Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 30 Maret 2017 20:22
Kades dan Perangkat Desa di Kuansing Minta Naik Gaji

Kamis, 30 Maret 2017 20:17
Polsek Kuantan Mudik, Kuansing Tertibkan Dua PETI

Kamis, 30 Maret 2017 19:37
Embarkasi Haji Riau Masih Dalam Kajian Pusat

Kamis, 30 Maret 2017 18:18
Tidak Quorum, Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPj Gubri 2016 Batal

Kamis, 30 Maret 2017 18:06
Tak Butuh Waktu Lama, Dua Tahanan Polsek Pangkalan Kerinci Kabur Kembali Diciduk

Kamis, 30 Maret 2017 17:43
Bupati Meranti Lantik 59 Pejabat Eselon II dan III

Kamis, 30 Maret 2017 17:38
Jasad Korban Dipotong 13 Bagian,
Polres Bengkalis Tetapkan 3 Tersangka Mutilasi


Kamis, 30 Maret 2017 16:55
DPRD Riau Telah Disposisikan Berkas Dua Cawagubri ke Panlih

Kamis, 30 Maret 2017 16:21
Dugaan Mark Up ADD Tangun,
Enam Saksi Penuhi Panggilan Penyidik Kejari Rohul


Kamis, 30 Maret 2017 16:14
Ayola Firts Point Hotel Pekanbaru, Hadirkan Promo Saturday Night Barbeque



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 21 Mei 2012 17:21
Ajukan Kasasi ke MA RI,
Pansek PN Pasirpangaraian Dituding Palsukan SKGR


Seorang warga Rohul mengajukan kasasi ke MA terkait sengketa lahan. Ia menuding Panitia Sekretaris PN Pasirpangaraian memalsukan SKGR.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Tidak puas dengan proses pengadilan, Linton Purba alias Antoni Purba, warga Jalan SP-1 Sontang RT 03 RW 09 Dusun IV Kelampaian, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kuntodarussalam, mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), karena sudah dua kalinya dia kalah dalam perkara sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Pasirpangaraian dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru 2010-2011 lalu.

Linton mengaku jalan itu ditempuh karena dia menduga ada permainan hukum di PN Pasirpangaraian dan PT Pekanbaru, karena tetap memenangkan gugatan Jalang Marpaung, warga Desa Ngaso, Kecamatan Ujungbatu, yang diakui Panitera Sekretaris (Pansek) PN Pasirpangaraian Meni Marpaung, merupakan saudara dekatnya.

Awal perkara, Linton menerangkan, pada 1998 lampau dia membeli tanah seluas 20 hektar di Dusun IV Kelampaian RT 03 RW 09 Desa Muara Dilam, Kecamatan Kuntodarussalam. Tanah yang dulunya kawasan hutan sudah berstatus SKGR. Pada pembelian, dia telah memiliki kuintansi yang ditandatangani ninik mamak, kelompok lahan, dan Adri sebagai kepala desa setempat.

Beberapa tahun setelahnya, dia menjual lahan 18 hektar kepada Manik, Hutagaol, dan Hutabarat, tapi tanah miliknya 2 hektar diklaim Jalang Marpaung miliknya sehingga dia menggugat Linton ke PN Pasirpangaraian dengan proses persidangan sekitar 1,5 tahun antara 2010-2011.

Modusnya, Jalang Marpaung yang pernah terlibat kasus perjudian dan diakui Meni Marpaung merupakan saudaranya melapor ke Polisi karena SKGR nya hilang, sebab itu lah majelis hakim memenangkan perkaranya.

“Saya punya SKGR aslinya, mereka hanya memiliki fotocopy saja, tapi anehnya hakim percaya laporan SKGR hilang ke Polisi,” kesal Linton kepada sejumlah wartawan di Pasirpangaraian, Senin (21/5/12).

Lahan 20 hektar yang dibelinya 1998 lampau masih seharga Rp16 juta atau sekitar Rp800 ribu per hektar. Jika diuangkan dengan harga tanah sekarang bisa mencapai Rp60 juta per hektar. Untuk mengurus perkara sampai ke tingkat PT Pekanbaru, Linton telah menghabiskan dana sekitar Rp300 juta lebih, tapi dia memiliki alasan tersendiri, untuk terus memperjuangkan haknya.

“Saya terus memperjuangkan lahan dua hektar itu karena uang yang dipakai untuk membeli tanah itu adalah uang warisan dari orang tua, sebab itu lah saya ajukan memori kasasi ke MA,” ujarnya.

Linton mengaku kecewa karena Pansek Meni Marpaung dan majelis hakim mengatakan SkGR yang dimilikinya tidak asli, padahal SKGR itu didapatkannya dari Camat Kuntodarussalam kala itu dan diketahui Kades, kelompok lahan, dan ninik mamak di Desa Muara Dilam.

“Pihak PN Pasirpangaraian seharusnya netral terhadap segala proses hukum, tapi Meni Marpaung (Pansek.red) sepertinya turut campur. Sebab itu saya ajukan memori kasasi ke MA sehingga tidak bisa dipermainkan,” kesal dia lagi.

Linton mengaku ada kejanggalan pada putusan PT Pekanbaru, 8 Agustus 2011 lalu bernomor 54/PDT/2011/PT.R. Pada putusan itu hanya bertuliskan “DTO” (ditandangani oleh), tanpa dicantumkan tandatangan Hakim Ketua Majelis Enos Radjaware, dan dua hakim anggota Edi Widodo dan Agus Haryadi, serta Panitera Pengganti Syamsiah.

Panitera Suridah, dikonfirmasi wartawan tidak bersedia berbicara, namun dia berjanji kepada Linton akan memberitahukan nomor resi pengiriman jika berkas memori kasasi nomor 10/Pdt-6/2010/PN.Psp, tertanggal 21 Mei 2012, yang telah ditandatangani Pansek Meni Marpaung, telah dikirim ke MA RI.***(zal)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Polsek Kuantan Mudik, Kuansing Tertibkan Dua PETI
- Tak Butuh Waktu Lama, Dua Tahanan Polsek Pangkalan Kerinci Kabur Kembali Diciduk
- Jasad Korban Dipotong 13 Bagian,
Polres Bengkalis Tetapkan 3 Tersangka Mutilasi

- Dugaan Mark Up ADD Tangun,
Enam Saksi Penuhi Panggilan Penyidik Kejari Rohul

- Dua Penyalahguna Narkoba di Siak Hulu Kampar Ditangkapn Polisi
- Lerai Keributan di Cafe,
Seorang Pria di Pekanbaru Tewas Dikeroyok dan Ditikam

- Jaksa Tunda Tuntut Terdakwa Koruptsi Pengadaan Buku Kantor PADE Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.205.210.125
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com