Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 11 Pebruari 2016 19:38
Curigai Proyek MY Bermuatan Pidana,
DPRD Bengkalis "Ancam" Seret ke Ranah Hukum


Kamis, 11 Pebruari 2016 19:25
Sebelum Adanya Intruksi Presiden
RAPP Mengaku Sudah Bangun Embung dan 'Canal Blocing'


Kamis, 11 Pebruari 2016 19:20
Ngaku Dinas di Kejati Riau,
Pegawai Gadungan Tipu Pemilik 20 Panti di Pekanbaru


Kamis, 11 Pebruari 2016 19:10
Diwarnai Listrik Mati, Agusrianto Resmi Dilantik Jadi Sekda Inhu

Kamis, 11 Pebruari 2016 18:26
Mucikari Prostitusi Online Dituntut Jaksa Setahun Penjara

Kamis, 11 Pebruari 2016 18:20
Plt Sekda Riau Lakukan Kerjasama Pencegahan Korupsi dengan KPK

Kamis, 11 Pebruari 2016 17:45
Gelar Hearing, Komisi E Desak Pemprov Riau Gesa Pembangunan Embarkasi Antara



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Pebruari 2013 15:03
6 Tv Kabel Diusut Polresta Pekanbaru,
3 Sudah Kantongi RK dari KPID Riau


KPID Riau menyatakan tidak semua dari 6 Tv kabel yang diusut Polresta Pekanbaru ilegal. Tiga di antaranya sudah kantongi rekomendasi kelayakan atau RK.

Riauterkini-PEKANBARU- Dari Enam Tv Kabel (Harapan Multimedia Vision, Asia Vision, Satelit Vision, Mekar Vision, Panam Vision, Angkasa Vision) yang ditahan pihak Polresta Pekanbaru beberapa hari yang lalu, Tiga di antaranya belum memiliki Rekomendasi Kelayakan (RK) penyiaran dari KPID Riau.

“Dari enam itu, ada tiga yang belum memiliki RKnya yakni Tv Mekar Vision, Satelit Vision dan Angkasa Vision. Sementara yang tiganya lagi sudah ada RK dan menunggu Izin Penggunaan Penyiaran (IPP),” kata Alnofrizal, Koordinator Bidang Perizinan KPID Riau kepada riauterkinicom di Gedung DPRD Riau, Jum'at (22/02/13).

Kemudian, dari tiga Tv Kabel yang belum memiliki RK tersebut, hanya dua yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang akan dilaksanakan KPID Riau, yakni Tv Satelit Vision dan Mekar Vision.

“EDP itukan salah satu bagian untuk mendapatkan RK dari KPID dan setelah EDP dilaksanakan maka kita akan kirim surat rekomendasi ke Kementriaan Komunikasi dan Informatika agar kedua Tv Kabel itu dikeluarkan IPPnya. EDP itu akan kita laksanakan pada hari Selesa besok,” terangnya.

Selain itu, Alnofrizal pun mengatakan, bagi semua Tv Kabel yang ada di Riau, jika belum memiliki IPP maka tidak boleh melakukan penyiaran, meskipun Tv Kabel tersebut sudah mendapatkan RK penyiaran dari KPID Riau.

“Wajar saja kalau mereka kemarin tu ditangkap pihak kepolisian. KPID hanya mempunyai kewenangan sebatas himbauan saja dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan kepada seluruh Tv Kabel yang ada,” tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Kapitalis
Artinya " Duit yg ngatur, negara off "........wkwkwkwkwk

mafia
hepeng atur negara on.


Berita Hukum lainnya..........
- Ngaku Dinas di Kejati Riau,
Pegawai Gadungan Tipu Pemilik 20 Panti di Pekanbaru

- Mucikari Prostitusi Online Dituntut Jaksa Setahun Penjara
- Lapor BPK, AIMK Dukung Upaya Wabup Zulkifli Ungkap Penyalahgunaan APBD
- Plt Sekda Penuhi Undangan, KPK Bakal Beri Pendampingan Riau Susun Anggaran
- Divonis Hanya 8 Tahun, Mantan Ketua DPRD Bengkalis Tetap tak Terima
- Tolak Melayani, Seorang IRT di Pekanbaru Dianiaya dan Diusir Suami Sendiri
- Ini Laporan Wabup Kuansing ke BPK yang Buat Bupati Meradang


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.78.17
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com