Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 30 September 2016 21:13
Pembangunan Jembatan Siak IV,
Tekhnis dan Waktu Lelang Umum Perlu Dihitung


Jum’at, 30 September 2016 20:57
Ciptakan Kader Tangguh dan Berkarakter,
DPW Perindo Riau Gelar TOT dan LKM


Jum’at, 30 September 2016 20:46
Catatan KPAI Terkait Prostitusi Anak di Riau (2),
Puluhan Anak di Riau Korban Eksploitasi Bisnis Pelacuran


Jum’at, 30 September 2016 20:19
Harimau Sumatera di TNBT Inhu Terancam Perburuan

Jum’at, 30 September 2016 18:12
Binaan CSR PT CPI,
Pondok Oleh-oleh Duri Ikuti Pameran Kuliner di Mal SKA Pekanbaru


Jum’at, 30 September 2016 17:35
Polda Riau Enggan Serahkan Surat SP3 15 Perusahaan Karlahut

Jum’at, 30 September 2016 17:33
Sambut Kontingen Riau, Gubri Bangga dengan Capaian Atlet Riau di PON Jabar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Catatan KPAI Terkait Prostitusi Anak di Riau (2),
Puluhan Anak di Riau Korban Eksploitasi Bisnis Pelacuran

- Polda Riau Enggan Serahkan Surat SP3 15 Perusahaan Karlahut
- Datangi RSUD Selatpanjang, KontraS dan Petisi Sempat Bersitegang dengan Petugas
- Kejari Taluk Kuantan Limpahkan Perkara Korupsi Dana PNPM ke Pengadilan Tipikor
- Program Jum'at Barokah, Polres Kampar Bagikan Nasi Bungkus di Pasar Kuok
- Berkas Bapak Cabuli Anak Kandung di Tenayan Raya Masuki Tahap II
- Duel Maut Dua Pelajar di Pekanbaru,
Ibu Korban Histeris Melihat Anaknya Terbujur Kaku



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.110.143
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com