Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 April 2018 07:17
Dunia Pendidikan Riau Tambah Maju, Warga Perumahan Sidomulyo Pilih Nomor 4

Sabtu, 21 April 2018 04:57
Belasan "Pelaku Maksiat" Terjaring Operasi Pekat di BS, dan Mandau

Jum’at, 20 April 2018 23:10
Rasionalisasi APBD Rp1,35 T, Berikut Penjelasan Bupati Bengkalis

Jum’at, 20 April 2018 23:04
Ketua PDIP Kuansing H Halim Bantu Korban Banjir di Gunung Toar

Jum’at, 20 April 2018 22:39
Dumai Gelar Kalender Iven Pariwisata Riau, Lomba Mancing di Laut

Jum’at, 20 April 2018 21:40
Awal Mei 2018, AREBI Riau Gelar Musda dan Pelantikan Pengurus

Jum’at, 20 April 2018 21:36
Cawagubri Hardianto Terangkan Program "1 Rumah 1 Sarjana" Pada Warga Kandis

Jum’at, 20 April 2018 21:32
RSUD Petala Bumi Berkomitmen Bangun Budaya Integritas

Jum’at, 20 April 2018 21:29
Pemerintah Bagikan 1.000 Sertifikat Tanah ke Masyarakat Siak

Jum’at, 20 April 2018 20:38
Korupsi Lampu PJU Pekanbaru, Lima Terdakwa Divonis 14 Bulan dan 20 Bulan Penjara

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 Maret 2010 19:13
Usut Eskalasi Jembatan Teluk Agung,
LSM IMD Riau Desak DPRD Siak Bentuk Pansus


Adanya pemberian dana eskalasi untuk jembatan Teluk Agung sebesar Rp 21,8 miliar tampa dasar, LSM IMD Riau desak DPRD Siak bentuk tim Pansus pengungkapan kasus tersebut.

Riauterkini-PEKANBARU- Adanya pemberian dana eskalasi untuk jembatan Teluk Agung sebesar Rp 21,8 miliar tampa dasar, LSM Indonesia Monitoring Development (IMD) Riau mendesak DPRD Siak bentuk tim Pansus pengungkapan kasus tersebut. hal itu dilakukan untuk mendorong pihak polda Riau agar serius menangani dugaan penyelewengan tersebut yang mana telah dilaporkan beberapa bulan lalu.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IMD Riau Raja Adnan kepada wartawan, bahwa penetapan Bupati Siak memberikan dana eskalasi pada proyek jembatan Tengku Agung atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Siak Aulia Aziz yang diduga tidak berdasar. Karena Peraturan Mentri Keuangan (Permenkeu) nomor 105 yang digunakan dikatakan batas waktu pengajuan eskalasi tanggal 21 November 2005.

Selain itu, ketika proyek Jembatan Tengku Agung ini berlangsung tidak ada kebijakan moneter dari pemerintah yang menyebabkan adanya kenaikan harga.

"Chairuddin Yunus dari DPRD Siak sudah mengeluarkan statemennya bahwa DPRD tidak akan menandatangani persetujuan eskalasi jembatan Tengku Agung sebelum adanya audit BPKP. Dan BPKP sendiri sudah menjawab surat Pemkab Siak dan menyatakan tidak bersedia mengaudit eskalasi jembatan Tengku Agung karena memang masanya sudah lewat. Karena itu, jika eskalasi tetap dianggarkan, maka perlu dibentuk Pansus gate eskalasi jembatan Tengku AGung," terang Raja Adnan.

Selain itu lanjut Adnan, ada beberapa indikasi penyimpangan dalam pemberian eskalasi tersebut, diantaranya tim teknis penilai eskalasi kontrak yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas PU, kabupaten Siak nomor 59/KPTS/2007 tanggal 1 November 2007 tidak melibatkan personil BPKP sebagaimana surat Bupati Siak nomor 611.52/UN/353/2007 tanggal 19 November 2007.

Terhadap pemberian eskalasi ini, IMD sebelumnya sudah melaporkan hal ini ke POlda Riau. Dalam laporannya, R Adnan juga menyertakan bukti-bukti tertulis antara lain Surat Bupati Siak kepada Kadis PU tanggal 7 Desember 2007 tentang penetapan eskalasi nilai kontrak pembangunan jembatan tahun jamak tahun anggaran 2002-2004. Kemudian surat Kadis PU Siak nomor 630/PU-XII/523/2007 tentang usulan penetapan eskalasi tanggal 3 Desember 2007.

Kemudian surat tim teknis penilaian eskalasi kontrak Dinas PU Siak nomor 630/PU-XI/522/2007 tentang laporan hasil evaluasi tim tanggal 30 November 2007. dan surat-surat lainnya.***(vila)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Belasan "Pelaku Maksiat" Terjaring Operasi Pekat di BS, dan Mandau
- Korupsi Lampu PJU Pekanbaru, Lima Terdakwa Divonis 14 Bulan dan 20 Bulan Penjara
- Mencuri Sarang Walet, Dua Warga Meranti dilaporkan ke Polisi
- Kapolri Dukung Peningkatan Pengawasan Wilayah Pesisir Riau
- Gerah, Plt Wako Pekanbaru Minta Satpol PP Tutup Tempat Hiburan Nakal
- Tahap Penyidikan, Kejati Riau Selamatkan Uang Negara Rp 1,5 Miliar di Kasus Korupsi Dispora Riau
- Hamili 2 Anak Dibawah Umur, Seorang Remaja Ditangkap Polisi
- Polresta Pekanbaru Ciduk Dua Pengedar Ganja dan Sabu
- Nabrak Pembatas Halte, Satu Unit Brio di Pekanbaru Terjun Bebas ke Parit
- Pledoi Tak Siap,
Sidang Dugaan Tipikor Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Ditunda

- Sidak ke Gudang Penyimpanan, Polisi Belum Temukan Adanya Miras Oplosan di Pekanbaru
- 3 Masih Diburu, 3 Maling dan Penadah Pikc Up Ditangkap Polres Rohul
- Toko Roti "Cita Rasa" Telukkuantan Juga Didatangi BPK RI, Begini Hasilnya
- Dua Pelaku ‎Narkoba Lintas Kabupaten Diciduk Polisi Rohul di Dua TKP
- Pemilik Bengkel Akan Laporkan Pemalsuan Terkait SPJ Fiktif Bagian Perlengkapan Kuansing
- Dibandingkan Triwulan 2017,
2018 Ini Polda Riau Alami Peningkatan Pengungkapan Kasus Narkoba

- ‘Telan’ Dana Desa Rp386 Juta,
Mantan Pj. Kades Batang Duku Ditahan Kejari Bengkalis

- Satu Lagi Ditemukan SPJ Fiktif Pemkab Kuansing,
Pemilik Bengkel di Telukkuantan Ini Mengaku Pernah Didatangi Petugas BPK

- Minta Tertibkan Gepeng dan Anak Jalanan,
DPP LBH Equality The Law Layangkan Surat Kedua ke SatPol PP Kota Pekanbaru

- Pekan Depan, Tiga Tersangka Korupsi RTH Pemprov Riau Diadili


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 23.20.165.182
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com