Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 23 Nopember 2014 16:38
Jalan di Kota Tembilahan Sudah Penuh Tambalan

Ahad, 23 Nopember 2014 16:35
Demi Piala Adipura 2015,
Dishutbun Rohul Tanam 10 Ribu Pohon Pelindung di RTH


Ahad, 23 Nopember 2014 16:32
Sempena HGN dan HUT PGRI,
Ribuan Peserta Meriahkan Jalan Santai di Bengkalis


Ahad, 23 Nopember 2014 16:27
Bupati Kampar Tutup Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Ahad, 23 Nopember 2014 16:24
Bupati Minta Dibuatkan Kurikulum Paud Khusus Kampar

Ahad, 23 Nopember 2014 16:20
Berkomitmen Terhadap Pendidikan,
Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Pena Emas


Ahad, 23 Nopember 2014 13:06
Lebih dari Satu, Plt Gubri Perintahkan Tarik Mobil Dinas Pejabat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Warga Bagansiapiapi Tewas tak Wajar di Panipahan
- Kalah di Praperadilan,
Polda Riau Harus Batalkan SP3 Kasus Penganiayaan Istri Bupati Kampar

- Gugatan Pembongkaran Pasar Tanah Merah,
Hakim Haruskan Bupati dan Pemkab Kampar Bayar Rp19 Miliar

- Nyopet, Residivis di Pekanbaru Tertangkap Lagi
- Polda Riau Jadwalkan Operasi Zebra Serentak Seluruh Kabupaten/Kota
- Curi Sepeda Motor, Seorang Pemuda Babak Belur Dihajar Massa di Pekanbaru
- Tikam Korban Hingga Tewas di Kedai Tuak,
Anton Karok Ternyata Residivis Pembunuhan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.96.101
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com