Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

Jum’at, 15 Desember 2017 15:14
Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad

Jum’at, 15 Desember 2017 13:56
Terdakwa Korupsi Dana Anggaran Bappeda Rohil Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap Pada Dakwaan

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 13 Pebruari 2013 18:01
Biarkan Jalan Rusak, Pemerintah Bisa Dipidana

Kerusakan jalan hampir terjadi di seluruh wilayah di Riau. Berdasarkan UU Lalu-lintas, pemerintah bisa dipidana jika kerusakan jalan dibiarkan dan memicu kecelakaan.

Riauterkini-DAYUN- Kerusakan jalan khususnya di Kabupaten Siak baik jalan kabupaten atau provinsi, cukup banyak, diantaranya Jalan Lintas Perawang-Kotogasib, tepatnya di Kilometer (Km) 11. Kerusakan jalan yang nyaris putus karena boxcover yang rusak dan mengakibatkan rawan kecelakaan.

Dan kerusakan jalan tersebut terkesan dibiar-biarkan, hingga saat ini kerusakan jalannya hingga ketengah badan jalan. Dengan adanya hal ini, tentunya ada pihak-pihak yang bisa ditindak dan masuk dalam ketentuan pidana sesuai dengan Undang-undang (UU) RI tentang lalulintas dan angkutan jalan. Selain itu dapat dipenjara dan didenda.

Dalam UU RI nomor 22 tahun 2009 tersebut dibunyikan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan koban luka ringan,luka berat,dan meninggal dunia, dapat dihukum penjara dan denda.

Dalam Ayat (1) luka ringan, (2) luka berat, (3) meninggal dunia, dan ayat (4). Didalam masing ayat terdapat hukuman kurungan penjara yang terberat yakni yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara denda. Di ayat (4) pengelenggara tidak memberikan rambu-rambu pada jalan yang rusak dapat dipenjara 6 bulan atau denda 1,5 juta.

Rabu (14/2/13), keterangan Kasat Lantas AKP Nurhadi Ismanto Sh Sik kepada riauterkini.com bahwa, kerusakan jalan yang tidak kunjung diperbaiki penyelenggara dapat dipidana sesuai ketentuan pidana dalam UU RI nomor 22 tahun 2009.

"Kerusakan jalan yang telah dianggarkan dan tidak segera dikerjakan, maka dapat dipidana, apalagi proyek yang sudah ada surat perintah kerjanya dan tidak segera dikerjakan, maka pihak kontraktor dapat dipidana apabila kerusakan jalan tersebut mengakibatkan kecelakaan," terang AKP Nurhadi Ismanto.

Untuk itu Kasat Lantas Polres Siak, meminta agar kerusakan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Siak tanpa terkecuali dapat diperbaiki secepat mungkin agar tidak terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Kita berharap baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Siak, segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak sesuai prosedur, sehingga masyarakat tidak menjadi korban kecelakaan akibat jalan rusak tersebut," ungkap AKP Nurhadi.

Sementara itu, pihak Dinas Bina Marga (BMG) dan Pengairan Siak mengungkap khusus untuk kerusakan Jalan Lintas Perawang-Kotogasib, tepatnya di Km 11 kotogasib, bahwan saat ini informasi yang diterima pihak Dinas PU Provinsi Riau telah menganggarkan perbaikan jalan tersebut dan saat ini masih masuk dalam proses pelelangan.

"Mengenai kerusakan di Km 11 Kotogasib, karena itu termasuk jalan provinsi, maka itu ditangani pihak provinsi. Dan saat ini informasinya, pihak Dinas PU Riau telah melakukan proses pelelangan untuk memperbaiki jalan tersebut," terang Kepala Bidang (Kabida) Bina Marga yakni Ardi Irfandi.***(vila)



Berita Hukum lainnya..........
- Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi
- Terdakwa Korupsi Dana Anggaran Bappeda Rohil Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap Pada Dakwaan
- Polsek Kateman Tangkap Terduga Pelaku Perampokan
- Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri
-
- Kalap Temannya Kehilangan Anjing, Simatupang Menusuk 8 Orang di Kandis
- Hakim PN Bengkalis Vonis Mati Bandar Sabu 40 Kg
- Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Kejari Kepulauan Meranti Tetapkan 4 Tersangka

- Belum Siap, Jaksa Batal Tuntut Pegawai Rutan Terjerat Pungli
- Korupsi ADD, Seorang Mantan Kades di Rohil Divonis 4 Tahun Penjara
- Buntut Pemanggilan Kejari,
Rekanan Sebut Oknum PPK Disdik Pelalawan Minta 'Setoran'

- Polda Riau Musnahkan 17 Kg Sabu dari 7 Tersangka
- Nistakan Islam di Facebook, P Hutahean Dilaporkan ke Polsek Minas
- Anggota DPRD Pelalawan Dukung Kejari Tangkap Petinggi PT Adei
- Keluarga Histeris,  Hakim PN Siak Vonis Mati Dua terdakwa Narkotika Lintas Negara
- Tersangka Terima Upah Rp4 Juta,
Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu 10 Kg di Siakkecil, Bengkalis

- Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau
- Dua Terdakwa Narkotika Divonis Mati Hakim PN Siak
- Dugaan Pungli Proyek, Seorang Kasi di Disdik Pelalawan Diperiksa Kejari
- Setahun Berlalu, Eksekusi Petinggi PT Adei Plantation Tak Kunjung Terlaksana


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.40.153
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com