Untitled Document
Rabu, 8 Zulqaidah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 2 September 2014 22:34
50 JCH Rohul Belum Antar Koper ke Bandara Tuanku Tambusai

Selasa, 2 September 2014 22:31
Lapas Teluk Kuantan Butuh Tambahan Sel

Selasa, 2 September 2014 22:20
Program Sahabat Daihatsu Tawarkan Down Payment Super Ringan

Selasa, 2 September 2014 22:17
Beli Rumah Rp335 Juta, Perwira Polisi Tertipu Teman Sendiri

Selasa, 2 September 2014 22:12
Personel Satpol PP Dituntut Berjiwa Pemimpin

Selasa, 2 September 2014 21:44
Polsek Senapelan Tangkap Dua Tersangka Curanmor

Selasa, 2 September 2014 21:40
DPC FPE SBSI Bengkalis Tuding,
PT Palmaria Persada-GUN di Duri Belum Layak Beroperasi




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 24 Mei 2012 16:06
Sekedar Tunggu Perintah Atasan,
Satpol PP Pemprov Riau Belum Punya SOP


Satpol PP Pemprov Riau sampai saat ini belum memiliki standar operasi prosedur atau SOP. Tindakan yang dilakukan selalu menunggu perintah atasan.

Riauterkini-PEKANBARU- Lazimnya, setiap memulai suatu program kerja di setiap instansi pemerintahan maupun di instansi lain mesti ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai rujukan kerjanya. Tetapi hal demikian berbeda dengan apa yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau belum memiliki SOP.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Riau, M. Guntur ketika melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau di ruang Komisi A pada Kamis (24/5/12).

"Kami hanya bekerja berdasarkan surat Instruksi dari atasan. Dalam hal ini Pak Gubernur Riau, biasanya ini dalam bentuk Pergub atau dari Pak Sekda," ujar M. Guntur.

Lanjut M. Guntur, hal ini salah satunya disebabkan karena di jajaran internal Satpol PP Riau sendiri baru terjadi mutasi. Seperti dirinya yang saat sebagai pelalsana tugas sementara, merangkap sebagai Kepala Biro Tata Pengelolaan Pemerintah Setdaprov Riau.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi menyayangkan hal ini. "Mengapa ini didiamkan saja, ini merupakan permasalahan yang perlu penanganan lebih serius," ungkap Hazmi yang sekaligus memimpin hearing.

Hazmi juga menghimbau kepada kepala Satpol PP agar membuat segera SOP ini supaya nantinya dalam perubahan anggaran tidak terkendala karena hal semacam ini. *** (ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Lapas Teluk Kuantan Butuh Tambahan Sel
- Beli Rumah Rp335 Juta, Perwira Polisi Tertipu Teman Sendiri
- Polsek Senapelan Tangkap Dua Tersangka Curanmor
- Tolak Dinikahi,
Seorang Adik Ipar di Inhu Diperkosa dan Dibunuh

- Kasus Dugaan Pelecehan oleh Gubri,
Lusa Mabes Polri Periksa Wide sebagai Pelapor

- Menemui Kenalan Lewat HP,
Gadis 14 Tahun di Bengkalis Sudah Empat Hari Hilang

- Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Pekanbaru,
Jaksa Teliti Tiga Lagi Berkas Tersangka Baru



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.43.155
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com