Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juli 2017 22:40
Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Rabu, 26 Juli 2017 22:32
Bupati Buka Jambore Kader PKK 2017

Rabu, 26 Juli 2017 21:21
Program Lentera Solusi Atasi Kekurangan Listrik di Siak

Rabu, 26 Juli 2017 20:49
Imigrasi Dumai Sebut Penyelundupan Warga Asing Terus Meningkat

Rabu, 26 Juli 2017 20:40
Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017

Rabu, 26 Juli 2017 19:55
Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar

Rabu, 26 Juli 2017 19:54
Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi

Rabu, 26 Juli 2017 19:49
Peringatan HAN 2017,
Mahasiswa Riau dan Puskesmas Ajarkan Cara Sikat Gigi‎ ke Murid SD di Rohul


Rabu, 26 Juli 2017 19:45
Tersangka Kasus Penggelapan,
Pelantikan Syahrani Andrian sebagai Direktur BUMD di Dumai Dinilai Tak Etis


Rabu, 26 Juli 2017 19:36
Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 20 Pebruari 2013 15:29
Ada Kades di Bengkalis Dituding Selewengkan ADD 2012

Penggunaan alokasi dana desa atau ADD kerap bermasalah. Seperti di sebuah desa di Bengkalis. Kepala desanya dituding melakukan penyelewengan.

Riauterkini-BUKITBATU- Kepala Desa Apiapi, Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis dituding warganya menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2012 lalu mencapai ratusan juta rupiah.

Mulyadi, warga setempat menyebutkan, munculnya tudingan itu dipicu sejumlah kegiatan yang seharusnya sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) melalui ADD, ternyata tidak pernah direalisasikan. Akan tetapi, dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, ADD telah diserap 100 persen.

“Padahal dalam RKA itu tidak keseluruhan direalisasikan di lapangan. Tetapi kenapa anggaran senilai Rp 1 milyar dilaporkan atau sudah terlaksana 100 persen. Bukankah itu aneh,” cetusnya saat ditemui wartawan, Rabu (20/2/12).

Menurut Mulyadi lagi, kegiatan-kegiatan yang urung dilaksanakan, namun dilaporkan telah 100 persen sebagaimana tertuang dalam RKA 2012 lalu. Ia menyebutkan, rencana penyelenggaraan gotong royong senilai Rp 15 juta, pembangunan pos penjagaan di halaman Kantor Desa Parit Apiapi I tidak rampung dikerjakan menelan anggaran Rp 30 juta.

“Ada juga beberapa kegiatan lainnya, yang tidak pernah dilaksanakan menghabiskan anggaran Rp 500 juta,” katanya.

Ditambahkan Mulyadi, oleh karena itu sejumlah warga setempat berharap, agar pihak terkait yang mengawasi pemanfaatan dana ADD ini segera melakukan audit.

“Kepada pihak yang terkait kami berharap segera dilakukan audit. Tudingan ini tentu membuat resah masyarakat Desa Apiapi dan tentunya kepada pejabat aparatur desa tidak seenaknya menggunakan ADD tersebut,” harapnya.

Terpisah, Kepala Desa Apiapi Mismon, ketika berhasil dihubungi wartawan belum bersedia memberikan penjelasan, adanya tudingan penyelewengan ADD oleh dirinya ini.

“Maaf pak, saya sedang mengikuti rapat di kantor Camat Bukitbatu. Soal masalah itu (penyelewengan ADD, red) no comment dululah,” kata Mismon singkat.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
masyarakat juga
Maaf riauterkini, kalau tak salah saya mismon itu kades parit 1 api-api. Mohon diperbaiki ya...

Komite Aspirasi Masyarakat Indonesia (KAMI)
Kepada Bapak Kapolres Bengkalis dan Bapak KAJARI Bengkalis. Segera ditindaklanjuti informasi masyarakat tersebut diatas. Selaku penegak hukum Bapak mesti pro aktif menindaklanjuti informasi masyarakat. Jika keduluan pihak BPMD Kab.Bengkalis dan In

Komite Aspirasi Masyarakat Indonesia (KAMI)
Kepada Bapak Kapolres Bengkalis dan Bapak KAJARI Bengkalis. Segera ditindaklanjuti informasi masyarakat tersebut diatas. Selaku penegak hukum Bapak mesti pro aktif menindaklanjuti informasi masyarakat. Jika keduluan pihak BPMD Kab.Bengkalis dan In

Komite Aspirasi Masyarakat Indonesia (KAMI)
Kepada Bapak Kapolres Bengkalis dan Bapak KAJARI Bengkalis. Segera ditindaklanjuti informasi masyarakat tersebut diatas. Selaku penegak hukum Bapak mesti pro aktif menindaklanjuti informasi masyarakat. Jika Bapak keduluan pihak BPMD Kab.Bengkalis


loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi
- Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta
- Dua Korban Ledakan TNT Milik TNI AU di Rohul Dirujuk ke Jakarta dan Pekanbaru
- Kepergok Buang Sabu, Seorang Warga Inhu Diamankan Polisi
- Korupsi Belanja Rutin,
Bendahara Dinas Cipta Karya Kampar Dihukum 1 Tahun 6 Bulan

- Pemalsuan TTD Izin Prinsip Bupati,
Pengacara Tersangka Sebut B Harus Bertanggungjawab

- Berstatus Tersangka, Syahrani Andrian Tetap Dilantik Jadi Direktur BUMD Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.109.48
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com