Untitled Document
Kamis, 8 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 28 Januari 2015 23:27
Penertiban Tematik Marka Jalan,
Polres Rokan Hilir Catat 260 Pelanggaran Lalin


Rabu, 28 Januari 2015 23:21
Satu CPNS Pemprov Riau Belum Lakukan Daftar Ulang

Rabu, 28 Januari 2015 23:18
Komisi C DPRD Rohil Minta Masyarakat Laporkan Proyek Tak Sesuai Bestek

Rabu, 28 Januari 2015 23:14
Pemkab Inhu Bayar Premi BPJS PNS Rp.105 Juta Tiap Bulan

Rabu, 28 Januari 2015 21:04
Kejari Siak Targetkan Selesaikan 8 Perkara dengan 7 Tersangka di 2015

Rabu, 28 Januari 2015 20:57


Rabu, 28 Januari 2015 20:38
Pedagang Buah di Rohul Belum Tahu Ada Apel Mengandung Bakteri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 3 Nopember 2011 13:48
Naik Rp 26 Miliar,
ICW Curiga Bansos Kampar Digunakan Galang Dukungan Pemilukada


Pada APBD-P Kampar 2011 terjadi peningkatan dana Bansos Rp 26 miliar. Langkah ini memunculkan kecurigaan ICW dimanfaatkan untuk menggalang dukungan di Pemilukada.

Riauterkini-PEKANBARU-Salah satu hasil penelitian tim Indonesia Corupption Watch (ICW) terhadap pelaksanaan pilkada Kampar 10 Oktober 2011 lalu adalah adanya dugaan penggunaan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah oleh salah satu kandidat pilkada Kampar sebagai instrument pemenangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kampar.

Kecurigaan ICW menurut Koordinator Korupsi Politik ICW Pusat, Abdullah Dahlan dalam breifing media yang digelar Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kamis (4/11/11) adalah terjadinya peningkatan alokasi dana bansos dan dana hibah pada APBD Kampar tahun 2011 dibandingkan dengan APBD Kampar tahun 2010 lalu.

Alokasi dana hibah pada APBD murni Kampar tahun 2011 naik sebesar Rp 23 miliar. Dari Rp 50,853 miliar pada APBD Kampar 2010 menjadi Rp 73,523 miliar pada APBD Kampar 2011.

Alokasi anggaran dana hibah kembali dinaikkan oleh Pemkab Kampar dalam APBD Perubahan Kampar 2011. Kenaikan mencapai Rp 26 miliar. Yaitu dari Rp 73,523 miliar pada APBD Kampar murni tahun 2011 menjadi Rp 99,6 miliar pada APBD Perubahan Kampar tahun 2011.

Menurutnya, kenaikan cukup besar, mencapai Rp 26 miliar. Rinciannya, untuk dana hibah naik sebesar Rp 23 miliar (2010 Rp 50 miliar, 2011 Rp 73 miliar) sedangkan dana bansos naik sebesar Rp 3 miliar (2010 Rp 31 miliar, 2011 Rp 34 miliar).

Bukan hanya itu, selain tidak transparansnya dalam penyusunan dan pendistribusian alokasi dana hibah dan bansos, distribusi dana hibah dan dana bansos dari aspek kebijakan kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan kepada pihak penerima, mutlak ada di kepala daerah. Juga rendahnya tingkat pengawasan DPRD Kampar.

"Dana hibah dan bansos diskresinya sangat mudah karena mutlak ada di kepala daerah. Dalam klausul permendagri, aspek diskresi diberikan kepada kepala daerah. Termasuk pendistribusiannya. Sehingga penyalurannya sangat rentan untuk pihak yang tidak sesuai bahkan fiktif," terangnya.

Pelanggaran Pilkada Kampar

Menurut Peneliti Fitra Riau, Faisal, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pilkada Kampar yang terjadi dan luput dari pengawasan Panitia Pengawasan Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada Kampar) karena Panwaslu Kampar sepanjang pelaksanaan pilkada Kampar, hanya menemukan 4 pelanggaran pilkada saja. Yaitu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh tim ketiga pasangan calon bupati/wakil bupati kampar.

Padahal, tambah Faisal, Panwaslu Kampar mendapatkan kucuran dana dari APBD Kampar tahun 2011 sebesar Rp 4,9 miliar. Dengan dana tersebut, Panwaslu Kampar hanya menemukan 4 pelanggaran administrasi saja. Itu menunjukkan bahwa panwaslu Kampar tidak maksimal dalam bekerja.

Fitra dan ICW saja menurut Faisal menemukan banyak sekali pelanggaran pilkada Kampar. Seperti money politik dalam bentuk pemberian uang secara langsung, pemberian sembako murah, pengobatan gratis serta pemberian bentuk barang lainnya.

"Selain money politic, pelanggaran pilkada juga terjadi pada penggunaan kekuasaan. Seperti memutasi PNS yang tidak pro incumben, memberikan kartu pemilih dan kertas suara tambahan untuk pemilih incumben dan janji tertentu oleh pejabat provinsi," terang Faisal.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Penertiban Tematik Marka Jalan,
Polres Rokan Hilir Catat 260 Pelanggaran Lalin

- Kejari Siak Targetkan Selesaikan 8 Perkara dengan 7 Tersangka di 2015
- Telah Tersangka 2 Kasus,
KPK Terus Kembangkan Kasus Lain Gubri Nonaktif Annas Maamun

- Gerayangi Anak Tiri, Warga Simpang Kanan, Rohil Diringkus Polisi
- Polisi Amankan Pelaku Judi Togel di Pinggir, Bengkalis
- Dianggap Wanprestasi, Pemilik Lahan di Pekanbaru Tuntut Bos Sawit Lunasi Utang
- Empat Tersangka "Bernyanyi", Oknum TNI Diduga Jadi Penadah Motor Curian


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.179.108
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com