Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 18 Agustus 2017 19:11
Kemendagri Dorong Pencegahan Korupsi di Daerah

Jum’at, 18 Agustus 2017 18:59
Permudah Informasi Kamar Perawatan,
Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan Wajib Miliki Aplicares


Jum’at, 18 Agustus 2017 18:22
Kulit Mengelupas, Gubri Jenguk Bayi Mengidap Penyakit Aneh di RSUD Arifin Ahmad

Jum’at, 18 Agustus 2017 18:08
Setelah Bangun Jaringan Listrik,
PT EMP Bentu Kembali Bantu Travo untuk Warga Muaro Sako, Pelalawan


Jum’at, 18 Agustus 2017 17:02
Evaluasi UPT Lama, Pemprov Bentuk 57 UPT Baru

Jum’at, 18 Agustus 2017 16:51
MCM Production Gandeng Parjo Gelar Unity Pitstop

Jum’at, 18 Agustus 2017 16:49
Universitas Riau Dukung Program Budidaya Kurma di Desa Babussalam, Rohul

Jum’at, 18 Agustus 2017 15:26
Bupati Inhil Serap Informasi dan Aspirasi Masyarakat Melalui Kunjungan Kerja

Jum’at, 18 Agustus 2017 15:20
Beratnya Hampir Satu Ton,
Presiden Joko Widodo Kurbankan Seekor Sapi untuk Riau


Jum’at, 18 Agustus 2017 14:50
Tergerus Abrasi, Wisata Ombak Bono di Teluk Meranti Terancam Hilang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Terjerat Korupsi Sisa Kas APBD,
Hukuman Bertambah di MA, Mantan Sekdakab Inhu Ajukan PK

- Diduga Pelaku Curanmor,
Polisi Duri Temukan 3 Paket Sabu dalam Bungkus Rokok Pengangguran Ini

- Dishub Pekanbaru Sebar Spanduk Larangan Taksi Online
- Satu Napi Langsung Bebas,
299 Napi Lapas Pasirpangaraian Terima Remisi 17 Agustus 2017

- Tertangkap Bawa Pistol Rakitan,
Mukmin Arif Ternyata Sudah Rencanakan Perampokan di Pekanbaru

- Tak Punya Uang dan Terus Didesak Nikah Alasan Pacar Bunuh dan Bakar Ema
- Dipimpin Gubri, Upacara Detik-detik Proklamasi 2017 Berlangsung Khidmad


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.82.122
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com