Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 7 Desember 2016 20:17
Reses Anggota DPRD Riau,
Lima Posyandu Bankeu Pemprov Riau Diserahkan Bertahap


Rabu, 7 Desember 2016 19:00
Kehadiran Presiden di Acara HAKI Belum Pasti

Rabu, 7 Desember 2016 18:11
Polair Amankan 2 Truk Berisi 15,3 Ton Bawang Merah Ilegal

Rabu, 7 Desember 2016 18:09
DPP Golkar Tunjuk Ruspan Aman dan Wan Thamrin Hasyim Calon Wagubri

Rabu, 7 Desember 2016 18:04
Mendagri Imbau Pemda Efisien Gunakan Anggaran

Rabu, 7 Desember 2016 18:02
Bupati Jefry Noer Hadiri Pelantikn Direktur Politeknik Kampar

Rabu, 7 Desember 2016 17:23
Plt Bupati Rohul Ajak Masyarakat Dukung Proyek Irigasi Osaka 9,6 Km

Rabu, 7 Desember 2016 17:18
Ketua TP PKK Kampar Buka Semnar Hari Ibu ke 88

Rabu, 7 Desember 2016 17:09
Pakai Mobdin Sedan Bekas,
Bupati Harris Tunjukkan Hidup Sederhana Didepan Ketua KPK


Rabu, 7 Desember 2016 17:03
Bandara SSK II Pekanbaru Amankan 70 Unit Handphone Selundupan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Polair Amankan 2 Truk Berisi 15,3 Ton Bawang Merah Ilegal
- Bandara SSK II Pekanbaru Amankan 70 Unit Handphone Selundupan
- Pesta di Kebun Sawit Tambusai Utara,
Polres Rohul Tangkap 7 Pemakai dan Seorang Bandar Sabu

- Sehari Mencuri, Dua Maling Bongkar Rumah di Pekanbaru Diciduk Polisi
- Ditemukan Dijilat Anjing,
Seorang Bayi Perempuan Usia 5 Jam di Siak Dibuang

- Tersangka Korupsi, Jaksa Tahan Kabid Bina Marga Dumai
- Korupsi Suap APBD Dua Mantan Ketua DPRD Riau,
Zukri Sebut Permintaan 50 dan 60 Hektar itu Berupa Sawit Bukan Uang



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.157.225.99
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com