Untitled Document
Selasa, 1 Syawwal 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 29 Juli 2014 19:08
Puluhan Lapak PKL di Jalan Agus Salim Dibongkar Eksavator

Selasa, 29 Juli 2014 18:22
Open Hose Hari Kedua di Rumdis Gubri,
Tanpa Tuan Rumah dan Tamu tak Disuguhi Makanan Sedikitpun


Selasa, 29 Juli 2014 17:40
Bank Mandiri Duri Himbau Nasabah Kebobolan Rekening Segera Melapor

Selasa, 29 Juli 2014 17:33
Satelit Terra dan Aqua Deteksi 143 Titik Hot Spot di Riau

Selasa, 29 Juli 2014 14:45
Lebaran Kedua,,
Open House di Kediaman Bupati InhilTetap Ramai Didatangi Warga


Selasa, 29 Juli 2014 14:42
a

Selasa, 29 Juli 2014 14:41
Kerusakan Jalan di Batang Tuaka, Inhil Ganggu Pengendara



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Puluhan Lapak PKL di Jalan Agus Salim Dibongkar Eksavator
- Bank Mandiri Duri Himbau Nasabah Kebobolan Rekening Segera Melapor
- Dua Nyawa Melayang di Jalanan Riau di Hari Raya Idul Fitri 1435 Hihriyah
- Sejumlah Nasabah Mandiri di Duri Merasa Rekeningnya Dibobol
- H-1 Lebaran, Arus Mudik di Riau Rengut 14 Korban Jiwa
- Motor Senggor Kios Bensin Picu Kebakaran di Reteh, Inhil
- Tiga Tewas dan Delapan Hilang,
Kapal Tujuan Bengkalis Tenggelam di Malaysia



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.0.191
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com