Untitled Document
Rabu, 13 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 4 Maret 2015 15:20
SK PMB-RW Baru Diterima Bagian Hukum Setdako Pekanbaru

Rabu, 4 Maret 2015 15:12
Demo Sidang Praperadilan Polda Riau,
Mahasiswa dan Warga Rohul Minta Majelis Hakim Adil


Rabu, 4 Maret 2015 15:06
Komisi E Dorong Pemprov Riau Siapkan Sarana Prasarana Sistem CBT

Rabu, 4 Maret 2015 15:00
Sirra Prayuna: Tiga Saksi Bisa Untungkan Terdakwa

Rabu, 4 Maret 2015 14:54
Fit and Proper Test Selesai,
OJK Imbau Bank Riau Kepri Segera RUPS


Rabu, 4 Maret 2015 14:52
Lahan Hanya Dijual ke Andre,
‎Seratusan Warga Suku Sakai Aksi Damai di Kejari Siak


Rabu, 4 Maret 2015 14:42
Dugaan Korupsi Asrama Haji, Kepala BKD Riau Guntur Diperiksa Kejati



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Demo Sidang Praperadilan Polda Riau,
Mahasiswa dan Warga Rohul Minta Majelis Hakim Adil

- Sirra Prayuna: Tiga Saksi Bisa Untungkan Terdakwa
- Lahan Hanya Dijual ke Andre,
‎Seratusan Warga Suku Sakai Aksi Damai di Kejari Siak

- Dugaan Korupsi Asrama Haji, Kepala BKD Riau Guntur Diperiksa Kejati
- Pasca Kecelakaan Maut,
PT PISP II Perketat Penjagaan di Pos Security, Warga Wajib Tinggalkan KTP

- Tersangka Korupsi Kredit Fiktif
Eks Direktur BPR Sarimadu Bangkinang HM Hafaz Kembali Diperiksa Jaksa

- Dituduh Curi Sawit PT BMPJ,
Ratih Minta Polda Riau Bebaskan Suaminya



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.182.241
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com