Untitled Document
Ahad, 28 Safar 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 21 Desember 2014 16:14
Ditaja Wrokshop Ketentuan Akreditasi,
Dari 170 PAUD di Bengkalis Hanya 14 Penuhi Syarat


Ahad, 21 Desember 2014 16:09
Disdukcapil Dumai Sosialisasikan KTP Elektronik dan BIP

Ahad, 21 Desember 2014 16:02
Pemko Dumai Serius Kembangkan Wisata Kuliner

Ahad, 21 Desember 2014 15:22
Gelar Donor Akhir Tahun, RAPP Targetkan Sumbang 2,5 Juta Cc Darah di 2015

Ahad, 21 Desember 2014 15:08
Pemkab Bengkalis Umrohkan 71 Penggiat Agama dan Petugas Kebersihan

Ahad, 21 Desember 2014 15:06
'Ceramahi' Jajaran Kemenkum dan HAM Riau,
Menteri Yosanna Ingatkan PNS Harus Melayani


Ahad, 21 Desember 2014 13:35
Pekerja Pemborong PT. MAS Bengkalis Tewas Tenggelam di Kanal



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- 'Ceramahi' Jajaran Kemenkum dan HAM Riau,
Menteri Yosanna Ingatkan PNS Harus Melayani

- Pekerja Pemborong PT. MAS Bengkalis Tewas Tenggelam di Kanal
- Kapal Barang Tenggelam di Sungai Siak, Nihil Korban Jiwa
- Empat Kawanan Maling Motor Ditembak Polisi di Mandau
- Kasus Korupsi Penyertaan Modal PT. BLJ Bengkalis,
Konsistensi versus "Asap Hitam" di Negeri Kaya

- Pria Tua di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Gantung Diri
- Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Kuansing,
Gubri Nonktif Annas Sebut Pernah Temui Zulkifli Hasan di Rumahnya



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.83.224.32
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com