Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 23 Pebruari 2017 22:25
Suparman Divonis Bebas, KPK Kecewa dan Ajukan Banding

Kamis, 23 Pebruari 2017 22:13
3 Kali Menjambret, Dua ABG di Meranti ini 'Digelandang' Polisi

Kamis, 23 Pebruari 2017 21:27
Jual Sabu ke Petani, Anggota Polsek Tambusai Rohul Ditangkap Komandannya

Kamis, 23 Pebruari 2017 20:41
Gubri Serahkan 146 Rumah di UPT Tanjung Tiram, Inhil

Kamis, 23 Pebruari 2017 20:28
Polsek Kerinci Kanan, Pelalawan Bongkar Penampungan Satwa Liar

Kamis, 23 Pebruari 2017 20:20
Pedagang Desak Distanak Sebutkan Pedagang Bakso Babi

Kamis, 23 Pebruari 2017 19:17
Seorang Warga Tanah Merah, Inhil Ditusuk dengan Badik

Kamis, 23 Pebruari 2017 19:01
Kejagung RI Segera Bentuk Tim Saber Pungli di Riau

Kamis, 23 Pebruari 2017 18:55
Sesjamwas Kejagung RI Kunker ke Kejari Siak

Kamis, 23 Pebruari 2017 18:50
Satgas Saber Pungli Tangkap Tangan Honorer Dishub Inhu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Suparman Divonis Bebas, KPK Kecewa dan Ajukan Banding
- Jual Sabu ke Petani, Anggota Polsek Tambusai Rohul Ditangkap Komandannya
- Kejagung RI Segera Bentuk Tim Saber Pungli di Riau
- Satgas Saber Pungli Tangkap Tangan Honorer Dishub Inhu
- Miliki Sabu-sabu 26 gram,
Anak Napi Narkotika Ditangkap Tim Satnarkoba Polres Meranti

- Sehari, Polsek Kabun Rohul Tangkap 4 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba
- Terjebak Teknik Polisi Menyamar,
Sepasang Pengedar Ekstasi di Pekanbaru Kena Ciduk di KTV Permata



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.184.64
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com