Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Januari 2017 19:44
Cegah Bahaya Ngelem,
KOMPAK Berikan Apresiasi Kepada Jajaran Polres Inhil


Jum’at, 20 Januari 2017 19:14
Dituding Boros Anggaran, Gubri Panggil Sejumlah Pimpinan OPD

Jum’at, 20 Januari 2017 17:55
Seorang Warga Inhu Tewas Dililit Ular

Jum’at, 20 Januari 2017 17:51
Gubri dan Kapolda Riau Tinjau Lokasi SPN di Tambang Kampar

Jum’at, 20 Januari 2017 17:08
Datangi Kompolnas,
KontraS Serahkan Hasil Investigasi Kasus Meranti Berdarah


Jum’at, 20 Januari 2017 16:30
Sepanjang Januari 2017, Honda PCX Ditawarkan dengan Berbagai Bonus Spesial

Jum’at, 20 Januari 2017 16:27
Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah

Jum’at, 20 Januari 2017 15:45
Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Jum’at, 20 Januari 2017 15:15
Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan

Jum’at, 20 Januari 2017 15:01
Marugame Udon and Tempura,
Hadir Ramaikan Ragam Kuliner Japanese di Pekanbaru




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Cegah Bahaya Ngelem,
KOMPAK Berikan Apresiasi Kepada Jajaran Polres Inhil

- Datangi Kompolnas,
KontraS Serahkan Hasil Investigasi Kasus Meranti Berdarah

- Polsek KSKP Tembilahan Limpahkan Kasus Kepabeanan ke Bea dan Cukai Tembilahan
- Pencuri Sepeda Motor Milik Petani Rohil Akhirnya Ditangkap
- Sempat Bebas, MA RI Hukum Mualim Kapal MT Sentana Terjerat TPPU Migas Batam
- Pengedar Sabu di Kubu Babussalam Rohil Ditangkap
- Polsek Tapung Amankan Pelaku Pengedar Shabu-shabu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.247.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com