Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 20 Januari 2018 12:10
Pengelola Pasar Panglimo Gedang Dumai Mengaku Disuap untuk Pemimdahan Pedagang

Sabtu, 20 Januari 2018 10:37
Pengedar Sabu Ditangkap Polsek Pangkalan Kuras, Pelalawan

Sabtu, 20 Januari 2018 10:30
Polres Inhil Tangkap 4 Tersangka Narkoba

Sabtu, 20 Januari 2018 07:20
Pleno Bawaslu Riau Putuskan Sekdako Pekanbaru Langgar Netralitas ASN

Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Mei 2017 12:53
Sengketa Lahan, Warga Inhil Ancam Jebol Kanal Perusahaan Sawit Asal Malaysia

Warga Inhil melontarkan ancaman akan menjebol kanal PT THIP, jika lahan yang diserobot perusahaan sawit asal Malaysia tersebut tak segera dikembalikan.

Riauterkini-PEKANBARU-Sejumlah warga Desa Simpang Katemanan Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengancam akan menjebol kanal yang merupakan akses satu satu bagi perusahaan Malaysia, PT Tabung Haji Indonesia Plantation (THIP).

Ancaman itu diungkapkan Kelompok Tani (Poktan) Usaha Karya Andi Azis, yang mengaku lahan warga diserobot oleh perusahaan jiran Malaysia yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit.

"Kami sudah melaporkan perkara ini ke Polda Riau pertengahan April 2017 lalu. Tetapi PT Tabung Haji masih juga bertahan di tanah warga yang dikuasainya. Jadi, jika mereka tetap bertahan, jangan salahkan kami menjebol kanal itu," tegasnya kepada wartawan, kemarin malam.

Ditambahkan Azis, lahan yang diklaim milik PT THIP sebenarnya hak warga. Hal itu dipertegas dengan keputusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan PT Multi Gambut Industri (MGI). Karena kalah dan tidak mau menerima, PT MGI lalu mengganti nama perusahaan Tabung Haji Indonesia Plantation.

Perwakilan warga dari Poktan Tani Usaha Karya didampingi LSM DPP Perkumpulan Rakyat Indonesia Anti Korupsi (Perisai) lalu melaporkan kasus ini ke Polda Riau. Hampir satu bulan, belum ada respon dari pihak Polda. Sehingga warga pun berencana menggelar aksi dengan menutup dan menjebol kanal yang merupakan akses satu satunya bagi PT THIP.

Ketua Umum (Ketum) DPP Perisai Sunardi yang ditunjuk Poktan Usaha Tani Kateman menambahkan, lahan masyarakat yang diserobot dan telah ditanami kebun sawit lebih kurang 6.000 hektare.

"Dulunya lahan yang diserobot ini bersengketa dengan PT Multi Gambut Industri (MGI). Kasus sengketa ini bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA)," terangnya.

Keputusan MA akhirnya menolak gugatan PT MGI. Artinya status lahan dikembalikan kepada masyarakat Koptan Usaha Karya. Namun eksekusi terhadap lahan tersebut tidak juga dilakukan.

Yang mengagetkan, sejak tahun 2003 pasca keluarnya putusan MA, muncul perusahaan baru, PT THIP yang mengklaim sebagian lahan milik warga itu adalah areal konsesinya. Perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia ini kini menggarap lahan seluas 82.864 hektare di Kabupaten Inhil.

"Seluas 6.000 haktare dari 82.864 haktare yang diklaim PT THIP itu tidak lain adalah milik warga Kelompok Tani Kateman ini," pungkasnya.

Menurut Sunardi, PT MGI atau PT THIP ini sudah menduduki lahan pertanian masyarakat sejak 2003 pasca keputusan MA No 203/K/TUN/2003 dan putusan 204/K/TUN//2003 tertanggal 10 Februari 2004.

Penyelesaian secara damai oleh pihak perusahaan beberapa kali ditempuh. Pernah pihak PT THIP menawarkan ganti rugi yang dananya justru diambil dari dana kepedulian sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Tetapi tawaran itu ditolak masyarakat.

Kini, imbuh Sunardi, warga yang akan menggarap lahan mereka dihalang halangi atau diintimidasi oleh sekelompok orang yang diduga suruhan atau bayaran pihak perusahaan.***(son)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Pengelola Pasar Panglimo Gedang Dumai Mengaku Disuap untuk Pemimdahan Pedagang
- Pengedar Sabu Ditangkap Polsek Pangkalan Kuras, Pelalawan
- Polres Inhil Tangkap 4 Tersangka Narkoba
- OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka

- Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook

- Barter Motor dan Handphone, Pasutri di Pekanbaru Ini Kompak Jualan Sabu
- Gadis Kerumutan Pelalawan Digagahi Dikebun Sawit
- Uang Puluhan Juta Diamankan,
Oknum Kades di Kepenuhan Kena OTT Satuan Reskrim Polres Rohul

- Tabrakan Maut Dua Unit Mobil di Simpang Tiga, Satu Orang Tewas dan Dua Luka-luka
- Korban Teman Facebook, Gadis di Pelalawan Diperkosa di Kebun Sawit
- Jelang Dini Hari, SMPN 4 Pekanbaru Terbakar
- Puluhan Pedagang Pasar Panglima Gedang Protes Kebijakan Wako Dumai
- Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun
- Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis

- Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Ringan Kepala BPMPD Siak
- Pengembangan Kasus PTT Diskes, Kajari Akui Kantongi Calon Tersangka
- Jaksa 'Closing' Kasus Saber Pungli Disdik Pelalawan
- Satpol PP Mengendur, Lapak PKL Pasar Arengka Kembali Marak
- Teken Kebocoran PAD, Bapenda Pekanbaru Tertibkan Ratusan Reklame Bodong
- Cabuli Balita, Mbah Jinggok Ditangkap Polres Rohul


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.179.247
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com