Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Januari 2017 19:47
Awali 2017, Agung Toyota Luncurkan Kijang Innova New Venturer di Pekanbaru

Kamis, 19 Januari 2017 19:38
Ini Keterangan Polres Inhil Penyebab Kebakaran SPPB PT Era Mandiri di Desa Sungai Perak

Kamis, 19 Januari 2017 19:15
Jalan Tambal Sulam di Siak Rusak Lagi, Dinas PU Riau Surati PT Hasrat Tata Jaya

Kamis, 19 Januari 2017 19:00
Sambut Imlek, CS Mall Gelar Briliant Spring Mid Nite Sale

Kamis, 19 Januari 2017 18:59
Diduga Disambar Petir, Seorang Warga Sapat Hilang Jatuh ke Sungai

Kamis, 19 Januari 2017 18:55
PLN Akan Pasang Jaringan Baru di Tiga Desa Terisolir di Rohul

Kamis, 19 Januari 2017 18:49
Korupsi Pemeliharaan Rutin Mobdin,
Hakim Vonis Sekretaris dan Tiga Staf DKPP Rohil 3 dan 1,5 Tahun Penjara


Kamis, 19 Januari 2017 18:27
Polemik Wagubri, Gubri Tantang Anggota DPRD Riau Bertemu Dirinya Langsung

Kamis, 19 Januari 2017 18:23
Belum Diresmikan, Gedung Baru PN Pasirpangaraian Sudah Difungsikan

Kamis, 19 Januari 2017 18:12
Mulai 16 Januari-31 Mei 2017,
Pemkab Rohul Tetapkan Status Darurat Bencana Asap Karlahut




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Maret 2013 19:02
Disosnakertrans Rohul akan Turunkan Tim,
PT Torganda dan PT PSA diduga Kuasai 1.329 Hektar HPL Transmigrasi


Hak Pengelolaan Lahan atau HPL eks transmigrasi sebuah desa di Rohul seluas 1.329 hektar dikuasi PT Torganda dan PT PSA. Disnakertran akan turun melakukan pengecekan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- PT Torganda dan PT PSA Kabupaten Rokan Hulu diduga telah menguasai 1.329 hektar lahan sisa Hak Pengelolahan Lahan (HPL) transmigrasi di SKPD DK4 Desa Sukamaju Kecamatan Tambusai selama 12 tahun terakhir.

Informasi sejumlah masyarakat, ribuan hektar lahan HPL transmigrasi yang telah dikuasai dua perusahaan besar di Tambusai itu kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit perusahaan.

Seluas 1.329 hektar HPL transmigrasi yang telah dikuasai meliputi 979 hektar telah dikuasai pihak Panca Surya Agrindo (PSA), sedangkan sisanya 350 hektar telah dikuasai PT Torganda.

Penguasaan ribuan hektar HPL transmigrasi di SKPA DK4 juga telah dilaporkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrnas) Rohul beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, dikonfirmasi melalui Kabid Transmigrasi dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jamaluddin mengaku akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan LSM dengan menurunkanntim yang telah terbentuk ke lapangan dalam waktu dekat.

Jamaluddin himbau, bagi masyarakat yang dirugikan, bisa melapor ke jalur hukum, sebab HPL digunakan untuk kepentingan perkembangan kawasan transmigrasi lokal dan umum, bukan lahan perkebunan.

”Kita sudah berkonsultasi dengan Kementrian Transmigrasi, dan sisa lahan itu tidak boleh diambil atau dikuasai serta dialih fungsikan ke pihak mana pun, Kita akan cek, apakah kedua perusahaan telah memiliki izin untuk menguasai dan memanfaatkan HPL transmigrasi tersebut,” kata Jamaluddin, Kamis (14/3/13).

Disosnakertrans Rohul juga akan menata ulang seluruh HPL transmigrasi di Rohul dimana ada 54 Unit Pemukiman Tranmigrasi (UPT) dan 5 Satuan Pemukiman (SP) yang belum menjadi eks transmigrasi seperti di SP3 dan SP4 (Trans PIR) Kecamatan Kepenuhan.

Begitu pun, Disosnakertrans Rohul akan menata seluruh tanah R (restran.red) transmigrasi yang biasa digunakan untuk fasilitas umum. Belakangan dinas mendengar ada sejumlah oknum kepala desa telah menjual tanah R.

“Jika sudah dijual, si penjual harus bertanggung jawab. Baik HPL atau tanah R transmigrasi tidak boleh diperjual belikan, lahan ini hanya digunakan untuk kepentingan umum seperti perluasan daerah transmigrasi, kebun desa, dan kepentingan umum lainnya,” ungkapnya.

Jamaluddin berjanji ikut turun ke daerah transmigrasi, guna mendata sekaligus pemetaan lahan sisa HPL dan tanah R transmigrasi yang ada di Rohul.***(zal)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
ORI-Hijau Riau
PT Tor Ganda & PT PSA melibas 1300 an hektar kecillah itu bos...dan yakinlah masalah itu hanya akan jadi ATM Pejabat koruptor kelas teri saja, sedangkan 28.000 hektar hutan lindung mahato di luluh lantak kan mereka (torganda & PSA )tak ada penegak hu


Berita Hukum lainnya..........
- Diduga Disambar Petir, Seorang Warga Sapat Hilang Jatuh ke Sungai
- Korupsi Pemeliharaan Rutin Mobdin,
Hakim Vonis Sekretaris dan Tiga Staf DKPP Rohil 3 dan 1,5 Tahun Penjara

- Korupsi Pelabuhan Dorak, Meranti,
Empat Terdakwa Dituntut 3,5 Tahun dan 4,5 Tahun Penjara

- Wakapolres Inhil Raih Gelar Doktor Hukum dari Unis Bandung
- Tuntutan Mantan Bupati Bengkalis dan Tiga Terdakwa Korupsi Saham PT BLJ Ditunda
- Polsek Kateman, Inhil Amankan Dua Pelaku Narkotika
- Pelayanan ANS Pemko Pekanbaru Diawasi Tim Saber Pungli


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.145.219.80
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com