Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Oktober 2017 23:15
Perkenalkan Mata Uang Digital,
Bitconnect Berikan Seminar Edukasi Gratis di Pekanbaru


Selasa, 17 Oktober 2017 22:10
Hentikan Operasi Pabrik Batu Bata,
Dewan Minta Camat Bantan Kaji Ulang Kebijakannya


Selasa, 17 Oktober 2017 21:22
Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Reklame Ilegal di Jalan Soekarno Hatta

Selasa, 17 Oktober 2017 20:38
Permintaan CPO Naik,  Harga TBS di Riau Pekan Ini Ikut Naik

Selasa, 17 Oktober 2017 20:37
Penyebab Proyek PL di PUPR Kuansing Batal Dilaksanakan

Selasa, 17 Oktober 2017 19:58
Buka MTQ XVI Tingkat Kabupaten,
Bupati Kuansing Ajak Warga Hidupkan Magrib Mengaji


Selasa, 17 Oktober 2017 19:52
Menuju Porprov Riau 2017, Kontingen Meranti Berangkat Naik KM Jelatik

Selasa, 17 Oktober 2017 19:17
Bahas Perdagangan Lintas Batas, Bupati Meranti Rapat Bersama DPD RI

Selasa, 17 Oktober 2017 19:07
Kapolresta Pekanbaru Periksa Puluhan Senpi Laras Panjang Sabhara

Selasa, 17 Oktober 2017 19:03
Sidang KKEP Polri, Tiga Personil Polres Meranti di Pecat Tidak Dengan Hormat

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 21 Mei 2012 17:21
Ajukan Kasasi ke MA RI,
Pansek PN Pasirpangaraian Dituding Palsukan SKGR


Seorang warga Rohul mengajukan kasasi ke MA terkait sengketa lahan. Ia menuding Panitia Sekretaris PN Pasirpangaraian memalsukan SKGR.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Tidak puas dengan proses pengadilan, Linton Purba alias Antoni Purba, warga Jalan SP-1 Sontang RT 03 RW 09 Dusun IV Kelampaian, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kuntodarussalam, mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), karena sudah dua kalinya dia kalah dalam perkara sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Pasirpangaraian dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru 2010-2011 lalu.

Linton mengaku jalan itu ditempuh karena dia menduga ada permainan hukum di PN Pasirpangaraian dan PT Pekanbaru, karena tetap memenangkan gugatan Jalang Marpaung, warga Desa Ngaso, Kecamatan Ujungbatu, yang diakui Panitera Sekretaris (Pansek) PN Pasirpangaraian Meni Marpaung, merupakan saudara dekatnya.

Awal perkara, Linton menerangkan, pada 1998 lampau dia membeli tanah seluas 20 hektar di Dusun IV Kelampaian RT 03 RW 09 Desa Muara Dilam, Kecamatan Kuntodarussalam. Tanah yang dulunya kawasan hutan sudah berstatus SKGR. Pada pembelian, dia telah memiliki kuintansi yang ditandatangani ninik mamak, kelompok lahan, dan Adri sebagai kepala desa setempat.

Beberapa tahun setelahnya, dia menjual lahan 18 hektar kepada Manik, Hutagaol, dan Hutabarat, tapi tanah miliknya 2 hektar diklaim Jalang Marpaung miliknya sehingga dia menggugat Linton ke PN Pasirpangaraian dengan proses persidangan sekitar 1,5 tahun antara 2010-2011.

Modusnya, Jalang Marpaung yang pernah terlibat kasus perjudian dan diakui Meni Marpaung merupakan saudaranya melapor ke Polisi karena SKGR nya hilang, sebab itu lah majelis hakim memenangkan perkaranya.

“Saya punya SKGR aslinya, mereka hanya memiliki fotocopy saja, tapi anehnya hakim percaya laporan SKGR hilang ke Polisi,” kesal Linton kepada sejumlah wartawan di Pasirpangaraian, Senin (21/5/12).

Lahan 20 hektar yang dibelinya 1998 lampau masih seharga Rp16 juta atau sekitar Rp800 ribu per hektar. Jika diuangkan dengan harga tanah sekarang bisa mencapai Rp60 juta per hektar. Untuk mengurus perkara sampai ke tingkat PT Pekanbaru, Linton telah menghabiskan dana sekitar Rp300 juta lebih, tapi dia memiliki alasan tersendiri, untuk terus memperjuangkan haknya.

“Saya terus memperjuangkan lahan dua hektar itu karena uang yang dipakai untuk membeli tanah itu adalah uang warisan dari orang tua, sebab itu lah saya ajukan memori kasasi ke MA,” ujarnya.

Linton mengaku kecewa karena Pansek Meni Marpaung dan majelis hakim mengatakan SkGR yang dimilikinya tidak asli, padahal SKGR itu didapatkannya dari Camat Kuntodarussalam kala itu dan diketahui Kades, kelompok lahan, dan ninik mamak di Desa Muara Dilam.

“Pihak PN Pasirpangaraian seharusnya netral terhadap segala proses hukum, tapi Meni Marpaung (Pansek.red) sepertinya turut campur. Sebab itu saya ajukan memori kasasi ke MA sehingga tidak bisa dipermainkan,” kesal dia lagi.

Linton mengaku ada kejanggalan pada putusan PT Pekanbaru, 8 Agustus 2011 lalu bernomor 54/PDT/2011/PT.R. Pada putusan itu hanya bertuliskan “DTO” (ditandangani oleh), tanpa dicantumkan tandatangan Hakim Ketua Majelis Enos Radjaware, dan dua hakim anggota Edi Widodo dan Agus Haryadi, serta Panitera Pengganti Syamsiah.

Panitera Suridah, dikonfirmasi wartawan tidak bersedia berbicara, namun dia berjanji kepada Linton akan memberitahukan nomor resi pengiriman jika berkas memori kasasi nomor 10/Pdt-6/2010/PN.Psp, tertanggal 21 Mei 2012, yang telah ditandatangani Pansek Meni Marpaung, telah dikirim ke MA RI.***(zal)



loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Kapolresta Pekanbaru Periksa Puluhan Senpi Laras Panjang Sabhara
- Ops Bina Kusuma Siak 2017,
Satnarkoba Polres Bengkalis Sita Belasan Botol Miras

- Kejari Pekanbaru Terima Berkas dan Tersangka Kasus Saracen
- KLHK Bingung Ditanyak Izin Operasional RAPP Dicabut
- Gugat Kejati Riau, Dua Terdakwa Lampu PJR Pekanbaru Serahkan Nota Praperadilan
- Napi dan Pengujung Wanita Tertangkap Basah Pesta Sabu di Sel Lapas Bengkalis
- Diduga Akan Menjual Sabu-sabu,
Polres Siak Tangkap Seorang Pemuda Warga Dayun



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.126.144
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com