Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 April 2018 22:16
Hamili 2 Anak Dibawah Umur, Seorang Remaja Ditangkap Polisi

Kamis, 19 April 2018 21:45
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Lukman Edy-Hardianto Kasasi Kasus Pencalonan ke MA

Kamis, 19 April 2018 21:45
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Lukman Edy-Hardianto Kasasi Kasus Pencalonan ke MA

Kamis, 19 April 2018 21:39
Dugaan Pencemaran PT SUN, Dinas LH Kuansing Serahkan Hasil Labora ke Polisi

Kamis, 19 April 2018 21:27
Bawaslu Riau Hentikan Dugaan Pelanggaran Rudyanto dan Alfedri

Kamis, 19 April 2018 20:23
Dihadapan Warga Kandis, Hardianto Bicara Tentang Ketegasan dan Keberanian Pemimpin

Kamis, 19 April 2018 20:20
Warga Kecewa, Pasar Desa Terantang Manuk, Pelalawan tak Kunjung Difungsikan

Kamis, 19 April 2018 20:20
Warga Kecewa, Pasar Desa Terantang Manuk, Pelalawan tak Kunjung Difungsikan

Kamis, 19 April 2018 19:59
AHM Hadirkan Beragam Gaya Hidup Berkendara di IIMS 2018

Kamis, 19 April 2018 19:53
Wujud Kepedulian, PT PAA Taja Pengobatan Gratis Di Duri, Bengkalis

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 3 Nopember 2011 13:48
Naik Rp 26 Miliar,
ICW Curiga Bansos Kampar Digunakan Galang Dukungan Pemilukada


Pada APBD-P Kampar 2011 terjadi peningkatan dana Bansos Rp 26 miliar. Langkah ini memunculkan kecurigaan ICW dimanfaatkan untuk menggalang dukungan di Pemilukada.

Riauterkini-PEKANBARU-Salah satu hasil penelitian tim Indonesia Corupption Watch (ICW) terhadap pelaksanaan pilkada Kampar 10 Oktober 2011 lalu adalah adanya dugaan penggunaan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah oleh salah satu kandidat pilkada Kampar sebagai instrument pemenangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kampar.

Kecurigaan ICW menurut Koordinator Korupsi Politik ICW Pusat, Abdullah Dahlan dalam breifing media yang digelar Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kamis (4/11/11) adalah terjadinya peningkatan alokasi dana bansos dan dana hibah pada APBD Kampar tahun 2011 dibandingkan dengan APBD Kampar tahun 2010 lalu.

Alokasi dana hibah pada APBD murni Kampar tahun 2011 naik sebesar Rp 23 miliar. Dari Rp 50,853 miliar pada APBD Kampar 2010 menjadi Rp 73,523 miliar pada APBD Kampar 2011.

Alokasi anggaran dana hibah kembali dinaikkan oleh Pemkab Kampar dalam APBD Perubahan Kampar 2011. Kenaikan mencapai Rp 26 miliar. Yaitu dari Rp 73,523 miliar pada APBD Kampar murni tahun 2011 menjadi Rp 99,6 miliar pada APBD Perubahan Kampar tahun 2011.

Menurutnya, kenaikan cukup besar, mencapai Rp 26 miliar. Rinciannya, untuk dana hibah naik sebesar Rp 23 miliar (2010 Rp 50 miliar, 2011 Rp 73 miliar) sedangkan dana bansos naik sebesar Rp 3 miliar (2010 Rp 31 miliar, 2011 Rp 34 miliar).

Bukan hanya itu, selain tidak transparansnya dalam penyusunan dan pendistribusian alokasi dana hibah dan bansos, distribusi dana hibah dan dana bansos dari aspek kebijakan kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan kepada pihak penerima, mutlak ada di kepala daerah. Juga rendahnya tingkat pengawasan DPRD Kampar.

"Dana hibah dan bansos diskresinya sangat mudah karena mutlak ada di kepala daerah. Dalam klausul permendagri, aspek diskresi diberikan kepada kepala daerah. Termasuk pendistribusiannya. Sehingga penyalurannya sangat rentan untuk pihak yang tidak sesuai bahkan fiktif," terangnya.

Pelanggaran Pilkada Kampar

Menurut Peneliti Fitra Riau, Faisal, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pilkada Kampar yang terjadi dan luput dari pengawasan Panitia Pengawasan Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada Kampar) karena Panwaslu Kampar sepanjang pelaksanaan pilkada Kampar, hanya menemukan 4 pelanggaran pilkada saja. Yaitu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh tim ketiga pasangan calon bupati/wakil bupati kampar.

Padahal, tambah Faisal, Panwaslu Kampar mendapatkan kucuran dana dari APBD Kampar tahun 2011 sebesar Rp 4,9 miliar. Dengan dana tersebut, Panwaslu Kampar hanya menemukan 4 pelanggaran administrasi saja. Itu menunjukkan bahwa panwaslu Kampar tidak maksimal dalam bekerja.

Fitra dan ICW saja menurut Faisal menemukan banyak sekali pelanggaran pilkada Kampar. Seperti money politik dalam bentuk pemberian uang secara langsung, pemberian sembako murah, pengobatan gratis serta pemberian bentuk barang lainnya.

"Selain money politic, pelanggaran pilkada juga terjadi pada penggunaan kekuasaan. Seperti memutasi PNS yang tidak pro incumben, memberikan kartu pemilih dan kertas suara tambahan untuk pemilih incumben dan janji tertentu oleh pejabat provinsi," terang Faisal.***(H-we)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Hamili 2 Anak Dibawah Umur, Seorang Remaja Ditangkap Polisi
- Polresta Pekanbaru Ciduk Dua Pengedar Ganja dan Sabu
- Nabrak Pembatas Halte, Satu Unit Brio di Pekanbaru Terjun Bebas ke Parit
- Pledoi Tak Siap,
Sidang Dugaan Tipikor Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Ditunda

- Sidak ke Gudang Penyimpanan, Polisi Belum Temukan Adanya Miras Oplosan di Pekanbaru
- 3 Masih Diburu, 3 Maling dan Penadah Pikc Up Ditangkap Polres Rohul
- Toko Roti "Cita Rasa" Telukkuantan Juga Didatangi BPK RI, Begini Hasilnya
- Dua Pelaku ‎Narkoba Lintas Kabupaten Diciduk Polisi Rohul di Dua TKP
- Pemilik Bengkel Akan Laporkan Pemalsuan Terkait SPJ Fiktif Bagian Perlengkapan Kuansing
- Dibandingkan Triwulan 2017,
2018 Ini Polda Riau Alami Peningkatan Pengungkapan Kasus Narkoba

- ‘Telan’ Dana Desa Rp386 Juta,
Mantan Pj. Kades Batang Duku Ditahan Kejari Bengkalis

- Satu Lagi Ditemukan SPJ Fiktif Pemkab Kuansing,
Pemilik Bengkel di Telukkuantan Ini Mengaku Pernah Didatangi Petugas BPK

- Minta Tertibkan Gepeng dan Anak Jalanan,
DPP LBH Equality The Law Layangkan Surat Kedua ke SatPol PP Kota Pekanbaru

- Pekan Depan, Tiga Tersangka Korupsi RTH Pemprov Riau Diadili
- Duet TNI-Polri di Pelalawan Amankan 3 Truk Angkut Miras dan Rokok Ilegal
- BNNP Riau Musnahkan 582,42 Gram Sabu
- Sampai Pertengahan April, Terjadi 47 Kasus Kebakaran di Pekanbaru
- Melalui Program JMS, Kejari Rohul Ajak Pelajar Perangi Bullying
- Kontraktor dan Konsultan Pembangunan Jembatan Enok Inhil Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor
- Polda Riau Tangkap 5 Kilogram Shabu Senilai Rp7,5 Miliar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.234.8
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com