Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 30 September 2016 13:27
Melihat Langsung Pelayanan Kepolisian,
Siswa SMKN 1 Tembilahan Kunjungi Mapolres Inhil


Jum’at, 30 September 2016 13:15
Insiden 'Meranti Berdarah’,
KontraS Menilai Polisi Melakukan Penculikan, Penyiksaan dan Pembunuhan


Jum’at, 30 September 2016 13:05
Bandar Sikijang Tuan Rumah Pelalawan Sehat 2016

Jum’at, 30 September 2016 13:03
Miris, Sejumlah Proyek di Duri Tak Miliki Plang Nama

Jum’at, 30 September 2016 12:19
Tuntaskan Pekerjaan, Pansus Tatib Pemilihan Wagubri Sudah Lapor ke Pimpinan Dewan

Jum’at, 30 September 2016 12:13
Bupati dan Sekdakab Inhil Hadiri Rakor P2D di Pekanbaru

Jum’at, 30 September 2016 12:09
Diduga Jual Lahan Sawit Milik Koperasi, Mahasiswa Desak Anggota DPRD Rohul Diperiksa



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Melihat Langsung Pelayanan Kepolisian,
Siswa SMKN 1 Tembilahan Kunjungi Mapolres Inhil

- Insiden 'Meranti Berdarah’,
KontraS Menilai Polisi Melakukan Penculikan, Penyiksaan dan Pembunuhan

- Diduga Jual Lahan Sawit Milik Koperasi, Mahasiswa Desak Anggota DPRD Rohul Diperiksa
- Sejumlah Kasat di Polres Rohil Diserahterimakan
- Datangi Polda Riau, Kontras Sebut 30 Polisi Diduga Terlibat Meranti Berdarah
- Catatan KPAI Terkait Prositusi Anak di Riau (1),
Mucikari juga Sediakan Teman Kencan untuk Kalangan Gay

- Lakalantas di Rohil Libatkan Anggota Sat Lantas Polres


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.23.178
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com