Untitled Document
Senin, 6 Zulqaidah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 1 September 2014 20:23
Dandim 0313 KPR Buka Karya Bhakti di Bangunpurba, Rohul

Senin, 1 September 2014 20:12
Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Pekanbaru,
Tiga Mantan Pejabat BNI 46 Dituntut 16 Tahun Penjara


Senin, 1 September 2014 20:05
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Pusat Perdagangan Panipahan Rohil

Senin, 1 September 2014 20:01
FPPIU Dinilai Tak Akomodir Semua Elemen Masyarakat Inhil Utara

Senin, 1 September 2014 19:59
Permintaan Elpiji 12 Kg di Dumai Meningkat

Senin, 1 September 2014 19:51
Bank Riau Kepri Pasirpangaraian Serahkan Hadiah Sinar Tebar Milyar 2014

Senin, 1 September 2014 19:49
Zulfan Hamid : Peserta P4S perlu "Duit"



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Pebruari 2013 15:03
6 Tv Kabel Diusut Polresta Pekanbaru,
3 Sudah Kantongi RK dari KPID Riau


KPID Riau menyatakan tidak semua dari 6 Tv kabel yang diusut Polresta Pekanbaru ilegal. Tiga di antaranya sudah kantongi rekomendasi kelayakan atau RK.

Riauterkini-PEKANBARU- Dari Enam Tv Kabel (Harapan Multimedia Vision, Asia Vision, Satelit Vision, Mekar Vision, Panam Vision, Angkasa Vision) yang ditahan pihak Polresta Pekanbaru beberapa hari yang lalu, Tiga di antaranya belum memiliki Rekomendasi Kelayakan (RK) penyiaran dari KPID Riau.

“Dari enam itu, ada tiga yang belum memiliki RKnya yakni Tv Mekar Vision, Satelit Vision dan Angkasa Vision. Sementara yang tiganya lagi sudah ada RK dan menunggu Izin Penggunaan Penyiaran (IPP),” kata Alnofrizal, Koordinator Bidang Perizinan KPID Riau kepada riauterkinicom di Gedung DPRD Riau, Jum'at (22/02/13).

Kemudian, dari tiga Tv Kabel yang belum memiliki RK tersebut, hanya dua yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang akan dilaksanakan KPID Riau, yakni Tv Satelit Vision dan Mekar Vision.

“EDP itukan salah satu bagian untuk mendapatkan RK dari KPID dan setelah EDP dilaksanakan maka kita akan kirim surat rekomendasi ke Kementriaan Komunikasi dan Informatika agar kedua Tv Kabel itu dikeluarkan IPPnya. EDP itu akan kita laksanakan pada hari Selesa besok,” terangnya.

Selain itu, Alnofrizal pun mengatakan, bagi semua Tv Kabel yang ada di Riau, jika belum memiliki IPP maka tidak boleh melakukan penyiaran, meskipun Tv Kabel tersebut sudah mendapatkan RK penyiaran dari KPID Riau.

“Wajar saja kalau mereka kemarin tu ditangkap pihak kepolisian. KPID hanya mempunyai kewenangan sebatas himbauan saja dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan kepada seluruh Tv Kabel yang ada,” tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Kapitalis
Artinya " Duit yg ngatur, negara off "........wkwkwkwkwk

mafia
hepeng atur negara on.


Berita Hukum lainnya..........
- Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Pekanbaru,
Tiga Mantan Pejabat BNI 46 Dituntut 16 Tahun Penjara

- Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Pusat Perdagangan Panipahan Rohil
- Kanit Binmas Irup di SMAN 2 Bagansinembah, Rohil
- Pengakuan Saksi di PN Tipikor Pekanbaru,
Stadion Mini Pelalawan Hanya Tuntas 80 Persen

- Polisi Dalami Dugaan ISIS Masuk ke Pekanbaru
- Rokok Tanpa Cukai Beredar di Duri
- Di Hadapan Istri dan di Bawah Qu'ran Gubri Bantah Cabuli Putri Soemardi Thaher


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.234.51.165
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com