Untitled Document
Kamis, 9 Sya'ban 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 27 Mei 2015 22:30
Jelang Ramadhan 1436 H,
Polres Kuansing Gelar Operasi Patuh Selama Dua Pekan


Rabu, 27 Mei 2015 21:33
Peringati Harkitnas, Kajati Riau Sampaikan Semangat Perjuangan

Rabu, 27 Mei 2015 21:27
Tolak Intervensi, Panitia Pastikan Musda KNPI Inhil Tetap 30 Mei

Rabu, 27 Mei 2015 21:22
Anggota Diduga Menipu,
Anggota DKP Terancam Sanksi Menengah dan Berat


Rabu, 27 Mei 2015 21:14
Tamu STIT Dar Aswaja, Rohil dari Timur Tengah "Disuguhi" Jalan Rusak

Rabu, 27 Mei 2015 20:37
2015, BNNP Riau Rehabilitasi 1.067 Pecandu Narkoba

Rabu, 27 Mei 2015 20:34
Mansyur: Pekansikawan Positif Bagi Pekanbaru



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Jelang Ramadhan 1436 H,
Polres Kuansing Gelar Operasi Patuh Selama Dua Pekan

- Polres Siak Masih Selidiki Kasus Pemenggalan IRT di Tualang
- Maling Solar Nyaris Jadi Amukan Warga di Dumai
- Tiga Terdakwa Korupsi Pengelolaan Dana Sekretariat DPRD Riau Diadili
- Polda Riau Gagalkan Penyelewengan 64 Ton BBM
- Kadisbudparpora Ditahan Jaksa, BKD Dumai Cari Pejabat Plt
- Hari Perdana Operasi Patuh 2015, Ratusan Pengendara Terjaring di Duri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.143.14
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com