Untitled Document
Ahad, 30 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 23 Nopember 2014 11:51
Jelang Kunjungi Presiden, Plt Gubri Blusukan ke Pasar Bawah

Ahad, 23 Nopember 2014 09:32
Antrian Sampai 12 Jam,
Warga ke Sumbar Disarankan Lewat Jalur Alternatif via Kuansing


Ahad, 23 Nopember 2014 06:38
Warga Bagansiapiapi Tewas tak Wajar di Panipahan

Ahad, 23 Nopember 2014 06:34
Puluhan Anak Bengkalis Bermasalah Dibekali Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS

Sabtu, 22 Nopember 2014 19:31
Presiden Jokowi akan Blusukan ke Pasar Bawah Pekan Depan

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:45
Pemkab Rohul Bakal Relokasi Korban Langganan Banjir di Bonai

Sabtu, 22 Nopember 2014 17:42
Interfood Indonesia 2014 di Jakarta, Meranti Sabet Unique Stand Award



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Warga Bagansiapiapi Tewas tak Wajar di Panipahan
- Kalah di Praperadilan,
Polda Riau Harus Batalkan SP3 Kasus Penganiayaan Istri Bupati Kampar

- Gugatan Pembongkaran Pasar Tanah Merah,
Hakim Haruskan Bupati dan Pemkab Kampar Bayar Rp19 Miliar

- Nyopet, Residivis di Pekanbaru Tertangkap Lagi
- Polda Riau Jadwalkan Operasi Zebra Serentak Seluruh Kabupaten/Kota
- Curi Sepeda Motor, Seorang Pemuda Babak Belur Dihajar Massa di Pekanbaru
- Tikam Korban Hingga Tewas di Kedai Tuak,
Anton Karok Ternyata Residivis Pembunuhan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.61.85
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com