Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Sabtu, 30 April 2016 21:18
Hingga Maret 2016,
BKP Selatpanjang Keluarkan Dokumen Sanitasi 1,1 Ton Sarang Walet


Sabtu, 30 April 2016 20:51
Weekend, Siswa SMA 1 Pekanbaru Dapat Sosialisasi 4 Pilar MPR RI

Sabtu, 30 April 2016 20:47
Pembukaan MTQ ke-46 Kateman,
Pemkab Inhil Fokus Tampilkan Kreasi Generasi Muda Tempatan


Sabtu, 30 April 2016 20:43
Sebulan Sinyal Hilang,
Pelanggan Mandah Keluhkan Lambannya Penanganan Telkomsel


Sabtu, 30 April 2016 18:01
Polres Bengkalis Siagakan 360 Personel Amankan May Day di Duri

Sabtu, 30 April 2016 17:57
Peringatan Hari Buruh, Polda Riau Siagakan 3.400 Personel

Sabtu, 30 April 2016 16:17
PDIP Inhu Gelar Rakercab Diperluas



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- 2 Tersangka Perdagangan Organ Satwa Dilindungi Terancam 5 Tahun Penjara
- Seks Menyimpang, Pak Guru SMA di Rohil Cabuli 5 Siswa
- Polisi Tangkap 3 Penjual Organ Tubuh Satwa Dilindungi
- Korupsi Penyertaan Modal BUMD PT. BLJ Bengkalis,
Kejagung Tahan RS Serta Periksa Sekda dan Kepala Inspektorat

- Tembak Paha Korban di Jalan ke Bandara SSK, Begal Larikan Sepeda Motor
- Seorang Korban Ditembak,
Pasangan Kekasih di Pekanbaru Dibegal Perampok Bersenpi

- Tersangka Pemalsuan SKGR Sejak Juli 2015,
Kapolda Riau Minta Kasus Camat Tenayan Dituntaskan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.242.61.88
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com