Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 31 Agustus 2015 15:07
Massa Gemar Geruduk KPU dan DPRD Rohil

Senin, 31 Agustus 2015 14:10
Investor Properti Dalam Negeri Tanamkan Rp2,48 Triliun di Pekanbaru

Senin, 31 Agustus 2015 14:03
Kerja Tak Digaji, Warga Sumut Nekat Curi Motor di Pekanbaru

Senin, 31 Agustus 2015 13:44
Menpan-RB Tegaskan Honorer K2 di Atas 35 Tahun tak Bisa Jadi CPNS

Senin, 31 Agustus 2015 13:42
Pedagang Sapi Musiman Dilarang Jualan Dekat Jalan Protokol

Senin, 31 Agustus 2015 13:17
Massa BARA API Desak Kejati Riau Tuntaskan Kasus Korupsi PT BLJ

Senin, 31 Agustus 2015 12:59
Hindari Kasus Hukum,
Plt Gubri: Jangan "Korbankan" Lagi PPTK




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 Maret 2010 19:13
Usut Eskalasi Jembatan Teluk Agung,
LSM IMD Riau Desak DPRD Siak Bentuk Pansus


Adanya pemberian dana eskalasi untuk jembatan Teluk Agung sebesar Rp 21,8 miliar tampa dasar, LSM IMD Riau desak DPRD Siak bentuk tim Pansus pengungkapan kasus tersebut.

Riauterkini-PEKANBARU- Adanya pemberian dana eskalasi untuk jembatan Teluk Agung sebesar Rp 21,8 miliar tampa dasar, LSM Indonesia Monitoring Development (IMD) Riau mendesak DPRD Siak bentuk tim Pansus pengungkapan kasus tersebut. hal itu dilakukan untuk mendorong pihak polda Riau agar serius menangani dugaan penyelewengan tersebut yang mana telah dilaporkan beberapa bulan lalu.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IMD Riau Raja Adnan kepada wartawan, bahwa penetapan Bupati Siak memberikan dana eskalasi pada proyek jembatan Tengku Agung atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Siak Aulia Aziz yang diduga tidak berdasar. Karena Peraturan Mentri Keuangan (Permenkeu) nomor 105 yang digunakan dikatakan batas waktu pengajuan eskalasi tanggal 21 November 2005.

Selain itu, ketika proyek Jembatan Tengku Agung ini berlangsung tidak ada kebijakan moneter dari pemerintah yang menyebabkan adanya kenaikan harga.

"Chairuddin Yunus dari DPRD Siak sudah mengeluarkan statemennya bahwa DPRD tidak akan menandatangani persetujuan eskalasi jembatan Tengku Agung sebelum adanya audit BPKP. Dan BPKP sendiri sudah menjawab surat Pemkab Siak dan menyatakan tidak bersedia mengaudit eskalasi jembatan Tengku Agung karena memang masanya sudah lewat. Karena itu, jika eskalasi tetap dianggarkan, maka perlu dibentuk Pansus gate eskalasi jembatan Tengku AGung," terang Raja Adnan.

Selain itu lanjut Adnan, ada beberapa indikasi penyimpangan dalam pemberian eskalasi tersebut, diantaranya tim teknis penilai eskalasi kontrak yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas PU, kabupaten Siak nomor 59/KPTS/2007 tanggal 1 November 2007 tidak melibatkan personil BPKP sebagaimana surat Bupati Siak nomor 611.52/UN/353/2007 tanggal 19 November 2007.

Terhadap pemberian eskalasi ini, IMD sebelumnya sudah melaporkan hal ini ke POlda Riau. Dalam laporannya, R Adnan juga menyertakan bukti-bukti tertulis antara lain Surat Bupati Siak kepada Kadis PU tanggal 7 Desember 2007 tentang penetapan eskalasi nilai kontrak pembangunan jembatan tahun jamak tahun anggaran 2002-2004. Kemudian surat Kadis PU Siak nomor 630/PU-XII/523/2007 tentang usulan penetapan eskalasi tanggal 3 Desember 2007.

Kemudian surat tim teknis penilaian eskalasi kontrak Dinas PU Siak nomor 630/PU-XI/522/2007 tentang laporan hasil evaluasi tim tanggal 30 November 2007. dan surat-surat lainnya.***(vila)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Kerja Tak Digaji, Warga Sumut Nekat Curi Motor di Pekanbaru
- Massa BARA API Desak Kejati Riau Tuntaskan Kasus Korupsi PT BLJ
- Kursi dan Meja Digondol Maling, Murid SMAN 2 Bangko, Rohil Belajar di Lantai
- Ibu Dan Dua Anaknya di Rohil Tewas dalam Sumur
- Polisi Belum Bisa Pastikan Pemicu Ledakan Tabung Gas Elpiji di Dumai
- Ledakan Tabung Gas Elpji 12 Kg Makan Dua Korban di Dumai
- Diancam Pakai Pisau, Warga Pekanbaru Diculik Oknum Polisi Rohil


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.90.71.108
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com