Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 17 Desember 2017 18:04
Hindari Macet, Andi Jemput SK DPP PDIP Naik Ojek

Ahad, 17 Desember 2017 18:01
Puluhan Tim Pemadam Kebakaran RAPP Tambah Kompetensi di Situgal

Ahad, 17 Desember 2017 16:51
Kerancuan Regulasi Gambut Ancaman Serius Iklim Investasi Indonesia

Ahad, 17 Desember 2017 16:34
Andi-Suyatno Dapat Dukungan Resmi PDIP di Pilgubri 2018, Yopi Langsung 'Merapat'

Ahad, 17 Desember 2017 15:34
Gelorakan Ajaran Bung Karno, Repdem Rekrut Kader Muda di Siak

Ahad, 17 Desember 2017 15:28
4 Sepeda Motor Jadi Doorprize Gerak Jalan HUT ke-9 Kabupaten Kepulauan Meranti

Ahad, 17 Desember 2017 15:15
Kecam Pernyataan Trump, Ratusan Muslim di Duri Gelar Aksi Damai

Ahad, 17 Desember 2017 14:48
Resmi Diusung PDIP, Suyatno Ajak Kader Partainya dan Masyarakat Menangkan Pilgubri 2018

Ahad, 17 Desember 2017 14:24
Ditutup Wagubri, Pekanbaru Juara Umum MTQ ke-36 Riau di Dumai

Ahad, 17 Desember 2017 14:03
Dewan Bengkalis Tekankan RT dan Dinsos Tak Persulit Masyarakat Kurang Mampu

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)



Berita Hukum lainnya..........
- Kerancuan Regulasi Gambut Ancaman Serius Iklim Investasi Indonesia
- Diduga Hendak Membegal, Pemuda Asal Bangkinang Tewas Dihajar Warga Tambang
- Dibujuk Beli Baju, Seorang Bocah Diculik Bekas Ayah Tirinya
- Sempat Jadi DPO, Seorang Jambret di Duri Dibekuk Polisi
- Warga Desa Teluk Merbau, Inhil Dihebohkan Penemuan Bayi Perempuan yang Sudah Membusuk
- Konsleting Listrik, Rumah Seorang Wartawan di Pekanbaru Terbakar
- Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi
- Terdakwa Korupsi Dana Anggaran Bappeda Rohil Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap Pada Dakwaan
- Polsek Kateman Tangkap Terduga Pelaku Perampokan
- Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri
-
- Kalap Temannya Kehilangan Anjing, Simatupang Menusuk 8 Orang di Kandis
- Hakim PN Bengkalis Vonis Mati Bandar Sabu 40 Kg
- Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Kejari Kepulauan Meranti Tetapkan 4 Tersangka

- Belum Siap, Jaksa Batal Tuntut Pegawai Rutan Terjerat Pungli
- Korupsi ADD, Seorang Mantan Kades di Rohil Divonis 4 Tahun Penjara
- Buntut Pemanggilan Kejari,
Rekanan Sebut Oknum PPK Disdik Pelalawan Minta 'Setoran'

- Polda Riau Musnahkan 17 Kg Sabu dari 7 Tersangka
- Nistakan Islam di Facebook, P Hutahean Dilaporkan ke Polsek Minas
- Anggota DPRD Pelalawan Dukung Kejari Tangkap Petinggi PT Adei


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.159.192
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com