Untitled Document
Jumat, 6 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 27 Maret 2015 15:00
Karyawati Bank di Duri Diculik OTK

Jum’at, 27 Maret 2015 14:56
Kapolsek Razif Silaturahmi ke SD 012 Pangkalan Kerinci

Jum’at, 27 Maret 2015 14:48
Baru 7 Pendaftar Ambil Berkas sebagai Calon Anggota Panwas Rohul

Jum’at, 27 Maret 2015 13:58
Diperiksa KPK, Kepala BPBD Riau Tak Sholat Jumat

Jum’at, 27 Maret 2015 13:30
Warga Sentajo Dikampak di Kedai Kopi
Pelaku dan Korban Ternyata Ayah dan Anak Tiri,


Jum’at, 27 Maret 2015 13:25
Jumat Berdarah di Pekanbaru, Mayat Pria Misterius Dibuang ke Parit

Jum’at, 27 Maret 2015 12:53
Pilkada Rohil,
Wan Ahmad Saiful Ambil Formulir di Demokrat




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Karyawati Bank di Duri Diculik OTK
- Kapolsek Razif Silaturahmi ke SD 012 Pangkalan Kerinci
- Diperiksa KPK, Kepala BPBD Riau Tak Sholat Jumat
- Warga Sentajo Dikampak di Kedai Kopi
Pelaku dan Korban Ternyata Ayah dan Anak Tiri,

- Jumat Berdarah di Pekanbaru, Mayat Pria Misterius Dibuang ke Parit
- Bunuh Teman di Kedai Tuak, Residivis Kembali Divonis 8 Tahun Penjara
- Demo di CPI, Aktivis BEM Desak Nasionalisasi Asset Strategis


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.9.98
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com