Untitled Document
Rabu, 19 Syawwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 4 Agustus 2015 21:27
Pemko Dumai Umumkan Pemenang Lampu Colok dan Mobil Hias

Selasa, 4 Agustus 2015 21:10
Longsor di Teluk Kiambang, Inhil Rusakkan Eampat Rumah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:59
Minyak PT. Kuala Lumpur Kepong Cemari Laut Dumai

Selasa, 4 Agustus 2015 20:48
Lakukan Perbaikan, KPU Inhu Kembalikan Dokumen Persyaratan Balon Kepala Daerah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:43
Hujan Es Disertai Angin Puting Beliung di Rohu Rusak 75 Rumah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:39
Hingga 2020, Asian Agri Bangun 20 PLTB

Selasa, 4 Agustus 2015 20:27
Pakaian Dinas, Bupati Kuansing Instruksikan Kembali ke Aturan Lama



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Ungkap Suap RAPBD Riau, KPK Terkesan Enggan Beberkan Siapa Justice Collaborator
- Ketahuan Jalan dengan Selingkuhan,
Seorang Kepala Sekolah SD di Pekanbaru Aniaya Istrinya

- Ditangkap di Depan Ramayana Pekanbaru,
Buronan Spesialis Pecah Kaca Mobil Tumbang Ditembus Peluru

- Sejumlah Traffict Light "Ngawur" di Duri Mulai Diperbaiki
- Bawa Barang Ilegal, 3 Truk Ditangkap Polres Kampar
- 10 Pekerja Warung Remang-remang Ditangkap Tim Yustisi Kampar
- Yulihasman Gantikan Ramadani sebagai Kapolsek Kuntodarussalam


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.62.26
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com