Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 5 Pebruari 2016 23:09
PP Muhammadiyah Haedar Nashir Kukuhkan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Riau

Jum’at, 5 Pebruari 2016 22:41
Tinjau Lahan Terbakar, Kapolres Rohil Amankan Tiga Pekerja dan Satu Unit Alat Berat

Jum’at, 5 Pebruari 2016 22:07
Ribuan Petani dan Karyawan Bisa Kembali Bekerja, Gapki Dukung PT LIH Beroperasi Kembali

Jum’at, 5 Pebruari 2016 22:04
Kembali ke TKP Pencurian,
Pelaku Curanmor Ditangkap Tim Opsnal Polsek Bangko Rohil


Jum’at, 5 Pebruari 2016 22:00
Polsek Tapung Hilir, Kampar Ringkus Pengedar Narkoba di Desa Kota Bangun

Jum’at, 5 Pebruari 2016 21:56
Bersama Teman Wanitanya, Pengedar Sabu Ditangkap Tim Opsnal Polsek Bangko Pusako Rohil

Jum’at, 5 Pebruari 2016 20:27
Dua Operator Alat Berat Ditangkap Sat Reskrim Polres Rohil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Tinjau Lahan Terbakar, Kapolres Rohil Amankan Tiga Pekerja dan Satu Unit Alat Berat
- Kembali ke TKP Pencurian,
Pelaku Curanmor Ditangkap Tim Opsnal Polsek Bangko Rohil

- Polsek Tapung Hilir, Kampar Ringkus Pengedar Narkoba di Desa Kota Bangun
- Bersama Teman Wanitanya, Pengedar Sabu Ditangkap Tim Opsnal Polsek Bangko Pusako Rohil
- Dua Operator Alat Berat Ditangkap Sat Reskrim Polres Rohil
- Kecelakaan Maut di Lintas Pekanbaru-Duri, 3 Tewas dan 1 Kritis
- Tangani Dugaan Korupsi Jembatan Sungai Enok,
KPK Akan Dampingi Kejari Tembilahan Sampai Kasus Tuntas



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.48.62
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com