Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani

Kamis, 27 April 2017 20:53
Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor

Kamis, 27 April 2017 20:42
Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas

Kamis, 27 April 2017 20:35
Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD

Kamis, 27 April 2017 20:05
Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Pebruari 2017 07:35
Larangan Pemkab Inhil tak Digubris, PT SAL Terus Berkebun Sawit di Hutan Rawa Gambut

PT SAL sama sekali tak menggubris larangan Pemkab Inhil. Perusahaan terus melanjutkan perkebunan kelapa sawit di hutan rawa gambut Desa Pungkat, Gaung.

Riauterkini-TEMBILAHAN-PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) dianggap melecehkan Pemkab Inhil dengan tidak mengindahkan surat penghentian operasional sementara di lapangan. Faktanya, saat ini alat berat eksavator dan aktifitas lain terus berlangsung.

Padahal, Badan Restorasi Gambut bersama Kementerian Lingkungan Hidup yang turun langsung ke lokasi pada bulan Januari lalu, juga telah memerintahkan penutupan kanal-kanal yang telah digali PT SAL untuk mengembalikan kawasan rawa gambut ini.

Tapi sayangnya, sampai hari ini anak perusahan First Resource tersebut terus melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Pungkat.

Masyarakat desa Pungkat yang didampingi oleh Devi Indriani dari Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru meminta ketegasan Negara, terutama Pemkab Inhil untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Seorang warga menyatakan bahwa akibat dari aktifitas perusahaan ini membawa dampak pencemaran yang luar biasa, sebelum PT SAL masuk warga dapat meminum langsung air dari sungai rawa.

Namun sekarang, air sungai rawa sudah tidak layak konsumsi bahkan jika air tersebut kalau direbus pun rasanya tidak enak. Tidak hanya sampai disana, pencemaran juga berakibat pada penurunan perekonomian warga.

“Kami sudah muak dengan berbagai kelakuan nakal PT SAL, desa kami mayoritas bekerja sebagai pengrajin kapal. Sejak perusahaan ini masuk dan melakukan penebangan hutan kami kesulitan mencari bahan baku pembuatan kapal. Kalau penurunan perekonomian ini terus berlangsung mau diberi makan apa keluarga kami” ungkap Asmar, tokoh masyarakat Desa Pungkat.

Menurut Devi, terdapat keganjilan pada izin yang dikantongi PT SAL. “Areal perkebunan sawit seluas 17.095 hektar untuk PT SAL di Desa Simpang Gaung, Desa Belantaraya, Desa Pungkat, Desa Teluk Kabung dan Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, tumpang tindih dengan Moratorium Revisi PIPIB V Tahun 2014. Bahkan sebagian besar areal tersebut berada diatas lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter.” terangnya.

Masniar, tokoh wanita Desa Pungkat mengungkapkan bahwa PT SAL seolah tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

“Berbagai temuan mulai dari penebasan, pemupukan, pendalaman kanal hingga kanal baru, cukup membuktikan bahwa PT SAL tidak pernah berhenti. Kami sudah beberapa kali menemui DPRD Inhil hingga Bapak Bupati guna menyampaikan apa yang kami rasakan sejak kehadiran perusahaan ini. Bahkan terakhir 11 Januari lalu saya bersama beberapa perwakilan warga bertemu dengan Pak Wardan. Beliau menyatakan akan menindak tegas PT SAL jika terbukti tidak mengindahkan surat penghentian sementara kegiatan yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten.” paparnya.

Terakhir Devi Indriani menegaskan bahwa hingga hari ini PT SAL terus melakukan pengerusakan lingkungan.

“Perusahaan ini benar benar bandel, bukan hanya pemerintah kabupaten bahkan negara pun diabaikan olehnya karena secara jelas dipaparkan larangan melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi dalam Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 05 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut," jelas Devi.

Pengrusakan lingkungan terbaru yang dilakukan PT SAL, Ahad (12/2/17) sekitar pukul 13.00 WIB masyarakat menegur operator alat berat karena kedapatan sedang melakukan pendalaman kanal. Kehadiran negara tidak membuat anak perusahaan First Resource ini sadar. Masyarakat benar benar menanti ketegasan pemerintah untuk segera mencabut izin PT Setia Agrindo Lestari.

Manajemen PT SAL belum dapat dimintai konfirmasi atas tindakan mereka terus beraktifitas dan merusak kawasan hutan rawa gambut, padahal sejak tahun 2014 lalu sudah dikeluarkan surat perintah penghentian operasional sementara oleh Pemkab Inhil, bahkan terakhir oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).***(mar).

Keterangan photo : Aktifitas penanaman sawit terua dilakukan PT SAL.





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi
- Nelayan Labusel Sumut Meninggal Saat Menjaring Ikan di Perairan Pulau Jemur Rohil
- Penegakan Hukum Tipikor Bansos Bengkalis Disarankan Transparan
- Satlantas Polres Inhil Limpahkan 4 Perkara Laka Lantas ke Kejaksaan
- Tanda Tangan Palsu Bupati Bengkalis,
PT. BRI Serahkan Dokumen Izin Prinsip Asli ke Polisi

- Kredit Fiktif di BNI,
Kepala Kopkar PTPN V dan Dua Karyawan BNI, Ditahan Kejati Riau

- Sebelum Demo di Kejati,
Korlap Massa FPMPR Mengaku Dipukuli Oknum OKP Hingga Bibir Pecah



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.114.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com