| Home > Hukum >> |
Berita Terhangat.. |
|
Jum’at, 24 Mei 2013 08:16 Galeri Foto Kunjungan Bupati Pelalawan ke Karimuan Kepri Jum’at, 24 Mei 2013 08:15 RAPP Taja Pelatihan Para Da'i Pulau Padang Jum’at, 24 Mei 2013 07:56 Sudah Panggil Puluhan Saksi, KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Tersangka Gubri Jum’at, 24 Mei 2013 06:53 Tentukan Jago di Pilgubri, DPP Demokrat Terbelah antara Mambang dan Achmad Jum’at, 24 Mei 2013 06:51 Dibuka Bupati Siak, Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Riau di Kampung Rempak Jum’at, 24 Mei 2013 06:49 Riau Tertinggi Imput Data SDDKN Jum’at, 24 Mei 2013 06:46 IKBR Inhu Tuding Forlet Timbulkan Konflik |
| |
|
Sabtu, 12 Maret 2011 19:22 Tangani Konflik SDA, Scale Up Tandatangani MoU dengan Komnas HAM  Lembaga Independen Scale Up tandatangani nota kerjasama dengan Komnas HAM. Kesepakatan ini diharapkan memudahkan penanganan kasus konflik
sumber daya alam (SDA) di berapa provinsi di Sumatera.
Riauterkini-PEKANBARU- Tingginya angka konflik Sumber Daya Alam(SDA) yang akhir-akhir ini terjadi di Riau, mendorong lembaga independen yang bergerak dibidang pembangunan sosial berkelanjutan yakni Scale Up bekerja lebih maksimal dengan menandatangi nota kerja sama dengan Komisi Hak Asasi Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Seperti diungkapkan Executive Director, Ahmad Zazali kepada Riauterkini, Sabtu(12/3/11) di hotel Furaya Jalan Jederal Sudirman Pekanbaru, tujuan diadakannya kerjasama ini adalah untuk memperluas layanan mediasi konflik atau layanan penyelesaian konflik di sumber daya alam baik di kehutanan, perkebunan, pertambangan, perminyakan, kelautan dan lainnya antara masyarakat dengan perusahaan,masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan masyarakat. Hal ini disebabkan, konflik sumber daya alam khususnya yang terjadi di Provinsi Riau, sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ditambahkannya, program-program yang dilaksanakan oleh Scale Up yang menempati kantor di Jalan Ketitiran Nomor 26 Kampung Melayu Sukajadi Pekanbaru ini tidak hanya dilakukan di Riau tetapi juga dilaksanakan di Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. "Kami meminta perhatian Publik khususnya pemerintah, bahwa konflik sumber daya alam yang terjadi pada saat ini berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Dan saatnya pemerintah berfikir mencari solusi penanganan konflik secara lebih adil dan damai kedepannya, " tuturnya berharap.
Acara penandatangan dilakukan Ahmad Zazali selaki Exwcutive Direktoc Scale Up dan Ketua Sub Mediasi Komnas HAM Ridho Saleh tersebut dihadiri oleh Al-Azhar berasal dari Forum Komunikasi Pemuka
Masyarakat Riau(FKPMR), Azlaini Agus dari Ombusdman Indonesia dan sejumlah tokoh
masyarakat, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan juga partai politik serta perwakilan pemerintah. Sementara itu Ridho Saleh menjelaskan, dalam kerjasama ini peran Komnas HAM adalah memberikan panduan dalam penanganan konflik SDA yang mengindikasi terjadinya pelanggaran HAM. "Selain itu, kami juga akan memediasi setiap adanya konfli SDA yang informasinya disampaikan Scale Up," jelasnya. Peserta tidak hanya datang dari Provinsi Riau tetapi juga berasal dari Provinsi tetangga yakni Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan yang termasuk ke dalam wilayah kerja Scale Up.***(put) Beri tanggapan | Baca tanggapan |
| |
|
All
Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com |