Untitled Document
Selasa, 7 Zulqaidah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Senin, 1 September 2014 21:13
Membantah, Wide Tantang Gubri Bersumpah dengan Al Qur’an di Masjid

Senin, 1 September 2014 20:23
Dandim 0313 KPR Buka Karya Bhakti di Bangunpurba, Rohul

Senin, 1 September 2014 20:12
Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Pekanbaru,
Tiga Mantan Pejabat BNI 46 Dituntut 16 Tahun Penjara


Senin, 1 September 2014 20:05
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Pusat Perdagangan Panipahan Rohil

Senin, 1 September 2014 20:01
FPPIU Dinilai Tak Akomodir Semua Elemen Masyarakat Inhil Utara

Senin, 1 September 2014 19:59
Permintaan Elpiji 12 Kg di Dumai Meningkat

Senin, 1 September 2014 19:51
Bank Riau Kepri Pasirpangaraian Serahkan Hadiah Sinar Tebar Milyar 2014



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Membantah, Wide Tantang Gubri Bersumpah dengan Al Qur’an di Masjid
- Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Pekanbaru,
Tiga Mantan Pejabat BNI 46 Dituntut 16 Tahun Penjara

- Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Pusat Perdagangan Panipahan Rohil
- Kanit Binmas Irup di SMAN 2 Bagansinembah, Rohil
- Pengakuan Saksi di PN Tipikor Pekanbaru,
Stadion Mini Pelalawan Hanya Tuntas 80 Persen

- Polisi Dalami Dugaan ISIS Masuk ke Pekanbaru
- Rokok Tanpa Cukai Beredar di Duri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.133.196
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com