Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:45
Orasi Ilmiah, Wisuda Angkatan Kedua STAILe Pekanbaru akan Diisi Menteri Hanif Dhakhiri

Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:32
Firdaus-Rusli Janjikan Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Siak Sama Maju

Sabtu, 24 Pebruari 2018 20:55
Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:59
Keunikan Kampung Wisata Koto Ranah,
Mulai Puncak Suligi 900 MDPL Hingga Naskah Kuno


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:26
Muhaimin Iskandar Beri Kuliah Umum di UR

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:19
Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:17
Penyu Seberat 50 Kg Terdampar di Pantai Muntai, Bengkalis

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:07
Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:47
Hadir di Sri Palas, Rusli Effendi Berasa Pulang ke Rumah

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:42
Kembangkan Pariwisata dan Pendidikan, Pemkab Kuansing Bekerjasama dengan UGM

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 11 Oktober 2011 22:14
Buntut Demo Rusuh KKPA,
PT MAN Tuding SKT Bupati Rohul Bernuansa Politis


PT MAN selaku bapak angkat dalam program KKPA yang memicu demo rusuh di Kejari Pasirpanggaraian angkat bicara. Perusahaan tersebut menuding SKT Bupati Rohul bermuatan politis.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pihak manajemen PT Merangkai Artha Nusantara (MAN) menuding Pemkab Rokan Hulu sengaja terbitkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) kepada 220 Kepala Keluarga masyarakat Tambusai Utara karena alasan Politik.

Tudingan ini disampaikan Manager Kebun PT MAN Junaidi Ilyas, didampingi Tim Advokasi PT MAN Sanggam Marbun SH,MH dan Suharmansyah SH,MH, kepada sejumlah wartawan dalam keterangan persnya di Hotel Sapadia Pasirpangaraian, Selasa (11/10/11).

Junaidi Ilyas, nyatakan penerbitan SKT oleh Roy Roberto, yang saat itu menjabat Camat Tambusai Utra, sudah ditetapkan Bupati Achmad dengan Nomor 509 Desember 2010 lalu, sebagai surat Calon Peserta Pemilik (CPP) dan sudah diberikan kepada 220 KK di Tambusai Utara, tanpa melibatkan perusahaan sebelumnya.

“Penerbitan SKT itu tidak sah menurut hukum. Pasalnya, pada tahun 1995 masyarakat menyerahkan lahan ke perusahaan untuk lakukan kerjasama plasma. Lazimnya pola kerjasama, kita sudah dilakukan kesepakatan (MoU) dengan masyarakat petani,” ungkap Junaidi, dalam keterangan persnya.

Jelasnya, tahun 1996, menindaklanjuti MoU tahun sebelumnya, perusahaan menyusun semacam surat perjanjian antara perusahan dengan melibatkan suami istri pemilik sertifikat atas lahan seluas 318 hektare yang sudah diblok. Seluas 127 ha lahan menjadi hak perusahaan, sedangkan sisanya 191 ha, diserahkan ke petani yang memiliki sertifikat.

Sesuai perjanjian, lahan seluas 191 ha tersebut akan dijadikan lahan inti plasma dengan pembagian 50:50. Namun, jika lahan inti tersebut tak disiapkan masyarakat sebesar 50 persen, maka perusahaan menilai kerjasama tidak pernah terjadi. Sesudah kerjasama berjalan, pada saat itu masyarakat tidak bisa lagi sediakan kebun inti, sebab lahan sudah habis, dan sudah di kelilingi perusahaan lain.

“Sebenarnya perusahaan bisa menuntut kerjasama 50:50 sesuai perjanjian tahun 1996. sebab kita sudah invest besar untuk kerjasama ini. Namun kita mengalah, dan membuat kesepakatan lagi, yaitu pembagian lahan sebesar 60:40, yakni 60 untuk masyarakat dan 40 perusahaan,” terangnya.

Tahun 2006 hingga 2008, perusahaan melakukan blok lahan dan lakukan pengukuran lahan ulang. Namun pada tahun 2009, lahan milik perusahaan seluas 127 ha yang sudah ditanami pohon kelapa sawit dibakar sejumlah oknum masyarakat yang tidak terima dengan pembagian ini.

“Untuk bangun kebun inti plasma ini, awalnya kita mengharapkan uang dari bank, namun karena tahun 1996 itu terjadi krisis monoter, kita kesulitan mendapatkan biaya. Oleh sebab itu, kita menggunakan dana pribadi untuk membangun kebun tersebut,” ujarnya.

Setelah permasalah selesai, tahun 2009 lantas perusahaan menyerahkan seluruh sertifikat milik masyarakat, namun sertifikat lahan I dan II berbeda karena hamparan lahan berbeda, sehingga dilakukan pemutihan melalui BPN Rokan Hulu.

Masih tahun 2009, sekelompok orang mengusir pihak perusahaan dari lahan. Perusahaan menduga kelompok ini diintruksi seseorang, yakni masyarakat luar yang sengaja disewa. Menurutnya, masyarakat sudah enak, sebab tak dibebani hutang untuk bangun lahan inti.

“Masyarakat sudah cukup enak, namun akibat ulah sekelompok orang, masyarakat minta lahan dikembalikan, sebab kerjasama sudah berjalan 4 tahun da sertifikat harus dikembalikan sesuai perjanjian tahun 2006. Sementara perjanjian tahun 2005 tidak ada perjanjian pengembalian sertifikat setelah 4 tahun, dimana pun itu dan tak ada satu pasal pun,” katanya.

Pada September 2009, konflik semakin menjadi, bahkan sejumlah oknum sengaja membangun pondok dilahan milik perusahaan seluas 127 ha. Tahun ini juga, dilakukan mediasi antara perusahaan, Camat Roy Roberto dan pihak Polres untuk selesaikan masalah ini. “Justru dengan masalah ini, petani lainnya merasa terhambat mengurus sertifikat tanah. Sebab pihak BPN tak berani turun ke lokasi,” kesalnya.

Tim Advokasi PT MAN Sanggam Marbun SH,MH, mengatakan pada 23 November 2009, mediasi dengan Camat Roy Roberto, manajemen perusahaan merasa diintervensi, sebab lahan tersebut diklaim sudah milik masyarakat, pasalnya kerjasama sudah lebih dari 4 tahun.

“Kita menduga ini ditumpangi politik. Pasalnya, sertifikat itu diserahkan Bupati Achmad kepada masyarakat ketika akan memasuki musim masa kampanye,” kata Sanggam.

Katanya, tahun 1996 itu, wilayah Rokan Hulu masih masuk dalam Kabupaten Kampar. Lahan yang awalnya merupakan lahan transmigrasi, tidak masuk dalam hutan lindung dikerjasamakan dengan masyarakat petani.

Akibat adanya peralihan kekuasaan, saat ini pihak perusahaan sedang memproses ulang seluruh sertifikat melalui Notaris Okta Medius Ujungbatu. Seluruh sertifikat akan dilebur menjadi sertifikat, sebab tahun 2006 sertifikat masih masuk dalam wilayah Desa Batang Kumu, belum terbentuk Desa Pagar Mayang, Payung Sekaki, Mahato Sakti dan Sukadamai, dan sertifikat masih diterbitan BPN Kampar.

Sanggam menuding, dengan terjadi masalah ini, sertifikat diduga timpang tindih. Sebab perusahaan memiliki sertifikat dari pemerintah. Jadi, jika ada sertifikat lain, berarti itu tidak sah. “Seharusnya penerbitan SK Bupati itu, perusahaan tidak dilibatkan,” tandasnya.

Disinggung masalah demo ratusan masyarakat Tambusai Utara Senin siang kemarin, katanya sebagian pendemo tidak terdaftar dalam plasma perusahaan, namun oknum yang sengaja dibayar, sehingga mengganggu petani lainnya.

“Kita beraharap jangan lah membuat gerakan-gerakan anarkis, sebab perusahaan sudah komitmen membangunnya. Seharusnya kan ada kompensasi untuk perusahaan, namun sudah berhasil begini, kita mau ditendang. Tidak bisa gitu dong, sebab perusahaan tak ada untung,” katanya lagi.

Menurut Sanggam, masalah tersebut saat ini sudah masuk jalur dan sedang menjalani proses sidang di Pengadailan Negeri Pasirpangaraian, sehingga perusahaan tetap mengikuti aturan hukum. Namun pihaknya berharap, tidak ada oknum yang sengaja menggerakkan massa untuk bertindak anarkis lagi.***(zal)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi

- Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit
- Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi
- Polda Riau Tetapkan Empat Tersangka Karhutla
- Minta Makan Enak tak Dituruti, Anak Sakit Jiwa di Siak Bunuh Bapaknya
- Egrek Sawit Nyangkut Kabel Listrik, Buruh PT Indosawit Tewas Kesetrum
-
- Bobol Showroom di Pekanbaru, Kawanan Maling Gondol 5 Unit Mobil Bekas
- Ikat 2 Penjaga, Kawanan Rampok Gasak Komponen Alat Berat di Bonai Darussalam
- Kalah dari PT Hutahaean di Sidang Prapid,
Tentukan Langkah Selanjutnya, Polda Riau akan Berkoordinasi dengan Kejati

- Kepergok Satpam di Stadion Utama Riau,
Seorang Juru Parkir Diciduk usai Mencuri Tiang Lampu Taman

- Kawanan Rampok Gasak Uang Rp700 Juta di Gudang Distributor PT. Perintis Ujungbatu
- Pencuri HP Ditangkap Polsek Tambusai Saat Sedang Service di Toko Ponsel
- Utamakan Keselamatan Masyarakat,
Sat Lantas Polres Pelalawan Sebar Spanduk Imbauan di Berbagai Titik

- Kantongi 8 Paket Sabu,,  Sat Narkoba Polres Siak Tangkap Terduga Pengedar
- Dishub Dumai Razia Mobil Angkut Cangkang Sawit di Terminal Barang
- Satres Narkoba Polres Kampar Ringkus Buron Bandar Sabu
- Menangkan PT PSJ Warga Pangkalan Gondai Dukung Putusan Hakim PN Pelalawan
- Sidang Pemalsuan Surat Tanah,
Saksi Ngaku Pernah Diminta Batalkan Jual Beli Lahan

- Gabungan Polda Riau dan Mabes Polri Tangkap Pelaku Hate Speech Medsos


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.227.104.53
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com