Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 11 Desember 2017 21:41
Ekspos Bupati, Pusat Apresiasi Keberhasilan Progam DMIJ

Senin, 11 Desember 2017 21:22
Sidang Gugatan RAPP, Pemerintah Dianggap tak Terapkan Azas Umum yang Baik

Senin, 11 Desember 2017 20:49
KTT Perubahan Iklim di Paris, KLHK Libatkan Wakil DPRD Noviwaldy Jusman

Senin, 11 Desember 2017 20:45
Cabuli Sejumlah Murid, Seorang Kakek di Duri Ditangkap Polisi

Senin, 11 Desember 2017 20:38
Sengketa Lahan dengan NWR, Jaksa Sampaikan Tiga Tuntutan Kepada PT PSJ

Senin, 11 Desember 2017 20:19
DPRD Siak Datangi Perusahaan Stockpile Cangkang tak Berizin

Senin, 11 Desember 2017 17:56
MTQ ke-36 Riau, Bengkalis Utus 45 Kafilah Bukan "Pinjaman"

Senin, 11 Desember 2017 17:53
Program CD RAPP, 20 Warga Dari 5 Kabupaten Ikuti Pelatihan Operator Alat Berat

Senin, 11 Desember 2017 17:44
Difasilitasi DPMD Riau, Bupati Inhil Minta Dukungan Pusat Bangun Desa

Senin, 11 Desember 2017 17:38
Hingga Rp50 Jutaan,
Pekanperkasa Berlian Motor Suguhkan Potongan Harga Akhir Tahun


loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 16 Nopember 2017 19:52
Dikabarkan Kuasa Dicabut,
Pengacara Tersangka Korupsi RTH Tetap Ajukan Prapid


Di tengah terpaan kabar surat kuasa mereka telah dicabut, tim kuasa hukum tersangka dugaan korupsi RTH eks kantor PU Riau, tetap mendaftarkan permohonan pra peradilan ke PN Pekanbaru.

Riauterkini-PEKANBARU-Kendati dikabarkan surat kuasa untuk mendampingi tujuh dari 9 kliennya sudah dicabut, namun Tim Pengacara tersangka dugaan korupsi  Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks  kantor PU Riau, tetap mendaftarkan permohonan pra peradilan (Prapid) ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Hal itu diungkapkan 2 dari tim kuasa yang tergabung dalam kantor advokat DR Razman Arif Nasution Law Firm & Rekan, yakni Hj Elidanetti, SH, MH dan DT Novendi SK, SH dalam perbincangan dengan riauterkinicom, tadi malam.

Disebutkan Elidanetti dan Novendi, sebenarnya Razman Arif Nasution yang akan menanggapi  masalah ini. "Namun karena Pak Razman sedang di luar kota, kami yang diminta untuk menjelaskan kepada teman teman wartawan,'' tutur Elida.

Dikatakan Novendi, kabar tentang klien mereka mencabut kuasa sungguh mengagetkan. Betapa tidak, pihaknya telah mempersiapkan gugatan Prapid. Tetapi tiba tiba mereka mencabut kuasa secara sepihak.

Anehnya, hingga hari ini, pihaknya belum menerima secara tertulis pernyataan putus kuasa dari 6 kliennya itu. Tim kuasa hukum Razman Arif Nasution (RAN) hanya menerima pesan pemutusan kuasa itu dari satu dari 6 kliennya.

"Pesan itu disampaikan melalui WhatsApp (WA) mewakili 6 orang," kata Novendi lagi.

Baik Novendi maupun Elida menyatakan, jika nanti benar kliennya memutuskan kuasa secara pihak ada konsekuensi yang harus diterima mereka. Pengacara lain juga tidak diperbolehkan secara etika menerima mereka untuk pendampingan hukum, jika persoalan itu belum diselesaikan.

Diberitakan sebelumnya, 9  dari 18 tersangka kasus RTH eks kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau mengajukan permohonan praperadilan (Prapid) terhadap pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Untuk upaya hukum itu, mereka memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum yang diketuai pengacara kondang,  Dr Razman Arif Nasution, SH.

Dalam  dalam konferensi pers di salah satu hotel berbintang Pekanbaru, Jumat (10/11/17) lalu, Razman menyatakan mewakili 9 tersangka yakni  Dwi Agus Sumarno mantan Kadis Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Pekerjaan Umum dan Pemukiman (PUPR) Riau, Ikhwan Sunardi (Ketua Tim Pokja ULP), Haryanto (Sekretaris Pokja), Desi Iswantiruliana Silalahi (anggota Pokja), Ardiansyah (Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Akrima, Rica Martiwi dan Yusrizal, selaku Panitia Pelaksana Kegiatan.

  Karena ada pelanggaran dalam penetapan tersangka terhadap 9 kliennya tadi, termasuk dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyalahgunaan wewenang, Tim Kuasa Hukum RAN dan Rekan lalu menempuh upaya gugatan Prapid.***(son)



Berita Hukum lainnya..........
- Sidang Gugatan RAPP, Pemerintah Dianggap tak Terapkan Azas Umum yang Baik
- Cabuli Sejumlah Murid, Seorang Kakek di Duri Ditangkap Polisi
- Sengketa Lahan dengan NWR, Jaksa Sampaikan Tiga Tuntutan Kepada PT PSJ
- Kurangi Over Kapasitas, 25 Napi Lapas Bengkalis Dipindahkan ke Bangkinang
- Densus 88- Polda Riau Amankan 4 Teroris,
Seorang Diduga Pelaku Pembakar Mapolres Dhamasraya, Sumbar

- Lima Terdakwa Korupsi Lampu PJU Pekanbaru Diadili
- Lapor ke Polda Riau, BUI Desak Pelaku Persekusi UAS di Bali Ditangkap
- Demo di Hari Anti Korupsi, AMAK Desak Kejari Rohul Eksekusi Teddy Mirza Dal
- Korupsi.Cetak.Sawah di Pelalawan, Ketua Poktan dab Kontraktor Mulai Disidang
- Polres Pelalawan Terus Buru Perampok Dua Pedagang Emas Asal Pekanbaru
- Kecewa Persekusi di Bali, Ketua LAM dan Tokoh Riau Jemput Kepulangan UAS di Bandara
- Rampok Rekan Kerja, Kernet Mobil Sales Ditangkap Polisi Bengkalis
- Polres Inhil Tangkap Satu dari Dua Penikam Anggota Satpol PP
- Satpol PP Pemkab Inhil Ditikam Orang tak Dikenal
- Miliki Sabu, Seorang Kakek di Perawang Ditangkap Polisi
- Jelang Kunjungan KPK, Pemkab Inhu Siapkan Data Akurat
- Pulang Solat Jumat,
Warga Kampung Baru Temukan Mayat Bayi Mengapung di Sungai Siak

- Sunat Honor Pengamanan Porprov, Kasatpol PP Kampar Ditangkap Polda Riau
- Ajukan Permohonan ke PTNU,
Kuasa Hukum PT. RAPP Sebut SK Menteri LHK Tidak Berdasarkan Hukum

- Sambut HAKI,
Kejari Kuantan Singingi Ingatkan Semua Pihak Jangan Korupsi



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.132.197
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com