Untitled Document
Rabu, 19 Syawwal 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 4 Agustus 2015 21:27
Pemko Dumai Umumkan Pemenang Lampu Colok dan Mobil Hias

Selasa, 4 Agustus 2015 21:10
Longsor di Teluk Kiambang, Inhil Rusakkan Eampat Rumah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:59
Minyak PT. Kuala Lumpur Kepong Cemari Laut Dumai

Selasa, 4 Agustus 2015 20:48
Lakukan Perbaikan, KPU Inhu Kembalikan Dokumen Persyaratan Balon Kepala Daerah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:43
Hujan Es Disertai Angin Puting Beliung di Rohu Rusak 75 Rumah

Selasa, 4 Agustus 2015 20:39
Hingga 2020, Asian Agri Bangun 20 PLTB

Selasa, 4 Agustus 2015 20:27
Pakaian Dinas, Bupati Kuansing Instruksikan Kembali ke Aturan Lama



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Ungkap Suap RAPBD Riau, KPK Terkesan Enggan Beberkan Siapa Justice Collaborator
- Ketahuan Jalan dengan Selingkuhan,
Seorang Kepala Sekolah SD di Pekanbaru Aniaya Istrinya

- Ditangkap di Depan Ramayana Pekanbaru,
Buronan Spesialis Pecah Kaca Mobil Tumbang Ditembus Peluru

- Sejumlah Traffict Light "Ngawur" di Duri Mulai Diperbaiki
- Bawa Barang Ilegal, 3 Truk Ditangkap Polres Kampar
- 10 Pekerja Warung Remang-remang Ditangkap Tim Yustisi Kampar
- Yulihasman Gantikan Ramadani sebagai Kapolsek Kuntodarussalam


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.62.26
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com