Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 April 2019 14:09
Hari Kedua, Pelaksanaan UN Tingkat SMP di Pelalawan Lancar

Selasa, 23 April 2019 12:59
Berlangsung Lancar, Ketua DPRD Kuansing Apreasi Penyelenggara Pemilu 2019

Selasa, 23 April 2019 11:57
Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi

Selasa, 23 April 2019 11:51
Jabatan Dirut BRK Berakhir Hari ini, Kebijakan Diambil Alih 3 Direktur

Selasa, 23 April 2019 09:18
Mur dan Baut Jembatan Siak IV yang Dicuri Sudah Dipasang Lagi

Selasa, 23 April 2019 09:13
Ruko Warga Rumbai Pesisir, Pekanbaru Terbakar

Selasa, 23 April 2019 07:47
Bupati kuansing Sampaikan LKPj Tahun 2018 ke DPRD

Selasa, 23 April 2019 07:19
Pelajar di Pulau Bengkalis dan Rupat Berkesempatan Ikuti Beasiswa Afirmasi Kemen Ristek Dikti

Selasa, 23 April 2019 07:14
Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018

Selasa, 23 April 2019 07:11
RAPP Raih Penghargaan Bendera Emas SMK3 dari Menteri Ketenagakerjaan

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2019 17:55
Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul

Masyarakat Desa Kepenuhan Timur, Rohul anggota Koperasi Sawit Timur Jaya mengajukan gugatan perdata terhadap PT. AMR. Petani meminta pembatalan perjanjian kerjasama yang dinilai tidak menguntungkan.

Riau‎terkini-PASIRPANGARAIAN- Masyarakat petani Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tergabung sebagai anggota Koperasi Sawit Timur Jaya mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Agro Mitra Rokan (AMR).

Masyarakat petani meminta akta perjanjian yang lama untuk dibatalkan, dan dibuat perjanjian baru. Pihak PT. AMR bersama Koperasi Sawit Timur‎ Jaya Desa Kepenuhan Timur juga harus duduk bersama seperti sebelumnya.

Kuasa Hukum Masyarakat Desa Kepenuhan Timur, Andi Nofrianto, mengatakan secara garis besar isi gugatan yang dilayangkan melalui Koperasi Sawit Timur Jaya pada 2018 ke Pengadilan Negeri (PN) Pasirpangaraian, meminta pembatalan perjanjian kerjasama di muka notaris antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. AMR tahun 2007.

Dalam perjanjian kerjasama pola kemitraan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota‎ (KKPA) tersebut, ungkap Andi, terdapat hal-hal yang memberatkan ataupun menguntungkan PT. AMR, sehingga menghilangkan makna hakikat kerjasama yang baik, yaitu menguntungkan satu lain.

Menurut Andi, semestinya perjanjian yang dilatarbelakangi nota kesepaktan awal kebun kelapa sawit yang akan dibangun dan dibiayai oleh perusahaan dihitung sebagai hutang yang mana baru diperhitungkan atau dibayar setelah kebun menghasilkan.

Sesuai perjanjian awaln dari luas kebun sawit secara keseluruhan yang dikelola PT. AMR sekira 4.215 hektare, seharusnya sekira 1.600‎ hektar lahan merupakan milik masyarakat yang harus dibangun oleh perusahaan. Namun diakui Andi, hingga kini baru terealisasi sekira 1.000 hektar.

"Tetapi di dalam perjanjian yang dibuat di notaris yang beracuan kepada nota kesepakatan 10 Juni 2006‎, memaparkan bahwa kebun masyarakat dibangun oleh biaya pinjaman masyarakat ke Bank BRI," ungkap Andi, usai sidang menghadirkan saksi di PN Pasirpangaraian yang dikawal ratusan masyarakat, Kamis (21/3/2019).

‎Andi mengatakan pada 2013 telah cair pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) satu dan KUR dua di Bank BRI sebesar Rp8,5 miliar, dan diduga pinjaman tidak melibatkan nasabah yang mengajukan kredit.

Namun hingga saat ini‎, sambung Andi, uang miliaran yang telah diambil langsung, dan atau digunakan pihak perusahaan untuk pembangunan kebun kelapa sawit anggota, khususnya Koperasi Timur Jaya belum diketahui. Bahkan masyarakat tidak mengetahui dimana lokasi kebun sawitnya.

‎"Kebun yang katanya sudah dibangun, sampai sekarang alhamdulillah biji batang sawit satu pun tidak tahu dimana posisinya," kata Andi kepada wartawan.

‎Masih di tempat sama, Kades Kepenuhan Timur, Azhar AS, mengatakan gugatan perdata diajukan bertujuan agar kerjasama kemitraan awal dengan PT. AMR bisa mensejahterakan masyarakat di desanya.

Azhar mengungkapkan KUR satu dan KUR dua tahapannya berbeda. Dua tahun setelah jatuh tempo atau jatuh utang ke bank, petani sepeserpun tidak menerima gaji.

Diakuinya, telah dilakukan berkali-kali mediasi dengan Dinas Koperasi Rokan Hulu, termasuk mediasi di rumah dinas Bupati Rokan Hulu, perihal petani meminta gaji.

"Simpel sebenarnya persoalannya, tapi karena pekanya dan pekak tulinya perusahaan terhadap permintaan masyarakat itu, ya maka terjadi sampai ke pengadilan ini," jelas Azhar.

"Semestinya nggak perlu ke pengadilan, musyawarah mufakat kan ada MoU mereka," ungkap Azhar.

Sementara, Direktur PT. AMR,‎ Hj Katriana Nur, didampingi Kuasa Hukumnya Desi Handayani, mengatakan‎ penyerahan kebun dan tanah belum bisa dilakukan saat ini, karena 503 kepala keluarga (KK) belum semua memiliki.

"Jadi kami dari perusahaan tidak mungkin memberikan‎ hanya 100 orang. Ini yang menuntut 100, padahal ini ada 503 KK yang harus saya perjuangkan dan saya bangun," jelas Katriana.

Direktur mengaku kebun KUR pertama untuk 100 KK sudah dibangun, sedangkan kebun KUR kedua sudah dibangun namun dana dari Bank BRI dihentikan oleh Iskandar yang saat itu menjabat Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya pada 2016‎.

"Jadi tugas saya adalah membangun kebun 503 (KK) jadi tidak mungkin ada penyerahan," ujarnya.

Katriana mengaku sementara untuk membangun yang berikutnya, nama anggota belum diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Timur Jaya ke pihak perusahaan.

Ia menuturkan‎ sesuai pasal perjanjian, perusahaan yang mengusahakan kredit atau KUR satu dan KUR dua ke Bank BRI, namun KUR satu ada refinancing dengan jaminan kebun inti PT. AMR.

Katriana mengaku satu tahun kemudian, perusahaan telah membayar utang ke Perbankan, meski kebun masyarakat saat itu baru dibangun.

"Tapi di sini mereka banyak tidak memahami saya lihat. Makanya tanggapan saya di awal sebenarnya bahwa mereka banyak tidak memahami bagaimana kerjasama ini, yaitu dari segi perjanjian tidak dipahami, lebih-lebih lagi kepada kredit mereka," terangnya.

Katriana mengaku akibat tunggakan KUR satu tidak dibayar, dan saat ini kredit tunggakan di Bank BRI sudah mencapai sekira Rp 1,2 miliar, sejak Koperasi Sawit Timur Jaya diketuai Iskandar AS, pada Februari 2016.

Perempuan ini mengaku kredit KUR satu yang dimulai 2013, dan telah membayar utang kebun KUR satu sejak 2014 dengan dananya.

Dan pada 2016, 2017, dan 2018‎, tambah Katriana, kebun dikuasai koperasi sehingga masalah tersebut diselesaikan melalui mediasi di Dinas Koperasi Rokan Hulu. Hasinya, disepakati untuk pengelolaan kebun kembali diserahkan ke perusahaan.***(zal)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Ruko Warga Rumbai Pesisir, Pekanbaru Terbakar
- Palsukan Dokumen, Dua Tahanan Narkoba di Inhu Kabur dari Hotel
- Penusukan Terhadap Pesonel Polda Riau,
Satu dari Empat Tersangka Geng Motor Merupakan Residivis

- Pelaku Penusukan dan Pengeroyokan Terhadap Anggota Polda Riau Ternyata Geng Motor
- Dua Terdakwa Korupsi Jalan Bengkalis Diadili, Miliaran Uang Negara Dibagi-bagi
- Tewas Diduga Akibat Dianiaya Oknum Polisi, Empat Anak Warga Jake, Kuansing Kini Yatim
- Diserang Kelompok Bersenjata, Tiga Personil Polda Riau Luka Tusuk
- Terkait Kematian Andri Arisko,
5 Personel Polres Kuansing Diperiksa Propam Polda Riau

- Diduga Tewas Dianiaya Polisi, POSPERA Tuntut Pengusutan Kematian Warga Jake, Kuansing
- Bawaslu Ingatkan Pidana Setahun Penjara tak Umumkan C1 di TPS
- Empat ABK Kapal BG Maju Tewas Terjebak di Bunker
- Bawa Sabu 20 Gram, Pengunjung Rutan Sialang Bungkuk Diamankan Petugas Rutan
- Selesai Pemilu, Polres Kuansing Akan Gelar Perkara Kasus Alfitra Salam
- Korupsi Dana KUR, Pegawai BRI Teluk Belitung, Meranti Dituntut 7 Tahun Penjara
- Bikin Keluarga Berantakan, Dugaan Selingkuh Oknum DPRD Kuansing Diharap Cepat Tuntas
- Irwasda Polda Riau Pimpin Apel Serpas Personel BKO dan Polres Kampar untuk Pam TPS
- Polda Riau Tetapkan 15 Tersangka Pelaku Pembakar Lahan
- PUPR Buat Laporan ke Polsek Bukit Raya,
Baut dan Penangkal Petir Jembatan Siak IV Dicuri OTK

- Gondol Rokok.Rp1.5 M, Polda Riau Buru Otak Rampok Mobil Box Sampoerna
- Polres Kuansing Pastikan Penyelidikan Kasus Dugaan Perselingkuhan Oknum Dewan Berlanjut


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com