Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 29 Juni 2016 21:12
Mobil Industri Dilarang Melintas,
Wabup Siak Pimpin Rapat Monitoring Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran‎


Rabu, 29 Juni 2016 21:05
Tak Ingin Dibohongi Lagi,
Puluhan Eks Karyawan PT MIG Nginap di Depan Kantor Walikota Pekanbaru


Rabu, 29 Juni 2016 19:41
Sekdakab Inhil: Minta THR, Sekcam Pulau Burung Bisa Dicopot

Rabu, 29 Juni 2016 19:27
Masyarakat Yakin Zulfan Hamid Penyelamat Kampar

Rabu, 29 Juni 2016 19:21
Zulkifli SH Dipercaya Nakhodai FSPP Pekanbaru

Rabu, 29 Juni 2016 19:15
Sempena Safari Ramadan 1437 H,
Gubri Hadiri Buka Bersama Pemerintah dan Masyarakat di Kediaman Dinas Bupati Inhil


Rabu, 29 Juni 2016 18:18
Masih Berperkara, Bongkar Paksa Ruko di Pekanbaru Berujung Pidana



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Sekdakab Inhil: Minta THR, Sekcam Pulau Burung Bisa Dicopot
- Masih Berperkara, Bongkar Paksa Ruko di Pekanbaru Berujung Pidana
- Pantau Arus Mudik, Ditlantas Polda Riau Gunakan 6 Kamera Drone
- Perkara Suap APBD Riau,
KPK Belum Berikan Keputusan Permintaan Johar Disidangkan di Jakarta

- Operasi Pekat Tim Yustisi Kampar,
Kakansatpol PP: Perda Kita Terlalu Lemah Untuk Membuat Mereka Jera

- Tampar Mulut Istri, Seorang Warga Rohul Harus Lebaran di Sel
- Joni Dilantik Menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.224.226.21
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com