan

Kamis, 18 Desember 2014 19:47
Sambut Hari Ibu,
Ratusan Anak-anak Siak Ikuti Lomba Mewarnai


Kamis, 18 Desember 2014 19:16
Promo Akhir Tahun,
Nginap 3 Malam di Grand Central, Pekanbaru Hanya Bayar 2 Malam


Kamis, 18 Desember 2014 18:53
Kapal MV. Malaysia Ekspress 1 Nyaris Tenggelam di Perairan Rupat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Maret 2013 14:55
Jaksa Sarankan Ketua DPRD Bengkalis Lepas Jabatan Ketua KONI

Posisi Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah sebagai Ketua KONI daerah tersebut dianggap bertentangan dengan aturan, karena itu jaksa menyarankan untuk mundur.

Riauterkini-BENGKALIS- Kepemimpinan Jamal Abdillah sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis terus menuai kontroversi. Aparat penegak hukum di Bengkalis mengingatkan, agar kepemimpinan Jamal Abdillah di tubuh organisasi dunia olahraga tersebut, harus ditinjau ulang.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Mukhlis, saat berbincang-bincang dengan riauterkinicom di kantornya, Jum’at (15/3/13). Menurutnya, bahwa secara pendapat hukum saat ini Jamal Abdillah adalah Ketua DPRD Bengkalis atau pejabat publik dan strategis. Oleh karena itu, jabatan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bengkalis sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Kita sudah mengirimkan surat resmi kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Bengkalis dan kepada Gubernur Riau, terkait rangkap jabatan yang bersangkutan (Jamal Abdillah, red) ini. Surat tersebut mengingatkan dan sebagai pendapat hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya disampaikan Mukhlis “karena sudah terlanjur sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini peringatan, karena kita sebagai aparat penegak hukum, ini sebagai langkah pencegahan,” katanya lagi.

Namun, sambung pria berdarah Minang ini, apabila pertimbangan hukum atau langkah preventif tersebut tidak diindahkan. Resikonya adalah APBD yang sudah disiapkan dan digelontorkan untuk seluruh kegiatan KONI, tidak dibenarkan dicairkan.

“Ya, resikonya itu. Tetap juga dicairkan anggaran yang sudah disiapkan melalui APBD jelas berdampak pada hukum. Karena bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya.

“Pejabat negara harus patuh dan taat pada hukum. Kalau pejabat negaranya saja tidak patuh, bagaimana dengan masyarakatnya. Karena pejabat negara harus menjadi panutan,” tandasnya.

Larangan itu sendiri didasari pada Undang-Undang (UU) Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dengan tegas melarang perangkapan jabatan pada kepengurusan KONI dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Surat itu ditujukan kepada gubernur serta bupati dan walikota di seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran yang bersifat segera itu, Mendagri mengancam pejabat struktural dan pejabat publik melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16/2007 berupa peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan dan kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
ferizal
pak kajari terlalu munafik,banyak kasus-kasus yang harus dikembangkan ??? pak masalah Jamkesmasda tolong dikembangkan jangan bpk tutp mata tutup telinga ?????

ferizal
pak kajari terlalu munafik,banyak kasus-kasus yang harus dikembangkan ??? pak masalah Jamkesmasda tolong dikembangkan jangan bpk tutp mata tutup telinga ?????

budak ujung pulau bengkalis
apelah kesah mike ni. mslh tu aje pun nak beteking. sdhlah,,,,,biokan ie mengalir je dulu.

badul
ketuo DPRD Bengkalis tu macam oang tak besekolah. betindak dulu, baru undang2 dibaco. tebalek. bedo dgn oang yang besekolah, undang2 dulu yang di baco. lepas tu baru betindak.

obeng
pak KAJARI jika bapak memg maw mnegakkn hukum dgn adil...jgn pilih" pak......bnyak para pejabat yg memgang jabatan rangkap "double" jdi jgn yg tak nyeeeeeetooooor ke bapak aj yg bpak surati....yg lain juga pak....

wan tajul
setuju sekali tu pak jaksa muchklis anda bener sbg aparat penegak hukum hanya pjbt nya saja yg ndak tahu dgn aturan dn UU No 3 ttg SKN suruh baca tu ama yg blon ngerti ....

Jamal abdulah
Pak Kajari Mukhlis tolong, Sekda Siak juga yaa di periksa...Sekda Siak skrg ketua KONI Siak....dana nya udah di cairkan,melanggar hukum itu..jgn gwa ajj yg kena...thanks

Atlet Bengkalis
Kalau ketua dewan Bengkalis Tak boleh jadi ketua KONI , mengapa pak jaksa Tak larang juga Wabub meranti yg juga menjabat ketua KONI , meranti kan di bawah jaksa Bengkalis , jangan tebang pilih dalam hukum pak..sama rata kan..

Jamal Abdillah
Pak Mukhlis, jangan ada dusta diantara kita ya. Saya no problem untuk mundur dari Ketua Koni Bengkalis. Geleng lah jabatan Koni tu. Tetapi Pak Mukhlis juga berani mengatakan bahwa Pak Herliyan Saleh juga mesti mundur dari Jabatan Ketua Umum Persatuan

Jamal Abdillah
Pak Mukhlis, jangan ada dusta diantara kita ya. Saya no problem untuk mundur dari Ketua Koni Bengkalis. Geleng lah jabatan Koni tu. Tetapi Pak Mukhlis juga berani mengatakan bahwa Pak Herliyan Saleh juga mesti mundur dari Jabatan Ketua Umum Persatuan

Jamal Abdillah
Pak Mukhlis, jangan ada dusta diantara kita ya. Saya no problem untuk mundur dari Ketua Koni Bengkalis. Geleng lah jabatan Koni tu. Tetapi Pak Mukhlis juga berani mengatakan bahwa Pak Herliyan Saleh juga mesti mundur dari Jabatan Ketua Umum Persatuan

oneng
Cai piti yo..

tekapor
haaaiiiii.. apelah nak jadi...Musorkablub lagi ageknye?


Berita Hukum lainnya..........
- Miliki Lahan di Cagar Biosfer,
Kompol Suparno Jalani Sidang Perdana di PN Siak

- Telusuri Harta Gubri Nonaktif Annas, KPK Belum Terapkan TPPU
- Tukar Guling Tak Kunjung Tuntas,
14 Kamar Tahanan Lapas Bengkalis Tak Difungsikan

- Kasus Pembunuhan Bayi Jeanette Gracia,
Terdakwa Mengaku Sakit, Sidang Ditunda Hingga Pekan Depan

- Minta Kedepankan Rasa Keadilan, BEM se Riau akan Kawal Kasus Pungkat
- Usai Sidang Vonis Kasus Pungkat,
Wakil Ketua PN Tembilahan 'Mengamuk' kepada Panitera

- Pengedar Ekstasi Ditangkap di Jondul, Pekanbaru


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.191.14
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com