Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juli 2017 22:40
Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Rabu, 26 Juli 2017 22:32
Bupati Buka Jambore Kader PKK 2017

Rabu, 26 Juli 2017 21:21
Program Lentera Solusi Atasi Kekurangan Listrik di Siak

Rabu, 26 Juli 2017 20:49
Imigrasi Dumai Sebut Penyelundupan Warga Asing Terus Meningkat

Rabu, 26 Juli 2017 20:40
Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017

Rabu, 26 Juli 2017 19:55
Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar

Rabu, 26 Juli 2017 19:54
Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi

Rabu, 26 Juli 2017 19:49
Peringatan HAN 2017,
Mahasiswa Riau dan Puskesmas Ajarkan Cara Sikat Gigi‎ ke Murid SD di Rohul


Rabu, 26 Juli 2017 19:45
Tersangka Kasus Penggelapan,
Pelantikan Syahrani Andrian sebagai Direktur BUMD di Dumai Dinilai Tak Etis


Rabu, 26 Juli 2017 19:36
Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 9 Mei 2017 12:53
Sengketa Lahan, Warga Inhil Ancam Jebol Kanal Perusahaan Sawit Asal Malaysia

Warga Inhil melontarkan ancaman akan menjebol kanal PT THIP, jika lahan yang diserobot perusahaan sawit asal Malaysia tersebut tak segera dikembalikan.

Riauterkini-PEKANBARU-Sejumlah warga Desa Simpang Katemanan Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengancam akan menjebol kanal yang merupakan akses satu satu bagi perusahaan Malaysia, PT Tabung Haji Indonesia Plantation (THIP).

Ancaman itu diungkapkan Kelompok Tani (Poktan) Usaha Karya Andi Azis, yang mengaku lahan warga diserobot oleh perusahaan jiran Malaysia yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit.

"Kami sudah melaporkan perkara ini ke Polda Riau pertengahan April 2017 lalu. Tetapi PT Tabung Haji masih juga bertahan di tanah warga yang dikuasainya. Jadi, jika mereka tetap bertahan, jangan salahkan kami menjebol kanal itu," tegasnya kepada wartawan, kemarin malam.

Ditambahkan Azis, lahan yang diklaim milik PT THIP sebenarnya hak warga. Hal itu dipertegas dengan keputusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan PT Multi Gambut Industri (MGI). Karena kalah dan tidak mau menerima, PT MGI lalu mengganti nama perusahaan Tabung Haji Indonesia Plantation.

Perwakilan warga dari Poktan Tani Usaha Karya didampingi LSM DPP Perkumpulan Rakyat Indonesia Anti Korupsi (Perisai) lalu melaporkan kasus ini ke Polda Riau. Hampir satu bulan, belum ada respon dari pihak Polda. Sehingga warga pun berencana menggelar aksi dengan menutup dan menjebol kanal yang merupakan akses satu satunya bagi PT THIP.

Ketua Umum (Ketum) DPP Perisai Sunardi yang ditunjuk Poktan Usaha Tani Kateman menambahkan, lahan masyarakat yang diserobot dan telah ditanami kebun sawit lebih kurang 6.000 hektare.

"Dulunya lahan yang diserobot ini bersengketa dengan PT Multi Gambut Industri (MGI). Kasus sengketa ini bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA)," terangnya.

Keputusan MA akhirnya menolak gugatan PT MGI. Artinya status lahan dikembalikan kepada masyarakat Koptan Usaha Karya. Namun eksekusi terhadap lahan tersebut tidak juga dilakukan.

Yang mengagetkan, sejak tahun 2003 pasca keluarnya putusan MA, muncul perusahaan baru, PT THIP yang mengklaim sebagian lahan milik warga itu adalah areal konsesinya. Perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia ini kini menggarap lahan seluas 82.864 hektare di Kabupaten Inhil.

"Seluas 6.000 haktare dari 82.864 haktare yang diklaim PT THIP itu tidak lain adalah milik warga Kelompok Tani Kateman ini," pungkasnya.

Menurut Sunardi, PT MGI atau PT THIP ini sudah menduduki lahan pertanian masyarakat sejak 2003 pasca keputusan MA No 203/K/TUN/2003 dan putusan 204/K/TUN//2003 tertanggal 10 Februari 2004.

Penyelesaian secara damai oleh pihak perusahaan beberapa kali ditempuh. Pernah pihak PT THIP menawarkan ganti rugi yang dananya justru diambil dari dana kepedulian sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Tetapi tawaran itu ditolak masyarakat.

Kini, imbuh Sunardi, warga yang akan menggarap lahan mereka dihalang halangi atau diintimidasi oleh sekelompok orang yang diduga suruhan atau bayaran pihak perusahaan.***(son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi
- Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta
- Dua Korban Ledakan TNT Milik TNI AU di Rohul Dirujuk ke Jakarta dan Pekanbaru
- Kepergok Buang Sabu, Seorang Warga Inhu Diamankan Polisi
- Korupsi Belanja Rutin,
Bendahara Dinas Cipta Karya Kampar Dihukum 1 Tahun 6 Bulan

- Pemalsuan TTD Izin Prinsip Bupati,
Pengacara Tersangka Sebut B Harus Bertanggungjawab

- Berstatus Tersangka, Syahrani Andrian Tetap Dilantik Jadi Direktur BUMD Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.109.48
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com