Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 2 September 2015 17:32
Pelanggar Aturan Lalin di Duri Meningkat, Murid SD Nekat Bawa Motor Tanpa Helm

Rabu, 2 September 2015 17:28
Kirim SMS ke Jokowi, DPRD Riau Minta Presiden Turun Tangan Atasi Asap

Rabu, 2 September 2015 17:23
Anggota DPRD Nazzarudin Arnazh Desak BLH Tindak PT LIH

Rabu, 2 September 2015 17:19
Gantikan Zaini Ismail, Kemendagri Terima Usulan Plt Gubri

Rabu, 2 September 2015 17:13
Diduga Gunakan Sabu-sabu, Oknum PNS dan Honorer Pemkab Meranti Diringkus

Rabu, 2 September 2015 17:05
Relawan Hafith-Nasrul dan GMD Rohul Bagikan 60 Ribu Masker

Rabu, 2 September 2015 17:01
Tahap Penyelidikan,
Kejari Tembilahan Bidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Dalam Kota Tembilahan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Pelanggar Aturan Lalin di Duri Meningkat, Murid SD Nekat Bawa Motor Tanpa Helm
- Diduga Gunakan Sabu-sabu, Oknum PNS dan Honorer Pemkab Meranti Diringkus
- Tahap Penyelidikan,
Kejari Tembilahan Bidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Dalam Kota Tembilahan

- Dua Petinggi PT Pelindo Dumai Segera Diadili,
Jaksa Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Perbaikan Docking Kapal Tunda

- Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Jamal Abdillah Merasa Diperlakukan Tak Adil
- Dor, Dor! Polresta Pekanbaru Tembak Lima Rampok
- Maling Sapi di Duri Babak-belur Dihajar Massa


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.83.19
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com