Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 5 September 2015 14:33
Dua Pemulung Temukan Granat Manggis Aktif di Dumai

Sabtu, 5 September 2015 14:28
Polres Dumai Periksa Istri Korban Ledakan Tabung Gas LPG

Sabtu, 5 September 2015 14:22
Bahas Rencana Pembangunan,
Ketua DPRD Bengkalis Temu Ramah dengan Wartawan di Duri


Sabtu, 5 September 2015 14:13
Plt Gubri Hadiri Rapat Pelanggulangan Bencana Asap di Kemenhut-LK

Sabtu, 5 September 2015 12:14
Agen Togel di Rohul Ditangkap Polisi saat Merekap Nomor di Warung

Sabtu, 5 September 2015 12:11
Bupati Rohil Silaturahmi Dengan Masyarakat Bagansinembah Barat

Sabtu, 5 September 2015 11:55
Peserta Pilkada Rohul Tebar 'Intel' Intai Kecurangan Lawan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Dua Pemulung Temukan Granat Manggis Aktif di Dumai
- Polres Dumai Periksa Istri Korban Ledakan Tabung Gas LPG
- Agen Togel di Rohul Ditangkap Polisi saat Merekap Nomor di Warung
- Cabuli IRT, Karyawan PT. KUS Rohul Dilaporkan ke Polisi
- Diancam Celurit, Uang Rp92 Juta Milik Pedagang Tembilahan Dirampok
- Polres Kampar Amankan Pelaku Judi Togel
- Satu Tersangka Ditembak Bagian Paha,
Dua Perampok Ditangkap Satreskrim Polres Rohul



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.5.15
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com