Untitled Document
Rabu, 3 Safar 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 26 Nopember 2014 08:47
Tiba Pukul 11.30 WIB, Berikut ini Agenda Presiden Jokowi di Riau

Rabu, 26 Nopember 2014 08:46
ABM Desak DPRD Tolak LPj Bupati Bengkalis 2014 dan Bentuk Pansus BLJ

Selasa, 25 Nopember 2014 22:03
DPRD Dumai Gelar Sosialisasi Fungsi dan Kewenangan

Selasa, 25 Nopember 2014 22:03
Januari-Oktober Renggut 6 Nyawa,
Diskes Klaim DBD di Bengkalis Turun


Selasa, 25 Nopember 2014 21:52
Pelanggan PDAM Tirta Dharma Duri Keluhkan Bengkaknya Tagihan

Selasa, 25 Nopember 2014 21:40
Piala Gubernur 2014,
Tim Sepakbola Kampar Tumbangkan Juara Porprov 2014


Selasa, 25 Nopember 2014 21:34
Ribuan Warga Sei Tohor Siap Menanti Kedatangan Presiden RI



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Curi Alat Pengetam Kayu, Warga Pelalawan Ditahan di Pekanbaru
- Danrem Pimpin Apel Gelar Pasukan Pam Presiden
- Atlet Dayung Tenggelam, Basarnas Masih Sisir Sungai Siak
- Sempat Tidur Saat Rekonstruksi,
Kuasa Hukum Sebut Annas Maamun Sehat dan Tabah

- Kasus Dugaan Suap Alih Fungsi Hutan,
Hingga Kini KPK Belum Tetapkan Tersangka Baru

- Sidang Perambahan Hutan,
Anggota DPRD Rohul Dituntut 3 Tahun Kurungan Denda Rp1,5 Miliar

- Pelanggar Pajak Toko Sony Elektronik Dihukum Percobaan,
Jaksa Banding Atas Putusan PN Pekanbaru



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.207.53
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com