Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 21:09
Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK


Jum’at, 24 Maret 2017 20:24
Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga


Jum’at, 24 Maret 2017 20:17
Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah

Jum’at, 24 Maret 2017 19:45
Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau


Jum’at, 24 Maret 2017 19:31
Bupati Kuansing Imbau Masyarakat Salat Subuh Berjamaah ke Masjid

Jum’at, 24 Maret 2017 19:26
PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri

Jum’at, 24 Maret 2017 19:19
PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan

Jum’at, 24 Maret 2017 19:15
Bupati Kukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi

Jum’at, 24 Maret 2017 19:07
2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional


Jum’at, 24 Maret 2017 19:04
Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- 2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional

- Bayi 9 Bulan Nyaris Jadi Korban Penculikan di Dumai
- Bhabinkamtibmas Polres Inhil Aktif Counter Isu Penculikan Anak
- Polda Riau Amankan Pemilik 1 Kg Sabu dan 8.000 Ekstasi
- Larikan Gadis Bawa Umur, Pemuda di Ujungbatu Ditangkap Polisi Rohul
- Korupsi Aset Desa Beringin Jaya,
Kades di Kuansing Dihukum 4 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding

- Kejari Pelalawan Kantongi Calon Tersangka Dugaan Korupsi Cetak Sawah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 174.129.67.45
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com