Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Juli 2019 12:59
Pemkab Gandeng IKKS Pekanbaru Diskusikan Masalah Kekinian Kuansing

Ahad, 21 Juli 2019 10:40
Seminar Sejarah Melayu Tua Minanga Kanwa Sempena KIDBF Buka Wawasan Masyarakat Kampar

Ahad, 21 Juli 2019 09:24
Kebakaran Lahan di Rupat Meluas, Pemadaman Dibantu Alat Berat dan Helikopter

Ahad, 21 Juli 2019 09:20
Terus Gencarkan Razia, Polsek Mandau Amankan Sejumlah Motor Balapan Liar

Ahad, 21 Juli 2019 05:37
Gesa Perda CSR Perusahaan, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke BKPM Jakarta

Sabtu, 20 Juli 2019 19:43
Kebakaran Ludeskan 11 Rumah Warga Tembilahan Hulu

Sabtu, 20 Juli 2019 18:01
Diikuti 11 Tim, Menpora U - 12 Cup Bengkalis Resmi Bergulir

Sabtu, 20 Juli 2019 16:33
Minta Tolong Didoakan JCH, Sukiman Akhirnya Mengakui Bakal Maju di Pilkada Rohul 2020

Sabtu, 20 Juli 2019 15:22
Pansus DPRD Bengkalis Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Bersama Kemendikbud RI

Sabtu, 20 Juli 2019 15:07
Tim Tuan Rumah PODSI Kampar Indonesia Melaju ke Final KIDBF 2019

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 20 Maret 2019 17:29
Dua Kali Mangkir, Jaksa Tunggu Perintah Hakim Panggil Wabup Bengkalis

Muhammad selaku Wakil Bupati Bengkalis, dua kali mangkir dalam persidangan perkara dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir. Saat ini jaksa masih menunggu keputusan hakim untuk kembali memanggilnya.

Riauterkini - PEKANBARU - Perkara tindak pidana korupsi pupa transmisi PDAM di kabupaten Indragiri Hilir memasuki sidang kedua. Dimana dalam dua persidangan Wakil Bupati Bengkalis tidak pernah hadir.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Ahmad Dice mengatakan Muhammad tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. "Iya, yang bersangkutan sudah dua kali tidak hadir," terangnya.

Meski begitu, Ahmad belum melakukan pemanggilan paksa. Justru pihaknya akan mencoba kembali memanggil pada sidang lanjutan yang rencana di gelar pada Selasa (26/03/19) nanti.

Pemanggilan ini ditturkan Ahmad, merupakan permintaan dari kuasa hukum para terdakwa. Dimana ada tiga terdakwa dalan perkara ini. Yakni Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalong sebagai Direktur PT Panatori Raja dan Syahrizal Taher.

"Masih perlu dibahas lagi, termasuk dari kuasa hukum," terangnya.

Sementara, terkait pemilihan pemanggilan paksa, dijelaskan Ahmad merupakan kewenangan dari majelis hakim. Jika sudah ada perintah, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa.

"Tunggu ada perintah hakim terlebih dahulu untuk upaya pemanggilan paksa terhadap yang bersangkutan (Muhammad)," paparnya.

Untuk diketahui, Muhammad yang jyga merupakan mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013 atau tepat saat proyek tersebut dilakukan, sudah beberapa kali diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Riau. Namun, setiap kali ditemui awak media usai peneriksaan Ia memilih diam dan tak memberikan tanggapan terkait pemeriksaannya tersebut.

Diluar itu, dakwaan JPU, perbuatan para terdakwa, dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau. Saat itu terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 milimeter (mm) dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau dan Muhammad bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, SF Harianto.

Pada pengumuman lelang tepat pada 14-21 mei 2014 melalui website LPSE Riauwww.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp3.828.770.000. Kemudian Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT Cipta Karya Bangun Nusa mengaku sebagai supplier pipa dari Medan dan memakai tiga perusahaan untuk mengikuti lelang, yakni PT Panotari Raja, PT Harry Graha Karya dam PT Andry Karya Cipta.

Sedangkan, dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang atau spesifikasi teknik yang ditawarkan antara dokumen ketiga perusahaan fiktif.

Sementara terdakwa Sabar bersama Harris Anggara secara leluasa melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 dengan tidak benar.

Pipa transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu.

"Pengujian terhadap tebal dinding pipa, hasilnya menunjukan ketebalan minimum 23,79 mm s.d maksimum 27,08 mm. Padahal syarat mutunya adalah minimum 29,7 mm sampai maksimum 32,8 mm," ujar JPU.

Selanjutnya, pengujian terhadap kekuatan hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80c akan tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang diuji tersebut pecah.

Selain itu, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 hari kerja. ‎Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

"Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan," papar Ahmad.

Diduga, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan oleh CV Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan terdakwa Syafrizal Thaher dengan nilai Rp114.981.818, belum dipotong pajak 10 persen. Laporan dibuat secara tidak benar.

Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp2.639.090.623 miliar. Angka itu didasarkan dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau. Dari kerugian negara itu, menguntungkan Sabar Stefanus P Simalongi sebesar Rp35.000.000 dan Harris Anggara Rp2.604.090.623.

"Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-udnang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1," pungkasnya.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Terus Gencarkan Razia, Polsek Mandau Amankan Sejumlah Motor Balapan Liar
- Kebakaran Ludeskan 11 Rumah Warga Tembilahan Hulu
- Hindari Tabrakan, Satu Truk Terguling di Kuansing
- Polres Kampar Gulung 4 Anggota Sindikat Narkoba
- Sedang Rekap Nomor,
2 Juru Tulis Togel di Bonai Darussalam Ditangkap Polisi Rohul

- Diangkut Mabes Polri, Lapas Bengkalis Belum Pastikan Napi Terlibat Temuan Sabu 18,8 Kg
- Tersangka Korupsi Reatribusi, Dua ASN Dishub Meranti Ditahan Jaksa
- Selama Tiga Jam, Polisi Periksa Ketua KPU Pekanbaru Terkait Dugaan Suap Anggota DPRD
- Merasa Tertipu, Nasabah PT RFB Akan Lapor ke Polisi
- Seorqng PNS, Polda Riau Amankan 30 Pengunjung Tempat Hiburan di Pekanbaru
- Kapolda Riau Lepas 100 Personil BKO ke Polda Papua
- Polda Riau Tangkap Amankan Dua Truk Bermuatan Kayu Ilegal
- Kejari Pelalawan Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana
- Dari 271 Perkara, Kejari Bengkalis Musnahkan 1,29 Kg Sabu, Ektstasi dan Senpi
- Polres Siak Tangkap 4 Pencuri Minyak PT Chevron di Minas
- Diambil Alih Mabes Polri, Dikabarkan Seorang Ditangkap Dalam Temuan 18,8 Kilogram Sabu di Bengkalis
- Tangkap 3 Tersangka, Polda Riau Sita 10 Kg Sabu dan 15 Ribu Butir Ekstasi
- Polisi Lakukan Penyelidikan Crash Maut Kejurda Balap Motor di Bengkalis
- Dua Lagi Terdakwa Korupsi Penyelewengan Dana Cetak Sawah di Pelalawan Diadili.
- Lundup Bawang Merah 6,7 Ton, Tekong di Bengkalis Segera Disidang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com