|
|
| |
Selasa, 12 Juni 2012 16:09
Kelengkapan Dokumen Lelang Ganggu Kinerja ULP Bengkalis
Riauterkini-BENGKALIS- Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten
Bengkalis sampai bulan Juni ini, mengaku harus tunggang langgang
menyelesaikan sejumlah pekerjaan paket proyek yang seharusnya sudah
banyak yang dilelang. Pasalnya, pelaksanaan lelang paket proyek
melalui satu pintu itu seharusnya perpriode mulai Maret-April,
April-Mei dan Mei-Juni terpaksa tidak sesuai dengan harapan.
Hingga saat ini ULP sendiri sudah menyurati sebanyak 4 (empat) kali
agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab
Bengkalis segera menyelesaikan dokumen paket proyek yang akan
dilelang.
Semantara itu, dokumen lelang yang sudah dinyatakan lengkap dan
selesai 100 persen baru 9 (sembilan) unit SKPD. Diantaranya,
Inspektorat 1 paket, Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja 2 paket,
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 1 paket, Badan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) 3 paket, Badan Pelayanan Terpadu Daerah (BPPT) 3 paket, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPKB) 1 paket, Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) 5 paket, Dinas Pertanian dan Perkebunan
28 paket, Kantor Camat Bengkalis 1 paket, Rupat Utara 6 paket.
Kemudian, SKPD dengan jumlah paket proyek dengan rata memiliki
kegiatan tergolong besar, seperti diantaranya Dinas Bina Marga dan
Pengairan (BMP) Bengkalis baru selesai 64 persen atau baru selesai 362
paket kegiatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) baru 24 persen
atau hanya baru 25 paket, dan Dinas Pendidikan (Disdik) baru 16 persen
atau baru 77 paket kegiatan yang dokumennya dinyatakan
lengkap.
“Secara keseluruhan jumlah paket yang sudah kita proses sebanyak 620
dokumen dari 726 dokumen paket proyek. Nah, sampai saat ini kendala
kita adalah penyerahan dokumen lelang yang lengkap dan terlambat dari
masing-masing SKPD terhadap paket yang akan dilelang, bahkan kita
sudah surati empat kali,” ujar Kepala ULP Aulia, kepada sejumlah
wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/6/12).
“Jika sudah lengkap langsung kita proses dan lelang, jika kurang kita
kembalikan ke SKPD masing-masing. Proses pelelangan juga sudah kita
laksanakan dan sudah ditetapkan pemenang ada sebanyak 3 (tiga) SKPD
sampai 80 hingga 100 persen selesai,” katanya lagi.
Dipaparkan Aulia, dengan terjadinya keterlambatan penyerahan dokumen
yang lengkap kepada ULP, diakui telah merubah jadwal periode awal.
Sehingga hingga Juni ini, paket proyek yang akan diproses lelang sulit
dihindari terjadinya penumpukan pekerjaan.
Ditegaskan Aulia, ULP tetap bekerja pada kesiapan dokumen lelang yang
lengkap dan diserahkan kepada pihaknya. Apabila dokumen tersebut
lengkap maka langsung diproses.
“Kita tetap bekerja maksimal agar pelaksanaan ULP ini lancar. Akan
tetapi tergantung pada SKPD yang menyerahkan dokumen apakah lengkap
atau tidak. Jika lengkap langsung kita proses tak bisa ditunda-tunda.
Terkait dengan adanya kondisi itu, kita sudah melaporkan ke pak
Bupati,” katanya lagi.***(dik)
Foto : Aulia, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)
| |
|
