Untitled Document
Jumat, 24 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 24 April 2014 22:14
Kenalkan Busana Daerah pada Anak,
Semarak Kartini, Alfamart Gelar Lomba Fashion Show


Kamis, 24 April 2014 21:55
Seorang Lukan, Kebakaran Ludeskan Rumah Pimpinan Gereja di Rohul

Kamis, 24 April 2014 21:14
Polhut Kuansing Dihadang Perambah di Hutan Margasatwa Rimbang Baling

Kamis, 24 April 2014 21:06
Buka Lapangan Kerja, Disnakertrans Dumai Koordinasi dengan Perusahaan

Kamis, 24 April 2014 21:02
70 Hektar Kebun Sawit Pemkab Kuansing Diserobot Warga Sumbar

Kamis, 24 April 2014 20:58
400 KK di Rohul Jadi Target Program KWH Listrik Gratis

Kamis, 24 April 2014 20:36
Golkar Akan Usung Suparman Jadi Ketua DPRD Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Seorang Lukan, Kebakaran Ludeskan Rumah Pimpinan Gereja di Rohul
- Polhut Kuansing Dihadang Perambah di Hutan Margasatwa Rimbang Baling
- 70 Hektar Kebun Sawit Pemkab Kuansing Diserobot Warga Sumbar
- Berkas Perkara Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
- Kapolresta Sarankan ATM dan Swalayan Pakai Jasa Pengamanan
- Protes Peserta Asing MTQ,
Anggota DPRD Rohil Ditampar Ketua LPTQ Bagansinembang

- Demo Melawan Lupa, JSKK Riau Tuntut Penuntasan Kasus HAM


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.205.160.82
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com