Untitled Document
Kamis, 23 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 24 April 2014 20:28
Kampar Pilot Project UP2B Bokar Bersih

Kamis, 24 April 2014 20:26
Berkas Perkara Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Kamis, 24 April 2014 20:15
Bantuan PT NSP untuk Korban Karhutla,
Bupati Meranti Hadiri Penanaman Perdana Bibit Jagung


Kamis, 24 April 2014 20:08
Tiga Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif BRK Rohil Dituntut Jaksa 1,5 Tahun dan 2 Tahun Penjara

Kamis, 24 April 2014 19:51
Kapolresta Sarankan ATM dan Swalayan Pakai Jasa Pengamanan

Kamis, 24 April 2014 19:44
Hanya Satu Ketua Partai Kembali Duduk di DPRD Dumai

Kamis, 24 April 2014 19:38
Diduga Kalah Nyaleg,
Beberapa Anggota DPRD Rohul Absen Sidang Parpurna




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Berkas Perkara Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
- Kapolresta Sarankan ATM dan Swalayan Pakai Jasa Pengamanan
- Protes Peserta Asing MTQ,
Anggota DPRD Rohil Ditampar Ketua LPTQ Bagansinembang

- Demo Melawan Lupa, JSKK Riau Tuntut Penuntasan Kasus HAM
- Kapolres Janji Tindak Tegas Pelaku Pungli di Jalur Lintas Jurong, Mandau
- 29 Obyek Melanggar Aturan Menunggu Ditertibkan Satpol PP Pekanbaru
- Mantan Ajudan Gubri Said Faisal Segera Diadili


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.231.221
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com