Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 April 2019 14:09
Hari Kedua, Pelaksanaan UN Tingkat SMP di Pelalawan Lancar

Selasa, 23 April 2019 12:59
Berlangsung Lancar, Ketua DPRD Kuansing Apreasi Penyelenggara Pemilu 2019

Selasa, 23 April 2019 11:57
Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi

Selasa, 23 April 2019 11:51
Jabatan Dirut BRK Berakhir Hari ini, Kebijakan Diambil Alih 3 Direktur

Selasa, 23 April 2019 09:18
Mur dan Baut Jembatan Siak IV yang Dicuri Sudah Dipasang Lagi

Selasa, 23 April 2019 09:13
Ruko Warga Rumbai Pesisir, Pekanbaru Terbakar

Selasa, 23 April 2019 07:47
Bupati kuansing Sampaikan LKPj Tahun 2018 ke DPRD

Selasa, 23 April 2019 07:19
Pelajar di Pulau Bengkalis dan Rupat Berkesempatan Ikuti Beasiswa Afirmasi Kemen Ristek Dikti

Selasa, 23 April 2019 07:14
Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018

Selasa, 23 April 2019 07:11
RAPP Raih Penghargaan Bendera Emas SMK3 dari Menteri Ketenagakerjaan

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 20 Maret 2019 17:29
Dua Kali Mangkir, Jaksa Tunggu Perintah Hakim Panggil Wabup Bengkalis

Muhammad selaku Wakil Bupati Bengkalis, dua kali mangkir dalam persidangan perkara dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir. Saat ini jaksa masih menunggu keputusan hakim untuk kembali memanggilnya.

Riauterkini - PEKANBARU - Perkara tindak pidana korupsi pupa transmisi PDAM di kabupaten Indragiri Hilir memasuki sidang kedua. Dimana dalam dua persidangan Wakil Bupati Bengkalis tidak pernah hadir.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Ahmad Dice mengatakan Muhammad tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. "Iya, yang bersangkutan sudah dua kali tidak hadir," terangnya.

Meski begitu, Ahmad belum melakukan pemanggilan paksa. Justru pihaknya akan mencoba kembali memanggil pada sidang lanjutan yang rencana di gelar pada Selasa (26/03/19) nanti.

Pemanggilan ini ditturkan Ahmad, merupakan permintaan dari kuasa hukum para terdakwa. Dimana ada tiga terdakwa dalan perkara ini. Yakni Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalong sebagai Direktur PT Panatori Raja dan Syahrizal Taher.

"Masih perlu dibahas lagi, termasuk dari kuasa hukum," terangnya.

Sementara, terkait pemilihan pemanggilan paksa, dijelaskan Ahmad merupakan kewenangan dari majelis hakim. Jika sudah ada perintah, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa.

"Tunggu ada perintah hakim terlebih dahulu untuk upaya pemanggilan paksa terhadap yang bersangkutan (Muhammad)," paparnya.

Untuk diketahui, Muhammad yang jyga merupakan mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013 atau tepat saat proyek tersebut dilakukan, sudah beberapa kali diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Riau. Namun, setiap kali ditemui awak media usai peneriksaan Ia memilih diam dan tak memberikan tanggapan terkait pemeriksaannya tersebut.

Diluar itu, dakwaan JPU, perbuatan para terdakwa, dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau. Saat itu terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 milimeter (mm) dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau dan Muhammad bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, SF Harianto.

Pada pengumuman lelang tepat pada 14-21 mei 2014 melalui website LPSE Riauwww.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp3.828.770.000. Kemudian Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT Cipta Karya Bangun Nusa mengaku sebagai supplier pipa dari Medan dan memakai tiga perusahaan untuk mengikuti lelang, yakni PT Panotari Raja, PT Harry Graha Karya dam PT Andry Karya Cipta.

Sedangkan, dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang atau spesifikasi teknik yang ditawarkan antara dokumen ketiga perusahaan fiktif.

Sementara terdakwa Sabar bersama Harris Anggara secara leluasa melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 dengan tidak benar.

Pipa transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu.

"Pengujian terhadap tebal dinding pipa, hasilnya menunjukan ketebalan minimum 23,79 mm s.d maksimum 27,08 mm. Padahal syarat mutunya adalah minimum 29,7 mm sampai maksimum 32,8 mm," ujar JPU.

Selanjutnya, pengujian terhadap kekuatan hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80c akan tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang diuji tersebut pecah.

Selain itu, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 hari kerja. ‎Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

"Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan," papar Ahmad.

Diduga, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan oleh CV Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan terdakwa Syafrizal Thaher dengan nilai Rp114.981.818, belum dipotong pajak 10 persen. Laporan dibuat secara tidak benar.

Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp2.639.090.623 miliar. Angka itu didasarkan dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau. Dari kerugian negara itu, menguntungkan Sabar Stefanus P Simalongi sebesar Rp35.000.000 dan Harris Anggara Rp2.604.090.623.

"Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-udnang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1," pungkasnya.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Ruko Warga Rumbai Pesisir, Pekanbaru Terbakar
- Palsukan Dokumen, Dua Tahanan Narkoba di Inhu Kabur dari Hotel
- Penusukan Terhadap Pesonel Polda Riau,
Satu dari Empat Tersangka Geng Motor Merupakan Residivis

- Pelaku Penusukan dan Pengeroyokan Terhadap Anggota Polda Riau Ternyata Geng Motor
- Dua Terdakwa Korupsi Jalan Bengkalis Diadili, Miliaran Uang Negara Dibagi-bagi
- Tewas Diduga Akibat Dianiaya Oknum Polisi, Empat Anak Warga Jake, Kuansing Kini Yatim
- Diserang Kelompok Bersenjata, Tiga Personil Polda Riau Luka Tusuk
- Terkait Kematian Andri Arisko,
5 Personel Polres Kuansing Diperiksa Propam Polda Riau

- Diduga Tewas Dianiaya Polisi, POSPERA Tuntut Pengusutan Kematian Warga Jake, Kuansing
- Bawaslu Ingatkan Pidana Setahun Penjara tak Umumkan C1 di TPS
- Empat ABK Kapal BG Maju Tewas Terjebak di Bunker
- Bawa Sabu 20 Gram, Pengunjung Rutan Sialang Bungkuk Diamankan Petugas Rutan
- Selesai Pemilu, Polres Kuansing Akan Gelar Perkara Kasus Alfitra Salam
- Korupsi Dana KUR, Pegawai BRI Teluk Belitung, Meranti Dituntut 7 Tahun Penjara
- Bikin Keluarga Berantakan, Dugaan Selingkuh Oknum DPRD Kuansing Diharap Cepat Tuntas
- Irwasda Polda Riau Pimpin Apel Serpas Personel BKO dan Polres Kampar untuk Pam TPS
- Polda Riau Tetapkan 15 Tersangka Pelaku Pembakar Lahan
- PUPR Buat Laporan ke Polsek Bukit Raya,
Baut dan Penangkal Petir Jembatan Siak IV Dicuri OTK

- Gondol Rokok.Rp1.5 M, Polda Riau Buru Otak Rampok Mobil Box Sampoerna
- Polres Kuansing Pastikan Penyelidikan Kasus Dugaan Perselingkuhan Oknum Dewan Berlanjut


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com