Untitled Document
Senin, 11 Jumadil Awwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 2 Maret 2015 18:04
Disperindag Dumai Imbau Masyarakat Tak Beli Pakaian Bekas Impor

Senin, 2 Maret 2015 18:01
Bupati Pimpin Rapat Progres Pembangunan 3 Zero

Senin, 2 Maret 2015 17:57
HUT Ke 96, BPBD Dumai Gelar Apel Siaga

Senin, 2 Maret 2015 17:52
February, Riau Alami Deflasi 0,64 Persen

Senin, 2 Maret 2015 17:48
Disnakertrans Dumai Setiap Tahun Verifikasi Organisasi Buruh

Senin, 2 Maret 2015 17:43
Komisi E DPRD Riau Kunjungi Korban Luka Bakar di RSUD AA

Senin, 2 Maret 2015 17:36
Perizinan di Dinas Kesehatan Pekanbaru Dilimpahkan ke BPT



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Pelajar Terjerat Hukum,
P2TP2A Bengkalis Minta Lapas Berikan Keringanan untuk Ujian

- Rekan Kerja Dibacok Teman Hingga Tewas di Kampar
- Macet 5 Km, Bus ALS dan Truk Elpiji Laga Kambing di Rumbai Pekanbaru
- Tak Ada Begal, Kasus Curanmor di Rohul Cukup Tinggi
- Korupsi Genset Hall A Sport Center Rumbai,
PNS Dispora Riau Pardamean Segera Diadili

- Tersangka Sejak 2012,
Polres Rohul Segera Limpahkan Berkas Kasus Dirut PT AMR ke Kejari

- Puluhan Wali Murid SMP di Meranti di Teror OTK


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.120.138
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com