Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Pebruari 2018 22:01
Ditabrak Truck Balak, Anggota Damkar Mandau, Bengkalis Tewas Ditempat

Ahad, 25 Pebruari 2018 21:42
Seorang Suami di Inhu Tega Bunuh Istrinya

Ahad, 25 Pebruari 2018 19:45
LE Mulai Kampanyekan Prabowo-Cak Imin untuk Pilpres 2019

Ahad, 25 Pebruari 2018 16:38
Pasangan AYO Sambangi Sentra Nenas di Rokan Hilir

Ahad, 25 Pebruari 2018 15:48
Capella Honda Serahkan Unit PCX150 Kepada 10 Konsumen Pembeli Perdana

Ahad, 25 Pebruari 2018 15:43
Ini Rencana Besar Pasangan AYO untuk Kota Dumai

Ahad, 25 Pebruari 2018 14:56
KBM di Desa Koto Ranah, Mahasiswa UPP Rohul Merasa Pulang Kampung

Ahad, 25 Pebruari 2018 14:53
Arminareka Perdana Berangkatkan Ratusan Jemaah Umroh Asal Rohul Maret 2018

Ahad, 25 Pebruari 2018 13:22
Puluhan Tokoh Masyarakat Tenayan Dukung dan Siap Menangkan Firdaus-Rusli

Ahad, 25 Pebruari 2018 10:19
Sudah Diikuti 1.600 Murid, Diluncurkan Didikan Subuh Quran di Bengkalis

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 3 Nopember 2011 13:48
Naik Rp 26 Miliar,
ICW Curiga Bansos Kampar Digunakan Galang Dukungan Pemilukada


Pada APBD-P Kampar 2011 terjadi peningkatan dana Bansos Rp 26 miliar. Langkah ini memunculkan kecurigaan ICW dimanfaatkan untuk menggalang dukungan di Pemilukada.

Riauterkini-PEKANBARU-Salah satu hasil penelitian tim Indonesia Corupption Watch (ICW) terhadap pelaksanaan pilkada Kampar 10 Oktober 2011 lalu adalah adanya dugaan penggunaan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah oleh salah satu kandidat pilkada Kampar sebagai instrument pemenangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kampar.

Kecurigaan ICW menurut Koordinator Korupsi Politik ICW Pusat, Abdullah Dahlan dalam breifing media yang digelar Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kamis (4/11/11) adalah terjadinya peningkatan alokasi dana bansos dan dana hibah pada APBD Kampar tahun 2011 dibandingkan dengan APBD Kampar tahun 2010 lalu.

Alokasi dana hibah pada APBD murni Kampar tahun 2011 naik sebesar Rp 23 miliar. Dari Rp 50,853 miliar pada APBD Kampar 2010 menjadi Rp 73,523 miliar pada APBD Kampar 2011.

Alokasi anggaran dana hibah kembali dinaikkan oleh Pemkab Kampar dalam APBD Perubahan Kampar 2011. Kenaikan mencapai Rp 26 miliar. Yaitu dari Rp 73,523 miliar pada APBD Kampar murni tahun 2011 menjadi Rp 99,6 miliar pada APBD Perubahan Kampar tahun 2011.

Menurutnya, kenaikan cukup besar, mencapai Rp 26 miliar. Rinciannya, untuk dana hibah naik sebesar Rp 23 miliar (2010 Rp 50 miliar, 2011 Rp 73 miliar) sedangkan dana bansos naik sebesar Rp 3 miliar (2010 Rp 31 miliar, 2011 Rp 34 miliar).

Bukan hanya itu, selain tidak transparansnya dalam penyusunan dan pendistribusian alokasi dana hibah dan bansos, distribusi dana hibah dan dana bansos dari aspek kebijakan kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan kepada pihak penerima, mutlak ada di kepala daerah. Juga rendahnya tingkat pengawasan DPRD Kampar.

"Dana hibah dan bansos diskresinya sangat mudah karena mutlak ada di kepala daerah. Dalam klausul permendagri, aspek diskresi diberikan kepada kepala daerah. Termasuk pendistribusiannya. Sehingga penyalurannya sangat rentan untuk pihak yang tidak sesuai bahkan fiktif," terangnya.

Pelanggaran Pilkada Kampar

Menurut Peneliti Fitra Riau, Faisal, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pilkada Kampar yang terjadi dan luput dari pengawasan Panitia Pengawasan Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada Kampar) karena Panwaslu Kampar sepanjang pelaksanaan pilkada Kampar, hanya menemukan 4 pelanggaran pilkada saja. Yaitu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh tim ketiga pasangan calon bupati/wakil bupati kampar.

Padahal, tambah Faisal, Panwaslu Kampar mendapatkan kucuran dana dari APBD Kampar tahun 2011 sebesar Rp 4,9 miliar. Dengan dana tersebut, Panwaslu Kampar hanya menemukan 4 pelanggaran administrasi saja. Itu menunjukkan bahwa panwaslu Kampar tidak maksimal dalam bekerja.

Fitra dan ICW saja menurut Faisal menemukan banyak sekali pelanggaran pilkada Kampar. Seperti money politik dalam bentuk pemberian uang secara langsung, pemberian sembako murah, pengobatan gratis serta pemberian bentuk barang lainnya.

"Selain money politic, pelanggaran pilkada juga terjadi pada penggunaan kekuasaan. Seperti memutasi PNS yang tidak pro incumben, memberikan kartu pemilih dan kertas suara tambahan untuk pemilih incumben dan janji tertentu oleh pejabat provinsi," terang Faisal.***(H-we)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Ditabrak Truck Balak, Anggota Damkar Mandau, Bengkalis Tewas Ditempat
- Seorang Suami di Inhu Tega Bunuh Istrinya
- Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi

- Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit
- Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi
- Polda Riau Tetapkan Empat Tersangka Karhutla
- Minta Makan Enak tak Dituruti, Anak Sakit Jiwa di Siak Bunuh Bapaknya
- Egrek Sawit Nyangkut Kabel Listrik, Buruh PT Indosawit Tewas Kesetrum
-
- Bobol Showroom di Pekanbaru, Kawanan Maling Gondol 5 Unit Mobil Bekas
- Ikat 2 Penjaga, Kawanan Rampok Gasak Komponen Alat Berat di Bonai Darussalam
- Kalah dari PT Hutahaean di Sidang Prapid,
Tentukan Langkah Selanjutnya, Polda Riau akan Berkoordinasi dengan Kejati

- Kepergok Satpam di Stadion Utama Riau,
Seorang Juru Parkir Diciduk usai Mencuri Tiang Lampu Taman

- Kawanan Rampok Gasak Uang Rp700 Juta di Gudang Distributor PT. Perintis Ujungbatu
- Pencuri HP Ditangkap Polsek Tambusai Saat Sedang Service di Toko Ponsel
- Utamakan Keselamatan Masyarakat,
Sat Lantas Polres Pelalawan Sebar Spanduk Imbauan di Berbagai Titik

- Kantongi 8 Paket Sabu,,  Sat Narkoba Polres Siak Tangkap Terduga Pengedar
- Dishub Dumai Razia Mobil Angkut Cangkang Sawit di Terminal Barang
- Satres Narkoba Polres Kampar Ringkus Buron Bandar Sabu
- Menangkan PT PSJ Warga Pangkalan Gondai Dukung Putusan Hakim PN Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 50.19.34.255
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com