Untitled Document
Sabtu, 8 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 1 Nopember 2014 15:49
KPU Dumai Tunggu Kebijakan DPR RI Soal Perpu

Sabtu, 1 Nopember 2014 15:46
Pembangunan Drainase Ganggu Kenyamanan Warga Dumai

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:50
Ical Pesan Golkar Riau tak Buru-buru Bicarakan Posisi Wagubri

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:32
Pemkab Rohil Sita Makanan Kadaluarsa di Sejumlah Minimarket di Bagansiapiapi

Sabtu, 1 Nopember 2014 14:25
Sekitar Rp10,5 Miliar Uang Sertifikasi Guru se-Kuansing Belum Dibayarkan

Sabtu, 1 Nopember 2014 10:41
Suparman Bersama Petinggi Golkar Riau Ketemu Ical, Ada Apa?

Sabtu, 1 Nopember 2014 10:39
Malam ini,Tim Kesenian Rohil Tampil pada Festival Tabot Bengkulu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Oktober 2011 22:14
Buntut Demo Rusuh KKPA,
PT MAN Tuding SKT Bupati Rohul Bernuansa Politis


PT MAN selaku bapak angkat dalam program KKPA yang memicu demo rusuh di Kejari Pasirpanggaraian angkat bicara. Perusahaan tersebut menuding SKT Bupati Rohul bermuatan politis.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pihak manajemen PT Merangkai Artha Nusantara (MAN) menuding Pemkab Rokan Hulu sengaja terbitkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) kepada 220 Kepala Keluarga masyarakat Tambusai Utara karena alasan Politik.

Tudingan ini disampaikan Manager Kebun PT MAN Junaidi Ilyas, didampingi Tim Advokasi PT MAN Sanggam Marbun SH,MH dan Suharmansyah SH,MH, kepada sejumlah wartawan dalam keterangan persnya di Hotel Sapadia Pasirpangaraian, Selasa (11/10/11).

Junaidi Ilyas, nyatakan penerbitan SKT oleh Roy Roberto, yang saat itu menjabat Camat Tambusai Utra, sudah ditetapkan Bupati Achmad dengan Nomor 509 Desember 2010 lalu, sebagai surat Calon Peserta Pemilik (CPP) dan sudah diberikan kepada 220 KK di Tambusai Utara, tanpa melibatkan perusahaan sebelumnya.

“Penerbitan SKT itu tidak sah menurut hukum. Pasalnya, pada tahun 1995 masyarakat menyerahkan lahan ke perusahaan untuk lakukan kerjasama plasma. Lazimnya pola kerjasama, kita sudah dilakukan kesepakatan (MoU) dengan masyarakat petani,” ungkap Junaidi, dalam keterangan persnya.

Jelasnya, tahun 1996, menindaklanjuti MoU tahun sebelumnya, perusahaan menyusun semacam surat perjanjian antara perusahan dengan melibatkan suami istri pemilik sertifikat atas lahan seluas 318 hektare yang sudah diblok. Seluas 127 ha lahan menjadi hak perusahaan, sedangkan sisanya 191 ha, diserahkan ke petani yang memiliki sertifikat.

Sesuai perjanjian, lahan seluas 191 ha tersebut akan dijadikan lahan inti plasma dengan pembagian 50:50. Namun, jika lahan inti tersebut tak disiapkan masyarakat sebesar 50 persen, maka perusahaan menilai kerjasama tidak pernah terjadi. Sesudah kerjasama berjalan, pada saat itu masyarakat tidak bisa lagi sediakan kebun inti, sebab lahan sudah habis, dan sudah di kelilingi perusahaan lain.

“Sebenarnya perusahaan bisa menuntut kerjasama 50:50 sesuai perjanjian tahun 1996. sebab kita sudah invest besar untuk kerjasama ini. Namun kita mengalah, dan membuat kesepakatan lagi, yaitu pembagian lahan sebesar 60:40, yakni 60 untuk masyarakat dan 40 perusahaan,” terangnya.

Tahun 2006 hingga 2008, perusahaan melakukan blok lahan dan lakukan pengukuran lahan ulang. Namun pada tahun 2009, lahan milik perusahaan seluas 127 ha yang sudah ditanami pohon kelapa sawit dibakar sejumlah oknum masyarakat yang tidak terima dengan pembagian ini.

“Untuk bangun kebun inti plasma ini, awalnya kita mengharapkan uang dari bank, namun karena tahun 1996 itu terjadi krisis monoter, kita kesulitan mendapatkan biaya. Oleh sebab itu, kita menggunakan dana pribadi untuk membangun kebun tersebut,” ujarnya.

Setelah permasalah selesai, tahun 2009 lantas perusahaan menyerahkan seluruh sertifikat milik masyarakat, namun sertifikat lahan I dan II berbeda karena hamparan lahan berbeda, sehingga dilakukan pemutihan melalui BPN Rokan Hulu.

Masih tahun 2009, sekelompok orang mengusir pihak perusahaan dari lahan. Perusahaan menduga kelompok ini diintruksi seseorang, yakni masyarakat luar yang sengaja disewa. Menurutnya, masyarakat sudah enak, sebab tak dibebani hutang untuk bangun lahan inti.

“Masyarakat sudah cukup enak, namun akibat ulah sekelompok orang, masyarakat minta lahan dikembalikan, sebab kerjasama sudah berjalan 4 tahun da sertifikat harus dikembalikan sesuai perjanjian tahun 2006. Sementara perjanjian tahun 2005 tidak ada perjanjian pengembalian sertifikat setelah 4 tahun, dimana pun itu dan tak ada satu pasal pun,” katanya.

Pada September 2009, konflik semakin menjadi, bahkan sejumlah oknum sengaja membangun pondok dilahan milik perusahaan seluas 127 ha. Tahun ini juga, dilakukan mediasi antara perusahaan, Camat Roy Roberto dan pihak Polres untuk selesaikan masalah ini. “Justru dengan masalah ini, petani lainnya merasa terhambat mengurus sertifikat tanah. Sebab pihak BPN tak berani turun ke lokasi,” kesalnya.

Tim Advokasi PT MAN Sanggam Marbun SH,MH, mengatakan pada 23 November 2009, mediasi dengan Camat Roy Roberto, manajemen perusahaan merasa diintervensi, sebab lahan tersebut diklaim sudah milik masyarakat, pasalnya kerjasama sudah lebih dari 4 tahun.

“Kita menduga ini ditumpangi politik. Pasalnya, sertifikat itu diserahkan Bupati Achmad kepada masyarakat ketika akan memasuki musim masa kampanye,” kata Sanggam.

Katanya, tahun 1996 itu, wilayah Rokan Hulu masih masuk dalam Kabupaten Kampar. Lahan yang awalnya merupakan lahan transmigrasi, tidak masuk dalam hutan lindung dikerjasamakan dengan masyarakat petani.

Akibat adanya peralihan kekuasaan, saat ini pihak perusahaan sedang memproses ulang seluruh sertifikat melalui Notaris Okta Medius Ujungbatu. Seluruh sertifikat akan dilebur menjadi sertifikat, sebab tahun 2006 sertifikat masih masuk dalam wilayah Desa Batang Kumu, belum terbentuk Desa Pagar Mayang, Payung Sekaki, Mahato Sakti dan Sukadamai, dan sertifikat masih diterbitan BPN Kampar.

Sanggam menuding, dengan terjadi masalah ini, sertifikat diduga timpang tindih. Sebab perusahaan memiliki sertifikat dari pemerintah. Jadi, jika ada sertifikat lain, berarti itu tidak sah. “Seharusnya penerbitan SK Bupati itu, perusahaan tidak dilibatkan,” tandasnya.

Disinggung masalah demo ratusan masyarakat Tambusai Utara Senin siang kemarin, katanya sebagian pendemo tidak terdaftar dalam plasma perusahaan, namun oknum yang sengaja dibayar, sehingga mengganggu petani lainnya.

“Kita beraharap jangan lah membuat gerakan-gerakan anarkis, sebab perusahaan sudah komitmen membangunnya. Seharusnya kan ada kompensasi untuk perusahaan, namun sudah berhasil begini, kita mau ditendang. Tidak bisa gitu dong, sebab perusahaan tak ada untung,” katanya lagi.

Menurut Sanggam, masalah tersebut saat ini sudah masuk jalur dan sedang menjalani proses sidang di Pengadailan Negeri Pasirpangaraian, sehingga perusahaan tetap mengikuti aturan hukum. Namun pihaknya berharap, tidak ada oknum yang sengaja menggerakkan massa untuk bertindak anarkis lagi.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Kebakaran Ludeskan Gudang Batako di Jalan Inpres, Pekanbaru
- Polres Bengkalis Ringkus Maling 26 Ton Minyak PT Chevron
- Kepada Dewan, Kapolresta Pekanbaru Keluhkan Anggaran Minim
- Ditemukan Mayat Bersimbah Darah di Sinaboi, Rohil
- Tuntut Tuntaskan Kasus Bupati Jefry Noer,
Satu Mahasiswa Aksi Jahit Mulut di KPK Dilarikan Ke Rumah Sakit

- Gubri Annas Maamun Diduga Palsukan APBD Riau tahun 2015
- Dugaan Korupsi Islamic Center Rohul,
Kejati Riau Dalami Keterangan Sejumlah Pihak



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.82.82.201
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com