Untitled Document
Jumat, 9 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 30 Januari 2015 07:25
Tak Senang Bahasa Wartawan,
Kadisnaker Bengkalis Meradang di Depan Bupati


Jum’at, 30 Januari 2015 07:24
Kunker, Bupati Bengkalis Sidak Kantor Disnaker di Duri

Jum’at, 30 Januari 2015 07:01
Jadi Tumbal Ilog, Keluarga Buruh Gerobak Datangi DPRD Rohil

Jum’at, 30 Januari 2015 06:59
Camp PT Diamond Raya Timber di Bakar Mayarakat Rohil

Jum’at, 30 Januari 2015 06:57
Penggalian Kabel PLN Rusak Jalan, Satpol PP Bakal Menindak

Jum’at, 30 Januari 2015 06:56
Dipuji Mebes Polri, Kantor Bhabinkamtibmas di Siak Perdana di Indonesia

Jum’at, 30 Januari 2015 06:53
Diprotes Warga, Dua Pembangunan Proyek Dihentikan Satpol PP



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Camp PT Diamond Raya Timber di Bakar Mayarakat Rohil
- Penggalian Kabel PLN Rusak Jalan, Satpol PP Bakal Menindak
- Dipuji Mebes Polri, Kantor Bhabinkamtibmas di Siak Perdana di Indonesia
- Dugaan Pengadan Buku, Penyidik Polda Riau Periksa 5 PNS Disdik Pelalawan
- Perketat Pengawasan,
Napi Narkoba Dominasi Lapas Bangkinang

- ‎Palsukan SPK Proyek, Oknum PNS Inhu Dipolisikan
- Suap Pembahasan RAPBD Riau Tahun 2015,
M Yafiz Ditanya KPK Terkait Proses Penyusunan RAPBD



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.159.154.101
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com