Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 31 Oktober 2014 16:44
Ribuan Penggalang dan Penegak Meriahkan Perjusami di Bengkalis

Jum’at, 31 Oktober 2014 16:36
Walikota Pekanbaru Kembali Jadwalkan Penertiban PKL Pasar Arengka

Jum’at, 31 Oktober 2014 16:32
Pasca Ditahannya Dirut PT. BLJ Group,
ABM Desak Kejari Bengkalis Usut Tuntas Pelaku Intelektual


Jum’at, 31 Oktober 2014 16:16
Waktunya Dirahasiakan,
Satpol PP Tegaskan PKL Arengka Tetap Bakal Digusur


Jum’at, 31 Oktober 2014 16:13
Jumlah Ideal 12.887, Pemkab Inhil Kekurangan 4.802 PNS

Jum’at, 31 Oktober 2014 16:11
HUT Perdana PT SBT,
Hadiah Melimpah Plus Dobel Triple Bonus Suzuki AFF 2014


Jum’at, 31 Oktober 2014 16:07
Dugaan Korupsi Islamic Center Rohul,
Kejati Riau Dalami Keterangan Sejumlah Pihak




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Dugaan Korupsi Islamic Center Rohul,
Kejati Riau Dalami Keterangan Sejumlah Pihak

- Polres Bengkalis Musnahkan Sabu Rp1,5 Miliar
- Pro Kapolsek Kampar Kiri, Para Ninik Mamak Surati Kapolda Riau
- Datangi Mapolresta,
Anggota DPRD Pekanbaru Apresiasi Pengungkapan Perampok Sudirman

- Tuntut Tuntaskan Kasus Bupati Kampar,
Gerak Lakukan Aksi Jahit Mulut di Gedung KPK

- Edison Purba 'Nginap' di Mapolsek Pekanbaru Kota,
Berkelahi, Tiga Perampok Sudirman Disel Terpisah

- Temukan Barang Terlarang Saat Penggeledahan Rutin,
Kalapas Pasirpangaraian Dikabarkan Sempat Dikejar Penghuni



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.228.29
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com