Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 26 Maret 2017 09:32
Ketua PC Inhil Ikuti Rapimnas Muslimat Nahdlatul Ulama di Jawa Barat

Sabtu, 25 Maret 2017 21:25
Lagi, CPO Milik PT. Naga Mas Tumpah dan Mencemari Laut di Dumai

Sabtu, 25 Maret 2017 19:56
The 2nd PRIA, Bank Riau Kepri Raih Award Media Relations 2017

Sabtu, 25 Maret 2017 19:21
Ardiansyah Resmi Pimpin DPD Partai Berkarya Inhil

Sabtu, 25 Maret 2017 19:16
Tingkatkan Hubungan Silahturahmi, Wawako Dumai Temui Masyarakat Pinggiran

Sabtu, 25 Maret 2017 19:12
Ekspedisi Superqurban, Rumah Zakat Riau Salurkan 1.000 Kornet di Meranti

Sabtu, 25 Maret 2017 19:08
Miliki Sabu, Pemuda Singingi Hilir Ditangkap Polisi Kuansing

Sabtu, 25 Maret 2017 17:15
Ratusan Crosser Ikuti Kejuaraan Motor Cross Pemuda Pancasila Pelalawan

Sabtu, 25 Maret 2017 16:11
Harapkan Lahirkan Atlet Andal,
Bupati Buka Turnamen Sepakbola Bandar Yaman Cup I se Inhil


Sabtu, 25 Maret 2017 16:07
Jadi Pusat Pendidikan dan Kajian Islam,
Awal April Yayasan Abdurrab Resmikan Masjid At Tabrani di Pekanbaru




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Lagi, CPO Milik PT. Naga Mas Tumpah dan Mencemari Laut di Dumai
- Miliki Sabu, Pemuda Singingi Hilir Ditangkap Polisi Kuansing
- Sat Reskrim Polres Inhil Tangkap Bandar Judi Rolet dan Pemain Judi Klotok
- Kilang Sagu Aseng Makan Korban,
Seorang Warga Meranti Meregang Nyawa Tersengat Arus Listrik

- 318 Buruh JO RWP Di-PHK Tanpa Pesangon
- Tutup Orientasi dan Tradisi Pembaretan,
Kapolres Pesankan Brigadir Remaja Harus Membaur dengan Masyarakat

- 2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.107.91
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com