Untitled Document
Jumat, 27 Ramadhan 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 25 Juli 2014 15:52
Tiga Pejabat Polres Kampar Sertijab

Jum’at, 25 Juli 2014 15:42
Bupati dan Wabup Bengkalis Buka Festival Lampu Colok 2014

Jum’at, 25 Juli 2014 15:38
Lebaran, Warga Bengkalis Dihimbau Tidak Panik dan Doyan ‘Borong’ Bensin

Jum’at, 25 Juli 2014 15:36
Relawan Peduli Gaza Galang Dana di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan

Jum’at, 25 Juli 2014 15:32
Pengamanan Lebaran,
13 CCTv Untuk Pantau Titik Rawan di Pekanbaru


Jum’at, 25 Juli 2014 15:06
Penghujung Ramadhan, Wako Pekanbaru Safari ke Mesjid Ar-Rahman

Jum’at, 25 Juli 2014 13:45
Libur Lebaran, 26 Juli-3 Agustus DPAM Bengkalis Libur Layani Pembayaran



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Tiga Pejabat Polres Kampar Sertijab
- Pengamanan Lebaran,
13 CCTv Untuk Pantau Titik Rawan di Pekanbaru

- Azas Disparitas Diabaikan, Terpidana Korupsi BLK Siak Kecewa
- Polsek Tebing Tinggi Amankan Ganja dan Pengedarnya
- Tiga Hari Operasi Ketupat di Riau, Tiga Nyawa Melayang di Jalan Raya
- Usai Sidang,
Tahanan Narkoba Kejari Pekanbaru Kabur di PN Pekanbaru

- Polres Rohil Tangkap Kontainer Bermuatan Kayu Pakai Dokumen Palsu


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.12.219
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com