Untitled Document
Kamis, 26 Ramadhan 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 23 Juli 2014 22:23
2015, Semua Badan Usaha Wajib Daftarkan Pekerjanya ke BPJS Kesehatan

Rabu, 23 Juli 2014 22:18
Mata Kiri Buta, Karyawan Panen Gugat PTPN V

Rabu, 23 Juli 2014 22:14
Polsek Pekanbaru Kota Tangkap Tiga Penikam Asal Palembang

Rabu, 23 Juli 2014 22:14
Putri IGT Gelar Buka Bersama Warga Kampar

Rabu, 23 Juli 2014 22:03
Kapolresta Tinjau Poskotis Mudik

Rabu, 23 Juli 2014 21:54
Dua Terdakwa Korupsi Dana Bansos Warga Miskin Dumai Divonis Ringan

Rabu, 23 Juli 2014 19:55
Safari Ramadhan 1435 H,
RAPP Berikan Bantuan dan Santunan di 165 Desa




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 Maret 2010 19:13
Usut Eskalasi Jembatan Teluk Agung,
LSM IMD Riau Desak DPRD Siak Bentuk Pansus


Adanya pemberian dana eskalasi untuk jembatan Teluk Agung sebesar Rp 21,8 miliar tampa dasar, LSM IMD Riau desak DPRD Siak bentuk tim Pansus pengungkapan kasus tersebut.

Riauterkini-PEKANBARU- Adanya pemberian dana eskalasi untuk jembatan Teluk Agung sebesar Rp 21,8 miliar tampa dasar, LSM Indonesia Monitoring Development (IMD) Riau mendesak DPRD Siak bentuk tim Pansus pengungkapan kasus tersebut. hal itu dilakukan untuk mendorong pihak polda Riau agar serius menangani dugaan penyelewengan tersebut yang mana telah dilaporkan beberapa bulan lalu.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IMD Riau Raja Adnan kepada wartawan, bahwa penetapan Bupati Siak memberikan dana eskalasi pada proyek jembatan Tengku Agung atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Siak Aulia Aziz yang diduga tidak berdasar. Karena Peraturan Mentri Keuangan (Permenkeu) nomor 105 yang digunakan dikatakan batas waktu pengajuan eskalasi tanggal 21 November 2005.

Selain itu, ketika proyek Jembatan Tengku Agung ini berlangsung tidak ada kebijakan moneter dari pemerintah yang menyebabkan adanya kenaikan harga.

"Chairuddin Yunus dari DPRD Siak sudah mengeluarkan statemennya bahwa DPRD tidak akan menandatangani persetujuan eskalasi jembatan Tengku Agung sebelum adanya audit BPKP. Dan BPKP sendiri sudah menjawab surat Pemkab Siak dan menyatakan tidak bersedia mengaudit eskalasi jembatan Tengku Agung karena memang masanya sudah lewat. Karena itu, jika eskalasi tetap dianggarkan, maka perlu dibentuk Pansus gate eskalasi jembatan Tengku AGung," terang Raja Adnan.

Selain itu lanjut Adnan, ada beberapa indikasi penyimpangan dalam pemberian eskalasi tersebut, diantaranya tim teknis penilai eskalasi kontrak yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas PU, kabupaten Siak nomor 59/KPTS/2007 tanggal 1 November 2007 tidak melibatkan personil BPKP sebagaimana surat Bupati Siak nomor 611.52/UN/353/2007 tanggal 19 November 2007.

Terhadap pemberian eskalasi ini, IMD sebelumnya sudah melaporkan hal ini ke POlda Riau. Dalam laporannya, R Adnan juga menyertakan bukti-bukti tertulis antara lain Surat Bupati Siak kepada Kadis PU tanggal 7 Desember 2007 tentang penetapan eskalasi nilai kontrak pembangunan jembatan tahun jamak tahun anggaran 2002-2004. Kemudian surat Kadis PU Siak nomor 630/PU-XII/523/2007 tentang usulan penetapan eskalasi tanggal 3 Desember 2007.

Kemudian surat tim teknis penilaian eskalasi kontrak Dinas PU Siak nomor 630/PU-XI/522/2007 tentang laporan hasil evaluasi tim tanggal 30 November 2007. dan surat-surat lainnya.***(vila)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Mata Kiri Buta, Karyawan Panen Gugat PTPN V
- Polsek Pekanbaru Kota Tangkap Tiga Penikam Asal Palembang
- Putri IGT Gelar Buka Bersama Warga Kampar
- Kapolresta Tinjau Poskotis Mudik
- Dua Terdakwa Korupsi Dana Bansos Warga Miskin Dumai Divonis Ringan
- Avanza-Suzuki Laga Kambing di Tambang, 1 Tewas dan 1 Kritis
- Kasus Sodomi Bocah Disertai Pembunuhan dan Mutilasi,
4 Pria Diperiksa Intensif di Polres Siak



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.204.127.56
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com