Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 29 Maret 2017 22:47
Tiga Kecamatan di Rohul Dibantu Peningkatan Sarana Air Bersih

Rabu, 29 Maret 2017 22:40
Tiba di Bengkalis,
Soal UN SMA Sederajat Didistribusikan Melalui Dua Zona


Rabu, 29 Maret 2017 22:36
Baca SMS Mesra Suami dengan Wanita Lain, Istri di Rohil Malah Dibogem

Rabu, 29 Maret 2017 21:19
Mendagri Imbau Pemda Cermati Ancaman di Daerah

Rabu, 29 Maret 2017 21:14
PWI Rohil Agendakan Pelantikan 20 April 2017

Rabu, 29 Maret 2017 21:04
Mahasiswa ATPK Bandung Termotivasi untuk Bekerja di Riau

Rabu, 29 Maret 2017 18:55
Petani Tempuling, Inhil 'Obati' Batuk Menahun dengan Gantung Diri

Rabu, 29 Maret 2017 18:32
Dijadwalkan Tanam Padi di Siak,
Panglima TNI Akan Disambut 1.000 Pelajar dan 5.000 Undangan


Rabu, 29 Maret 2017 18:20
Kunker ke Pekanbaru, Iriana Jokowi Hadiri Pemeriksaan IVA di Pasar Limapuluh

Rabu, 29 Maret 2017 18:15
Jarang Ngantor, Hanya 'Doyan' Stuban,
Ketua Komisi di DPRD Pelalawan Diminta Ingatkan Anggotanya




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 20 Pebruari 2013 15:29
Ada Kades di Bengkalis Dituding Selewengkan ADD 2012

Penggunaan alokasi dana desa atau ADD kerap bermasalah. Seperti di sebuah desa di Bengkalis. Kepala desanya dituding melakukan penyelewengan.

Riauterkini-BUKITBATU- Kepala Desa Apiapi, Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis dituding warganya menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2012 lalu mencapai ratusan juta rupiah.

Mulyadi, warga setempat menyebutkan, munculnya tudingan itu dipicu sejumlah kegiatan yang seharusnya sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) melalui ADD, ternyata tidak pernah direalisasikan. Akan tetapi, dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, ADD telah diserap 100 persen.

“Padahal dalam RKA itu tidak keseluruhan direalisasikan di lapangan. Tetapi kenapa anggaran senilai Rp 1 milyar dilaporkan atau sudah terlaksana 100 persen. Bukankah itu aneh,” cetusnya saat ditemui wartawan, Rabu (20/2/12).

Menurut Mulyadi lagi, kegiatan-kegiatan yang urung dilaksanakan, namun dilaporkan telah 100 persen sebagaimana tertuang dalam RKA 2012 lalu. Ia menyebutkan, rencana penyelenggaraan gotong royong senilai Rp 15 juta, pembangunan pos penjagaan di halaman Kantor Desa Parit Apiapi I tidak rampung dikerjakan menelan anggaran Rp 30 juta.

“Ada juga beberapa kegiatan lainnya, yang tidak pernah dilaksanakan menghabiskan anggaran Rp 500 juta,” katanya.

Ditambahkan Mulyadi, oleh karena itu sejumlah warga setempat berharap, agar pihak terkait yang mengawasi pemanfaatan dana ADD ini segera melakukan audit.

“Kepada pihak yang terkait kami berharap segera dilakukan audit. Tudingan ini tentu membuat resah masyarakat Desa Apiapi dan tentunya kepada pejabat aparatur desa tidak seenaknya menggunakan ADD tersebut,” harapnya.

Terpisah, Kepala Desa Apiapi Mismon, ketika berhasil dihubungi wartawan belum bersedia memberikan penjelasan, adanya tudingan penyelewengan ADD oleh dirinya ini.

“Maaf pak, saya sedang mengikuti rapat di kantor Camat Bukitbatu. Soal masalah itu (penyelewengan ADD, red) no comment dululah,” kata Mismon singkat.***(dik)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
masyarakat juga
Maaf riauterkini, kalau tak salah saya mismon itu kades parit 1 api-api. Mohon diperbaiki ya...

Komite Aspirasi Masyarakat Indonesia (KAMI)
Kepada Bapak Kapolres Bengkalis dan Bapak KAJARI Bengkalis. Segera ditindaklanjuti informasi masyarakat tersebut diatas. Selaku penegak hukum Bapak mesti pro aktif menindaklanjuti informasi masyarakat. Jika keduluan pihak BPMD Kab.Bengkalis dan In

Komite Aspirasi Masyarakat Indonesia (KAMI)
Kepada Bapak Kapolres Bengkalis dan Bapak KAJARI Bengkalis. Segera ditindaklanjuti informasi masyarakat tersebut diatas. Selaku penegak hukum Bapak mesti pro aktif menindaklanjuti informasi masyarakat. Jika keduluan pihak BPMD Kab.Bengkalis dan In

Komite Aspirasi Masyarakat Indonesia (KAMI)
Kepada Bapak Kapolres Bengkalis dan Bapak KAJARI Bengkalis. Segera ditindaklanjuti informasi masyarakat tersebut diatas. Selaku penegak hukum Bapak mesti pro aktif menindaklanjuti informasi masyarakat. Jika Bapak keduluan pihak BPMD Kab.Bengkalis


Berita Hukum lainnya..........
- Baca SMS Mesra Suami dengan Wanita Lain, Istri di Rohil Malah Dibogem
- Petani Tempuling, Inhil 'Obati' Batuk Menahun dengan Gantung Diri
- PT Bebaskan 4 Terdakwa Pemalsuan SHM di BPN Kampar
- Angkut Kayu Ilog, Seorang Warga Ditangkap Polair Bengkalis
- Korupsi Jembatan Pedamaran II Rohil,
Kejati Riau Tahan Mantan Kadis PU Ibus Kasri

- Polres Kampar Musnahan 33 Gram Sabu
- Kasus Mutilasi di Rupat Utara Dipicu Sakit Hati


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.211.11.57
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com