Untitled Document
Rabu, 27 Zulhijjah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 22 Oktober 2014 11:29
Hingga Rabu, Pelalawan Kumpulkan 9 Emas di Porprov

Rabu, 22 Oktober 2014 11:26
Pemkab Rohul Gelar Berbagai Lomba Sambut 1 Muharram 1436 H

Rabu, 22 Oktober 2014 10:39
Lima Pejabat dan Pegawai Protokol Pemprov Riau Diperiksa KPK di SPN

Rabu, 22 Oktober 2014 10:33
Wako Pekanbaru Diskusikan Fasum dengan Pelajar

Rabu, 22 Oktober 2014 10:30
Sukses Nihilkan Karhula, RAPP Beri Hadiah Kelurahan Teluk Meranti

Rabu, 22 Oktober 2014 09:35
Galeri Foto Pembukaan Porprov VIII Riau di Inhu

Rabu, 22 Oktober 2014 09:14
Pagi ini, Sejumlah Pejabat Pemprov Riau Diperiksa KPK di SPN



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Lima Pejabat dan Pegawai Protokol Pemprov Riau Diperiksa KPK di SPN
- Pagi ini, Sejumlah Pejabat Pemprov Riau Diperiksa KPK di SPN
- Polisi Tangkap 2 Tersangka Pencuri Komponen Alat Berat PT IKPP
- PTPN V Dituding Menangkan Rekanan Pemegang SBU Kadaluarsa
- Satpol PP Bengkalis Jaring 6 Wanita Diduga Pelacur
- Kasus Korupsi Rehab Gedung UPTD Disdukcapil Meranti,
Hakim Tipikor Agendakan Vonis Hukuman Terdakwa Pekan Depan

- Tak Bisa Berenang, Nekat Masuk Sungai,
Jasad Putri Hardina Ditemukan Setelah 24 Jam Tenggelam di Kampar



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.82.166.45
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com