Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 20 Januari 2019 18:31
Dinilai Ada Penyimpangan, Warga Air Jernih, Inhu Blokir Pembuatan Jalan Desa

Ahad, 20 Januari 2019 17:25
Camat Bangko Pusako-PT SRL Blok III Sosialisasikan Pencegahan Karlahut

Ahad, 20 Januari 2019 16:29
Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik

Ahad, 20 Januari 2019 16:25
PT PHE Kampar DideadlineMulai Aspal Jalan Poros Kerumutan Awal Februari

Ahad, 20 Januari 2019 14:39
Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan

Ahad, 20 Januari 2019 13:16
Serunya Mararua, Rame-rame Tangkap Ikan Masyarakat Kuansing

Ahad, 20 Januari 2019 07:20
Plt Bupati Kampar dan Banyak Bejabat Hadiri Pengukuhan Lembaga Adat Kenegerian Tapung

Sabtu, 19 Januari 2019 22:04
Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek

Sabtu, 19 Januari 2019 19:48
Sasar Kaum Milenial, Luno Taja Edukasi Investasi Aset Kripto di Pekanbaru

Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 20 Juli 2018 11:31
Nestapa Bupati Bengkalis, Sekedar Saksi Korupsi tapi Uangnya Rp1.9 Miliar Disita KPK

Bupati Bengkalis Amril Mukminin tengah ditimpa musibah. Uangnya Rp1.9 miliar disita KPK, padahal dirinya bukan tersangka korupsi, melainkan sekedar saksi.

Riauterkini-PEKANBARU- Hari Jumat, 1 Juni 2018 lalu bisa jadi merupakan saat yang paling mengkhawatirkan bagi Amril Mukminin. Belasan aparat datang ke rumah dinasnya sebagai Bupati Bengkals. Bukan untuk bersilaturrahmi atau berkoordinasi, melainkan melakukan penggeledahan.

Meraka adalah para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melakukan pengumpulan bukti tindak korupsi proyek multiyears dengan tersangka mantan Kadis Pekerjaan Umum M Nasir dan Direktur Direktur Utama PT Mawatkindo Road Construction Hobby Siregar. Dugaan kerugian dalam kasus yang didanai APBD Bengkalis 2013-2015 tersebut mencapai Rp80 miliar.

Sebagai tuan rumah Amril Mukminin tak berkutik. Hanya bisa pasrah mempesilahkan setiap jengkal sudut rumahnya digeledah. Ia pun tak protes meskipun ketika para penyidik KPK datang, saat itu sedang berlangsung acara penyerahan bonus bagi para atlet yang berprestasi dan telah mengharumkan nama Kabupaten Bengkalis.

Rumah dinas Bupati Bengkalis digeledah para penyeidik KPK terkait dengan status Amril Mukminin sebagai saksi dalam kasus tersebut. KPK merasa perlu mendapat bukti tambahan dari keterangan dan barang bukti atau dokumen yang dimiliki Amril Mukminin. Sebagai warga negara yang taat hukum, Amril memberi kekeluasaan para penyidik melakukan tugasnya.

Setelah lebih dari tiga jam berlalu, para penyidik KPK tersebut mengakhiri penggeledahan di rumah dinas tersebut. Sejumlah dokumen diangkut. Termasuk uang Rp1.9 miliar yang ditemukan KPK dari dalam salah satu ruangan di rumah dinas Amril Mukminin. Uang tersebut disita sebagai barang bukti tindak korupsi.

Pengumuman penyitaan uang Rp1.9 miliar yang dilakukan KPK otomatis memunculkan presepsi miring masyarakat kepada Bupati Amril Mukminin. Banyak yang secara sederhana berkesimpulan, “ Kalau ditemukan uang suap di rumah dinas bupati, berarti bupati terlibat.”

Perasaan disudutkan itulah yang sangat mungkin saat ini dirasakan Bupati Amril Mukminin dan keluarganya. Merasa dipandang sebagai tersangka korupsi. Padahal, statusnya sampai saat hanya sebatas saksi.

Keterangannya kepada media massa usai diperiksa penyidik KPK di Mako Brimob Polda Riau pasti tak menghapuskan seluruh prasangka public. Ia sudah menegaskan, bahwa uang Rp1.9 miliar yang disita KPK bukan uang suap.

“Itu bukan uang suap atau uang hasil korupsi. Uang itu hasil usaha keluarga. Uang halal,” tegasnya ketika itu.

Perihal status Amril Mukiminan, dalam permbicangan riauterkini dengan juru bicara KPK Febri Ardiansyah, Kamis (19/7/18) menyatakan kalau sampai saat ini Amril Mukminin hanya saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek multiyears Kabuapten Bengkalis.

Ketika ditanya mengenai status uang Rp1.9 miliar yang disita penyidik dari rumah dinas Amril Mukiminn, Febri menyatakan kalau itu merupakan salah satu barang bukti tindak korupsi yang sedang proses penyidikannya sedang berjalan.

Mengenai apakah bisa dilakukan penyitaan uang dari pihak yang statusnya sekedar saksi, Febri menjawab bisa karena uang itu diduga bagian dari bukti tindak korupsi yang sedang disidik.

Dalam wawancara sebelumnya, Febri tidak menjawab saat ditanya gambaran keterkaitan uang Rp1.9 miliar yang disita penyidik KPK dari rumah dinas Amril Mukminin dengan bukti tindak korupsi proyek multiyears, mengingat kasus tersebut terjadi pada 2013-2015, ketika itu Amril Mukminin belum jadi bupati. Jabatan tersebut masih diemban Herliyan Saleh. Apa mungkin itu uang Heliyan Saleh yang ditinggalkan di rumah dinas dan tetap utuh di satu tempat setelah sekian tahun?

Febri juga tak menjawab tegas ketika ditanya karena uang sitaan yang diduga terkait dengan korupsi status Amril Mukminin bisa meningkat jadi tersangka. Ia hanya menjawab, “Saat ini saksi.”

Lantas kapan uang Rp1.9 miliar tersebut dikembalikan kepada Amril Mukiminin? Febri menjawab setelah ada putusan pengadilan. Hakim memastikan tidak ada kaitannya uang tersebut dengan tindak pidana korupsi.

Terkait penyitaan tersebut, pandangan praktisi hukum Aspandiar tidak mempermasalahkan langkah KPK tersebut. Secara hukum penyidik memiliki kewenangan melakukan penyitaan sesuatu yang dianggap sebagai barang bukti pelanggaran hukum yang sedang disidik.

“Penyidik memiliki kewenangan melakukan penyitaan terhadap barang atau uang dalam proses penyelisikan, meskipun itu dari saksi,” ujar advokad senior tersebut dalam pembincangan dengan riauterkini, Jumat (20/7/18).

Lebih lanjut Aspandiar mengharapkan masyarakat tak mengembangkan praduga apapu terkait langkah-langkah KPK dan juga terhadap Bupati Amril Mukminin. Lebih baik mempercayakan sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menunggu keputusan pengadilan.

Pandangan berbeda disampaikan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Suherndro. Akademisi yang juga pengacara tersebut mempertanyakan urgensi penyitaan uang Rp1.9 miliar yang dilakukan KPK dari Amril Mukminin yang statusnya hanya saksi.

“Apa hubungan uang tersebut dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Ini harus jelas. Kalau sekedar saksi untuk apa uangnya sampai disita, kecuali kalau memang tersangka, wajar dilakukan penyitaan,” tuturnya menjawab riauterkinicom, Jumat (20/7/18).

Terlebih, berdasarkan penjelasan Amril Mukminin, uang yang disita KPK bukan hanya miliknya, tetapi ada uang keluarga. Karena itu, menurut Suhendro tidak semestinya KPK menyita uang yang tidak jelas kaitannya dengan kasus yang sedang ditanganinya.

Dalam kesempatan tersebut Suhendro menyarankan Amril Mukminin untuk mengajukan gugatan praperadilan. Meminta pengadilan membatalkan penyitaan yang dianggapnya melanggar hukum acara.

“Sebaiknya dilakukan gugatan praperadilan. Pengadilan bisa membatalkan penyitaan yang dilakukan KPK jika terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diproses,” demikian penjelasan Suhendro.***(ahmad s.udi)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati
- Ditangkap Setelah Anak Lahir, Pemuda Setubuhi Anak Bawah Umur di Rohul Diciduk Polisi
- Suskseskan Millenial Road Safety Festival, Sat Lantas Polresta Pekanbaru Gandeng Komunitas Motor
- Diduga Edar dan Pesta Sabu, 5 Tersangka Diringkus Polres Bengkalis
- Polresta Pekanbaru Tangkap Kurir 8.617 Butir Ekstasi
- Pinjam Motor Vario tak Dikembalikan, Warga Sumut Diciduk Polisi Rohul di Pasirpangaraian
- 3 Kurir 55 Kg Sabu dan 46 Ribu Butir Ekstasi Divonis Mati PN Bengkalis
- 2018, DJBC Riau Amankan Produk Ilegal Senilai Rp56,42 Miliar
- Warungnya Digerebek Polisi Rohul, Wanita Asal Mahato Simpan Paket Sabu
- Terlibat Judi, Seorang Caleg Golkar Disidang di PN Pelalawan
- Juru Tulis Togel Asal Kasang Padang Ditangkap Polisi Rohul
- Pertanyakan Pengalihan Tahanan, Hakim Minta Tiga Dokter Terjerat Korupsi Pengadaan Alkes RSUD AA, Banyak Berdo'a
- Divonis Hakim 7 Tahun, Seorang Terdakwa Kasus Narkoba Meraung-raung di PN Pelalawan
- Pengadilan Tipikor Sidangkan Lima Terdakwa Korupsi Pembangunan Drainase Pekanbaru
- Pengadilan Tipikor Sidangkan Lima Terdakwa Korupsi Pembangunan Drainase Pekanbaru
- 2 Tersangka Diburu, Polda Riau Musnahkan 37 Kilogram Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi
- Ditinggal Pekerja Sarapan, Bengkel Las di BS,  Bengkalis Ludes  Terbakar
- Polres Kuansing Amankan Tiga Tersangka Narkoba
- Kembali Muncul Penistaan Agama Lewat Medsos di Mandau
- Mantan Kadis PUPR Riau dan juga Terpidana Korupsi RTH Dihadirkan Kepersidangan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com