Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 21:09
Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK


Jum’at, 24 Maret 2017 20:24
Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga


Jum’at, 24 Maret 2017 20:17
Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah

Jum’at, 24 Maret 2017 19:45
Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau


Jum’at, 24 Maret 2017 19:31
Bupati Kuansing Imbau Masyarakat Salat Subuh Berjamaah ke Masjid

Jum’at, 24 Maret 2017 19:26
PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri

Jum’at, 24 Maret 2017 19:19
PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan

Jum’at, 24 Maret 2017 19:15
Bupati Kukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi

Jum’at, 24 Maret 2017 19:07
2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional


Jum’at, 24 Maret 2017 19:04
Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Pebruari 2017 07:35
Larangan Pemkab Inhil tak Digubris, PT SAL Terus Berkebun Sawit di Hutan Rawa Gambut

PT SAL sama sekali tak menggubris larangan Pemkab Inhil. Perusahaan terus melanjutkan perkebunan kelapa sawit di hutan rawa gambut Desa Pungkat, Gaung.

Riauterkini-TEMBILAHAN-PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) dianggap melecehkan Pemkab Inhil dengan tidak mengindahkan surat penghentian operasional sementara di lapangan. Faktanya, saat ini alat berat eksavator dan aktifitas lain terus berlangsung.

Padahal, Badan Restorasi Gambut bersama Kementerian Lingkungan Hidup yang turun langsung ke lokasi pada bulan Januari lalu, juga telah memerintahkan penutupan kanal-kanal yang telah digali PT SAL untuk mengembalikan kawasan rawa gambut ini.

Tapi sayangnya, sampai hari ini anak perusahan First Resource tersebut terus melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Pungkat.

Masyarakat desa Pungkat yang didampingi oleh Devi Indriani dari Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru meminta ketegasan Negara, terutama Pemkab Inhil untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Seorang warga menyatakan bahwa akibat dari aktifitas perusahaan ini membawa dampak pencemaran yang luar biasa, sebelum PT SAL masuk warga dapat meminum langsung air dari sungai rawa.

Namun sekarang, air sungai rawa sudah tidak layak konsumsi bahkan jika air tersebut kalau direbus pun rasanya tidak enak. Tidak hanya sampai disana, pencemaran juga berakibat pada penurunan perekonomian warga.

“Kami sudah muak dengan berbagai kelakuan nakal PT SAL, desa kami mayoritas bekerja sebagai pengrajin kapal. Sejak perusahaan ini masuk dan melakukan penebangan hutan kami kesulitan mencari bahan baku pembuatan kapal. Kalau penurunan perekonomian ini terus berlangsung mau diberi makan apa keluarga kami” ungkap Asmar, tokoh masyarakat Desa Pungkat.

Menurut Devi, terdapat keganjilan pada izin yang dikantongi PT SAL. “Areal perkebunan sawit seluas 17.095 hektar untuk PT SAL di Desa Simpang Gaung, Desa Belantaraya, Desa Pungkat, Desa Teluk Kabung dan Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, tumpang tindih dengan Moratorium Revisi PIPIB V Tahun 2014. Bahkan sebagian besar areal tersebut berada diatas lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter.” terangnya.

Masniar, tokoh wanita Desa Pungkat mengungkapkan bahwa PT SAL seolah tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

“Berbagai temuan mulai dari penebasan, pemupukan, pendalaman kanal hingga kanal baru, cukup membuktikan bahwa PT SAL tidak pernah berhenti. Kami sudah beberapa kali menemui DPRD Inhil hingga Bapak Bupati guna menyampaikan apa yang kami rasakan sejak kehadiran perusahaan ini. Bahkan terakhir 11 Januari lalu saya bersama beberapa perwakilan warga bertemu dengan Pak Wardan. Beliau menyatakan akan menindak tegas PT SAL jika terbukti tidak mengindahkan surat penghentian sementara kegiatan yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten.” paparnya.

Terakhir Devi Indriani menegaskan bahwa hingga hari ini PT SAL terus melakukan pengerusakan lingkungan.

“Perusahaan ini benar benar bandel, bukan hanya pemerintah kabupaten bahkan negara pun diabaikan olehnya karena secara jelas dipaparkan larangan melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi dalam Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 05 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut," jelas Devi.

Pengrusakan lingkungan terbaru yang dilakukan PT SAL, Ahad (12/2/17) sekitar pukul 13.00 WIB masyarakat menegur operator alat berat karena kedapatan sedang melakukan pendalaman kanal. Kehadiran negara tidak membuat anak perusahaan First Resource ini sadar. Masyarakat benar benar menanti ketegasan pemerintah untuk segera mencabut izin PT Setia Agrindo Lestari.

Manajemen PT SAL belum dapat dimintai konfirmasi atas tindakan mereka terus beraktifitas dan merusak kawasan hutan rawa gambut, padahal sejak tahun 2014 lalu sudah dikeluarkan surat perintah penghentian operasional sementara oleh Pemkab Inhil, bahkan terakhir oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).***(mar).

Keterangan photo : Aktifitas penanaman sawit terua dilakukan PT SAL.





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- 2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional

- Bayi 9 Bulan Nyaris Jadi Korban Penculikan di Dumai
- Bhabinkamtibmas Polres Inhil Aktif Counter Isu Penculikan Anak
- Polda Riau Amankan Pemilik 1 Kg Sabu dan 8.000 Ekstasi
- Larikan Gadis Bawa Umur, Pemuda di Ujungbatu Ditangkap Polisi Rohul
- Korupsi Aset Desa Beringin Jaya,
Kades di Kuansing Dihukum 4 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding

- Kejari Pelalawan Kantongi Calon Tersangka Dugaan Korupsi Cetak Sawah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 174.129.67.45
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com