Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 September 2017 13:50
Diduga Pasangan Mesum di Duri Dihakimi Massa

Kamis, 21 September 2017 13:06
Sat Narkoba Polres Inhil dan Polsek Mandah Tangkap Dua Penjual Sabu

Kamis, 21 September 2017 11:35
Pemuda Pancasila Bengkalis Dzikir Akbar Tahun Baru Hijriyah di Duri

Kamis, 21 September 2017 10:03
Dishub Sebut Malaysia Serius Lanjutkan Join Roro Dumai-Melaka

Rabu, 20 September 2017 20:50
Kunjungi 9 Perguruan Tinggi,
BPJS Kesehatan Beri Edukasi Pola Hidup Sehat kepada Mahasiswa


Rabu, 20 September 2017 20:44
Tahun Baru 1439 Hijriah,
Bupati Ajak Kaum Muslimin Muhasabah Diri dan Berbuat Lebih Baik


Rabu, 20 September 2017 20:41
Bahas Pidana Narkoba dan Karhutla, Bupati Bengkalis Temui Kapolda Riau

Rabu, 20 September 2017 20:21
Anak Main Lilin di Kasur, Rumah Warga Duri Ini Nyaris Ludes Dilalap Api

Rabu, 20 September 2017 19:59
Terkait Aksi Unjuk Rasa di Rantau Kopar,
PT CPI Tegaskan Pihaknya Kelola Aset Negara di Industri Hulu Migas


Rabu, 20 September 2017 19:05
Tersangka Proyek Jalan di Bengkalis,
KPK Dalami Peran Sekdako Dumai dan Hobby Siregar




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 9 Mei 2017 12:53
Sengketa Lahan, Warga Inhil Ancam Jebol Kanal Perusahaan Sawit Asal Malaysia

Warga Inhil melontarkan ancaman akan menjebol kanal PT THIP, jika lahan yang diserobot perusahaan sawit asal Malaysia tersebut tak segera dikembalikan.

Riauterkini-PEKANBARU-Sejumlah warga Desa Simpang Katemanan Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengancam akan menjebol kanal yang merupakan akses satu satu bagi perusahaan Malaysia, PT Tabung Haji Indonesia Plantation (THIP).

Ancaman itu diungkapkan Kelompok Tani (Poktan) Usaha Karya Andi Azis, yang mengaku lahan warga diserobot oleh perusahaan jiran Malaysia yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit.

"Kami sudah melaporkan perkara ini ke Polda Riau pertengahan April 2017 lalu. Tetapi PT Tabung Haji masih juga bertahan di tanah warga yang dikuasainya. Jadi, jika mereka tetap bertahan, jangan salahkan kami menjebol kanal itu," tegasnya kepada wartawan, kemarin malam.

Ditambahkan Azis, lahan yang diklaim milik PT THIP sebenarnya hak warga. Hal itu dipertegas dengan keputusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan PT Multi Gambut Industri (MGI). Karena kalah dan tidak mau menerima, PT MGI lalu mengganti nama perusahaan Tabung Haji Indonesia Plantation.

Perwakilan warga dari Poktan Tani Usaha Karya didampingi LSM DPP Perkumpulan Rakyat Indonesia Anti Korupsi (Perisai) lalu melaporkan kasus ini ke Polda Riau. Hampir satu bulan, belum ada respon dari pihak Polda. Sehingga warga pun berencana menggelar aksi dengan menutup dan menjebol kanal yang merupakan akses satu satunya bagi PT THIP.

Ketua Umum (Ketum) DPP Perisai Sunardi yang ditunjuk Poktan Usaha Tani Kateman menambahkan, lahan masyarakat yang diserobot dan telah ditanami kebun sawit lebih kurang 6.000 hektare.

"Dulunya lahan yang diserobot ini bersengketa dengan PT Multi Gambut Industri (MGI). Kasus sengketa ini bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA)," terangnya.

Keputusan MA akhirnya menolak gugatan PT MGI. Artinya status lahan dikembalikan kepada masyarakat Koptan Usaha Karya. Namun eksekusi terhadap lahan tersebut tidak juga dilakukan.

Yang mengagetkan, sejak tahun 2003 pasca keluarnya putusan MA, muncul perusahaan baru, PT THIP yang mengklaim sebagian lahan milik warga itu adalah areal konsesinya. Perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia ini kini menggarap lahan seluas 82.864 hektare di Kabupaten Inhil.

"Seluas 6.000 haktare dari 82.864 haktare yang diklaim PT THIP itu tidak lain adalah milik warga Kelompok Tani Kateman ini," pungkasnya.

Menurut Sunardi, PT MGI atau PT THIP ini sudah menduduki lahan pertanian masyarakat sejak 2003 pasca keputusan MA No 203/K/TUN/2003 dan putusan 204/K/TUN//2003 tertanggal 10 Februari 2004.

Penyelesaian secara damai oleh pihak perusahaan beberapa kali ditempuh. Pernah pihak PT THIP menawarkan ganti rugi yang dananya justru diambil dari dana kepedulian sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Tetapi tawaran itu ditolak masyarakat.

Kini, imbuh Sunardi, warga yang akan menggarap lahan mereka dihalang halangi atau diintimidasi oleh sekelompok orang yang diduga suruhan atau bayaran pihak perusahaan.***(son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Sat Narkoba Polres Inhil dan Polsek Mandah Tangkap Dua Penjual Sabu
- Tersangka Proyek Jalan di Bengkalis,
KPK Dalami Peran Sekdako Dumai dan Hobby Siregar

- Terlibat Kriminal dan Sering Bolos, Dua Personil Polres Meranti Divonis Pecat
- Pemalsuan TTD Bupati Bengkalis,
Muska Arya Mengaku Ikuti Perintah Tersangka Bukhori

- 3 Napi Lapas IIA Pekanbaru Tertangkap Simpan 15 Paket Ganja
- Terjerat Pungli, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahannya Diadili
- Simpan Sabu, Seorang Pemuda di Duri Ditangkap Polisi Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.44.140
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com