Untitled Document
Kamis, 14 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 5 Maret 2015 18:28
Pencabulan 6 Siswi Inhu,
Kepsek SDN 026 Pematang Reba Siap Dipecat dari PNS


Kamis, 5 Maret 2015 18:17
Pemko Dumai Ancam Gusur Pasar Panglimo Gedang

Kamis, 5 Maret 2015 18:10
20 Unit Bus TMP Memprihatinkan

Kamis, 5 Maret 2015 18:05
Pemko Dumai Bersiap Jadi Kota Layak Anak

Kamis, 5 Maret 2015 18:02
Wabup Rohil Hadiri Pelantikan Pengkab PPI

Kamis, 5 Maret 2015 17:56
Maling Spesialis Pecah Kaca Mobil Beraksi di Rengat

Kamis, 5 Maret 2015 17:54
Tanoto Foundation dan PT RAPP Gelar Pelatihan PGM bagi Guru Kuansing



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 Maret 2010 19:13
Usut Eskalasi Jembatan Teluk Agung,
LSM IMD Riau Desak DPRD Siak Bentuk Pansus


Adanya pemberian dana eskalasi untuk jembatan Teluk Agung sebesar Rp 21,8 miliar tampa dasar, LSM IMD Riau desak DPRD Siak bentuk tim Pansus pengungkapan kasus tersebut.

Riauterkini-PEKANBARU- Adanya pemberian dana eskalasi untuk jembatan Teluk Agung sebesar Rp 21,8 miliar tampa dasar, LSM Indonesia Monitoring Development (IMD) Riau mendesak DPRD Siak bentuk tim Pansus pengungkapan kasus tersebut. hal itu dilakukan untuk mendorong pihak polda Riau agar serius menangani dugaan penyelewengan tersebut yang mana telah dilaporkan beberapa bulan lalu.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IMD Riau Raja Adnan kepada wartawan, bahwa penetapan Bupati Siak memberikan dana eskalasi pada proyek jembatan Tengku Agung atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Siak Aulia Aziz yang diduga tidak berdasar. Karena Peraturan Mentri Keuangan (Permenkeu) nomor 105 yang digunakan dikatakan batas waktu pengajuan eskalasi tanggal 21 November 2005.

Selain itu, ketika proyek Jembatan Tengku Agung ini berlangsung tidak ada kebijakan moneter dari pemerintah yang menyebabkan adanya kenaikan harga.

"Chairuddin Yunus dari DPRD Siak sudah mengeluarkan statemennya bahwa DPRD tidak akan menandatangani persetujuan eskalasi jembatan Tengku Agung sebelum adanya audit BPKP. Dan BPKP sendiri sudah menjawab surat Pemkab Siak dan menyatakan tidak bersedia mengaudit eskalasi jembatan Tengku Agung karena memang masanya sudah lewat. Karena itu, jika eskalasi tetap dianggarkan, maka perlu dibentuk Pansus gate eskalasi jembatan Tengku AGung," terang Raja Adnan.

Selain itu lanjut Adnan, ada beberapa indikasi penyimpangan dalam pemberian eskalasi tersebut, diantaranya tim teknis penilai eskalasi kontrak yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas PU, kabupaten Siak nomor 59/KPTS/2007 tanggal 1 November 2007 tidak melibatkan personil BPKP sebagaimana surat Bupati Siak nomor 611.52/UN/353/2007 tanggal 19 November 2007.

Terhadap pemberian eskalasi ini, IMD sebelumnya sudah melaporkan hal ini ke POlda Riau. Dalam laporannya, R Adnan juga menyertakan bukti-bukti tertulis antara lain Surat Bupati Siak kepada Kadis PU tanggal 7 Desember 2007 tentang penetapan eskalasi nilai kontrak pembangunan jembatan tahun jamak tahun anggaran 2002-2004. Kemudian surat Kadis PU Siak nomor 630/PU-XII/523/2007 tentang usulan penetapan eskalasi tanggal 3 Desember 2007.

Kemudian surat tim teknis penilaian eskalasi kontrak Dinas PU Siak nomor 630/PU-XI/522/2007 tentang laporan hasil evaluasi tim tanggal 30 November 2007. dan surat-surat lainnya.***(vila)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Maling Spesialis Pecah Kaca Mobil Beraksi di Rengat
- Judi Togel Kian Marak di Pelalawan
- Polresta Pekanbaru Tangkap Seorang Pengedar Sabu dan Ganja
- Seorang Pengedar Sabu-sabu Berhasil Diringkus Polsek Tambang, Kampar
- Tanpa Penyebab Jelas, Dua Saudara Bacok Tangan Suami di Depan Istri
- Miliki Senpi Ilegal, Warga Palembang Dituntut 2 Tahun Penjara
- Pembobolan Mesin ATM BRI dan BCA Dilakukan Dua Kelompok Berbeda


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.197.94.30
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com