Untitled Document
Rabu, 11 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 31 Maret 2015 21:34
Ricuh Saat Rapat Komisi, Anggota DPRD Pekanbaru Polisikan Rekannya

Selasa, 31 Maret 2015 20:19
Dimulai Besok,
Satlantas Polres Rohul Gelar Operasi Simpatik


Selasa, 31 Maret 2015 20:15


Selasa, 31 Maret 2015 20:14
Karo Humas Raih Gelar Master Seni ISI Padangpanjang

Selasa, 31 Maret 2015 20:07
Pilkada Rohil 2015,
Wan Ahmad Saiful Ambil Formulir di DPD PPP Rohil


Selasa, 31 Maret 2015 19:42
DPR Minta KPU Perlonggar Syarat Dinasti Politik dalam Pilkada

Selasa, 31 Maret 2015 19:38
Rusak, Jalan Lintas Dalam Kota Duri Menunggu Korban



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Ricuh Saat Rapat Komisi, Anggota DPRD Pekanbaru Polisikan Rekannya
- Dimulai Besok,
Satlantas Polres Rohul Gelar Operasi Simpatik

- 3 Pemakai dan Pengedar Sabu Dibekuk Polsek Pinggir, Bengkalis
- Tiga orang di Sekap,
Dinas Petanian dan Peternakan Kampar Dirampok

- Simpan 60 Gram Sabu, Mantan Anggota Polres Pelalawan Dibekuk di Pekanbaru
- Mobdin Pakai Plat Hitam, BK DPRD Rohul Akui Masih Pakai Plat Dealer
- Ganti Plat Mobdin Jadi Plat Hitam, Langgar UU 22 Tahun 2009


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.159.175.61
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com