Untitled Document
Jumat, 17 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 17 April 2014 22:24
Pasca Dilantik Wagubri,
Burhanuddin Ingin Tancap Gas Urus Riau Tower


Kamis, 17 April 2014 22:16
38 Kursi DPRD Kabupaten/Kota di Riau,
Hanura Klaim Rebut 3 Kursi DPRD Provinsi


Kamis, 17 April 2014 20:56
Gubri Mutasi Sembilan Pejabat Eselon II

Kamis, 17 April 2014 20:05
Kursi Golkar untuk DPRD Rohul Diprediksi Meningkat

Kamis, 17 April 2014 20:02
Aksi Demo Tuntut Kades Dibebaskan,
Kerusuhan Terjadi Saat Kaum Ibu Ambil Jatah Makan Siang Anggota Polisi


Kamis, 17 April 2014 19:51
Sejumlah Rekapitulasi SuaraDi Kelurahan Belum Rampung,
PPK Mandau Tetap Gelar Rapat Pleno


Kamis, 17 April 2014 19:44
Hari Kesadaran Nasional,
Bupati Rohul Mengaku Idealisme Pegawai Mulai Luntur




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Aksi Demo Tuntut Kades Dibebaskan,
Kerusuhan Terjadi Saat Kaum Ibu Ambil Jatah Makan Siang Anggota Polisi

- Digauli Hingga Melahirkan, Keponakan di Meranti Polisikan Paman
- Pasca Dua Warga Tertembak, Massa Kembali Demo Pembebasan Kades
- Tak Kunjung Tuntas, Proyek Pelabuhan Dumai Diduga Menyimpang
- Jaksa Wajibkan Pemohon PK Pemalsu Kartu Remi Hadiri Sidang
- Kejari dan Polres Dumai Tangkap Oknum Pengaku Intel Kejati
- Said Faisal Sudah Berada di Rutan Pekanbaru


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 107.21.163.227
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com