Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 28 April 2017 21:50
Baznas Kuansing Gelar Tablik Akbar Sosialisasi Zakat

Jum’at, 28 April 2017 21:41
Kawasan Restorasi Gambut,
Dewan Minta Penentuan Lahan Diserahkan ke Pemerintah Setempat


Jum’at, 28 April 2017 21:19
APBD 2017 Kuansing Disahkan Pekan Depan

Jum’at, 28 April 2017 20:31
Stand Utama Bocor, EO Dumai Expo 2017 Disebut Lepas Tangan

Jum’at, 28 April 2017 19:27
Wabup Meranti Ikuti Diklatpim di Jakarta

Jum’at, 28 April 2017 18:55
KPU Meranti Launching Rumah Pintar Pemilu

Jum’at, 28 April 2017 18:50
Terus Meningkat, Jumlah Penderita DBD di Pekanbaru Kini 260 Orang

Jum’at, 28 April 2017 17:03
Laka Maut, Kabag Hukum Setda Bengkalis Diperiksa Intensif

Jum’at, 28 April 2017 16:59
Dihadiri Mantan Bupati,
Staf Ahli Bupati Rohul Resmikan Masjid Nurul Huda Desa Menaming


Jum’at, 28 April 2017 16:52
Miliki Sabu dan Ekstasi, Sepasang Warga Tionghoa di Duri Ditangkap



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Laka Maut, Kabag Hukum Setda Bengkalis Diperiksa Intensif
- Miliki Sabu dan Ekstasi, Sepasang Warga Tionghoa di Duri Ditangkap
- Kapolres Kampar Pimpin Sertijab Kasat Binmas dan Empat Kapolsek
- Hakim Gugurkan Praperadilan Terdakwa Kasus Bimtek Aparat Desa se-Rohul
- Empat Komplotan Pencuri Ternak Diciduk Tim Opsnal Polres Rohul
- SatNarkoba Polres Meranti Tangkap Pasutri di Kos Pegawai
- Laka Maut Mobdis Vs Sepeda Motor di Siakkecil, 1 Korban Meninggal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.92.190.158
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com