Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 1 Juni 2016 07:09
ATKP Medan Buka Peluang Pemuda Riau Belajar Keselamatan Penerbangan

Rabu, 1 Juni 2016 07:06
Kecamatan Kampar Juara Umum MTQ ke-47 Kabupaten Kampar

Rabu, 1 Juni 2016 07:03
Asisten III Rohil Pimpin Rapat Persiapan Bakar Tongkang 2016

Rabu, 1 Juni 2016 06:59
Sukseskan Sadar Zakat Nasional, Bupati Kampar Himbau ANS Sisihkan 2,5 Persen Gaji

Selasa, 31 Mei 2016 23:11
Gubri Kunjungi Bupati Inhil di RS Awal Bros

Selasa, 31 Mei 2016 22:37
Hadiri Pelantikan Lira Riau,
Gubri: Jangan Hanya Mengawasi tapi Berikan Sumbangsih Pemikiran


Selasa, 31 Mei 2016 22:04
Serapan APBD Rendah,
Bupati Bengkalis Deadline SKPD Dua Bulan Tuntaskan Lelang




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Diduga Tak Kantongi Izin, Satpol PP Siak Surati Pengelola‎ Karaoke Box di Perawang
- Temuan Uang Palsu di BI Meningkat
- Oknum Polisi Bunuh Istri di Rohul Divonis 16 Tahun Penjara
- Dipengaruhi Nonton Film Porno,
Siswa SMK di Siak Pegang Kelamin Dua Siswi SD

- Korban Pengeroyokan OTK di Pawan, Rohul Diduga Salah Sasaran
- Razia Penumbar di Bengkalis, Petugas Tilang 7 Kendaraan Angkutan
- Sepanjang 2016,
23 Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Terjadi di Mandau, Bengkalis



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.91.8
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com