Untitled Document
Rabu, 10 Rajab 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 28 April 2015 22:17
Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran I dan II,
Kejati Riau Periksa Tim Leader Perusahaan Kontraktor


Selasa, 28 April 2015 22:10
Plt Gubri Sebut Tak Buru-buru Tutup Dua BUMD Rekomendasi Dewan

Selasa, 28 April 2015 21:21
Perjalanan Lima Jam,
Murid PAUD Tanjung Medan Semangat Kunjungi Museum Sejarah Rohil


Selasa, 28 April 2015 21:14


Selasa, 28 April 2015 21:13
PT PLN Rohul Pasang Kapasitor 180 Volt di Desa BIM

Selasa, 28 April 2015 20:54
Enam Pejabat Non Job Pemprov Riau Masuk Bursa Calon Assesor

Selasa, 28 April 2015 20:44
KNPI Dumai Minta Pemerintah Perhatikan Organisasi Kepemudaan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran I dan II,
Kejati Riau Periksa Tim Leader Perusahaan Kontraktor

- Dugaan Suap Pembahasan RAPBD Riau,
KPK Belum Berniat Naikan Status Gubri Nonaktif Annas Maamun

- Puluhan Pekerja Panti Pijat Diamankan Satpol PP Pekanbaru
- Tersangka Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua DPRD Bengkalis Ditahan Polda
- Satlantas Polresta Pekanbaru Hunting Motor Bodong
- Jaksa Perpanjang Penahanan Dua Tersangka Korupsi Danah Hibar UIR
- Hendak Curi Motor, Seorang Buruh di Kampar Dihajar Massa


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 184.73.18.109
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com