Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 25 Mei 2016 23:44
19 Anggota Brimob Polda Riau Keracunan

Rabu, 25 Mei 2016 22:56
Sebuah Warung di Kualu, Kampar Habis Terbakar

Rabu, 25 Mei 2016 21:45
Usai Dilantik, Presiden Jokowi Tanya Andi Rachman Wakilnya dari Partai Apa

Rabu, 25 Mei 2016 21:40
Pelatihan RTMPE Pemkab Kampar,
Peserta dari Malaysia Mengaku Dapat Manfaat Banyak


Rabu, 25 Mei 2016 20:23
BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU dengan Kejari Dumai

Rabu, 25 Mei 2016 20:17
Komnas HAM RI Serahkan Rekomendasi Hasil Pemantauan Konsesi Dumai

Rabu, 25 Mei 2016 20:12
Pembangunan Infrastruktur dan Parawisata Jadi Program Utama Gubri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Maret 2013 19:02
Disosnakertrans Rohul akan Turunkan Tim,
PT Torganda dan PT PSA diduga Kuasai 1.329 Hektar HPL Transmigrasi


Hak Pengelolaan Lahan atau HPL eks transmigrasi sebuah desa di Rohul seluas 1.329 hektar dikuasi PT Torganda dan PT PSA. Disnakertran akan turun melakukan pengecekan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- PT Torganda dan PT PSA Kabupaten Rokan Hulu diduga telah menguasai 1.329 hektar lahan sisa Hak Pengelolahan Lahan (HPL) transmigrasi di SKPD DK4 Desa Sukamaju Kecamatan Tambusai selama 12 tahun terakhir.

Informasi sejumlah masyarakat, ribuan hektar lahan HPL transmigrasi yang telah dikuasai dua perusahaan besar di Tambusai itu kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit perusahaan.

Seluas 1.329 hektar HPL transmigrasi yang telah dikuasai meliputi 979 hektar telah dikuasai pihak Panca Surya Agrindo (PSA), sedangkan sisanya 350 hektar telah dikuasai PT Torganda.

Penguasaan ribuan hektar HPL transmigrasi di SKPA DK4 juga telah dilaporkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrnas) Rohul beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armien, dikonfirmasi melalui Kabid Transmigrasi dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jamaluddin mengaku akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan LSM dengan menurunkanntim yang telah terbentuk ke lapangan dalam waktu dekat.

Jamaluddin himbau, bagi masyarakat yang dirugikan, bisa melapor ke jalur hukum, sebab HPL digunakan untuk kepentingan perkembangan kawasan transmigrasi lokal dan umum, bukan lahan perkebunan.

”Kita sudah berkonsultasi dengan Kementrian Transmigrasi, dan sisa lahan itu tidak boleh diambil atau dikuasai serta dialih fungsikan ke pihak mana pun, Kita akan cek, apakah kedua perusahaan telah memiliki izin untuk menguasai dan memanfaatkan HPL transmigrasi tersebut,” kata Jamaluddin, Kamis (14/3/13).

Disosnakertrans Rohul juga akan menata ulang seluruh HPL transmigrasi di Rohul dimana ada 54 Unit Pemukiman Tranmigrasi (UPT) dan 5 Satuan Pemukiman (SP) yang belum menjadi eks transmigrasi seperti di SP3 dan SP4 (Trans PIR) Kecamatan Kepenuhan.

Begitu pun, Disosnakertrans Rohul akan menata seluruh tanah R (restran.red) transmigrasi yang biasa digunakan untuk fasilitas umum. Belakangan dinas mendengar ada sejumlah oknum kepala desa telah menjual tanah R.

“Jika sudah dijual, si penjual harus bertanggung jawab. Baik HPL atau tanah R transmigrasi tidak boleh diperjual belikan, lahan ini hanya digunakan untuk kepentingan umum seperti perluasan daerah transmigrasi, kebun desa, dan kepentingan umum lainnya,” ungkapnya.

Jamaluddin berjanji ikut turun ke daerah transmigrasi, guna mendata sekaligus pemetaan lahan sisa HPL dan tanah R transmigrasi yang ada di Rohul.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
ORI-Hijau Riau
PT Tor Ganda & PT PSA melibas 1300 an hektar kecillah itu bos...dan yakinlah masalah itu hanya akan jadi ATM Pejabat koruptor kelas teri saja, sedangkan 28.000 hektar hutan lindung mahato di luluh lantak kan mereka (torganda & PSA )tak ada penegak hu


Berita Hukum lainnya..........
- 19 Anggota Brimob Polda Riau Keracunan
- Sebuah Warung di Kualu, Kampar Habis Terbakar
- Pelaku Curanmor Berhasil Dibekuk Polsek Bangko, Rohil
- Puluhan Sepeda Motor Terjaring Operasi Patuh di Rohil
- Korupsi Pengadaan Lahan Bhakti Praja,
Mantan Bupati Pelalawan T Azmun Jaafar Dituntut 4,5 Tahun Penjara

- Sudah Lengkap,
Berkas Perkara Pembunuhan Yefiano Nduru Dilimpahkan ke Kejari Pasirpangaraian

- Rumah Kadisdikpora Rohul Kemalingan, Sejumlah Perhiasan Emas dan 3 Arloji Raib


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.80.231.170
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com