Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Oktober 2017 22:10
Tersulut Api Pembakaran Arang,
Tubuh Karyawati Salon di Labuh Baru Barat Pekanbaru Hangus Terbakar


Kamis, 19 Oktober 2017 20:38
Tolak PHK Buruh HTI, K-SPSI Riau Rencanakan Demo Pekan Depan

Kamis, 19 Oktober 2017 20:27
Jaksa Langsung Banding,
Tiga Oknum Lurah Pemalsu Surat Tanah Divonis 10 Bulan Penjara


Kamis, 19 Oktober 2017 19:49
Nursyafry Tanjung Pimpin REI Riau Periode 2017-2020

Kamis, 19 Oktober 2017 19:42
Berangkat Desember 2017,
Bripka Totok Terima Hadiah Umroh dari Kapolda Riau


Kamis, 19 Oktober 2017 19:38
Hanya Membayar Iuran Rp12.500 Perbulan,
Seluruh Kades dan Perangkat Desa se Kuansing Dijamin Kesehatannya


Kamis, 19 Oktober 2017 19:35
Limbah Cemari Sungai,
Pemkab Rohul Tutup Sementara Operasional PKS PT EMA‎ di Kepenuhan


Kamis, 19 Oktober 2017 19:31
Razia di Rumbai,
Puluhan Kendaraan Berknalpot Racing dan Berlampu Strobo Ditilang


Kamis, 19 Oktober 2017 17:28
‎Sekda Rohul Lantik 183 Pejabat Eselon II, III dan IV

Kamis, 19 Oktober 2017 17:25
Terjerat Perkara Korupsi,
Plt Kadishub Dumai Prihatin Terkait Kasus Anggotanya


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 15 Januari 2013 18:48
Pelimpahan Tahap II Kasus Korupsi Gedung Islamic Centre Pelalawan Batal

Pelimpahan tahap II berkas kasus korupsi gedung Islamic Centre Pelalawan bantal menyusul empat dari enam tersangka mangkir datang memenuhi panggilan penyidik.

Riauterkini-PEKANBARU-Rencana tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, melimpahkan berkas tahap II kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Centre Kabupaten Pelalawan, Selasa (15/1/13) ini gagal.

Pasalnya, empat orang dari enam orang tersangka korupsi tersebut, mangkir datang menghadap tim penyidik. Sehingga penlimpahan berikut penyerahan tersangka beserta barang buktinya (BB) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, juga terkendala.

Kepala Kejati Riau, Eddy Rakamto SH MH melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Andri Ridwan kepada riauterkinicom, Selasa (15/1/13) sore mengatakan, rencananya hari ini, tim penyidik kita akan melimpahkan berkas tahap II kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Centre ke Kejari Pelalawan. Namun, hingga sore ini, empat tersangka tidak datang memenuhi panggilan kita.

"Setelah kita tunggu tunggu hingga pakul 17.00 WIB sore ini. Namun empat tersangka belum juga datang memenuhi panggilan penyidik," terangnya.

Dijelaskannya, keempat tersangka yang mangkir memenuhi panggilan penyidik yaitu, H Zakri, Ketua DPRD Pelalawan, Amrasul Abdullah sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Syahril, selaku Pengguna Anggaran dan Fahran Ridwan. Sedangkan dua tersangka yakni, Tengku Azman dan Rahmad Saragih, sudah berada diruang penyidik sejaka pukul 13.00 WIB siang tadi," ungkapnya.

Kendati begitu lanjutnya, kita akan memanggil kembali keempat tersangka ini. Jika dalam sepekan ini masih mangkir, kita akan lakukan penjemputan paksa.

"Besok kita akan lakukan pemanggilan kembali, keempat tersangka yang mangkir hari ini, kita beri waktu sepekan, jika masih mangkir, kita akan jemput paksa keempat tersangka tersebut ," tegasnya.

Seperti diketahui, dalam penanganan kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Centre ini. Pihak Kejati telah menetapkan enam tersangka yang diduga menyelewengkan dana pembangunan gedung tersebut.

Enam tersangka yang dimaksud adalah, Amrasul Abdullah sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Syahril, selaku Pengguna Anggaran, Tengku Azman, pelaksana tugas Kepala Sub Dinas Cipta Karya, dan Fahran Ridwan. Sedangkan dua tersangka lainnya, H Zakri, Ketua DPRD Pelalawan, yang juga Direktur PT Langgam Sentosa, perusahaan pemenang tender. Selain itu, Kejati juga menetapkan Rahman Saragih, supervisor engineer PT Wisatama Arsitek, perusahaan pengawas pembangunan proyek, sebagat tersangka.

Dimana kasus dugaan korupsi ini telah merugikan negara senilai Rp7,7 miliar. Hal itu berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau pada November lalu.

Selain kerugian secara finansial, negara juga telah dirugikan secara materil. Sebab dalam laporannya BPKP menyatakan, gedung Islamic Centre tidak bisa difungsikan atau dipakai masyarakat.

Laporan tersebut diterima Kejati Riau surat itu diterima pada tanggal 28 September 2012. Surat itu bernomor SR-3139/PW 04/5/2012/28 September 2012.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggara proyek ini dianggarkan senilai Rp6,1 miliar pada tahun 2007-2008. Dalam perjalanannya, pembangunannya tak kunjung selesai. Bahkan pada tahun 2009, anggarannya kembali ditambah sekitar Rp3,6 miliar.***(har)



loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Tersulut Api Pembakaran Arang,
Tubuh Karyawati Salon di Labuh Baru Barat Pekanbaru Hangus Terbakar

- Jaksa Langsung Banding,
Tiga Oknum Lurah Pemalsu Surat Tanah Divonis 10 Bulan Penjara

- Razia di Rumbai,
Puluhan Kendaraan Berknalpot Racing dan Berlampu Strobo Ditilang

- Korupsi Dana Diksar,
Kasatpol PP Bengkalis dan Kasi Ops Dituntut 2 Tahun Penjara

- Korupsi UPT Terminal Barang Dishub Dumai,
Jaksa Terima Berkas dan Tiga Tersangka dari Polda Riau

- Kakek 80 Tahun di Inhil Ditemukan Tewas di Kebun
-


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.105.241
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com