Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Oktober 2017 22:10
Tersulut Api Pembakaran Arang,
Tubuh Karyawati Salon di Labuh Baru Barat Pekanbaru Hangus Terbakar


Kamis, 19 Oktober 2017 20:38
Tolak PHK Buruh HTI, K-SPSI Riau Rencanakan Demo Pekan Depan

Kamis, 19 Oktober 2017 20:27
Jaksa Langsung Banding,
Tiga Oknum Lurah Pemalsu Surat Tanah Divonis 10 Bulan Penjara


Kamis, 19 Oktober 2017 19:49
Nursyafry Tanjung Pimpin REI Riau Periode 2017-2020

Kamis, 19 Oktober 2017 19:42
Berangkat Desember 2017,
Bripka Totok Terima Hadiah Umroh dari Kapolda Riau


Kamis, 19 Oktober 2017 19:38
Hanya Membayar Iuran Rp12.500 Perbulan,
Seluruh Kades dan Perangkat Desa se Kuansing Dijamin Kesehatannya


Kamis, 19 Oktober 2017 19:35
Limbah Cemari Sungai,
Pemkab Rohul Tutup Sementara Operasional PKS PT EMA‎ di Kepenuhan


Kamis, 19 Oktober 2017 19:31
Razia di Rumbai,
Puluhan Kendaraan Berknalpot Racing dan Berlampu Strobo Ditilang


Kamis, 19 Oktober 2017 17:28
‎Sekda Rohul Lantik 183 Pejabat Eselon II, III dan IV

Kamis, 19 Oktober 2017 17:25
Terjerat Perkara Korupsi,
Plt Kadishub Dumai Prihatin Terkait Kasus Anggotanya


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 14 Nopember 2012 12:55
Bersaksi untuk Terdakwa Lukman Abbas,
Adrian Ali dan Topan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Uang Lelah


Sidang suap PON dengan terdakwa Lukman Abbas hadirkan dua saksi. Wakil Ketua DPRD Riau Topan Andoso Yakin dan anggota DPRD Riau Adrian Ali. Keduanya saling lempar tanggung jawab soal uang lelah.

Riauterkini-PEKANBARU-Sidang kasus suap revisi perda pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, dengan terdakwa mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas, makin menarik disimak.

Pasalnya, dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi- Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Agus Salim SH MH, Iskandar SH MH dan Kresno Anto Wibowo SH MH, ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dengan majelis hakim yang diketuai Isnurul S Arif SH.

Dua saksi dari tiga saksi yang dihadirkan yakni, dua anggota DPRD Riau, Adrian Ali dan Topan Andoso Yakin, saling membantah dan saling lempar tanggung jawab, ketika ditanya hakim siapa yang memberi ide mengusulkan uang lelah.

Dimana pada persidangan dengan saksi Adrian Ali, Selasa (13/11/12) malam. Saksi menyebutkan, bahwa ide dan usulan uang lelah itu awal mulannya dikatakan oleh Topan Andoso Yakin. Sewaktu menggelar pertemuan pertama pada awal Desember 2011 lalu di rumah dinas Topan di Jalan Sumatera, Pekanbaru.

Selanjutnya kata Adrian, Pertemuan pertama akhir Desember 2011 itu kata Adrian Ali, malam itu dirinya dihubungi Pak Topan dan disuruh datang ke Jalan Sumatera. " Saat itu saya hanya disuruh datang dan tidak ada permasalahan yang disampaikan ke saya," ucapnya.

Setiba dirumah Topan, saksi bertemu dengan Syarif Hidayat (Ketua Komisi D DPRD Riau saat itu). Selang beberapa lama tambah Adrian Ali, datang Kepala Dispora Riau Lukman Abbas bersama dengan Eka Dharma (Terpidana) masuk keruang kerja Pak Topan. Tidak lama lalu datang lagi dua orang yakni Nanang Siswanto dan Dicki Eldianto dan mereka juga masuk ke ruang kerja Pak Topan," paparnya.

Hakim kemudian mempertanyakan, siapa yang memulai mengusulkan uang lelah. Saksi kemudian mengatakan, Saat itu Pak Syarif menanyakan kepada kedua orang tersebut (Nanang dan Diki), apa yang bisa kami bantu. Kemudian mereka menjelaskan mereka kesulitan melakukan pencairan dana karena Perda No 05 Tahun 2008 akan berakhir.

Saat ditanya apa pembicaraan saksi dengan Pak Topan? Menurut Adrian Ali, diruang kerjanya itu Pak Topan bertanya bagaimana kepada Syarif Hidayat. Lalu dijawab Syarif susah Mas, untuk merevisi Perda tersebut tidak gampang dan butuh biaya, kata saksi Adrian.

Kemudian kata saksi lagi. Pak Topan keluar dari ruang kerjanya dan pergi menemui Nanang dan Dicki diruang tamu. Ketika kembali ke ruang kerjanya Pak Topan langsung minta Syarif Hidayat membahas revisi perda secara meraton. Yang jelas nanti adalah uang untuk Komisi D," papar Adrian Ali.

Keterangan kesaksian Adrian Ali ini, berbalik arah. Ketika sidang dilanjutkan pada Rabu (14/11/12) paginya, dengan saksi Topan Andoso.

Topan justru membantah dan mengelak sebut usulan uang lelah Rp 1,8 miliar itu dari dirinya. Topan malah pasang badan dan melempar tanggung jawab, dengan mengatakan, uang lelah itu usulan dari Syarif Hidayat.

" Yang mengusulkan uang lelah itu bukan saya, tapi Syarif Hidayat," kata Topan.

Dimana dalam pertemuan itu, kita selaku wakil rakyat membuat tindakan upaya revisi. Karena, dewan menilai pentingnya penyelenggaran PON, untuk menjaga marwah negeri Riau ini," jawabnya sedikit gugup.

Namun ketika ditanya, kenapa harus melibatkan para kontraktor dalam merevisi perda. Topan sedikit gugup menjawabnya.

" Iya biar pihak kontraktor juga mengetahuinya agar pelaksanaan PON ini dapat terlaksana sesuai jadwal," ujar topan singkat.

Usai mendengarkan keterang Topan, JPU kemudian mengahadirkan saksi Tengku Muhaza.

Seperti diketahui, Lukmann Abbas dihadirkan kepersidangan dengan status sebagai terdakwa. Didakwa JPU telah ikut terlibat secara bersama melakukan tindak pidana dengan cara memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Riau.

Dimana awal mulanya, Lukman Abbas selaku Kadispora Riau. Mengetahui adanya kekurangan dana untuk pembangunan Main Stadium (Stadion Utama) sebesar Rp 164.500.665.690.

Untuk menanggulangi kekurangan dana tersebut, terdakwa mengusulkan penambahan dana dari APBN yang ditujukan kepada Kemenpora. Dan usulan tersebut disetujui oleh Gubernur Riau, Rusli Zainal.

Selanjutnya, sekitar bulan Februari 2012, terdakwa bersama Rusli Zainal dan SF Haryanto (Kadis PU Riau) berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir.

Setelah membicarakan tentang usulan penambahan dana dari APBN. Terdakwa kemudian diperkenalkan Rusli Zainal kepada Setya Novanto, selaku Ketua Fraksi Golkar di DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Kahar Muzakir meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan dana sebesar 1.700.000 dalam bentuk Dollar AS. Menurut Kahar Muzakir, dana ini untuk dibagi bagikan kepada sejumlah anggota DPR RI, agar usulan penambahan dana PON Riau dapat disetujui," papar JPU.

Permintaan Kahar Muzakir tersebut disampaikan kepada Gubri, Rusli Zainal. Dan selanjutnya, terdakwa kemudian mengumpulkan para rekanan yakni, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Orindo Prima, PT Bosowa dan PT PP. Menyampaikan permintaan Kahar Muzakir dari DPR RI tersebut untuk dapat menyediakan dana.

Akhirnya, terdakwa dengan sepengetahuan Rusli Zainal telah menerima uang dari rekanan tersebut untuk para anggota DPR RI," jelas JPU.

Atas perbuatan terdakwa selaku pemberi atau menjanjikan uang. Terdakwa dijerat dengan Pasal 11 Undang Undang RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Usai JPU membacakan dakwaannya, majelis hakim kemudian menutup persidangan dan dilanjutkan pekan depan***(har)



loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Tersulut Api Pembakaran Arang,
Tubuh Karyawati Salon di Labuh Baru Barat Pekanbaru Hangus Terbakar

- Jaksa Langsung Banding,
Tiga Oknum Lurah Pemalsu Surat Tanah Divonis 10 Bulan Penjara

- Razia di Rumbai,
Puluhan Kendaraan Berknalpot Racing dan Berlampu Strobo Ditilang

- Korupsi Dana Diksar,
Kasatpol PP Bengkalis dan Kasi Ops Dituntut 2 Tahun Penjara

- Korupsi UPT Terminal Barang Dishub Dumai,
Jaksa Terima Berkas dan Tiga Tersangka dari Polda Riau

- Kakek 80 Tahun di Inhil Ditemukan Tewas di Kebun
-


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.105.241
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com