Untitled Document
Ahad, 7 Rajab 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Ahad, 26 April 2015 19:57
PKB Siapkan Kader Terbaik untuk Pilkada Rohil, Siak dan Kepulauan Meranti

Ahad, 26 April 2015 18:19
Kabarnya, 29 Pejabat Ditempatkan di Posisi Bukan Pilihannya Saat Assesment

Ahad, 26 April 2015 18:00
Tak Ada Warga Kampar yang Ditahan, Kerusuhan di PTPN V Batu Langkah Kabun Mereda

Ahad, 26 April 2015 17:10
Bupati Bengkalis Bagikan Sembako SHU PPM MPd

Ahad, 26 April 2015 17:01
BNNP Riau Razia, 44 Pengunjung SP dan MP Club Pekanbaru Positif Narkoba

Ahad, 26 April 2015 16:56
Sungai Bakau Sinaboi, Rohil Jadi Sasaran Wisata Mancing

Ahad, 26 April 2015 16:52
Bupati Bengkalis Buka MTQ Pinggir



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Tak Ada Warga Kampar yang Ditahan, Kerusuhan di PTPN V Batu Langkah Kabun Mereda
- BNNP Riau Razia, 44 Pengunjung SP dan MP Club Pekanbaru Positif Narkoba
- Temukan Bukti Baru, Dugaan Suap Pilkada Kuansing Dilaporkan ke KPK
- Razia Koskosan dan Tempat Hiburan, Polresta Pekanbaru Nihil Hasil
- Enam Kios Hangus Dilalap Sijago Merah di Kampar
- Empat Pejudi Dadu Diringkus Aparat Polsek Bangko, Rohil
- Warga Kampar Rusak 4 Motor dan Bakar Pos Jaga PTPN V di Kabun


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.102.61
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com