Untitled Document
Rabu, 13 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 4 Maret 2015 21:09
Kebakaran Hebat Landa SMPN 2 Tembilahan, Inhil

Rabu, 4 Maret 2015 20:54
Cocokkan DNA, Kuburan Mayat yang Dibakar di Rumbai Akan Dibongkar

Rabu, 4 Maret 2015 20:48
Pilkada Rohul 2015,
DPC PPP Tetapkan Sudirman sebagai Balon Bupati/Wabup


Rabu, 4 Maret 2015 20:43
PAN Segera Tinjau SK Herliyan Saleh Maju Pilkada Bengkalis

Rabu, 4 Maret 2015 20:02
Noer Azisi, Peringkat II DCR 2015 dari Kuansing,
Saya Ingin Jadi Guru yang Keren


Rabu, 4 Maret 2015 19:45
Peningkatan Kasus Amoral Jadi Perhatian Forkominda Inhu

Rabu, 4 Maret 2015 19:38
Hingga Pertengahan Tahun, Disperindag Pastikan Pasokan Beras di Pekanbaru Aman



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Pebruari 2013 15:03
6 Tv Kabel Diusut Polresta Pekanbaru,
3 Sudah Kantongi RK dari KPID Riau


KPID Riau menyatakan tidak semua dari 6 Tv kabel yang diusut Polresta Pekanbaru ilegal. Tiga di antaranya sudah kantongi rekomendasi kelayakan atau RK.

Riauterkini-PEKANBARU- Dari Enam Tv Kabel (Harapan Multimedia Vision, Asia Vision, Satelit Vision, Mekar Vision, Panam Vision, Angkasa Vision) yang ditahan pihak Polresta Pekanbaru beberapa hari yang lalu, Tiga di antaranya belum memiliki Rekomendasi Kelayakan (RK) penyiaran dari KPID Riau.

“Dari enam itu, ada tiga yang belum memiliki RKnya yakni Tv Mekar Vision, Satelit Vision dan Angkasa Vision. Sementara yang tiganya lagi sudah ada RK dan menunggu Izin Penggunaan Penyiaran (IPP),” kata Alnofrizal, Koordinator Bidang Perizinan KPID Riau kepada riauterkinicom di Gedung DPRD Riau, Jum'at (22/02/13).

Kemudian, dari tiga Tv Kabel yang belum memiliki RK tersebut, hanya dua yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang akan dilaksanakan KPID Riau, yakni Tv Satelit Vision dan Mekar Vision.

“EDP itukan salah satu bagian untuk mendapatkan RK dari KPID dan setelah EDP dilaksanakan maka kita akan kirim surat rekomendasi ke Kementriaan Komunikasi dan Informatika agar kedua Tv Kabel itu dikeluarkan IPPnya. EDP itu akan kita laksanakan pada hari Selesa besok,” terangnya.

Selain itu, Alnofrizal pun mengatakan, bagi semua Tv Kabel yang ada di Riau, jika belum memiliki IPP maka tidak boleh melakukan penyiaran, meskipun Tv Kabel tersebut sudah mendapatkan RK penyiaran dari KPID Riau.

“Wajar saja kalau mereka kemarin tu ditangkap pihak kepolisian. KPID hanya mempunyai kewenangan sebatas himbauan saja dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan kepada seluruh Tv Kabel yang ada,” tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Kapitalis
Artinya " Duit yg ngatur, negara off "........wkwkwkwkwk

mafia
hepeng atur negara on.


Berita Hukum lainnya..........
- Kebakaran Hebat Landa SMPN 2 Tembilahan, Inhil
- Cocokkan DNA, Kuburan Mayat yang Dibakar di Rumbai Akan Dibongkar
- BPKP Serahkan Permasalahan ke Pemprov,
Direksi PT SPR Belum Izinkan Serahkan Laporan Keuangan

- Kredibilitas Atep Sopandi Dipertanyakan,
Kuasa Hukum Warga Kepenuhan Akan Melapor ke KY dan Propam

- Ciri-ciri Pelaku Pembunuhan di RM Khas Karo Pekanbaru Diketahui
- Rekaman CCTV Turut Ditampilkan Saat Sidang Annas Maamun
- Menang Sidang Praperadilan,
Polda Riau Nilai Majelis Hakim Sudah Profesional



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.105.24
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com