Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Juni 2018 21:25
Sampaikan Kesuksesan Jagoannya,
Ketua Umum KARIB: Jika tak Pilih Syamr-Edy, Sungguh Terlalu


Kamis, 21 Juni 2018 21:19
PT. MAI Dituding Serobot Lahan,
Petani Kalikapuk Tambusai Minta Pemkab dan DPRD Rohul Segera Turun Tangan


Kamis, 21 Juni 2018 21:08
Pasca Cuti Lebaran,
Absen di Hari Pertama Kerja, Pemkab Kampar Potong Tunjangan ASN dan THL


Kamis, 21 Juni 2018 21:01
Pastikan Distribusi Logistik Aman, Polres Bengkalis Kerahkan Ratusan Personel

Kamis, 21 Juni 2018 17:56
Di Depan Ribuan Massa dan SBY, Firdaus-Rusli Berikrar Ingin Perangi Tiga Hal Ini

Kamis, 21 Juni 2018 17:52
SBY Yakin Dibawah Kepemimpinan Firdaus-Rusli Riau Lebih Maju

Kamis, 21 Juni 2018 17:45
Besok, KPU Gelar Debat Kandidat Gubri Tahap II

Kamis, 21 Juni 2018 17:42
14 Hari Operasi Ketupat Muara Takus, di Riau Terjadi 40 Kasus Kecelakaan

Kamis, 21 Juni 2018 17:41
Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, ASN Pemkab Bengkalis Diklaim Hadir 98 Persen

Kamis, 21 Juni 2018 17:31
Warga Rumbai, Pekanbaru Temukan Mayat Tersangkut di Kayu

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Mei 2018 13:38
Tuntutan Jaksa Tak Terbukti,
Enam Terdakwa Korupsi Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Kampar Divonis Bebas


Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru mementahkan tuntutan pidana jaksa atas enam terdakwa korupsi manipulasi penerbitan SHM di kawasan hutan Tesso Nilo. Mereka divonis bebas.

Riauterkini-PEKANBARU-Tuntutan hukuman pidana 6 tahun dan 5 taun penjara yang dijatuhkan jaksa penuntut terhadap enam terdakwa korupsi manipulasi penerbitan Sertfikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan Tesso Nilo, Kabupaten Kampar, dimentahkan oleh majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Keenam terdakwa yakni, Zaiful Yusri, mantan Kepala Badan Pertanahan Negera (BPN) Kampar. Subiakto, PNS Pemkab Kampar, Hisbun Nazar, Abdul Rajab, pensiunan BPN Kampar. Rusman Yatim, Kepala Desa Kepau Jaya, Kampar, dan Edi Erisman, pensiunan PNS Kampar. Dinilai hakim tak memenuhi unsur melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Dalam amar putusan majelis hakim Bambang Myanto SH, selaku ketua majelis, pada sidang yang digelar Senin (21/5/18) sore. Perbuatan para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, melainkan perdata (onslaach).

" Membebaskan keenam terdakwa dari segala tuntutan jaksa, perbuatan terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana, melainkan perkara perdata," tegas Bambang.

Atas putusan majelis hakim ini, keenam terdakwa langsung berucap puji syukur. Untuk kedua kalinya mereka dibebaskan hakim dari dakwaan jaksa.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lexy SH dan BP Ginting SH. Langsung menyatakan kasasi. Karena tuntutan hukuman mereka dimentahkan oleh hakim.

Ussi sidang, melalui kuasa hukumnya, Dalizatulo Lase SH, keenam terdakwa mengatakan dangat senang atas putusa majelis hakim yang telah mengadili.dengan seadil adilnya.

" Dari awal saya sudah yakin, jika perkara ini merupakan perkara perdata," ucap Lase.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lexy SH dan BP Ginting SH. Menuntut terdakwa Zaiful Yusri dengan pidana penjara selama 6 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Semantara terdakwa Subiakto, Hisbun Nazar, Abdul Rajab, Rusman Yatim dan Edi Erisman. Dituntut hukuman pidana penjara masing masing selama 5 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan,

Keenam terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Tidak dibebankan membayar kerugian negara. JPU hanya meminta lahan yang telah diterbitkan SHM oleh para terdakwa dikembalikan kepada negara dan para pemilik yang sah.

Seperti diketahui, keenam terdakwa yang dihadirkan kepersidangan atasperbuatan tindak pidana korupsi dengan cara memanipulasi penerbitan Sertfikat Hak Milik (SHM) dikawasan hutan Tesso Nilo, Kampar menjadi milik pribadi.

Dimana dalam penerbitan ratusan SHM ini diketahui kerugian negara sebesar Rp 14.454'240.000. Kerugian ini meliputi, nilai hutang berupa lahan seluas 5.500.000.000 M2 dan kerugian pengelolaan sebesar Rp 12 miliar.

Kasus ini bermula pada 2003 hingga 2004 lalu, dimana Kantor Pertanahan Kampar menerbitkan 271 SHM atas nama 28 orang, seluas 511,24 hektare (Ha).

Penerbitan SHM tersebut tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan No 03 tahun 1999 jo Nomor 09 tahun 1999. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon SHM, tidak dapat dijadikan dasar.

Selain itu, SHM yang diterbitkan tersebut berada di Kawasan Hutan Tesso Nilo, di Desa Bulu Nipis atau Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak, Kampar.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Warga Rumbai, Pekanbaru Temukan Mayat Tersangkut di Kayu
- Cegah Narkoba Masuk, TNI dan Polri Bantu Pengamanan di Lapas Pasirpangaraian Selama Lebaran
- Patroli Polisi Gagalkan Perampokan Mesin ATM di Pekanbaru
- Geger, Sesosok Mayat Ditemukan di Pelabuhan Nelayan di Bengkalis
- Kapal Pompong Terbalik, Satu Keluarga Nyaris Tenggelam di Selat Bengkalis
- Diduga Konsleting Listrik, Satu Rumah di Bengkalis Terbakar
- Kebakaran di Kotabaru, Inhil Ludeskan 57 Toko dan Rumah
- Kebakaran Saat Idul Fitri Ludeskan Puluhan Rumah di Kotabaru, Inhil
- Lebaran Aman, Polisi di Bengkalis Sambangi Rumah Ditinggal Mudik
- Diduga Sarang Pungli, Pos TLLK di Lintas Riau-Sumbar Dibongkar Polres Kampar
- Curi Komponen Alat Berat, Pria Ini Diringkus Polsek Tapung Hulu
- Yamaha V-Ixion Pemudik Terjun ke Sungai di Tambusai, 2 Korban Luka
- Belasan Kios di Pasar Logar, Kuansing Ludes Terbakar
- Gara-gara Marah Pacar Digoda, Pemuda Tembilahan Hulu Ini Dibacok
- Pedoman bagi Pengguna Jalan Saat Mudik,
Polres Kampar Terbitkan Buku Panduan Jalur Lintas Barat

- Sepekan sebelum dan Sesudah Pilgubri, Seluruh Tempat Hiburan di BS, Bengkalis Wajib Tutup
- Bea Cukai Dumai Amankan 5 Kilogram Sabu Tak Bertuan
- Waktu Kadaluarsa, PN Bengkalis Vonis Bebas Legislator dan Ajudannya dari Dugaan Politik Uang
- Pengadilan Tinggi Riau Kuatkan Putusan PN,
Palsukan Surat Tanah, Poniman Tetap Dihukum 1,5 Tahun Penjara

- Dugaan Politik Uang Legislator Bengkalis,
Sampaikan Replik Pembelaan, JPU Tetap pada Tuntutan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com