Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 23 Nopember 2014 19:07
Kantor Pos Dumai Gelar Rapat Gabung Bahas Penyaluran Dana PSKS

Ahad, 23 Nopember 2014 19:03
Lagi, Pelaku Curanmor di Pekanbaru Babak Belur Dimassa

Ahad, 23 Nopember 2014 19:01
Terindikasi Korupsi, Tim Kejagung Periksa Kapal Pelindo Dumai

Ahad, 23 Nopember 2014 18:15
Bupati Bengkalis Hadiri Tabligh Akbar Remaja Masjid di Siakkecil

Ahad, 23 Nopember 2014 18:12
2014, Diskes Pelalawan Catat 14 Kasus Gizi Buruk

Ahad, 23 Nopember 2014 18:11
PMD Bacakan Al Fatihah untuk Kesembuhan Walikota Dumai

Ahad, 23 Nopember 2014 18:02
Polda Riau Bidik Kepala Daerah dan Perusahaan Perambah Hutan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Pebruari 2013 15:03
6 Tv Kabel Diusut Polresta Pekanbaru,
3 Sudah Kantongi RK dari KPID Riau


KPID Riau menyatakan tidak semua dari 6 Tv kabel yang diusut Polresta Pekanbaru ilegal. Tiga di antaranya sudah kantongi rekomendasi kelayakan atau RK.

Riauterkini-PEKANBARU- Dari Enam Tv Kabel (Harapan Multimedia Vision, Asia Vision, Satelit Vision, Mekar Vision, Panam Vision, Angkasa Vision) yang ditahan pihak Polresta Pekanbaru beberapa hari yang lalu, Tiga di antaranya belum memiliki Rekomendasi Kelayakan (RK) penyiaran dari KPID Riau.

“Dari enam itu, ada tiga yang belum memiliki RKnya yakni Tv Mekar Vision, Satelit Vision dan Angkasa Vision. Sementara yang tiganya lagi sudah ada RK dan menunggu Izin Penggunaan Penyiaran (IPP),” kata Alnofrizal, Koordinator Bidang Perizinan KPID Riau kepada riauterkinicom di Gedung DPRD Riau, Jum'at (22/02/13).

Kemudian, dari tiga Tv Kabel yang belum memiliki RK tersebut, hanya dua yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang akan dilaksanakan KPID Riau, yakni Tv Satelit Vision dan Mekar Vision.

“EDP itukan salah satu bagian untuk mendapatkan RK dari KPID dan setelah EDP dilaksanakan maka kita akan kirim surat rekomendasi ke Kementriaan Komunikasi dan Informatika agar kedua Tv Kabel itu dikeluarkan IPPnya. EDP itu akan kita laksanakan pada hari Selesa besok,” terangnya.

Selain itu, Alnofrizal pun mengatakan, bagi semua Tv Kabel yang ada di Riau, jika belum memiliki IPP maka tidak boleh melakukan penyiaran, meskipun Tv Kabel tersebut sudah mendapatkan RK penyiaran dari KPID Riau.

“Wajar saja kalau mereka kemarin tu ditangkap pihak kepolisian. KPID hanya mempunyai kewenangan sebatas himbauan saja dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan kepada seluruh Tv Kabel yang ada,” tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Kapitalis
Artinya " Duit yg ngatur, negara off "........wkwkwkwkwk

mafia
hepeng atur negara on.


Berita Hukum lainnya..........
- Lagi, Pelaku Curanmor di Pekanbaru Babak Belur Dimassa
- Terindikasi Korupsi, Tim Kejagung Periksa Kapal Pelindo Dumai
- Polda Riau Bidik Kepala Daerah dan Perusahaan Perambah Hutan
- Gugatan Pra Peradilan Nur Asmi Dikabulkan, Polda Riau Banding
- Warga Bagansiapiapi Tewas tak Wajar di Panipahan
- Kalah di Praperadilan,
Polda Riau Harus Batalkan SP3 Kasus Penganiayaan Istri Bupati Kampar

- Gugatan Pembongkaran Pasar Tanah Merah,
Hakim Haruskan Bupati dan Pemkab Kampar Bayar Rp19 Miliar



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.20.250
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com