Untitled Document
Selasa, 13 Ramadhan 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Selasa, 30 Juni 2015 20:17
Jelang Pilkada Bengkalis,
KPU Bengkalis Sosialisasikan Pemutakhiran Data dan DPT


Selasa, 30 Juni 2015 20:14
Laporan Keuangan 2014 Riau,
BPK Temukan Kegiatan Bukan Kewenangan Pemprov Rp149 M


Selasa, 30 Juni 2015 19:59
Tiga Tahun Anggaran,
Siak Habiskan Dana Miliaran Selamatkan Dokumen Bersejarah


Selasa, 30 Juni 2015 19:51
Tak Melunasi BPIH, 22 JCH Rohul Gagal Berangkat ke Tanah Suci

Selasa, 30 Juni 2015 19:49
Rakor Pimpinan Daerah,
Bupati Kampar Keluhkan Permasalahan Lima Desa


Selasa, 30 Juni 2015 19:43
Jelang Lebaran, Dewan Himbau Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu

Selasa, 30 Juni 2015 19:40
Tragedi Hercules C-130, Satu Personel TNI-AD Sekeluarga Ikut Pesawat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 28 September 2007 16:42
Eskalasi 9 Proyek Multiyears Mencapai Rp 180 miliar

Dana talangan (eskalasi) yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional kontraktor pada 9 proyek multiyears tak kurang dari Rp 180 miliar

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPRD Riau, Chaidir kepada Riauterkini Jum'at (28/9) menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan Kepres maupun Permedagri memiliki kewajiban membayar eskalasi kepada kontraktor. Karena eskalasi itu sendiri sebenarnya adalah dana untuk menutup biaya operasional yang idkeluarkan kontraktor akibat kebijakan pemerintah.

Untuk pengajuan dana eskalasi pada APBDP 2007 tercatat sebesar Rp 180 miliar. Dana talangan itu akan dibayarkan kepada 9 kontraktor yang menggarap proyek multiyears. Namun besaran dana tersebut masih perlu dilakukan audit oleh tim independen bentukan Kimpraswil.

"Hasil audit tim independen bisa menjadi dasar hukum masuknya pengajuan dana eskalai kepada APBDP apabila hasil audit tim independen itu sudah dilakukan audit bebas oleh BPKP. Namun perlu diingat, pengajuan dan persetujuan eskalasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri," kata Chaidir.

Katanya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemberian eskalasi terhadap kontraktor. Pertama adalah kontraktor yang memiliki kontrak proyek lebih dari 1 tahun yang dilengkapi dengan realisasi pengerjaan proyek di lapangan. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Tragedi Hercules C-130, Satu Personel TNI-AD Sekeluarga Ikut Pesawat
- Sambut HUT Bhayangkara ke-69,
Polsek Dumai Bersih Lingkungan Pasar Bunda Sri Mersing

- 64 Personel Polres Kampar Mendapat Kenaikan Pangkat
- Narkoba dan Korupsi Dominasi Kasus di Dumai
- Tragedi Hercules C-130, Danlanud Pesimis 10 Anggota Paskhas Pekanbaru Selamat
- Dikupak Maling,
Puluhan Kamera Bernilai Ratusan Juta Rupiah Lenyap dari Toko Asia Baru Foto

- Kejari Bengkalis Dalami Penyidikan Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Pemkab ke PT BLJ


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.5.37
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com