Untitled Document
Kamis, 28 Zulhijjah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 23 Oktober 2014 10:51
Istri dan Anak-anak Urus Izin Jenguk Gubri Nonaktif di Rutan Guntur

Kamis, 23 Oktober 2014 10:48
439 Pelamar CPNS Pemko Pekanbaru tak Daftar Ulang

Kamis, 23 Oktober 2014 09:55
KPK Periksa Mantan Kadishut dan Tiga Petinggi PT Duta Palma di SPN

Kamis, 23 Oktober 2014 04:26
Diduga Mabuk,
Warga Rumbai Jaya, Inhil Tewas dalam Lakalantas Tunggal


Rabu, 22 Oktober 2014 22:12
Porprov VIII Riau,
Taekwondo Sumbangkan Emas Terbanyak untuk Pekanbaru


Rabu, 22 Oktober 2014 21:46
Porprov VIII Riau,
Tim Dayung Kuansing Jawara


Rabu, 22 Oktober 2014 21:39
Porprov VIII Riau,
Sepak Takraw dan Atletik Sumbang Dua Emas untuk Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Pebruari 2013 15:03
6 Tv Kabel Diusut Polresta Pekanbaru,
3 Sudah Kantongi RK dari KPID Riau


KPID Riau menyatakan tidak semua dari 6 Tv kabel yang diusut Polresta Pekanbaru ilegal. Tiga di antaranya sudah kantongi rekomendasi kelayakan atau RK.

Riauterkini-PEKANBARU- Dari Enam Tv Kabel (Harapan Multimedia Vision, Asia Vision, Satelit Vision, Mekar Vision, Panam Vision, Angkasa Vision) yang ditahan pihak Polresta Pekanbaru beberapa hari yang lalu, Tiga di antaranya belum memiliki Rekomendasi Kelayakan (RK) penyiaran dari KPID Riau.

“Dari enam itu, ada tiga yang belum memiliki RKnya yakni Tv Mekar Vision, Satelit Vision dan Angkasa Vision. Sementara yang tiganya lagi sudah ada RK dan menunggu Izin Penggunaan Penyiaran (IPP),” kata Alnofrizal, Koordinator Bidang Perizinan KPID Riau kepada riauterkinicom di Gedung DPRD Riau, Jum'at (22/02/13).

Kemudian, dari tiga Tv Kabel yang belum memiliki RK tersebut, hanya dua yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang akan dilaksanakan KPID Riau, yakni Tv Satelit Vision dan Mekar Vision.

“EDP itukan salah satu bagian untuk mendapatkan RK dari KPID dan setelah EDP dilaksanakan maka kita akan kirim surat rekomendasi ke Kementriaan Komunikasi dan Informatika agar kedua Tv Kabel itu dikeluarkan IPPnya. EDP itu akan kita laksanakan pada hari Selesa besok,” terangnya.

Selain itu, Alnofrizal pun mengatakan, bagi semua Tv Kabel yang ada di Riau, jika belum memiliki IPP maka tidak boleh melakukan penyiaran, meskipun Tv Kabel tersebut sudah mendapatkan RK penyiaran dari KPID Riau.

“Wajar saja kalau mereka kemarin tu ditangkap pihak kepolisian. KPID hanya mempunyai kewenangan sebatas himbauan saja dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan kepada seluruh Tv Kabel yang ada,” tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Kapitalis
Artinya " Duit yg ngatur, negara off "........wkwkwkwkwk

mafia
hepeng atur negara on.


Berita Hukum lainnya..........
- Istri dan Anak-anak Urus Izin Jenguk Gubri Nonaktif di Rutan Guntur
- KPK Periksa Mantan Kadishut dan Tiga Petinggi PT Duta Palma di SPN
- Diduga Mabuk,
Warga Rumbai Jaya, Inhil Tewas dalam Lakalantas Tunggal

- Dua Pejabat Tak Hadiri Pemeriksaan KPK,
Zulher: Saya Belum Terima Surat Pemanggilan

- Pedagang Ikan di Pekanbaru Jual Sabu-Sabu Rp300 Juta
- Penyertaan Modal PT. BLJ Group Rugikan Negara Rp200 Miliar
- Kasus Gubri Nonaktif Annas Maamun,
2 Pegawai PT Anugrah Kelola Artha Diperiksa Penyidik KPK



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.19.169.37
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com