Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Desember 2017 05:40
Ratusan Triliun Disumbangkan ke Negara, Apkasindo Dorong Riau Rebut DBH CPO

Jum’at, 15 Desember 2017 20:14
Kades Sudah tidak Beraktivitas,
Plt Bupati Rohul Janji Selesaikan Sengketa Lima Desa


Jum’at, 15 Desember 2017 18:41
Gubri dan Kasad Hadiri Puncak Peringatan HJK TNI AD ke-72

Jum’at, 15 Desember 2017 16:58
Ahad, Ayo Makan Ikan di Lapangan Tugu Bengkalis

Jum’at, 15 Desember 2017 16:54
BC Bengkalis Naik Tingkat dari Pratama ke Madya

Jum’at, 15 Desember 2017 16:16
Idana, Penyandang Disabilitas Asal Rohul Terima Kaki Palsu di Hari Juang Kartika

Jum’at, 15 Desember 2017 16:09
Daftar XL Prioritas di Penghujung 2017, Nikmati Diskon 50 Persen SEpanjang 2018

Jum’at, 15 Desember 2017 15:55
Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi

Jum’at, 15 Desember 2017 15:49
Tanoto Foundation dan RAPP Gelar Kampanye Membaca di Dua Kabupaten

Jum’at, 15 Desember 2017 15:14
Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Selasa, 14 Pebruari 2017 07:35
Larangan Pemkab Inhil tak Digubris, PT SAL Terus Berkebun Sawit di Hutan Rawa Gambut

PT SAL sama sekali tak menggubris larangan Pemkab Inhil. Perusahaan terus melanjutkan perkebunan kelapa sawit di hutan rawa gambut Desa Pungkat, Gaung.

Riauterkini-TEMBILAHAN-PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) dianggap melecehkan Pemkab Inhil dengan tidak mengindahkan surat penghentian operasional sementara di lapangan. Faktanya, saat ini alat berat eksavator dan aktifitas lain terus berlangsung.

Padahal, Badan Restorasi Gambut bersama Kementerian Lingkungan Hidup yang turun langsung ke lokasi pada bulan Januari lalu, juga telah memerintahkan penutupan kanal-kanal yang telah digali PT SAL untuk mengembalikan kawasan rawa gambut ini.

Tapi sayangnya, sampai hari ini anak perusahan First Resource tersebut terus melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Pungkat.

Masyarakat desa Pungkat yang didampingi oleh Devi Indriani dari Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru meminta ketegasan Negara, terutama Pemkab Inhil untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Seorang warga menyatakan bahwa akibat dari aktifitas perusahaan ini membawa dampak pencemaran yang luar biasa, sebelum PT SAL masuk warga dapat meminum langsung air dari sungai rawa.

Namun sekarang, air sungai rawa sudah tidak layak konsumsi bahkan jika air tersebut kalau direbus pun rasanya tidak enak. Tidak hanya sampai disana, pencemaran juga berakibat pada penurunan perekonomian warga.

“Kami sudah muak dengan berbagai kelakuan nakal PT SAL, desa kami mayoritas bekerja sebagai pengrajin kapal. Sejak perusahaan ini masuk dan melakukan penebangan hutan kami kesulitan mencari bahan baku pembuatan kapal. Kalau penurunan perekonomian ini terus berlangsung mau diberi makan apa keluarga kami” ungkap Asmar, tokoh masyarakat Desa Pungkat.

Menurut Devi, terdapat keganjilan pada izin yang dikantongi PT SAL. “Areal perkebunan sawit seluas 17.095 hektar untuk PT SAL di Desa Simpang Gaung, Desa Belantaraya, Desa Pungkat, Desa Teluk Kabung dan Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, tumpang tindih dengan Moratorium Revisi PIPIB V Tahun 2014. Bahkan sebagian besar areal tersebut berada diatas lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter.” terangnya.

Masniar, tokoh wanita Desa Pungkat mengungkapkan bahwa PT SAL seolah tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

“Berbagai temuan mulai dari penebasan, pemupukan, pendalaman kanal hingga kanal baru, cukup membuktikan bahwa PT SAL tidak pernah berhenti. Kami sudah beberapa kali menemui DPRD Inhil hingga Bapak Bupati guna menyampaikan apa yang kami rasakan sejak kehadiran perusahaan ini. Bahkan terakhir 11 Januari lalu saya bersama beberapa perwakilan warga bertemu dengan Pak Wardan. Beliau menyatakan akan menindak tegas PT SAL jika terbukti tidak mengindahkan surat penghentian sementara kegiatan yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten.” paparnya.

Terakhir Devi Indriani menegaskan bahwa hingga hari ini PT SAL terus melakukan pengerusakan lingkungan.

“Perusahaan ini benar benar bandel, bukan hanya pemerintah kabupaten bahkan negara pun diabaikan olehnya karena secara jelas dipaparkan larangan melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi dalam Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 05 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut," jelas Devi.

Pengrusakan lingkungan terbaru yang dilakukan PT SAL, Ahad (12/2/17) sekitar pukul 13.00 WIB masyarakat menegur operator alat berat karena kedapatan sedang melakukan pendalaman kanal. Kehadiran negara tidak membuat anak perusahaan First Resource ini sadar. Masyarakat benar benar menanti ketegasan pemerintah untuk segera mencabut izin PT Setia Agrindo Lestari.

Manajemen PT SAL belum dapat dimintai konfirmasi atas tindakan mereka terus beraktifitas dan merusak kawasan hutan rawa gambut, padahal sejak tahun 2014 lalu sudah dikeluarkan surat perintah penghentian operasional sementara oleh Pemkab Inhil, bahkan terakhir oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).***(mar).

Keterangan photo : Aktifitas penanaman sawit terua dilakukan PT SAL.



Berita Hukum lainnya..........
- Lakukan Perampokan dan Pencabulan, Pengangguran di Duri Ini Dicokok Polisi
- Terdakwa Korupsi Dana Anggaran Bappeda Rohil Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap Pada Dakwaan
- Polsek Kateman Tangkap Terduga Pelaku Perampokan
- Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri
-
- Kalap Temannya Kehilangan Anjing, Simatupang Menusuk 8 Orang di Kandis
- Hakim PN Bengkalis Vonis Mati Bandar Sabu 40 Kg
- Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Kejari Kepulauan Meranti Tetapkan 4 Tersangka

- Belum Siap, Jaksa Batal Tuntut Pegawai Rutan Terjerat Pungli
- Korupsi ADD, Seorang Mantan Kades di Rohil Divonis 4 Tahun Penjara
- Buntut Pemanggilan Kejari,
Rekanan Sebut Oknum PPK Disdik Pelalawan Minta 'Setoran'

- Polda Riau Musnahkan 17 Kg Sabu dari 7 Tersangka
- Nistakan Islam di Facebook, P Hutahean Dilaporkan ke Polsek Minas
- Anggota DPRD Pelalawan Dukung Kejari Tangkap Petinggi PT Adei
- Keluarga Histeris,  Hakim PN Siak Vonis Mati Dua terdakwa Narkotika Lintas Negara
- Tersangka Terima Upah Rp4 Juta,
Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu 10 Kg di Siakkecil, Bengkalis

- Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau
- Dua Terdakwa Narkotika Divonis Mati Hakim PN Siak
- Dugaan Pungli Proyek, Seorang Kasi di Disdik Pelalawan Diperiksa Kejari
- Setahun Berlalu, Eksekusi Petinggi PT Adei Plantation Tak Kunjung Terlaksana


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.92.204
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com