Untitled Document
Kamis, 23 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 23 April 2014 22:37
Dan Apel Puncak Harkitnas
Pemkab Meranti Siapkan Jambore Pendidikan di Mengkikip


Rabu, 23 April 2014 22:19
Bengkalis Minta Cabor Renang Dipertandingkan di Porprov Inhu

Rabu, 23 April 2014 22:02
Sejumlah Kegiatan Bakal Semarakkan HPN Riau ke-68 di Bengkalis

Rabu, 23 April 2014 21:34
Panwaslu Inhu Didesak Lanjutkan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di PPK Pasirpenyu

Rabu, 23 April 2014 21:15
Dilantik Sekjend Kemendagri, Rizka Utama Jadi Dirut IPDN

Rabu, 23 April 2014 21:07
Warga Batam Raih Mobil Lexus RX 270,
Undian Toyota Bombastis 2 Periode Maret 2014 Diumumkan


Rabu, 23 April 2014 21:03
Lampu Templok Picu Kebakaran Ludeskan Rumah Warga Rokan IV Koto



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 3 Nopember 2011 13:48
Naik Rp 26 Miliar,
ICW Curiga Bansos Kampar Digunakan Galang Dukungan Pemilukada


Pada APBD-P Kampar 2011 terjadi peningkatan dana Bansos Rp 26 miliar. Langkah ini memunculkan kecurigaan ICW dimanfaatkan untuk menggalang dukungan di Pemilukada.

Riauterkini-PEKANBARU-Salah satu hasil penelitian tim Indonesia Corupption Watch (ICW) terhadap pelaksanaan pilkada Kampar 10 Oktober 2011 lalu adalah adanya dugaan penggunaan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah oleh salah satu kandidat pilkada Kampar sebagai instrument pemenangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kampar.

Kecurigaan ICW menurut Koordinator Korupsi Politik ICW Pusat, Abdullah Dahlan dalam breifing media yang digelar Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kamis (4/11/11) adalah terjadinya peningkatan alokasi dana bansos dan dana hibah pada APBD Kampar tahun 2011 dibandingkan dengan APBD Kampar tahun 2010 lalu.

Alokasi dana hibah pada APBD murni Kampar tahun 2011 naik sebesar Rp 23 miliar. Dari Rp 50,853 miliar pada APBD Kampar 2010 menjadi Rp 73,523 miliar pada APBD Kampar 2011.

Alokasi anggaran dana hibah kembali dinaikkan oleh Pemkab Kampar dalam APBD Perubahan Kampar 2011. Kenaikan mencapai Rp 26 miliar. Yaitu dari Rp 73,523 miliar pada APBD Kampar murni tahun 2011 menjadi Rp 99,6 miliar pada APBD Perubahan Kampar tahun 2011.

Menurutnya, kenaikan cukup besar, mencapai Rp 26 miliar. Rinciannya, untuk dana hibah naik sebesar Rp 23 miliar (2010 Rp 50 miliar, 2011 Rp 73 miliar) sedangkan dana bansos naik sebesar Rp 3 miliar (2010 Rp 31 miliar, 2011 Rp 34 miliar).

Bukan hanya itu, selain tidak transparansnya dalam penyusunan dan pendistribusian alokasi dana hibah dan bansos, distribusi dana hibah dan dana bansos dari aspek kebijakan kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan kepada pihak penerima, mutlak ada di kepala daerah. Juga rendahnya tingkat pengawasan DPRD Kampar.

"Dana hibah dan bansos diskresinya sangat mudah karena mutlak ada di kepala daerah. Dalam klausul permendagri, aspek diskresi diberikan kepada kepala daerah. Termasuk pendistribusiannya. Sehingga penyalurannya sangat rentan untuk pihak yang tidak sesuai bahkan fiktif," terangnya.

Pelanggaran Pilkada Kampar

Menurut Peneliti Fitra Riau, Faisal, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pilkada Kampar yang terjadi dan luput dari pengawasan Panitia Pengawasan Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada Kampar) karena Panwaslu Kampar sepanjang pelaksanaan pilkada Kampar, hanya menemukan 4 pelanggaran pilkada saja. Yaitu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh tim ketiga pasangan calon bupati/wakil bupati kampar.

Padahal, tambah Faisal, Panwaslu Kampar mendapatkan kucuran dana dari APBD Kampar tahun 2011 sebesar Rp 4,9 miliar. Dengan dana tersebut, Panwaslu Kampar hanya menemukan 4 pelanggaran administrasi saja. Itu menunjukkan bahwa panwaslu Kampar tidak maksimal dalam bekerja.

Fitra dan ICW saja menurut Faisal menemukan banyak sekali pelanggaran pilkada Kampar. Seperti money politik dalam bentuk pemberian uang secara langsung, pemberian sembako murah, pengobatan gratis serta pemberian bentuk barang lainnya.

"Selain money politic, pelanggaran pilkada juga terjadi pada penggunaan kekuasaan. Seperti memutasi PNS yang tidak pro incumben, memberikan kartu pemilih dan kertas suara tambahan untuk pemilih incumben dan janji tertentu oleh pejabat provinsi," terang Faisal.***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Panwaslu Inhu Didesak Lanjutkan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di PPK Pasirpenyu
- Lampu Templok Picu Kebakaran Ludeskan Rumah Warga Rokan IV Koto
- Truk Boks Terguling di Depan Mapolres Kuansing
- Diduga jadi Tempat Mesum,
Rumah Rektor UNISI Tembilahan Dikepung Warga

- Dari Mabes Polri dan Kejagung RI,
Berkas Tersangka Direktur PT Karya Dayun Dilimpahkan ke Kejari Siak

- Empat Pelaku Peracik Narkoba Jalani Sidang Perdana
- Cabuli Bocah 9 Tahun di Pasar Sail, Pria Paruh Baya Dimassa


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.243.23.129
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com