Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 16:03
Bupati Harris Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri

Kamis, 27 April 2017 15:37
Tanda Tangan Palsu Bupati Bengkalis,
PT. BRI Serahkan Dokumen Izin Prinsip Asli ke Polisi


Kamis, 27 April 2017 15:26
Sekda Meranti Berharap Pihak Perbankan Bantu Pemda Sejahterakan Rakyat

Kamis, 27 April 2017 15:23
Hadapi El Nino, Status Siaga Karlahut Riau Diperpanjang

Kamis, 27 April 2017 15:19
Wabup Rohil Silaturahmi dengan 15 Kontraktor Chevron

Kamis, 27 April 2017 15:09
Melalui Musda IV, LAM Rohul Pilih Pengurus Baru Periode 2017-2022

Kamis, 27 April 2017 14:59
DPD IPK Rohil Launching Produk Kopi dan Gelar Dialog

Kamis, 27 April 2017 14:13
Beli Sarung Rp600 Juta Saat Defisit Anggaran, Pemko Pekanbaru Dikritik

Kamis, 27 April 2017 13:52
Kredit Fiktif di BNI,
Kepala Kopkar PTPN V dan Dua Karyawan BNI, Ditahan Kejati Riau


Kamis, 27 April 2017 13:45
Tiga Jenis Pupuk Bersubsidi Didistribusikan PT Petrokimia Gresik di Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Tanda Tangan Palsu Bupati Bengkalis,
PT. BRI Serahkan Dokumen Izin Prinsip Asli ke Polisi

- Kredit Fiktif di BNI,
Kepala Kopkar PTPN V dan Dua Karyawan BNI, Ditahan Kejati Riau

- Sebelum Demo di Kejati,
Korlap Massa FPMPR Mengaku Dipukuli Oknum OKP Hingga Bibir Pecah

- Demo di Kejati,
Massa FPMPR Laporkan Keluarga Gubri Pungli Proyek APBD

- Bakar BB, Kapolda Riau Minta Dukungan Jaksa Hukum Mati Bandar 40 Kg Sabu
- Nihil Penjelasan untuk Media, Panglima TNI Langsung Terbang ke Pontianak
- Disduk Capil Pekanbaru Razia Kepemilkan KTP di Tenayan Raya


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.187.30
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com