Untitled Document
Sabtu, 1 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 25 Oktober 2014 16:45
Nurul Huda Terpilih Sebagai Ketua Umum CFCD Chapter Riau

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:17
Merasa 'Dicurangi',
Karateka Inhil Walk Out dari Pertandingan


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:11
Bersama Ketum KONI Inhil,
Bupati Inhil Peroleh Anugerah dari Kesultanan Banjar


Sabtu, 25 Oktober 2014 15:06
Tim Basket Kuansing Dikalahkan Pekanbaru

Sabtu, 25 Oktober 2014 15:04
Belasan Ribu Warga Duri Tumpah de Jalan Sambut Tahun Baru Islam

Sabtu, 25 Oktober 2014 13:29
Fiesta 2014 di Universitas Andalas, Padang,
Gudep 616 SMAN 1 Hulu Kuantan Wakili Kuansing di Ajang Pramuka Penegak se-Sumatera


Sabtu, 25 Oktober 2014 11:15
Listrik Padam 2 Menit,
Artis Novi Ayla Isi Acara Nada dan Dakwah 1 Muharram di Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Korupsi Alkes RSUD Teluk Kuantan,
Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru

- Porprov VIII Riau di Inhu,
Lokasi Pertandingan Dipindah, Kontingen Sepakbola Kecewa

- Miliki 1 Paket Sabu-sabu,
Polsek Kandis Bekuk Seorang Tersangka

- Seorang Pemuda di Rohul Gantung Diri di Ruang Tamu
- Pelaku Judi Togel Diciduk Polres Kampar
- Ditinggal Shalat Jumat,
Maling Sikat Sepeda Motor Wartawan Riau Pos di Kantor Gubernur

- Diperiksa KPK di SPN Pekanbaru,
Zulkifli Yusuf Ngaku Cuma Ngantar Berkas, Zulher Pucat, Pimpinan Duta Palma Terbirit-Birit



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.87.47.251
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com